Pemilu
Presiden Bisa Tidak Langsung
( Wawancara )
Aburizal Bakrie ; Ketua Umum Golkar
|
KOMPAS,
05 Desember 2014
Hari
Rabu (3/12), Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali memilih Aburizal
Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2014-2019. Aburizal terpilih
memimpin partai itu untuk kedua kalinya setelah seluruh suara dewan pimpinan
daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta ormas Golkar mendukung
dirinya secara aklamasi.
Munas IX
Partai Golkar mencatat sejumlah sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya di
era Reformasi ketua umum Golkar digenggam dua kali berturut-turut oleh orang
yang sama. Untuk pertama kalinya pula di era Reformasi, ketua umum Golkar
dipilih secara aklamasi. Selain itu, tidak ada satu pun menteri, Presiden,
atau Wakil Presiden yang menghadiri munas itu. Namun, para elite parpol yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hadir pada acara itu.
Sekitar
satu jam setelah munas ditutup pada Kamis (4/12), Kompas mewawancarai
Aburizal di Nusa Dua, Bali. Dalam wawancara yang dipenuhi canda tawa ini,
Aburizal tampak rileks dan bahagia.
Pak
Aburizal sudah berumur 68 tahun. Kenapa masih mau meluangkan waktu untuk
partai?
Saya
sudah punya semuanya. Saya bisa hanya senang-senang sama cucu dan menikmati
harta yang diberikan Allah. Tidak dikritik orang. Namun, saya memilih berbuat
sesuatu bagi negeri ini. (Kesempatan) yang ada, ya Partai Golkar.
Kenapa
akhirnya Anda memilih jadi ketua umum lagi?
Saya itu
tidak kampanye dan mengajukan diri. Bahwa saya dipaksa maju, ya itu hak
politik mereka (kader Golkar). Kenapa saya terpilih secara aklamasi? Pertama,
karena saya konsisten di KMP. Untuk siapa? Untuk kepentingan daerah. Kedua,
karena Golkar diserang sehingga marah dan solid.
Ada
pendapat jadi ketua umum lagi itu untuk melindungi bisnis keluarga?
Bagaimana
melindunginya? Saya tidak punya bisnis terkait pemerintah atau APBN. Mengapa
saya tetap tenang setelah dikritik? Ya saya tidak peduli kata orang. Dikritik
jalan terus.
Bagaimana
pendapat Anda ketika masalah Lapindo kembali muncul?
Apa
salah kita di sana (Porong, Sidoarjo)? Bahkan kalau bisa, saya mau minta duit
dari pemerintah, (saya mau) menagih kembali pemerintah karena ada putusan
pengadilan. (Putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 tanggal 3 April 2009 menyatakan
Lapindo Brantas Inc dan pemerintah tidak bersalah dalam kasus lumpur Porong.)
Apakah
Anda punya ambisi menjadi presiden RI 2019-2024?
Jadi
ketua umum tak harus jadi presiden. Di luar negeri, ketua umum itu
mempersiapkan orang. Lima tahun mendatang Golkar diisi anak-anak muda. Calon
presidennya (berusia) 50-55 tahun. Saya dan Pak Akbar (Tandjung) juga akan
mempersiapkan kader muda jadi pemimpin nasional. Tak harus jadi presiden,
tapi bisa menteri atau kepala daerah. Kan (kader muda) yang bagus, ada Rizal
Mallarangeng, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dan Idrus Marham.
Bagaimana
cara mempersiapkan kader muda?
Kita
bangun sekolah partai. Ini ide saya, dari yang saya lihat di Beijing. Di sana
sekolah partai lebih besar dari ITB. Kalau mau jadi dirjen mesti sekolah tiga
bulan, jadi menteri sekolah enam bulan. Mau jadi menteri perdagangan harus
juga belajar perdagangan internasional.
Kita
akan bangun gedung permanen supaya kader Golkar bisa sekolah partai. Bukan
saja mereka belajar kegolkaran, tetapi juga politik, APBN, dan misalnya peran
Indonesia di ASEAN.
Mengapa
ada MS Hidayat, yang usianya relatif tua, di posisi Ketua Harian Golkar?
Kenapa
saya perlu orang yang berumur, karena dia tidak akan bersaing (menjadi) ketum
Golkar. MS Hidayat nanti akan lebih banyak ke internal. Saya ke KMP meski
nanti ke DPR saya juga masih kontrol.
