Islamic States Vs Islam Nusantara Dion Maulana Prasetya  ;   Peneliti Center for Middle Eastern Studies UMM

REPUBLIKA, 12 Agustus 2014

                                                

Bersamaan dengan isu panas sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, kegaduhan muncul di tengah-tengah masyarakat dengan maraknya berita mengenai penyebaran paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Awalnya aksi ISIS hanya dapat disaksikan di layar kaca karena terjadi di wilayah negara Irak dan Suriah. Namun semenjak foto seseorang demonstran mengibarkan bendera ISIS di acara kepedulian untuk Palestina beredar luas di jejaring internet, publik mulai waspada mengenai keberadaan organisasi tersebut di Indonesia. Tulisan ini tidak berusaha menganalisis asal-usul ISIS (di beberapa sumber disebutkan merupakan bentukan Amerika Serikat) maupun kepentingan ISIS di Indonesia. Tulisan ini juga bukan dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara isu sengketa pilpres dan merebaknya ISIS di Indonesia. Keduanya berada di luar jangkauan penulis. Secara sederhana, penulis berusaha untuk memberikan kontribusi atas upaya yang bisa diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengadang berkembangnya ideologi ISIS (dan ideologi-ideologi radikal lainnya) di Indonesia. Perang antarwacana Penulis bersama dengan mayoritas anak bangsa lainnya sepakat bahwa cara-cara koersif semata tidak akan menyelesaikan permasalahan radikalisme sampai ke akarnya. Bahkan tindakan preventif pun, seperti upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, masih bisa dipertanyakan efektivitasnya. Upaya-upaya jangka pendek tersebut, selain kurang efektif, juga bisa berdampak kontraproduktif. Satu hal yang patut disadari adalah bahwa kita sedang berada di era perang antar wacana. Di mana wacana hanya bisa dilawan dengan wacana. Perang antarwacana menemukan puncaknya di era teknologi, di mana arus informasi bergerak begitu cepat dan tidak mengenal batas-batas geografis-teritorial. Begitu cepatnya informasi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu isu ke isu yang lain, menyisakan sedikit sekali waktu—atau bahkan tidak sama sekali—bagi masyarakat untuk berpikir, mencerna, dan memverifikasi kebenaran informasi yang diterimanya. Hal ini yang menyebabkan begitu mudahnya ideologi radikal menyebar dan diyakini kebenarannya oleh sebagian golongan masyarakat. Terutama mereka yang tidak memiliki budaya baca kuat, tidak terbiasa memverifikasi informasi, dan mereka yang terputus dari akar sejarah. Sebagai contoh, sehari pascapenangkapan terduga teroris di Ngawi, penulis menemukan wacana tandingan atas tindakan cepat Kepolisian Indonesia dalam menjawab keresahan masyarakat atas berkembangnya paham ISIS di Indonesia yang beredar di jejaring sosial. Wacana tandingan tersebut adalah wacana konspirasi pengalihan isu (baik isu Palestina dan juga pilpres) yang dilakukan oleh pihak intelijen, dengan mengorbankan (baca: menangkap) tokoh-tokoh pejuang syariat Islam. Wacana ini sulit untuk diverifikasi kebenarannya dan jelas-jelas terputus dari analisis sejarah perkembangan Islam di nusantara. Namun, karena berpanji identitas-sektarian, masyarakat tertentu dengan mudah menerimanya sebagai kebenaran, tanpa mempertimbangkan validitas data dan perjuangan para pendakwah dalam mengislamkan Nusantara di masa lalu. Sejarah Islam nusantara Bangsa ini selalu gagap jika dihadapkan dengan sejarahnya sendiri, terutama pasca-Orde Baru. Selain karena proyek besar pengaburan sejarah nusantara oleh penguasa kolonial selama ratusan tahun, para sarjana—terutama di bidang ilmu sosial, politik, dan sejarah—nampaknya masih enggan menggarap sejarah nusantara. Pemerintah juga seakan tidak peka terhadap urgensi pengembangan studi sejarah nusantara. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di nusantara saja, contohnya, masyarakat masih dibingungkan dengan keberadaan dan peran Wali Songo. Beruntung Indonesia masih memiliki para intelektual Muslim yang paham betul akan pentingnya sejarah penyebaran Islam di nusantara, terutama mengenai peran Wali Songo. Dari kalangan Nahdlatul Ulama, buku Atlas Walisongo karya Agus Sunyoto seakan menjadi secercah cahaya studi sejarah Islam nusantara. Buku yang dinobatkan sebagai "Buku Terbaik Nonfiksi Dewasa 2014" tersebut  menjawab keraguan masyarakat akan keabsahan peran Wali Songo di nusantara. Dari kalangan Muhammadiyah, buku-buku karangan Abdul Munir Mulkan, utamanya mengenai Syekh Siti Jenar, juga menjadi kontribusi besar dalam pengembangan khasanah Islam nusantara. Berdasarkan penelitian mendalam Agus Sunyoto, upaya untuk mengislamkan nusantara sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi, namun selalu mengalami kegagalan. Hal itu berlangsung selama 800 tahun. Baru pada masa Wali Songo, Islam dapat dianut secara massal di bumi nusantara. Kunci sukses Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Rasul adalah metodenya yang menyelaraskan Islam dengan kultur lokal, tentunya tanpa harus mengorbankan aspek akidah. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tampaknya paham mengenai fakta tersebut. Itulah sebabnya konsep NKRI dengan Pancasila sebagai landasannya, menjadi hal yang final bagi NU dan Muhammadiyah. Isi menjadi lebih penting daripada kemasan. Perang antarwacana ini, khususnya yang berkaitan dengan isu agama dan berpotensi memecah belah bangsa, harus segera direspons secara serius, baik oleh pemerintah maupun para intelektual. Tidak hanya respons yang berorientasi jangka pendek, pemerintah harus segera memikirkan grand design kebijakan mengenai penulisan sejarah nusantara, utamanya berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam, beserta penerapannya dalam kurikulum pendidikan. Di sisi lain, para sarjana ilmu sosial, politik, dan sejarah, juga diharapkan perannya dalam menggali khasanah sejarah nusantara.  Terlepas dari kontroversi asal-usul ISIS, kita wajib waspada terhadap ideologi apa pun yang mengancam keutuhan NKRI. Negara ini dibangun di atas pengorbanan para pejuang, termasuk para tokoh agama, juga para santri, dalam melawan segala macam bentuk penjajahan dan pembodohan. Diperlukan peran semua pihak agar anak cucu kita kelak tidak mengenal NKRI sebagai suatu negara yang dulu pernah ada. ●