Tantangan Diplomasi Ekonomi

Tantangan Diplomasi Ekonomi Makmur Keliat ;  Pengajar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia; Analis Senior pada Kenta Institute Jakarta

                                                      KOMPAS, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Identifikasi yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kemungkinan besar akan memperkuat ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Setidaknya penilaian tentang ketidakpastian itu terpolakan melalui dua arus besar. Arus besar pertama, AS diyakini akan lebih memprioritaskan pendekatan unilateral (sepihak) dalam merancang kesepakatan-kesepakatan terhadap pihak luar. Kritik dan pernyataan Trump dalam masa kampanye menunjukkan itikad kebijakan yang sangat jelas untuk menganut pendekatan sepihak itu. Dalam berbagai kesempatan, Trump telah menyatakan bahwa AS merupakan pihak yang dirugikan dalam berbagai kesepakatan regional dan internasional, termasuk pandangan negatifnya terhadap kerja sama regional Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP). Walau telah ditandatangani Februari tahun lalu dan kini sebenarnya tinggalmenunggu proses politik ratifikasi dari 12 negara anggotanya (termasuk AS), Trump menegaskan bahwa salah satu agenda kebijakannya ketika memimpin AS adalah menghilangkan TPP. Ini tak berarti bahwa AS secara total akan meninggalkan komitmen pendekatan banyak pihak (multilateral) yang diimplementasikan melalui pembentukan institusi dan pembangunan norma-norma bersama, baik di tataran regional maupun internasional. Hal ini hanya untuk menyatakan bahwa AS akan lebih memprioritaskan instrumen-instrumen realpolitik, seperti ancaman sanksi dan tindakan proteksionis lain secara sepihak sebelum berusaha mewujudkan kepentingan ekonominya melalui tataran negosiasi serta kesepakatan regional dan internasional. Konsekuensi dari pendekatan sepihak sepertiini sangat nyata. Interaksi melalui mekanisme pertemuan dua pihak (bilateral) menjadi sangat strategis untuk menyembunyikan tekanan-tekanan realpolitik itu. AS diperkirakan akan memiliki keleluasaan dan ruang manuver kebijakan yang jauh lebih luas untuk menerapkan pendekatan sepihak itu melalui mekanisme bilateral dibandingkan dengan, misalnya, melalui mekanisme multilateral. Arus besar kedua melalui lalu lintas modal (capital flow). Janji kampanye Trump untuk memotong pajak, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan memacu industri pertahanan diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi negeri itu. Platform kebijakan melalui insentif fiskal seperti ini sekaligus diperkirakan akan mendorong investor untuk menjadikan AS sebagai wilayah investasi baru yang menjanjikan. Dorongan arus masuk modal yang semakin menguat ini membawa dua konsekuensi khas bagi negara berkembang. Pertama, nilai tukar dollar AS akan semakin menguat. Bagi negara berkembang yang menghadapi masalah ketidakseimbangandalam neraca perdagangannya, situasi ini akan membuat beban biaya impor mereka semakin tinggi dalam mata uang nasionalnya. Kedua, kebijakan guna menarik arus modal internasional untuk kebutuhan pembangunan dan akselerasi industri akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Kesulitan ini bahkan semakin membesar karena kebijakan peningkatan tingkat bunga dari bank sentral AS. Dirancang untuk meredam kemungkinan dampak inflasi sebagai akibat platform kebijakan ekonomi Trump, peningkatan tingkat bunga itu tentu saja akan menciptakan efek peningkatan tingkat bunga di tempat lain, termasuk di negara berkembang. Para pelaku bisnis akan menanggung beban biaya modal (cost of capital) yang lebih tinggi ketika melakukan investasi. AS dalam peta ekonomi Indonesia Apa yang harus dilakukan? Tanggapan kebijakan tentu saja pertama-tama harus didasarkan pada gambaran makro tentang peran penting AS dalam peta ekonomi Indonesia. Data Kementerian Perdagangan, misalnya, menyebutkan, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS untuk komoditas nonmigas terus meningkat. Di sisi ekspor, pasar dalam negeri AS pada 2015 menyerap sekitar 15,3 miliar dollar AS komoditas nonmigas Indonesia. Ini berarti AS telah menggantikan posisi Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar untuk nonmigas. Tiongkok kini menempati posisi kedua, senilai 13,3 miliar dollar AS diikuti Jepang (13,1 miliar dollar AS), India (11,6 miliar dollar AS), Singapura (8,7 miliar dollar AS), Malaysia (6,2 miliar dollar AS), Korea Selatan (5,4 miliar dollar AS), dan