Memerdekan Rakyat dari Kemiskinan Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap Unika Santo Thomas SU Medan. Pendiri dan Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser)

KORAN SINDO, 16 Agustus 2014

                                                

Pekik kemerdekaan akan kembali bergema ketika HUT Kemerdekaan RI diperingati pada 17 Agustus 2014 untuk ke-69. Pertanyaan yang kerap muncul adalah bagaimana anak bangsa ini mengisi kemerdekaan itu? Apa arti kemerdekaan bagi warga miskin? Dua pertanyaan ini sengaja diajukan untuk mengisi ruang kontemplasi yang dalam bagi para pengelola negara sebagai pengemban amanat konstitusi. Cita-cita proklamasi adalah Indonesia menjadi bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, bila ditanyakan arti kemerdekaan kepada petani miskin yang susah membeli pupuk bersubsidi, kemerdekaan bagi mereka merupakan omong kosong. Secara formal Indonesia sudah merdeka, namun secara substansial tidak. Di usianya yang ke-69 tahun– usia yang lebih dari cukup untuk mengisi kemerdekaan– ketenangan dan kematangan hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka belum tercapai. Hasil yang bisa dipetik dari perjalanan kemerdekaan belum menggembirakan. Sekadar contoh, ketika sejumlahnegara didunia mengalami krisis pangan dan berharap banyak pada produk pertanian, kita tidak segera menangkap gejala itu guna memperbaiki sektor pertanian yang sudah lama terpuruk di negeri ini. Ironisnya, sebagai bangsa agraris, sebagian warga Indonesia terpaksa mengonsumsi nasi aking karena belum merdeka dari kemiskinan. Empat juta lebih anakanak hidup dalam bayang-bayang gizi buruk dan busung lapar. Mereka terancam menjadi sumber lost generation. The Silent Tsunami Setidaknya 100 juta orang miskin di Indonesia, versi Bank Dunia, terancam kelaparan akibat krisis pangan global yang terjadi belakangan ini. Mereka menjadi warga miskin setelah kenaikan harga BBM pada 2013 dan kian melambungnya harga pangan. Kita cemas, warga yang terancam kelaparan makin banyak di negeri ini. World Food Programme menyebutnya sebagai the silent tsunami, petaka yang melanda diam-diam. Krisis pangan global tidak lepas dari kecenderungan kenaikan harga gandum, kedelai, beras, jagung, susu, minyak goreng, dan daging. Kendati krisis pangan baru terasa signifikan saat ini, prosesnya sudah berlangsung lama seiring perkembangan sistem penyediaan pangan yang berorientasi pada pasar kapitalistik global. Ketika pangan diperlakukan seperti komoditas pada umumnya bukan sebagai hak dasar manusia untuk hidup, orientasinya akan berubah sesuai hukum pasar. Bahan pangan tertentu yang memiliki permintaan tinggi untuk dikonversi menjadi bahan bakar nabati akan diutamakan dengan mengabaikan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Fenomena inilah yang terjadi saat ini. Amerika Serikat dengan tatanan dunia baru (New World Order) yang dikembangkan dalam bungkus perdamaian dunia berambisi untuk menguasai pangan. Lewat dalil Henry Kissinger, ”Control oil and you control nations, control food and you control the people ”, AS kian memantapkan eksplorasinya terhadap biofuel. Konversi jagung ke etanol dapat menjadi contoh untuk menyebut perwujudan ambisi polisi dunia ini untuk terus menguasai dunia lewat monopoli pangan. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah mengingatkan, jika tidak ditangani dengan tepat, krisis pangan dapat memicu kejatuhan pemerintah yang berkuasa. Kombinasi harga minyak yang mahal dengan permintaan biji-bijian untuk biofuel dan dampak pemanasan global telah meningkatkan harga pangan. Ini telah memicu kerusuhan berupa peningkatan ketidakstabilan sosial terutama di negara-negara miskin dengan penduduk yang lebih dari setengah penghasilan mereka dialokasikan untuk pangan. Sebelum pemanasan global menjadi suatu isu penting, PBB selalu optimistis mengenai ketersediaan pangan. Awal 2000-an FAO memprediksi untuk 30 tahun ke depan peningkatan produksi pangan, terutama di negara-negara maju, akan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia. Prediksi ini didasarkan pada data historis, peningkatan produksi pangan di dunia rata-rata per tahun mencapai 2,1%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk hanya 1,6% per tahun. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting. Banyak kalangan yakin dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun. Di sisi lain lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis peringatan dalam teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia akan dilanda kelaparan karena defisit produksi pangan. Kealpaan akan peringatan Malthus dapat menyebabkan optimisme berlebihan terhadap produksi pangan dalam negeri. Kekhawatiran ini mengingatkan kita pada pernyataan pemerintahan SBY beberapa tahun lalu, Indonesia tidak akan kekurangan pangan (beras) sebab bakal tercapai surplus beras hingga 10 juta ton. Namun, di tengah optimisme surplus beras yang ternyata hanya isapan jempol, masih banyak warga miskin perkotaan dan perdesaan mengonsumsi nasi aking. Baby Booming Pemenuhan hak atas pangan bisa terabaikan jika pemerintah lalai mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan kelahiran kini mulai terabaikan seiring otonomi daerah. Akibat itu, Indonesia mengalami ledakan jumlah penduduk atau baby booming yang diestimasikan menjadi 250 juta jiwa pada 2015 dan 300 juta jiwa pada 2025. Pertambahan penduduk pemakanan nasi misalnya mencapai tiga juta jiwa lebih setiap tahun karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi sekitar 1,4%. Ini identik dengan pertambahan produksi beras nasional sekitar 420.000 ton setiap tahun. Konsekuensinya, harus ada perluasan lahan sawah sebesar 162.500 ha, dengan produktivitas 4 ton padi/ha/tahun. Meski petani sudah menggunakan varietas unggul untuk meningkatkan produksi padi, hasil yang diperoleh tidak dapat lagi dikatrol. Jelas ini masalah serius bangsa. Ledakan jumlah penduduk akan menambah beban terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, daya tampung lahan permukiman, kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Implikasi ledakan jumlah penduduk terhadap sektor kesehatan tidak akan terlalu besar jika peningkatan jumlah penduduk itu terjadi di kalangan warga menengah ke atas. Masalahnya, saat ini fenomena banyak anak justru muncul di kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga menambah beban ekonomi keluarga yang berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta peningkatan angka pengangguran. Program pengendalian kelahiran harus dilakukan secara serius. Dampaknya baru terasa dalam jangka panjang, masalah kependudukan sering terabaikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga turut memicu meningkatkan angka kelahiran. Makin tinggi tingkat pendidikan, seseorang cenderung menunda usia pernikahan dan makin sadar beratnya beban yang ditanggung jika memiliki banyak anak. Memerdekakan warga dari kelaparan jelas membutuhkan pemimpin yang kuat dan mampu memberikan inspirasi bagi rakyat untuk keluar dari masalah. Negara yang sedang mengalami persoalan besar seperti Indonesia selain memberikan Raskin (Beras untuk Warga Miskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga yang tergolong miskin dan terancam kelaparan menunggu pemberian kail pemberdayaan ekonomi supaya bisa menangkap ikan. Jika rakyat terlalu sering antre BLT, mereka akan terbentuk menjadi pengemis-pengemis baru. Karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 patut berpihak kepada petani di perdesaan yang selama ini menjadi ”korban” kebijakan pembangunan. Pembangunan ketahanan pangan yang memerdekakan warga dari kemiskinan dan kelaparan hanya bisa tercapai jika kepentingan petani tidak dikorbankan. Saatnya inspirasi ini kita aktualisasikan sehingga gaung peringatan proklamasi kemerdekaan yang ke-69 tidak sekadar menjadi momentum seremonial yang hampa tanpa makna. Harus ada komitmen baru yang tulus dari pemerintah untuk memberi keadilan dan kemakmuran kepada rakyat. ●