Membagi Bersama Keuntungan Dunia Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  17 Desember 2014

                                                                                                                       

ADA  ketakutan kalau ekonomi Tiongkok, yang diprediksi hanya tumbuh 7,1 persen, akan menyeret banyak negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Utara tergelincir masuk ke jurang resesi. Padahal, di bawah Presiden Xi Jinping, ada kemunculan strategi dalam bentuk dan nuansa baru menggunakan konektivitas sebagai enjin utama pertumbuhan. Banyak pengamat, terutama di AS dan Eropa, melihat secara pesimistis membaca laju pertumbuhan Asia yang sekarang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia akan rontok seketika dimulai dengan Tiongkok ketika pertumbuhan dalam negeri melambat, terutama di sektor perumahan yang menarik sektor lain, seperti manufaktur. Para pengamat memperkirakan, korupsi yang menjalar di berbagai tingkatan birokrasi disertai kekuasaan tunggal otoriter Partai Komunis Tiongkok (PKC), ditambah menurunnya sektor-sektor vital dalam perekonomian Tiongkok dua tahun terakhir ini, kekuatan entitas ekonomi terbesar dunia dengan jumlah penduduk 1,3 miliar orang akan segera terjungkal. Padahal, ketika negara-negara Asia memasuki jurang kesengsaraan akibat krisis keuangan Asia 1997 dari Indonesia sampai ke utara di Korea Selatan, tak ada yang percaya kalau negara-negara Asia akan bangkit dalam kurun yang singkat dan mampu memimpin pertumbuhan ekonomi global seperti sekarang. Kita masih teringat dalam krisis keuangan yang menyengsarakan dan menggulingkan kekuasaan politik seperti Indonesia, tidak ada negara-negara maju mengambil inisiatif membantu guncangan keuangan yang merontokkan banyak perusahaan, bank, dan menimbulkan pengangguran di mana-mana. Kondisi terkini pun dianalisis sebagai sesuatu yang mutlak. Tidak ada yang mengakui, Inisiatif Chiang Mai mengenai multilateral currency swap pada tahun 2000 yang dimotori ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) menjadi antidot menghadapi gelombang krisis keuangan Asia tersebut. Ada faktor dalam ekonomi politik internasional di lingkungan Asia yang tidak bisa dipahami hanya berdasarkan rumusan aritmatika rumit menganalisasi kehancuran ekonomi Asia, khususnya Tiongkok. Faktor pertama adalah ekonomi gotong royong menjadi kekuatan Asia sebagai warisan tidak terbantahkan, seperti yang tecermin dalam Inisiatif Chiang Mai. Kedua, Tiongkok sebagai mesin pertumbuhan yang paling tinggi selama 30 tahun terakhir memiliki pandangan yang kita sebut sebagai ”kapitalisme Konfusius” atau ”kapitalisme guanxi” (koneksi) yang mengandalkan perilaku koneksi dibandingkan hubungan kontrak yang dipercaya orang-orang Barat sebagai perilaku universal dalam bisnis dan politik. Ketiga, selalu ada nuansa baru di lingkungan negara-negara Asia yang menghadirkan nilai-nilai baru ataupun potensi baru, baik dalam politik maupun ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, nuansa ini memunculkan potensi maritim yang di Tiongkok disebut sebagai jalan sutra maritim atau di Indonesia disebut poros maritim dunia. Di Tiongkok, kendali pertumbuhan ekonomi mulai bergeser ke perusahaan-perusahaan swasta, meninggalkan BUMN sebagai penggerak awal pertumbuhan tinggi. Di kawasan Asia, jejaring diaspora Tionghoa menyimpul titik-titik konektivitas melakukan kerja sama apa yang disebut Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di DPR tanggal 3 Oktober 2013 sebagai ji li dang ji tianxia li yang arti harfiahnya ”berkaitan dengan keuntungan harus memperhitungkan keuntungan seluruh dunia”. Ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi bernuansa win-win. Keadilan keuntungan menjadi poros utama bagi bangsa Asia, dan tidak ingin melihat ketimpangan sekarang ini ketika AS memproduksi 16 persen keluaran dunia dengan hanya 4 persen populasi dunia, sedangkan Tiongkok dengan keluaran produksi sama 16 persen mewakili 20 persen populasi dunia. ●