Selasa, 17 Januari 2017

Trump Mengusik Hegemoni Tiongkok

Trump Mengusik Hegemoni Tiongkok
Mira Murniasari ;  Alumnus S-3 Hubungan Internasional, Southeast Asia Studies Xiamen University, Fujian, Tiongkok
                                           MEDIA INDONESIA, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

TIGA hari lagi Donald John Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS). Belum lagi menjabat, Trump telah berhasil membuat dunia sedikit 'panik' dengan berbagai sikap dan pernyataan kontroversialnya, khususnya yang berkaitan dengan Tiongkok. Setelah dunia ramai memprediksi bagaimana hubungan Tiongkok-AS ke depan pascaterpilihnya Trump, dunia kembali ramai memperbincangkan pernyataan tidak populis Trump yang menilai tidak perlu memegang prinsip one China policy dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok.

Bahkan kontak telepon Trump dengan pemimpin Taiwan Cai Yingwen sempat mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Tidak hanya itu, Trump juga pernah diprediksi membuat ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat. Dalam menangani urusan Tiongkok, Trump diberitakan akan mengangkat Michael Pillsbury, seorang pakar Tiongkok, yang mencetuskan teori China Threat, menjadi penasihat khusus urusan Tiongkok. Pengangkatan Pillsburry ini menunjukkan 'kekhawatiran' Trump akan kekuatan dan ancaman Tiongkok pada masa pemerintahannya.

Meski demikian, sikap pragmatis Trump dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok tetap diharapkan demi keberlangsungan perdamaian dunia dan kestabilan wilayah di kawasan Asia Pasifik.

Sinyal Tiongkok

Setelah terpilih sebagai Presiden AS, Trump sepertinya memberikan perhatian khusus kepada Tiongkok. Namun, Tiongkok cenderung tidak terlalu responsif dalam menangapi semua 'pernyataan' Trump, dan menilai bahwa apa yang dilakukan Trump adalah satu bentuk 'kepanikan' atau cara menguji reaksi dunia sebelum secara resmi masuk Gedung Putih. Protes keras Tiongkok terhadap kontak telepon Trump dengan Cai Yingwen hanya disikapi dengan pernyataan bahwa memegang teguh prinsip one China policy adalah dasar politik perkembangan hubungan Tiongkok-AS. Namun, Tiongkok tetap menaruh harapan besar dapat terus menjalin hubungan baik dengan AS, dan menekankan bahwa kerja sama harmonis Tiongkok-AS adalah satu-satunya cara yang bermanfaat bagi hubungan kedua negara dan rakyat masing-masing, juga demi perdamaian dan kestabilan dunia.

Tiongkok memang terlihat cukup kalem dalam mengomentari pernyataan Trump. Namun, Tiongkok punya cara sendiri untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensi sebagai salah satu negara kuat dunia yang tidak ingin diremehkan. Setelah armada tim tempur utama Angkatan Laut (AL) Tiongkok melakukan perjalanan panjang dan latihan perang besar-besaran pada 4-27 Mei 2016 di Laut China Selatan yang juga melayari alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), menjelang Trump masuk Gedung Putih, Tiongkok memilih untuk melakukan latihan perang kapal induk pertama mereka, Liaoning Hao, ke Samudra Pasifik Barat yang dimulai pada 26 Desember 2016. Diberitakan latihan ini lebih besar dan lama ketimbang latihan armada tim tempur pada Mei 2016 lalu.

Posisi Indonesia

Banyak pengamat menilai posisi strategis Indonesia memungkinkan Indonesia menjadi rebutan kekuatan kedua negara besar tersebut. Indonesia dapat mengambil manfaat dari posisi ini. Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, yang dinilai cenderung mendekat ke Tiongkok, justru telah memunculkan reaksi gerakan anti-Tiongkok meskipun saat ini tidak membawa dampak negatif terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok.

Pakar masalah Laut China Selatan dari Xiamen University, Prof Zhuang Guotu, pada 5 Desember 2016 juga mengakui bahwa hubungan Tiongkok-AS akan terus menegang. Indonesia relatif membutuhkan Tiongkok. Itu karena yang Indonesia butuhkan saat ini, yakni perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, mampu diberikan Tiongkok. AS dan negara besar lainnya adalah negara maju yang lebih mementingkan teknologi tinggi, seperti salah satunya teknologi ruang angkasa. Indonesia saat ini belum memerlukan hal tersebut.

Tak dimungkiri, mesranya hubungan Indonesia-Tiongkok juga meningkatkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia. Pada 2015 investasi Tiongkok mengalami peningkatan tajam, yakni sekitar 47%. Namun, investasinya baru sebesar US$2,16 miliar, dengan realisasi sekitar 7%. Presiden Joko Widodo mengharapkan realisasinya dapat mencapai paling rendah 30%. Meningkatnya jumlah investasi Tiongkok ini telah mendorong besarnya pertambahan jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia. Pada 2016 jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu yang tidak hanya tenaga profesional, tapi juga tenaga kasar. Hal ini telah memunculkan berbagai masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah Indonesia.

Nilai perdagangan Indonesia Tiongkok terus meningkat, tetapi terus defisit sejak lima tahun terakhir. Pada 2015 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$80 miliar, defisit sekitar US$14 miliar bagi Indonesia. Adapun jumlah turis Tiongkok ke Indonesia juga meningkat tajam pascapemberlakukan bebas visa kunjungan (BVK). Pada 2016 tercatat sekitar 1,3 juta, naik dari 2015 yang berjumlah 1,2 juta dan 2014 yang hanya mencapai 950 ribu wisatawan.

Kestabilan kawasan

AS dan Tiongkok adalah dua negara besar dunia. Ketegangan di antara keduanya tentu akan membawa pengaruh bagi kondisi kestabilan kawasan. Sikap Trump yang mungkin akan mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, bahkan mungkin akan membuka peluang membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan, dapat dipastikan akan menambah ketegangan baru hubungan Tiongkok-AS. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Tiongkok, An Fengshan, pada 28 Desember 2016 telah menyatakan bahwa sejak 2008 hubungan cross strait dibangun atas dasar politik bersama yang menyepakati berpegang teguh pada 'Konsensus 1992' dan menolak 'Taiwan Merdeka'. Namun, sejak 20 Mei 2016, hubungan kedua selat dinilai mengalami perubahan. Partai berkuasa saat ini, Democratic Progressive Party (DPP), tidak mengakui 'Konsensus 92' dan one China policy. Hal ini dinilai telah merusak dasar politik bersama hubungan cross strait dan merusak asas saling percaya. Tiongkok bahkan secara tegas menyatakan bahwa akan terus menangani masalah hubungan Taiwan dengan negara lain. Apa pun, upaya membangun 'Dua China' (satu Tiongkok, satu Taiwan), pasti akan gagal.

Dari pernyataan tersebut, sangat jelas terlihat sikap Tiongkok terhadap Taiwan. Ketegasan ini pula yang diperlihatkan Tiongkok dalam masalah Laut China Selatan, Xinjiang, dan Tibet, yang merupakan kepentingan inti Tiongkok. Bagi Tiongkok, tidak ada tawar-menawar dalam masalah tersebut. Karena itu, sepertinya upaya Trump mencoba mengakui Taiwan akan sia-sia. Mungkin Trump lebih baik tidak mengusik kepentingan Tiongkok demi kestabilan geopolitik di kawasan Asia Pasifik dan perdamaian dunia, juga untuk lebih menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. ●