Sistem Pembayaran Berbasis Ekonomi Lokal

Sistem Pembayaran Berbasis Ekonomi Lokal Achmad Deni Daruri  ;   President Director Center for Banking Crisis

SINDO, 13 Maret 2013

  

Langkah China dengan mengembangkan sistem pembayaran kesehatan telah berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen domestik. Buruh yang sehat membuat perekonomian domestik juga sehat.  Terbukti hingga saat ini pertumbuhan ekonomi China selalulebihtinggi dari Indonesia. Kebijakan pemerintah yang melarang outsourcing dan tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak patut mendapatkan acungan jempol. Kebijakan ini membuat pendukung paham neoliberal kebakaran jenggot. Dalam peraturan outsourcing segala macam bentuk outsourcing bahkan sebetulnya dilarang. Ini cukup membuat kita optimistis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun ini setelah beberapa tahun terakhir mencapai pertumbuhan yang juga relatif tinggi.  Kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong penguatan ekonomi lokal. Dengan penguatan kekuatan ekonomi lokal, sistem pembayaran akan menjadi semakin efektif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi di tengah resesi yang dialami negaranegara maju saat ini. Kebijakan upah minimum juga semakin membuat perekonomian domestik berjaya karena buruh akan memiliki daya beli yang pada gilirannya akan mampu menopang pertumbuhan dengan motor aktivitas perekonomian lokal melalui ekspansi sistem pembayaran di dalam negeri yang semakin efisien.  Sinergi itu akan semakin bertambah kuat jika pembangunan ekonomi Indonesia menujupembangunanmaritim. Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membutuhkan armada maritim yang kuat. Almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengingatkan kita semua akan pembangunan salah arah di era Orde Baru yang lebih mengutamakan pembangunan daratan ketimbang mengutamakan lautan.  Di era Gus Dur untuk pertama kalinya dibuat Kementerian Kelautan. Jika semangat Gus Dur ini diteruskan, perampokan aset kelautan kita oleh asing dapat dihentikan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Pembangunan yang mengabaikan maritim merupakan dogma dari pembangunan yang bermatra darat yang merupakan ruh dari Orde Baru.  Gus Dur sangat yakin pembangunan yang berdasarkan kelautan dapat dilaksanakan dengan diperkuat sistem pembayaran yang kokoh akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar belasan persen setiap tahun. Artinya kinerja perekonomian kita akan lebih hebat ketimbang China sekalipun. Untuk mendukung itu, jaringan yang perlu dibangun adalah jembatan sistem pembayaran yang menghubungkan antarpulau tersebut yang diikuti pembangunan armada maritim yang andal.  Dengan mengembangkan pembangunan berbasis maritim, harga jeruk Medan di Jakarta akan menjadi lebih murah ketimbang harga jeruk Mandarin. Begitu pula dengan harga produk-produk lainnya yang dihasilkan di dalam negeri sehingga integritas pembangunan ekonomi Indonesia semakin meningkat dan impor juga dapat ditekan. Ujung-ujungnya, produk lokal menjadi raja di negeri sendiri, tidak seperti saat ini.  Namun, hal itu juga harus disertai pembangunan sistem pembayaran yang efisien seantero Nusantara sehingga pergerakan barang bukan hanya semakin cepat, melainkan juga efisien. Tanpa ada dukungan sistem pembayaran, sulit bagi produk-produk lokal untuk berkembang. Dengan demikian, Nusantara yang terdiri atas ribuan pulau akan semakin jaya jika pembangunan ekonomi terus berbasis maritim yang disertai pembangunan sistem pembayaran.  Untuk itu, pembangunan alutsista kelautan Indonesia harus diutamakan. Indonesia harus memiliki kekuatan militer andal yang mampu mengawasi kekayaan laut di wilayah Indonesia. Jika hal tersebut dapat terwujud, pulau dan wilayah terluar dari Republik Indonesia dapat membangun instrumen pembayaran yang bersifat branchless sehingga pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan lebih dinamis ketimbang kondisi saat ini, termasuk juga bila dibandingkan dengan keadaan di wilayah milik negara tetangga.  Di wilayah perbatasan dan pulau terluar bahkan seharusnya dibangun automated teller machine (ATM) dan pangkalan militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap pangkalan militer tersebut harus memiliki ATM sehingga kehadiran militer juga berpotensi menghidupkan perekonomian lokal secara lebih intensif lagi. Dengan ATM, bukan saja masyarakat lokal, melainkan juga warga negara asing di perbatasan akan menggunakan fasilitas tersebut yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.  Dengan demikian, kerja sama antara Mabes TNI dan bank-bank pembayaran seharusnya menjadi cetak biru bagi rencana pembangunan perbankan nasional. Jika konsep itu diterapkan, kekuatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar akan semakin kuat secara ekonomi dan militer. Tanpa ada kerja sama antara keduanya, tidak akan terbangun kekuatan yang hakiki di wilayah tersebut.  Kondisi ini bahkan kerapkali sangat mungkin dijadikan proyek-proyek yang mubazir oleh kementerian- kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Proyekproyek ini akan mubazir sebab tidak memiliki kekuatan ekonomi dan militer secara bersamaan.  Ekonom Gary Becker yang juga peraih hadiah Nobel Ekonomi pada 1968 sudah mengingatkan akan pentingnya kehadiran militer atau polisi dalam pembangunan ekonomi. Dengan kehadiran militer, sistem pembayaran akan menjadi jaring pengaman penting dari daya tahan pembangunan ekonomi lokal, termasuk di daerahdaerah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan nasional. Tanpa ada sistem pembayaran, upaya untuk memperkuat kehadiran TNI dan aktivitas bisnis di daerah tertinggal hanya akan menjadi ilusi! ●