BUMN
dengan U Besar
Arif Afandi ; Ketum BKS-BUMD-SI dan Dirut Wira Jatim Group
|
JAWA
POS, 04 Desember 2014
BADAN
Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BKS-BUMD-SI) untuk
kali kedua akan menggelar BUMD Expo & Strategic Forum 2014. Acara tahunan
yang akan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla itu berlangsung di JX
International, Surabaya, 17–19 mendatang. Sejumlah menteri, gubernur, dan
tokoh bisnis akan mengisi forum tahunan yang diikuti para pengurus BUMD
tersebut.
Apa arti
strategis event ini dalam pemerintahan Indonesia yang baru? Bisakah badan
usaha yang dimiliki pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi ini ambil
peran yang lebih besar dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional?
Mampukah mereka ikut menjadi pilar ekonomi daerah?
Sejumlah
pertanyaan itu muncul sejalan dengan janji pemerintahan Jokowi-JK yang akan
memberikan peran lebih besar kepada daerah dalam perekonomian nasional.
Pengalaman Presiden Jokowi yang pernah menjadi wali kota maupun gubernur
memungkinkan hal itu. Bukan tidak mustahil, dalam kerangka berpikir ini, BUMD
bisa menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kerja Keras
Meski
makin banyak BUMD yang sehat secara bisnis seiring dengan berlakunya
desentralisasi pemerintahan, jumlah yang sakit masih lebih dominan. Masih
butuh kerja keras untuk menjadikan BUMD sebagai bagian dari pilar penting
ekonomi daerah. Pengelolaan yang belum profesional, keterbatasan modal, visi
pengendali saham, dan stake holder pemerintahan daerah yang belum probisnis
menjadi beberapa persoalan penting yang harus dihadapi BUMD saat ini.
Pengelolaan
yang belum profesional bisa mengakibatkan kinerja BUMD sebagai sebuah entitas
bisnis tidak optimal. Ketika kinerja perusahaan buruk, keterbatasan modal
menjadi persoalan yang akan menghantui mereka. Perbankan sebagai salah satu
sumber permodalan akan sulit menjadi andalan pendanaan BUMD. Jika itu
terjadi, harapannya hanya tambahan setoran modal pemerintah. Itu pun berarti
akan menggerogoti APBD.
Visi
para pengendali saham terhadap BUMD juga masih sangat beragam. Sebagian sudah
menyadari pentingnya BUMD menjadi entitas bisnis yang sehat dan
menguntungkan. Mereka menyerahkan sepenuhnya pengelolaan BUMD kepada
profesional serta mendorong langkah-langkah korporasi untuk membesarkan badan
usaha miliknya. Campur tangan politik diminimalkan sampai pada titik
sekecil-kecilnya. Mereka lebih menekankan badan usahanya daripada milik
daerahnya. Mereka hanya meletakkan dasar visi korporasi sehingga sejalan
dengan visi pembangunan daerahnya.
Namun,
di lain pihak, masih banyak pengendali saham (gubernur, bupati, wali kota,
dan DPRD) yang melihat BUMD dengan kacamata milik daerahnya. Mereka menekankan
pada kontrol tanpa melihat kinerja bisnis yang telah digapai para
pengelolanya. Padahal, logika bisnis dan pemerintahan sering berseberangan.
Bisnis menekankan efisiensi dan kecepatan mengambil keputusan, sedangkan
pemerintahan menekankan efektivitas dengan prosedur dan aturannya.
Perlakuan
pengendali saham terhadap BUMD itu sering menyulitkan para pengelola badan
usaha tersebut. Mereka sering disibukkan urusan nonteknis bisnis daripada
pekerjaan korporasi. Nuansa politis yang lebih besar ketimbang usahanya itu
membuat banyak BUMD tidak dikelola secara profesional. Bahkan tidak jarang
hanya menjadi alat atau ’’tumpangan’’ pihak lain.
Di
hampir semua BUMD yang sehat dan menguntungkan, para kepala daerahnya
probisnis atau bahkan berlatar belakang pengusaha. Kepala daerah yang tidak
probisnis cenderung berusaha mengendalikan BUMD-nya. Provinsi, kabupaten, dan
kota yang probisnis cenderung telah menjadikan BUMD-nya berbadan hukum
perseroan terbatas. Sebaliknya, mereka yang tidak probisnis cenderung
mempertahankan bentuk perusahaan daerah untuk unit bisnisnya.
Bagi Tugas
Berdasar
kenyataan tersebut, masalah profesionalisme pengelolaan dan kesamaan visi
bisnis pengendali saham menjadi tantangan utama yang dihadapi BUMD saat ini.
Jika dua akar persoalan tersebut bisa dipecahkan, upaya membuat BUMD berperan
dalam perekonomian nasional bukan suatu khayalan.
BUMD
Expo and Strategic Forum 2014 adalah forum penularan profesionalisme antar
pengelola badan usaha ini. Sekaligus menjadi forum untuk mendesiminasikan
visi bisnis kepada para pengendali saham BUMD. BKS-BUMD-SI sebagai payung
organisasi para profesional pengelola perusahaan akan terus mendorong
peningkatan kapasitas anggota. Sementara itu, pemerintah –dalam hal ini
Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah– ikut ambil bagian dalam
menyorongkan visi bisnis kepada para kepala daerah serta stakeholder
utamanya.
Hanya dengan langkah inilah kita akan bisa menyaksikan BUMD yang secara
nasional mempunyai aset lebih dari Rp 500 triliun ini lebih bermakna. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar