Tiga
Agenda Ganjar-Heru
S Djatmiko Hadi ;
Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang
|
SUARA
MERDEKA, 22 Agustus 2014
PADA
Sabtu, 23 Agustus 2014, tepat setahun Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko memimpin
Provinsi Jawa Tengah. Begitu dilantik, sesuai janji kampanye, Ganjar
mencanangkan Agenda 18, bukan program 100 hari seperti lazimnya di AS,
mendasarkan angka 18 yang mengacu berakhirnya masa jabatan pada 2018. Tiga
terpenting dari agenda itu meliputi pengentasan warga dari kemiskinan,
pengentasan generasi produktif dari pengangguran, dan pembangunan
infrastruktur. Ganjar-Heru mewarisi angka kemiskinan cukup tinggi dari
pemerintahan sebelumnya, yakni 4.863.000 orang atau 14,9%, lebih tinggi dari
rata-rata nasional 11,66%; pun angka pengangguran tinggi. Pengganti Bibit
Waluyo-Rustriningsih tersebut juga mewarisi kondisi infrastruktur, terutama
jalan yang rusak. Karena itu, Ganjar mencanangkan program ‘’2014 Tahun
Infrastrukturî. Bagaimana potret capaian tiga agenda tersebut setelah setahun
memimpin?
Angka
kemiskinan justru naik. Data BPS Jateng menyebut, hingga Maret 2014 jumlah
penduduk Jateng di bawah garis kemiskinan 4,836 juta orang, padahal pada
September 2013 berjumlah 4,811 juta orang, yang berarti bertambah 25.000
orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat
32,21 ribu orang, yaitu dari 1.913,08 ribu orang pada September 2013 menjadi
1.945,29 ribu orang pada Maret 2014. Tahun 2013, Pemprov bersama pemerintah
pusat melaksanakan program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
dan program khusus lainnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Program P4S
berupa penyaluran beras untuk orang miskin (raskin), Bantuan Siswa Miskin
(BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program khusus lainnya berupa
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I). Tahun 2014, program penanggulangan
kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Jateng meliputi Peningkatan Kemampuan dan
Keterampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK KRSE), Penanganan Fakir
Miskin melalui Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PSKAT),
Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
Meski banyak program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, jumlah penduduk
miskin di Jateng justru bertambah. Ternyata program tersebut mengalami banyak
kendala, baik dalam skala kebijakan, konsep, implementasi maupun partisipasi.
Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di berbagai tingkatan belum optimal,
cenderung berjalan sendiri-sendiri. Juga kurang tepatnya sasaran penerima
program perlindungan sosial seperti pada BLSM, terbatasnya kesempatan dan
berusaha, dan belum optimalnya jejaring dunia usaha melalui CSR. Bagaimana
dengan angka pengangguran? Data BPS Jateng menyebut, angka pengangguran
terbuka mengalami penurunan meskipun tak signifikan, yakni dari 5,51% pada
Agustus 2013 menjadi 5,45% pada Februari 2014. Jumlah angkatan kerja di
Jateng pada Februari 2014 sebesar 17,72 juta orang, bertambah 249 ribu orang
dibanding Februari 2013.
Adapun
jumlah penduduk yang bekerja di Jateng pada Februari 2014 sebesar 16,75 juta
orang atau bertambah sekitar 246 ribu orang dibanding Februari 2013. Sektor
pertanian, perdagangan, industri, dan jasa menjadi penampung terbesar tenaga
kerja dalam setahun terakhir, yakni 85,80%. Sementara itu, kondisi
infrastruktur di Jateng pada masa pemerintahan Ganjar- Heru lebih buruk dari
sebelumnya. Ini lantaran Jateng diterjang banjir bandang pada
Januari-Februari lalu. Kerusakan jalan pantura (jalan nasional) mencapai 30%,
atau 136 km dari total panjang 410 km. Adapun kerusakan jalan provinsi di
pantura mencapai 94 km dari total panjang 181 km. Amblesnya oprit jembatan
Comal Pemalang pada 17 Juli 2014, menambah parah kemacetan lalu lintas.
Mengancam Investasi Kerusakan jalan juga terjadi akibat luapan air pasang
laut atau rob, antara lain melanda Semarang, Demak, Batang, Pekalongan, dan
Tegal. Rob juga menyebabkan lahan pertanian rusak atau tanaman mengalami
puso. Di Kota Pekalongan misalnya, lahan pertanian yang terkena rob meluas
tahun 2012 dan 2013. Kondisi infrastruktur di berbagai daerah di Jateng yang
masih buruk menjadi ancaman bagi pengembangan investasi. Akses infrastruktur
jalan yang tidak optimal juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau high cost
economy. Untuk perbaikan infrastruktur, tersedia anggaran Rp 26 miliar dari
APBD-P 2013, dan Rp 1,2 triliun pada APBD-P 2014. Ganjar pun gencar mendorong
perbaikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten/kota, secara merata baik di
kawasan utara maupun selatan. Ia juga telah berkoordinasi dengan pengelola
pelabuhan dan bandara untuk membenahi akses dan pelayanan arus bongkar muat
barang ekspor impor. Ganjar memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk melihat
hasil pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.
Hal
itu mengingat infrastruktur menjadi urusan pemerintah pusat, pemprov, dan
pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng. Potret pemerintahan setahun
Ganjar- Heru yang belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan patut dikritisi
namun juga dimaklumi. Pasalnya, keduanya bukan Bandung Bondowoso yang sanggup
membuat 1.000 candi hanya dalam semalam. Sebab itu, kita tunggu 'tanggal
main'-nya. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar