Selasa, 17 Januari 2017

Paradoks Lonjakan Harga Pangan

Paradoks Lonjakan Harga Pangan
Toto Subandriyo ;  Pengajar Program Magister Manajemen STIE Bank BPD Jateng
                                             SUARA MERDEKA, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

“Ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen selalu ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna kepada petani/peternak.

JIKA kepada sidang pembaca diajukan pertanyaan: Siapakah yang paling diuntungkan atas lonjakan harga komoditas pangan seperti telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah beberapa hari terakhir? Kemungkinan banyak yang menjawab peternak/ petani yang paling diuntungkan dengan melambungnya harga komoditas kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) tersebut.

Secara logika memang bisa dipahami bahwa semakin tinggi lonjakan harga suatu komoditas akan menjadi kawan seiring bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan produsen. Jadi dalam kaitan melonjaknya harga beberapa komoditas pangan akhir-akhir ini seharusnya petani/peternaklah yang paling diuntungkan. Namun yang terjadi pada usaha pertanian/peternakan rakyat, tidak selamanya mengikuti logika tersebut.

Hal itu bisa terjadi karena para petani/peternak rakyat mengalami apa yang disebut paradoks produktivitas (productivity paradox). Kondisi paradoks secara jelas tergambarkan dalam industri peternakan ayam rakyat. Masalah sistemik yang melingkupi usaha peternakan ayam rakyat ini berpangkal pada tingginya angka produksi.

Kondisi itu berimbas pada rendahnya harga di tingkat peternak hingga di bawah harga pokok produksi (HPP). Namun ironisnya, para konsumen harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Seperti yang terjadi menjelang Hari Natal/ Tahun Baru 2017 lalu.

Harga daging ayam ras melonjak hingga mencapai di atas Rp 35.000/ kilogram, tetapi harga ayam hidup di tingkat peternak hanya di kisaran Rp 16.000-Rp 17.000 per ekor. Padahal harga anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) dan harga pakan sudah melambung tinggi yang mendongkrak HPP menjadi sekitar Rp 18.000/ekor.

Pemicu Inflasi

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada komoditas sayuran. Data Kementerian Perdagangan pada akhir November 2016 menyebutkan bahwa harga rata-rata cabai keriting di Jakarta Rp 65.447 per kilogram, sedangkan harga bawang merah pada kisaran Rp 30.000 – Rp 40.000 per kilogram.

Padahal saat itu harga beli cabai keriting di petani produsen sekitar Rp 35.000/kilogram dan bawang merah Rp 20.000/kilogram. Lonjakan harga dua komoditas sayuran tersebut menjadi pemicu utama inflasi bulan November 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2016 lalu terjadi inflasi sebesar 0,47 persen.

Penyebab utamanya adalah kenaikan harga cabai merah yang berkontribusi pada angka inflasi sebesar 0,16 persen, bawang merah sebesar 0,10 persen, dan cabai rawit sebesar 0,05 persen. Lonjakan harga sayuran di pasaran umum, utamanya cabai rawit, juga menjadi penyumbang utama angka inflasi bulan Desember 2016 yang mencapai 0,42 persen.

Lonjakan harga cabai rawit bahkan berlanjut hingga pekan pertama Januari 2017, di sejumlah daerah harganya bahkan mencapai Rp 150.000/kilogram. Ironisnya, para petani cabai rawit tidak menikmati madu dari lonjakan harga tersebut. Selain karena gagal panen di sejumlah daerah sehingga produksi anjlok, harga tinggi itu lebih banyak dinikamati oleh para pedagang dan pengepul.

Secara kasat mata nilai tambah peningkatan produktivitas usaha tani justru lebih banyak dinikmati oleh para pelaku nonusaha tani. Akibatnya, manfaat dari berbagai upaya peningkatan produksi yang selama ini dilakukan hanya dinikmati oleh para pelaku nonusaha tani.

Lebih jauh lagi kondisi ini berimplikasi makin tertinggalnya tingkat pendapatan riil petani/peternak dari para pelaku nonusaha tani. Kondisi memprihatinkan ini terjadi salah satunya karena kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada para pelaku utama usaha peternakan/ pertanian. Petani dan peternak selalu dihadapkan pada dua kekuatan eskploitasi ekonomi.

Pada pasar faktor produksi, mereka dibiarkan berhadapan dengan kekuatan monopolistis, sedangkan saat menjual hasil produksi dihadapkan pada kokohnya tembok monopsonistis. Apa yang kemudian terjadi? Nilai tambah usaha tani mereka diperkecil oleh struktur nonusaha tani yang bersifat dispersal, asimetris, dan cenderung terdistorsi.

Lihat saja, ketika terjadi penurunan harga di tingkat konsumen, maka penurunan harga secepat kilat ditransmisikan kepada petani/peternak secara sempurna. Sebaliknya, ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen selalu ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna kepada petani/peternak. Informasi pasar, seperti preferensi konsumen, juga dimanfaatkan untuk mengeksploitasi petani/peternak. ●