Thailand (4,6 miliar dollar AS). Pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS diperkirakan 11,6 persen dari total nilai ekspor, sedangkan ke Tiongkok 10,1 persen. Di sisi impor, angkanya sedikit berbeda. AS masih tertinggal dibandingkan dengan Tiongkok. Negara terbesar asal impor nonmigas Indonesia masih Tiongkok. Persentase Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan impor Indonesia tercatat 24,7 persen pada 2015. AS beradapadaposisi kelima dengan persentase 6,4 persen, disusul Jepang (11,2 persen), Singapura (7,6 persen), dan Thailand (6,8 persen). Sebagai negara asal impor terbesar, nilai impor Tiongkok ke Indonesia pada 2015 tercatat 29,2 miliar dollar AS, sedikit menurun dari tahun 2014 sebesar 30,5 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan Tiongkok, nilai impor dari AS menunjukkan tren menurun sejak 2011. Dari 10,7 miliar dollar ASpada 2011 menjadi 7,5 miliardollar AS pada 2015. Di sisi investasi asing, AS menempati posisi keenam terbesar dalam realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2016, nilai total realisasi investasi AS di Indonesia tercatat 893 juta dollar AS.Sebagai pembanding, investasi dari Tiongkok di posisi pertama dengan nilai 5,9 miliar dollar AS. Meski angka investasi dari AS tidak sebesar Tiongkok,layak dicatat bahwa AS adalah sumber arus modal keluar (capital outflow) terbesar di dunia. Data UNCTAD tahun 2015 menyebutkan, pada 2014 total nilai capital outlow yang berasal dari AS sebesar 336,9 miliar dollar AS. AS hingga kini masih merupakan salah satu poros utama dalam pergerakan modal global. Tantangan diplomasi ekonomi Dari gambaran makro di atas, diplomasi ekonomi Indonesia tengah menghadapi tantangan-tantangan besar yang akan memaksanya untuk melakukan perubahan. Tantangan pertama terkait dengan keyakinan terhadap pembangunan norma bersama (norms building activities). Gaya pembangunan norma bersama yang berasal dari kalangan institusionalis-liberal kemungkinan besar tidak lagi dapat diharapkan terlalu banyak dalam meningkatkan ekspor. Tidak hanya ke pasar nasional AS, tetapi juga ke pasar internasional secara umum. Kecuali konsesi-konsesi tertentu diberikan, semangat realpolitik dan pendekatan sepihak Trump akan memaksa banyak negara untuk juga berperilaku transaksional serta meninggalkan semangat dan norma-norma kolektif. Intinya adalah mengapa harus mengikuti aturan main ketika pihak lain tidak melakukannya. Demikian juga halnya di sisi investasi, tidak terlalu tinggi harapan untuk tetap menarik arus modal internasional yang lebih besar. Kecuali perbaikan atmosfer investasi dilanjutkan terus melalui deregulasi dan debirokratisasi, justru fenomena arus balik modal ke AS akan terus semakin menguat. Tantangan kedua terkait dengan ketidakpastian masa depan TPP. Penolakan Trump terhadap TPP justru dapat memberikan ruang dan momen emas untuk mempercepat kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP). Namun, seperti yang disebutkan, semangat realpolitik haruslah juga mewarnai realisasi lebih segera dari RCEP. Ia dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengutamakan leverage dari ASEAN guna menghadapi semangat realpolitik, sepihak, dan proteksionisme AS. Realisasi RCEP, misalnya, dapat menyampaikan sinyal yang kuat bagi Trump bahwa Indonesia dan ASEAN tidak sendirian berhadapan dengan AS, tetapi juga bersama dengan negara besar lainnya, seperti Tiongkok, sehingga menjadi suatu kekuatan geo-ekonomi tersendiri. Tantangan ketiga terkait dengan kemungkinan terwujudnya perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dengan AS. Indonesia hingga kini memang belum memiliki kerangka FTA bilateral dengan AS, tetapi Indonesia memiliki kerangka kerja sama Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia (US-Indonesia Comprehensive Partnership) yang ditandatangani pada 2010. Kerangka kemitraan ini tentu saja dapat dijadikan ruang dan titik masuk bagi pemerintahan Trump untuk menggunakaninstrumen realpolitiknyasehingga menciptakan kerangka FTA yang menguntungkan AS. Kecuali terdapat konsesi-konsesi politik dan ekonomi yang jelas yang dapat dipetik Indonesia, perlu kehati-hatian ekstra untuk mengembangkan FTA dengan AS di bawah Trump. Ungkapan lama tentang interaksi antarnegara di tataran internasional barangkali perlu diingatkan kembali. ”Biasanya pihaklemahsenang mengutip aturan-aturan. Sementara pihak kuat biasanya cenderung untuk menekankan adanya pengecualian-pengecualian (exceptions) dalam setiap aturan”. ●