Mengapa
Munas IX Bali masih memecat kader Golkar?
Saya tak
pernah mengusulkan pemecatan. Apakah Agung Laksono dipecat zaman saya
(2009-2014)? Kan tidak. Priyo (Budi Santoso) bilang di Kompas, saya tertutup
matanya. Yang memecat itu munas, itu juga usulan Pak Muladi (Mahkamah
Partai).
Agus
(Gumiwang) dan Nusron (Wahid) tak mau minta maaf, maka dipecat. Poempida
(Hidayatulloh) tak dipecat karena minta maaf dan berjanji tak mengulangi.
Saya
juga sudah diskusikan (pemecatan) hanya yang masuk Presidium (Penyelamat
Partai).
Kenapa
Markus Melkias Mekeng dipecat, padahal bukan bagian Presidium?
Mekeng
dipecat? Barangkali karena Mekeng menghina saya secara pribadi. Kalau dia
minta maaf, kita ajukan ke munas, atau boleh ke Mahkamah Partai. Masalahnya,
mesti tegakkan peraturan.
Bagaimana
sikap Anda dengan pilkada terkait adanya Perppu Pilkada Langsung?
Kita
harus kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Ada sila ke-4, esensinya adalah
perwakilan. Biaya (pilkada langsung) juga banyak banget, bisa Rp 5 triliun,
untuk (pilkada langsung) bupati puluhan miliar. Bagaimana mengembalikannya?
Apakah
pemilihan presiden juga bisa dibuat tidak langsung?
Bisa
saja, dong.
Ketika
pilkada ditetapkan via DPRD, apakah Anda optimistis sebanyak 70-80 persen
kursi kepala daerah dapat direbut KMP? Sebelumnya, target Golkar sendiri,
kan, 59 persen kursi.
Saya
optimistis. Aspirasi di daerah juga sangat kuat.
Apakah
Anda dan Golkar akan terus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi?
Saya
tidak nolak, tapi minta penjelasan. Saya tahu (soal BBM), tapi saya minta
penjelasan. Waktu jadi Menko Perekonomian tahun 2005, saya juga naikkan
(harga BBM) 114 persen. Tapi, (sekarang) apa salahnya menunggu sampai
Januari? Waktu dua bulan bisa untuk mempersiapkan kompensasi. APBN-P 2014
sudah menjamin sampai akhir tahun dengan harga minyak yang sama, uang
(negara) cukup. Kita ini baru saja menaikkan harga gas dan listrik.
Bagaimana
sikap Anda terhadap program Joko Widodo?
Waktu
(Presiden Joko Widodo) bilang soal negara maritim, saya senang. Visi Negara
Kesejahteraan 2045 (visi Golkar yang disusun Aburizal) juga ingin menjadikan
Indonesia negara maritim. Kita ini berpikir dari (bangsa) maritim ke
kontinen. Kita cari sapi untuk protein padahal ada ikan. Sapi di Jepang juga
mahal lalu mereka makan ikan. Kenapa juga kita beli tank? Mau jalan di mana?
Harusnya, kita itu beli kapal patroli cepat atau kapal selam. Kalau Jokowi
lakukan itu, ya KMP dukung.
Apakah
KMP tetap akan ada dalam lima tahun ke depan?
Saya itu
gundah gulana karena kita punya sistem presidensial tapi partainya 10,
padahal biasanya hanya dua atau tiga. Jadi, mesti ada terobosan. Apa itu?
Yang sana bikin koalisi, dan yang di sini bikin koalisi.
Bila
Presiden mau menggolkan sesuatu, cukup lobi ke dua koalisi, tidak perlu ke
sepuluh partai. Apa masalahnya waktu zaman (Presiden) SBY? SBY membuat
koalisi antara pemerintah dengan partai, presiden dengan partai. Akhirnya,
presiden mesti kontak masing-masing (partai) juga. Bagaimana supaya KMP tetap
ada? Ya kalau ada masalah dibicarakan.
Berapa
target suara Golkar di Pemilu 2019?
Jelas di
atas sekarang. Mungkin 120 kursi (di DPR), tapi menurut saya sih tidak usah
memikirkan angka.
Bagaimana
Pak Aburizal memandang Golkar saat ini?
Solid. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar