Sabtu, 23 Agustus 2014

Tiga Agenda Ganjar-Heru

                                        Tiga Agenda Ganjar-Heru

S Djatmiko Hadi  ;   Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang
SUARA MERDEKA, 22 Agustus 2014
                                                
                                                                                                                                   

PADA Sabtu, 23 Agustus 2014, tepat setahun Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko memimpin Provinsi Jawa Tengah. Begitu dilantik, sesuai janji kampanye, Ganjar mencanangkan Agenda 18, bukan program 100 hari seperti lazimnya di AS, mendasarkan angka 18 yang mengacu berakhirnya masa jabatan pada 2018. Tiga terpenting dari agenda itu meliputi pengentasan warga dari kemiskinan, pengentasan generasi produktif dari pengangguran, dan pembangunan infrastruktur. Ganjar-Heru mewarisi angka kemiskinan cukup tinggi dari pemerintahan sebelumnya, yakni 4.863.000 orang atau 14,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 11,66%; pun angka pengangguran tinggi. Pengganti Bibit Waluyo-Rustriningsih tersebut juga mewarisi kondisi infrastruktur, terutama jalan yang rusak. Karena itu, Ganjar mencanangkan program ‘’2014 Tahun Infrastrukturî. Bagaimana potret capaian tiga agenda tersebut setelah setahun memimpin?

Angka kemiskinan justru naik. Data BPS Jateng menyebut, hingga Maret 2014 jumlah penduduk Jateng di bawah garis kemiskinan 4,836 juta orang, padahal pada September 2013 berjumlah 4,811 juta orang, yang berarti bertambah 25.000 orang. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat 32,21 ribu orang, yaitu dari 1.913,08 ribu orang pada September 2013 menjadi 1.945,29 ribu orang pada Maret 2014. Tahun 2013, Pemprov bersama pemerintah pusat melaksanakan program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan program khusus lainnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Program P4S berupa penyaluran beras untuk orang miskin (raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program khusus lainnya berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I). Tahun 2014, program penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Jateng meliputi Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK KRSE), Penanganan Fakir Miskin melalui Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PSKAT), Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Meski banyak program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, jumlah penduduk miskin di Jateng justru bertambah. Ternyata program tersebut mengalami banyak kendala, baik dalam skala kebijakan, konsep, implementasi maupun partisipasi. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di berbagai tingkatan belum optimal, cenderung berjalan sendiri-sendiri. Juga kurang tepatnya sasaran penerima program perlindungan sosial seperti pada BLSM, terbatasnya kesempatan dan berusaha, dan belum optimalnya jejaring dunia usaha melalui CSR. Bagaimana dengan angka pengangguran? Data BPS Jateng menyebut, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan meskipun tak signifikan, yakni dari 5,51% pada Agustus 2013 menjadi 5,45% pada Februari 2014. Jumlah angkatan kerja di Jateng pada Februari 2014 sebesar 17,72 juta orang, bertambah 249 ribu orang dibanding Februari 2013.

Adapun jumlah penduduk yang bekerja di Jateng pada Februari 2014 sebesar 16,75 juta orang atau bertambah sekitar 246 ribu orang dibanding Februari 2013. Sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa menjadi penampung terbesar tenaga kerja dalam setahun terakhir, yakni 85,80%. Sementara itu, kondisi infrastruktur di Jateng pada masa pemerintahan Ganjar- Heru lebih buruk dari sebelumnya. Ini lantaran Jateng diterjang banjir bandang pada Januari-Februari lalu. Kerusakan jalan pantura (jalan nasional) mencapai 30%, atau 136 km dari total panjang 410 km. Adapun kerusakan jalan provinsi di pantura mencapai 94 km dari total panjang 181 km. Amblesnya oprit jembatan Comal Pemalang pada 17 Juli 2014, menambah parah kemacetan lalu lintas. Mengancam Investasi Kerusakan jalan juga terjadi akibat luapan air pasang laut atau rob, antara lain melanda Semarang, Demak, Batang, Pekalongan, dan Tegal. Rob juga menyebabkan lahan pertanian rusak atau tanaman mengalami puso. Di Kota Pekalongan misalnya, lahan pertanian yang terkena rob meluas tahun 2012 dan 2013. Kondisi infrastruktur di berbagai daerah di Jateng yang masih buruk menjadi ancaman bagi pengembangan investasi. Akses infrastruktur jalan yang tidak optimal juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau high cost economy. Untuk perbaikan infrastruktur, tersedia anggaran Rp 26 miliar dari APBD-P 2013, dan Rp 1,2 triliun pada APBD-P 2014. Ganjar pun gencar mendorong perbaikan infrastruktur, terutama jalan kabupaten/kota, secara merata baik di kawasan utara maupun selatan. Ia juga telah berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan dan bandara untuk membenahi akses dan pelayanan arus bongkar muat barang ekspor impor. Ganjar memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk melihat hasil pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.

Hal itu mengingat infrastruktur menjadi urusan pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng. Potret pemerintahan setahun Ganjar- Heru yang belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan patut dikritisi namun juga dimaklumi. Pasalnya, keduanya bukan Bandung Bondowoso yang sanggup membuat 1.000 candi hanya dalam semalam. Sebab itu, kita tunggu 'tanggal main'-nya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar