Jumat, 05 Desember 2014

BUMN dengan U Besar

                                             BUMN dengan U Besar

Arif Afandi  ;   Ketum BKS-BUMD-SI dan Dirut Wira Jatim Group
JAWA POS,  04 Desember 2014

                                                                                                                       


BADAN Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BKS-BUMD-SI) untuk kali kedua akan menggelar BUMD Expo & Strategic Forum 2014. Acara tahunan yang akan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla itu berlangsung di JX International, Surabaya, 17–19 mendatang. Sejumlah menteri, gubernur, dan tokoh bisnis akan mengisi forum tahunan yang diikuti para pengurus BUMD tersebut.

Apa arti strategis event ini dalam pemerintahan Indonesia yang baru? Bisakah badan usaha yang dimiliki pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi ini ambil peran yang lebih besar dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Mampukah mereka ikut menjadi pilar ekonomi daerah?

Sejumlah pertanyaan itu muncul sejalan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK yang akan memberikan peran lebih besar kepada daerah dalam perekonomian nasional. Pengalaman Presiden Jokowi yang pernah menjadi wali kota maupun gubernur memungkinkan hal itu. Bukan tidak mustahil, dalam kerangka berpikir ini, BUMD bisa menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerja Keras

Meski makin banyak BUMD yang sehat secara bisnis seiring dengan berlakunya desentralisasi pemerintahan, jumlah yang sakit masih lebih dominan. Masih butuh kerja keras untuk menjadikan BUMD sebagai bagian dari pilar penting ekonomi daerah. Pengelolaan yang belum profesional, keterbatasan modal, visi pengendali saham, dan stake holder pemerintahan daerah yang belum probisnis menjadi beberapa persoalan penting yang harus dihadapi BUMD saat ini.

Pengelolaan yang belum profesional bisa mengakibatkan kinerja BUMD sebagai sebuah entitas bisnis tidak optimal. Ketika kinerja perusahaan buruk, keterbatasan modal menjadi persoalan yang akan menghantui mereka. Perbankan sebagai salah satu sumber permodalan akan sulit menjadi andalan pendanaan BUMD. Jika itu terjadi, harapannya hanya tambahan setoran modal pemerintah. Itu pun berarti akan menggerogoti APBD.

Visi para pengendali saham terhadap BUMD juga masih sangat beragam. Sebagian sudah menyadari pentingnya BUMD menjadi entitas bisnis yang sehat dan menguntungkan. Mereka menyerahkan sepenuhnya pengelolaan BUMD kepada profesional serta mendorong langkah-langkah korporasi untuk membesarkan badan usaha miliknya. Campur tangan politik diminimalkan sampai pada titik sekecil-kecilnya. Mereka lebih menekankan badan usahanya daripada milik daerahnya. Mereka hanya meletakkan dasar visi korporasi sehingga sejalan dengan visi pembangunan daerahnya.

Namun, di lain pihak, masih banyak pengendali saham (gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD) yang melihat BUMD dengan kacamata milik daerahnya. Mereka menekankan pada kontrol tanpa melihat kinerja bisnis yang telah digapai para pengelolanya. Padahal, logika bisnis dan pemerintahan sering berseberangan. Bisnis menekankan efisiensi dan kecepatan mengambil keputusan, sedangkan pemerintahan menekankan efektivitas dengan prosedur dan aturannya.

Perlakuan pengendali saham terhadap BUMD itu sering menyulitkan para pengelola badan usaha tersebut. Mereka sering disibukkan urusan nonteknis bisnis daripada pekerjaan korporasi. Nuansa politis yang lebih besar ketimbang usahanya itu membuat banyak BUMD tidak dikelola secara profesional. Bahkan tidak jarang hanya menjadi alat atau ’’tumpangan’’ pihak lain.

Di hampir semua BUMD yang sehat dan menguntungkan, para kepala daerahnya probisnis atau bahkan berlatar belakang pengusaha. Kepala daerah yang tidak probisnis cenderung berusaha mengendalikan BUMD-nya. Provinsi, kabupaten, dan kota yang probisnis cenderung telah menjadikan BUMD-nya berbadan hukum perseroan terbatas. Sebaliknya, mereka yang tidak probisnis cenderung mempertahankan bentuk perusahaan daerah untuk unit bisnisnya.

Bagi Tugas

Berdasar kenyataan tersebut, masalah profesionalisme pengelolaan dan kesamaan visi bisnis pengendali saham menjadi tantangan utama yang dihadapi BUMD saat ini. Jika dua akar persoalan tersebut bisa dipecahkan, upaya membuat BUMD berperan dalam perekonomian nasional bukan suatu khayalan.

BUMD Expo and Strategic Forum 2014 adalah forum penularan profesionalisme antar pengelola badan usaha ini. Sekaligus menjadi forum untuk mendesiminasikan visi bisnis kepada para pengendali saham BUMD. BKS-BUMD-SI sebagai payung organisasi para profesional pengelola perusahaan akan terus mendorong peningkatan kapasitas anggota. Sementara itu, pemerintah –dalam hal ini Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah– ikut ambil bagian dalam menyorongkan visi bisnis kepada para kepala daerah serta stakeholder utamanya.

Hanya dengan langkah inilah kita akan bisa menyaksikan BUMD yang secara nasional mempunyai aset lebih dari Rp 500 triliun ini lebih bermakna.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar