Selasa, 03 Januari 2017

Pancasila sebagai Solusi Konsolidasi Demokrasi
Anonim  ;   Wartawan Media Indonesia
                                           MEDIA INDONESIA, 02 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PERJALANAN demokrasi di Indonesia masih menempuh jalan terjal nan berliku. Keberagaman yang seharusnya menjadi napas bagi perkembangan demokrasi di Indonesia kerap menemukan batu sandungan. Pilar-pilar demokrasi masih lunglai untuk memperkukuh keindonesiaan kita. Untuk membedah hal itu, Media Indonesia, menggelar Focus Group Discussion bertema Konsolidasi demokrasi di Indonesia pada Kamis, 22 Desember 2016. FGD diikuti 15 pakar dari berbagai bidang. Berikut petikannya.

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas, gatra demografi, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan, tidak banyak yang bagus.

Pengukuran dilakukan sebelum aksi-aksi terkait dengan kasus Ahok (November-Desember). Gatra ideologi berada di lampu kuning atau hanya satu tingkat lebih tinggi daripada yang paling rendah. Begitu pun gatra politik, meski mengalami peningkatan, masih berada di tataran kuning. Hal yang sama terjadi pada gatra sosial-budaya.

Skor Lemhannas terdiri dari konsensus dasar, yakni empat pilar; Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta doktrin operasionalnya wawasan Nusantara dan keta­hanan nasional. Dari situlah sebetulnya, Lemhannas mengambil jabaran dalam bentuk variabel dan indikator dalam pengukuran.

Ada lima kategori; sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, dan rawan. Skalanya antara 1 dan 5; 4,2 sampai dengan 5 itu sangat tangguh, 3,4 sampai 4,2 itu tangguh, 2,6 sampai 3,4 itu cukup tangguh, 1,8 sampai 2,6 itu kurang tangguh, sedangkan 1 sampai dengan 1,8 itu ialah rawan. Salah satu temuan yang menarik, yang membuat nilai rendah ialah ketidakpuasan atas ketimpangan. Tak hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga dari segi keadilan.

Rohaniwan Franz Magnis Suseno menuturkan, sekarang ada dua pola ideologis yang berhadapan. Bangsa kita memiliki mukjizat Sumpah Pemuda bahwa dalam suatu masyarakat yang majemuk tumbuh kesadaran orang Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yang memperjuangkan satu negara bersama.

Implikasi dalam Pancasila yang ditarik secara eksplisit ialah ke­setiaan untuk saling menerima di dalam identitas masing-masing. Yang paling mencolok, kesetiaan mayoritas besar Islam untuk tidak menuntut suatu kedudukan khusus di dalam UUD 1945. Dia melihat konsensus untuk saling menerima dalam perbedaan masih utuh.

Namun, yang terjadi di bulan-bulan terakhir ini belum pernah dialami Indonesia dalam seluruh sejarahnya, yaitu munculnya agama, katakan saja Islam, sebagai suatu pemersatu protes perasaan mau diakui. Ahok itu hanya menjadi kesempatan, pembukaan. Itu yang sekarang disebut identity politics (politik identitas). Itu gelombang yang ada di seluruh dunia, tidak hanya menyangkut agama.

Nah, bahayanya di Indonesia. Kalau ingin diakui, konsensus dasar Pancasila akan hancur. Saya khawatir kalau politik identitas itu disintegratif dalam arti tidak kenal kata kita, yang dikenali kata kami dan mereka.

Di Indonesia, modal sosial budaya dan hati yang mendukung kebersamaan itu masih sangat kuat. Pada prinsipnya orang Indonesia di mana pun, agama apa pun, tidak secara spontan menolak agama lain. Kenyataannya bahwa mainstream Islam, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, betul-betul mendukung NKRI. Itu sebetulnya modal stabilitas demokrasi Indonesia sekarang.

Politikus Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan, dalam konteks Ahok, ada peranti sosial, ada peranti perpolitikan kita yang maju, bahasanya scientific approach dengan proses politik kita makin berkembang.

Artinya, orang ketika mengajukan suatu kandidat itu berdasarkan survei. Jadi, tidak asal karena siapa, tidak asal kader siapa, tidak. Tapi di satu sisi, yang tidak bisa kita mungkiri, ketika kita melihat seseorang kandidat itu terlalu kuat, pilihannya ekstrem, dia bisa menjadi kotak kosong atau dia dicarikan jalan untuk menumbangkan.

Nah, dalam konteks Ahok, dia dicarikan jalannya yang paling efektif, yaitu isu SARA. Fenomena ini terjadi tidak hanya di pilkada Jakarta. Hampir di semua pilkada, yang menjadi konsumsi dan komoditas politik itu ialah isu SARA. Efeknya kan pada disintegrasi sosial.

Nilai gatra sosial kita rendah karena kemudian dia berimplikasi pada realitas sosial. Konsolidasi demokrasi hanya bisa dilakukan rezim yang demokratis. Kalau kita mau belajar konsolidasi demokrasi, secara normatif tentu kita berbicara melibatkan civil society, political society, business society.

Kita melihat bagaimana Bung Karno melakukan konsolidasi demokrasi dengan demokrasi terpimpinnya. Kalau sekarang kan kita menghadapi ancaman laten ekstrem kanan. Jawabannya, ada-tidak agenda-agenda pemerintahan untuk kemudian mengonversi, untuk kemudian dia menjadi agenda bersama sehingga pertikaian terminimalkan. Konsolidasi demokrasi tidak bisa dipisahkan dari agenda-agenda pemerintahan.

Pakar Kebangsaan Yudi Latif menuturkan, dalam 17 tahun terakhir kebebasan sebagai negative right kita mengalami perkembangan baik. Maksudnya, dari represi ketakutan, kita sekarang mengalami surplus kebebasan. Sekarang muncul masalah baru bahwa represi tirani tidak datang dari represi negara, tapi dari kelompok-kelompok fanatisisme. Civil society yang uncivilized society.

Makanya dulu di pemikir pencerahan menghadapkan civil society itu tidak dengan negara, tapi dengan fanatisisme. Tidak ada ruang antara kota Tuhan dan kota duniawi. Semuanya harus ditulis kitab suci, secara huruf per huruf harus dijalankan.

Tetapi, secara keseluruhan, pers mengalami kebebasan yang luar biasa, kita bisa ngomong apa pun, apalagi di media sosial. Industri kebohongan pun bisa hidup subur. Sekarang, kan ada industri hoax yang tiap bulan mendapatkan uang puluhan juta rupiah dari memanipulasi dan memelintir berita.

Kebebasan sebagai negative right kita mengalami kenaikan, tetapi kebebasan sebagai positive right terus terang mengalami defisit. Sekarang demokrasi kita tidak memperkuat integrasi nasional, tidak mengarah pada kondisi sosial yang lebih baik. Jadi siapa bilang demokrasi kita on the right track. Di mana letak distorsinya? Demokrasi bisa semakin mengarah pada integrasi nasional kalau inklusif dalam keterwakilan rakyat. Mestinya sistem harus lebih inklusif, harus memungkinkan segala warga, baik secara individu, golongan, ataupun daerah, secara inklusif harus terwakili.

Pilar demokrasi rusak

Pakar hukum tata negara Mahfud MD memaparkan, kalau bicara lembaga negara sebagai pilar demokrasi ada tiga yakni legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah problemnya sekarang, tanpa harus menunjukkan lagi data-data hasil survei, ketiga lembaga itu sedang rusak parah. Mungkin yang agak bagus sekarang ini, pers.

Kita ini terjebak dalam satu dilema, apakah mau membangun demokrasi atau mempertahankan integrasi karena keduanya sebenarnya bertentangan. Demokrasi itu ingin membebaskan, integrasi itu ingin memaksa mengikat. India dan Pakistan memisahkan diri karena atas nama demokrasi. Karena Anda Hindu, saya Islam. Itu tahun 1947, tahun 1971 gantian ada Bangladesh yang berpisah dari Pakistan. Anda bahasa Urdu, kami bahasa Bengali. Anda putih, bagus, kami hitam, susah, menjadi Bangladesh.

Kita sekarang sedang menghadapi seperti itu. Situasinya sekarang ini, di tingkat elite politik kita seperti serigala semuanya mau memangsa. Korupsi ramai-ramai, tapi di tingkat rakyat, seperti domba. Di atas kita delegatis, di bawah kecenderungannya anarkistis. Ini sangat berbahaya.

Memang ada sedikit kemajuan sekarang, misalnya pilkada langsung mungkin banyak mudaratnya, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Pilkada model sekarang itu sebenarnya ada kebaikannya karena menghapus sekat-sekat ideologis. Misalnya, PKS yang sangat kanan itu, di Papua harus mendukung orang yang bukan Islam.

Ekonom Telisa Aulia Falianty mengatakan, Profesor Gery van Klinken, peneliti senior dari Netherland Institute for South-east Asian and Carribian Studies, bilang bahwa kelas menengah Indonesia yang meningkat pesat karakteristiknya cukup aktif dalam politik. Mereka juga memiliki kecenderungan beragama yang relatif konservatif, serta menolak sistem pasar yang terlalu bebas, dan mencintai negara, dan meng­utamakan putra daerah.

Tidak seperti di Amerika dan Inggris yang lebih liberal dan lebih propasar, kelas menengah kita ternyata relatif menolak sistem pasar dan kemudian tadi relatif konservatif dari sisi keagamaan.

Kelas menengah kita juga cukup besar jumlahnya, meningkat terus dari 45 juta menjadi 134 juta, dan data terakhir 177 juta atau 70% dari jumlah penduduk. Peran kelas menengah dalam konsolidasi demokrasi Indonesia perlu diperhatikan walaupun polanya agak anomali.

Sayap kanan demokrasi yang kedua itu ialah keadilan sosial. Rasio kita mengalami peningkatan, sejak 2010 meningkat terus, walaupun 2016 turun sedikit.

Meski dalam Nawacita sudah ada mengenai demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, tapi betul-betul harus diberikan buktinya kepada masyarakat bahwa memang ada demokrasi ekonomi. Makanya faktor-faktor ketimpangan harus diperhatikan. Pertumbuhan kelas menengah yang meningkat pendidikannya dan juga sensitivitasnya terhadap permasalahan bangsa juga perlu menjadi perhatian.

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, kita sudah 18 tahun melakukan reformasi politik menuju demokrasi, tetapi ternyata konsolidasi demokrasi tidak terjadi. Contohnya, ada upaya untuk menggerakkan massa oleh kekuatan politik.

Konsolidasi demokrasi akan terjadi kalau tidak ada kekuatan politik, militer, ekonomi, massa, termasuk juga kekuatan intelektual menyatu untuk mengganti pemerintahan yang sah dengan cara tidak demokrasi. Dari dulu saya selalu menentang kalau ada gerakan-gerakan tersebut, termasuk terhadap SBY pada 2005.

Ada pertanyaan, kalau salah pilih presiden bagaimana? Kalau sudah memilih presiden untuk lima tahun, ya ia akan menjabat selama lima tahun. Hormati pilihan rakyat.

Peranan partai politik memang tidak ada. Tak ada peranan partai politik sebagai pendidik rakyat, tak ada peranan partai politik sebagai alat penyelesaian konflik.

Antara elite yang berbeda selalu terjadi kepentingan yang sama. Mereka bisa duduk bersama untuk menentukan siapa yang akan diusung. Atau kemudian, kalau di salah satu komisi DPR yang diomongin kapan kita jalan-jalan lagi, kunjungan ke luar negeri, dan sebagainya.

Bagaimana dengan massa, tidak ada kaitannya. Massa selalu menjadi korban dari pergerakan politik. Indonesia terpecah antara ideologi, agama, dan kemudian juga etnik.

Cendekiawan Komarudin Hidayat menuturkan ada political state, political nature, dan political culture. Nah, dari budaya dulu, demokrasi itu yang mengenalkan ialah sarjana barat.

Namun, budaya Indonesia itu pengaruh Islam-Timur Tengah kuat sekali, sedangkan di Timur Tengah, itu sejarah dari Yesus dengan Muhammad beda sekali. Muhammad ketika meninggal mewariskan political community yang tidak ada pemisahan dan itu diteruskan para sultan hingga kini.

Masalah agama dan negara ini belum selesai. Oleh karena itu, jangan kaget kalau ulama Timur Tengah mengatakan demokrasi itu setan karena hukum tertinggi ialah hukum Tuhan. Sementara itu, demokrasi tertinggi ialah suara rakyat.

Kalau kita bicara aktor demokrasi, siapa aktornya? Rakyat dan parpol, tetapi parpol ini gagal. Sejak reformasi itu sudah 10 menteri masuk tahanan. Lalu parpol itu ngapain? Sebagian orangnya ialah mesin ujung tombak parpol untuk mencari duit.

Jadi, parpol itu sekarang ke bawah tidak punya akar, tidak melakukan edukasi; ke atas pun tidak menawarkan tokoh dan program. Tetapi yang ada lobi-lobi menjelang pemilu. Bagaimana mencari sumber ekonomi di APBN.

Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan dari dulu parpol itu tidak ada bedanya dengan perampok. Dia tidak memiliki peran dalam pembentukan negeri ini, bangsa ini, Republik ini, tetapi sekarang minta saham paling banyak.

