KB Kunci Indonesia Sejahtera Suharti  ;   Doktor Alumnus Australian National University Bekerja di Bappenas

MEDIA INDONESIA,  02 Desember 2014

                                                                                                                       

SELAMA 40 tahun, jumlah penduduk Indonesia meningkat dua kali lipat dari 119.2 juta (1971) menjadi 237,6 juta (2010). Jika tidak ada program keluarga berencana (KB), jumlah penduduk Indonesia tentu jauh lebih besar lagi. Itu hanya salah satu manfaat program KB. Sejatinya, manfaat tersebut jauh lebih besar lagi. Peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti menurunkan angka kematian dan meningkatkan perekonomian rakyat tidak akan mungkin terjadi jika program KB tidak dilaksanakan dengan baik. Sayangnya, hal itu kurang disadari para pengambil keputusan yang menyebabkan komitmen terhadap program KB menjadi kurang. KB dan kematian ibu Penurunan angka kelahiran di negara berkembang selama kurun waktu 1990 sampai 2008 berhasil mencegah 1,7 juta kematian ibu atau setara dengan penurunan 54% angka kematian ibu (Ross & Blanc, 2011). Sekitar 40% penurunan angka kematian ibu selama kurun waktu tersebut merupakan kontribusi dari meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Program KB tidak hanya diperlukan untuk mengurangi jumlah kelahiran, tetapi juga untuk menjaga jarak kelahiran. Anak yang lahir dengan jarak persalinan kurang dari dua tahun dari persalinan sebelumnya, ia memiliki 60% lebih tinggi risiko kematian saat bayi jika dibandingkan dengan mereka yang lahir dengan jarak kelahiran 3-5 tahun (Rutstein, 2008). Selain itu, kemungkinan bayi untuk lahir prematur dengan berat badan lahir rendah akan menjadi dua kali lipat jika ibunya mulai hamil ketika anak sebelumnya belum berusia enam bulan. Meningkatnya jarak kelahiran juga sangat penting. Artinya, seorang ibu harus memberikan perawatan yang baik bagi bayinya, terutama pemberian ASI lebih lama sehingga status gizi bayinya menjadi lebih baik. Sebagaimana diketahui, seribu hari pertama kehidupan yang mencakup masa kehamilan dan dua tahun usia anak merupakan penentu tumbuh kembang anak dan status kesehatan mereka selanjutnya. Betapa kuatnya kaitan antara KB dan kematian ibu serta bayi tersebut, kita patut menduga bahwa kenaikan angka kematian ibu di Indonesia selama periode 2007 sampai 2012, dari 228 menjadi 359 per 100.000 kelahiran dan stagnasinya penurunan angka kematian bayi di kisaran 32 per 1.000 kelahiran hidup juga disebabkan melemahnya pelaksanaan program KB. KB dan peningkatan perekonomian Peran KB dalam peningkatan perekonomian sangat nyata baik di tingkat keluarga ataupun negara. Program KB menciptakan situasi bagi perempuan mempunyai peluang lebih besar untuk bekerja dan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sumber daya yang baik bagi keluarga yang lebih kecil, seperti untuk pendidikan dan peningkatan standar hidup mereka. Sementara itu, bagi negara, yakni penurunan laju pertumbuhan penduduk akan mengurangi biaya yang harus disediakan untuk pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan, sampai biaya yang harus dikeluarkan negara karena menurunnya kematian ibu dan bayi. Bonus demografi, merupakan hasil dari rasio ketergantungan yang rendah, yaitu diukur dari rasio penduduk usia produktif terhadap nonproduktif juga sangat ditentukan keberhasilan program KB. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dikeluarkan Bappenas, BPS, dan UNFPA, yakni rasio ketergantungan di Indonesia diperkirakan menjadi kurang dari 50% setelah 2011 dan mencapai titik terendah pada 2028-2031 dengan angka sekitar 46,9%. Perlu diketahui bahwa proyeksi tersebut dihitung menggunakan asumsi terjadi penurunan angka fertilitas total dari 2,6 per perempuan usia produktif (15-49 tahun) menjadi 2,1 pada 2025 untuk mencapai rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,0 selama periode 2020-2025. Sementara itu, selama periode 2002-2012 angka fertilitas total mengalami stagnasi di angka 2,6. Saat ini sekitar 4,6-4,7 juta bayi lahir setiap tahun.Jika asumsi penurunan angka kelahiran tidak tercapai, jumlah kelahiran akan lebih banyak dan proporsi penduduk usia nonproduktif akan lebih tinggi dari yang diproyeksikan dan tidak akan ada bonus demografi, seperti yang kita harapkan. Tanggung jawab semua Melihat pentingnya program KB tersebut, layak jika kita menuntut komitmen semua pihak untuk menyukseskan program itu. Benar bahwa BKKBN dan Kementerian Kesehatan merupakan lembaga utama pelaksana program KB, tetapi kesuksesan program tersebut terlalu berat jika diembankan pada pundak kedua lembaga itu. Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor terpenting. Terlebih karena kependudukan dan KB merupakan kewenangan wajib pemerintah kabupaten atau kota. Beberapa analisis mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama tidak optimalnya program KB, antara lain ditunjukkan stagnasinya angka penggunaan kontrasepsi di kisaran 60,3% (2002) dan 61,9% (2012) ialah lemahnya kelembagaan di daerah. Dari 34 provinsi dan 511 kabupaten atau kota yang ada pada awal 2014, hanya 25 kabupaten atau kota yang memiliki lembaga secara penuh menangani masalah kependudukan dan KB, atau bergabung dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di daerah lain, kependudukan dan KB hanya ditangani unit-unit kecil di berbagai satuan kerja pemerintah daerah, seperti disatukan dengan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, bahkan dengan dinas pemakaman.Jumlah penyuluh lapangan KB juga terus menurun. Dari 40 ribu orang sebelum era desentralisasi menjadi hanya sekitar 22 ribu. Pembiayaan di kabupaten atau kota yang minimalis, diperkirakan hanya sekitar 0,04% dari APBD. Itu tentu tidak memadai untuk mendukung operasional program KB. Sangat jelas, para pengambil keputusan terutama di daerah perlu memberikan komitmen besar untuk menyukseskan program KB. Sekali lagi, bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengutip apa yang dikatakan Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB periode 1997-2006, hanya para penjual popok, kereta bayi, dan sejenisnya yang boleh percaya mitos bahwa pertumbuhan penduduk (yang tinggi) memberi jaminan kehidupan lebih baik. ●