Jalan Panjang Islam dan Demokrasi Ibnu Burdah  ;  Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam; Koordinator Program S-3 Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

                                                     KOMPAS, 09 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hasil kajian yang menyatakan Islam kompatibel dengan demokrasi semakin banyak pada pengujung abad ke-20 dan mencapai puncaknya dari tahun 2010 hingga awal 2013. Pengakuan terhadap demokrasi di kalangan kelompok-kelompok politik Islam juga semakin luas. Keterlibatan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir dalam pemilu secara terbatas melalui wakil-wakil personalnya, sejak tahun 1980/1990-an, semakin meningkatkan persepsi positif kelompok Islam terhadap demokrasi, setidaknya terhadap ”pemilu”. Setelah tumbangnya Hosni Mubarak yang menempatkan kelompok itu menjadi kelompok paling potensial untuk berkuasa, penegasan terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi jadi begitu kuat. Para tokoh Ikhwan ataupun partai bentukannya, hizb al-hurriyah wal ’Adalah, menggelorakan kompatibilitas Islam dan demokrasi ini, termasuk ulama panutannya, Yusuf Qardhawi. Dan, keberhasilan mereka memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif Mesir melalui Pemilu 2012 membuat mereka merayakan capaian tersebut bak pesta perkawinan di antara dua makhluk berbeda, Islam dan demokrasi. Eksperimen demokrasi? Jaringan Ikhwani di seluruh dunia, mulai Tunisia, Maroko, Jordania, hingga ”Indonesia” bersorak menyambut era baru ini. Era yang ditandai naiknya sebagian mereka ke puncak kekuasaan melalui jalan demokrasi. Demokrasi pun dielu-elukan di kalangan kelompok ini. Kuatnya dukungan terhadap demokrasi ternyata tidak hanya di kalangan Ikhwani. Sebagian kelompok atau jaringan Salafi yang selama ini dikenal sangat antipemilu, partai, dan organ-organ demokrasi lain tiba-tiba juga ”mengikuti” jalan Ikhwan. Mereka mendirikan partai politik di Mesir. Salah satu partai terbesarnya adalah An-Nur, yang menjadi pemenang kedua dalam pemilu demokratis pertama di Mesir. Hingga pada titik itu, sepertinya akan ada gerak yang begitu kuat dan luas dari umat Islam ke jalan demokrasi. Sebab, jaringan Ikhwani dan Salafi adalah kelompok Islam yang memiliki pengikut sangat besar dan berpengaruh di dunia Islam. Di antara kelompok-kelompok Muslim yang memiliki jaringan luas di dunia Islam dan tidak mengambil jalan kekerasan, mungkin hanya Hizbut Tahrir yang kukuh menolak demokrasi hingga saat itu (2013). Namun, perkembangan yang terjadi kemudian ternyata tak sesuai harapan. Eksperimen demokrasi sejumlah negara Arab Spring, seperti Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman, bisa dikatakan justru berbalik arah. Di Mesir, pemerintahan hasil proses yang demokratis akhirnya ditumbangkan kekuatan semimiliter. Di tempat lain, gerakan protes untuk demokratisasi justru berujung pada kekacauan. Bahkan, gerakan demokratisasi bisa menjadi tertuduh terhadap kekacauan yang membawa korban kemanusiaan dan destruksi begitu besar sekarang ini. Jauh sebelumnya, hasil proses demokrasi yang dinilai sangat demokratis dan dengan tingkat partisipasi tinggi juga dianulir di Palestina dan Aljazair. Kemenangan Hamas dan FIS dimentahkan dengan cara yang berbeda. Turki juga mengalami hal yang kurang lebih sama sebelumnya dalam beberapa periode. Hasil pemilu demokratis pertama di Mesir, kendati dengan tingkat partisipasi rendah, juga dianulir. Bahkan, sang presiden terpilih saat ini berada di penjara, dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Partai pemenang pemilu juga dijadikan sebagai partai terlarang, bahkan induknya (baca: IM) dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pengalaman-pengalaman yang dialami kelompok-kelompok Islam di Aljazair, Palestina, Mesir, dan Turki di atas adalah mimpi buruk dunia Islam terhadap demokrasi. Itu tentu tak akan dilupakan oleh kelompok-kelompok Islam, bahkan oleh umat Islam secara luas. Ingatan terhadap peristiwa itu, bagaimanapun, semakin menjauhkan umat Islam dari jalan demokrasi. Demokrasi ternyata tidak hanya mengecewakan mereka, tetapi juga membuat sebagian mereka mengalami trauma mendalam. Indonesia sebagai model? Kelompok-kelompok yang dikecewakan itu cenderung melahirkan kelompok sempalan yang kemudian memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Inilah yang terjadi, baik di Mesir, Palestina, Tunisia, maupun di Aljazair. Hubungan Islam dan demokrasi mengalami dinamika yang cukup tajam, dari perkawinan yang begitu mesra—meski hanya sesaat—hingga perceraian yang mengenaskan. Sekali lagi, gagasan Islam itu kompatibel dengan demokrasi, tetapi di dalam praktik ternyata tak mudah dibuktikan. Faktanya, dari 60-an negara berpenduduk mayoritas Muslim, hanya beberapa yang demokratisasinya mengalami landing ”selamat” tanpa melalui proses yang berdarah-darah. Khusus di Timur Tengah yang dihuni sekitar 25 negara berpenduduk mayoritas Muslim, hanya ada tiga negara yang cukup pantas disebut dalam konteks ini. Turki dan Iran termasuk di antaranya, dan yang terbaru adalah Tunisia. Itu pun masih dengan banyak catatan. Demokrasi Iran secara substantif sering dipertanyakan keabsahannya sebagai demokrasi. Konsep velayat al-Fakih meletakkan suara al-Faqih (tokoh) agama di atas suara rakyat yang ”dituhankan” oleh demokrasi. Demokrasi Turki dipandang terlalu liberal setidaknya secara konsep. Dan, demokrasi Tunisia ibaratnya masih pada tahapan masa kanak-kanak yang belum teruji oleh waktu. Pada titik itu, demokrasi ”Indonesia” yang mulai tahan guncangan mungkin menjadi salah satu pilihan menarik untuk menjadi model. ●