Tiba-tiba negeri ini dijatah mereka, tetapi sampai Republik ini merdeka, apa peran parpol? Unsur yang berperan itu kekuatan lokal, pemimpin daerah, raja-raja yang menyerahkan kedaulatan mereka kepada republik. Parpol apa? Begitu merdeka, terus ada orang luar bilang, “Sistemnya demokrasi, lo, dan parpol menjadi kewajiban.”

Yang bilang politik harus dengan parpol itu siapa? Pada 1945 anak-anak muda Indonesia belajar ke luar negeri, belajar demokrasi, belajar ekonomi. Nanti yang belajar itu menjadi bapak bangsa.

Jadi, terus terang, demokrasi mati. Tidak sampai 20 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi ambruk demokrasi di seluruh dunia karena kegelisahan bahwa demokrasi tidak memberikan apa-apa, bahkan merusak tatanan kehidupan.

Pakar hubungan internasional Makmur Keliat melihat perkembangan di tingkat internasional pascaterpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, sangat mungkin AS lebih memprioritaskan pendekatan unilateral, lalu multilateral. Indonesia, menurut dia, siap menerima munculnya pemimpin baru hasil pilihan rakyat AS tersebut. Itu mungkin menjadi satu tantangan, bagi kelompok masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah untuk melihat dan mengantisipasi apakah memang benar terjadi perubahan itu.

Antropolog PM Laksono mengingatkan bahwa lebih dari 300 antropolog dari Sabang sampai Merauke saat ini sangat prihatin dengan kondisi parokial yang terjadi belakangan ini.

Koentjaraningrat pada 1950-an sangat prihatin saat menulis disertasinya bahwa Indonesia mengalami krisis akulturasi, yakni ketika semua pengetahuan budaya yang kita miliki tidak mampu menjawab persoalan yang menggelombang masuk. Rakyat yang melahirkan Republik, tetapi di­pinggirkan pada wacana demokrasi oleh partai-partai politik saat ini.

Antropolog Teuku Kemal Fasya menyebutkan keberagaman Indonesia itu bukan hanya retorika atau aksesori linguistik. Itu kenyataan empiris bahwa ketika tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa pecah seperti Suriah, Balkan, dan Uni Soviet.

Media sosial harus produktif

Pengamat media Agus Sudibyo mengatakan bahwa media sosial ialah sejenis freerider dalam demokrasi digital di Indonesia. Menarik sekali bahwa sebagian besar dari kita tidak sadar bahwa media sosial itu ialah sebuah perusahaan, korporasi bisnis, yang selalu mengambil keuntungan dari semua diskusi kontroversial yang terjadi di dunia maya.

Persoalannya, menurut Agus, kita belum memberikan tanggung jawab yang semestinya kepada media sosial. Ini salah paham yang perlu diperbaiki. Bagaimana agar media sosial produktif bagi ruang publik yang beradab?

Jelas sekali menutup tanggung jawab Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, jangan biarkan mereka sebagai freerider dari turbulensi politik kita yang terjadi hari ini. Karena itu, sebenarnya pemerintah harus segera mewujudkan rencana untuk membuat Facebook dan Twitter itu bayar pajak di Indonesia. Nah kemudian literasi media tadi juga penting. Di negara seperti Australia itu perusahaan seperti Google dan Facebook diminta mengalihkan sebagian keuntungan mereka untuk mendidik masyarakat.

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menegaskan bahwa Pancasila ialah solusi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Pancasila juga solusi konsolidasi demokrasi. Itu harus diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan.

Pakar politik Philip J Vermonte mengatakan pemilu kita itu tidak menghasilkan efek punishment and reward. Pemilu itu tujuannya punishment sama reward; kalau Anda enggak berprestasi, saya voted out, kalau Anda berprestasi, saya voted in.

Kita ini kan pemilih dikhianati partai, di hari pertama pemilu sudah dikhianati. Bukan hari pertama, beberapa jam.

Kita harus membuat sistem pemilunya diperbaiki terus-menerus untuk menimbulkan ketakutan partai politik untuk mengkhianati pemilih.

Tak ada partai itu tidak bisa berkoalisi setelah pileg. Kemarin kan kita kan karena sesudah pileg, sudah tahu kursinya berapa, lalu salaman sama orang yang tidak mau dipilih. Jadi, efek punishment sama reward itu tujuan utama dari pemilu dari perspektif pemilih itu. ●