Ingar-bingar Golkar Agung Baskoro  ;   Analis Politik Poltracking

KORAN TEMPO, 25 Agustus 2014

                                                

Setelah lama berkutat dalam kontestasi pemilu presiden kemarin, dinamika internal Golkar kembali memanas dengan pertarungan elitenya menyoal munas apakah harus segera digelar pada Oktober 2014 (sesuai dengan AD/ART) atau tetap pada April 2015 (rekomendasi Munas 2009). Itulah sarana untuk memilih ketua umum maupun secara tersirat ingin terlibat dalam dinamika pemerintahan yang baru. Berbeda dengan PDIP maupun Demokrat, yang cukup dengan membaca pikiran Megawati atau SBY, dalam memahami Golkar publik harus masuk ke sebuah faksi dan pertarungannya dengan faksi-faksi lain. Dalam kajian ilmu politik, faksi merupakan salah satu alasan utama hadirnya partai, sehingga eksistensi dan dinamika faksi menjadi hal wajar. Kehadiran faksi mengemuka, terutama disebabkan oleh dua kondisi, yakni (1) pemilu presiden dan (2) pemilihan ketua umum partai. Pertama, jamak diketahui publik bahwa, jauh sebelum pemilu presiden (pilpres) terselenggara, Aburizal Bakrie (ARB) gagal meraih elektabilitas tertinggi setelah dalam banyak survei dikalahkan oleh Jokowi dan Prabowo. Sempat menjadi polemik, ARB kemudian berhasil untuk sementara waktu mengkondisikan partai, walaupun pada akhirnya ia gagal maju sebagai calon presiden, wakil presiden, menteri utama, dan memenangkan Golkar dalam pemilu legislatif. Problem ini sempat muncul kembali dan dapat teratasi dengan sikap Golkar yang masuk ke Koalisi Merah Putih untuk mendukung Prabowo-Hatta. Namun, lagi-lagi, ARB gagal untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 ini. Kedua, keberlanjutan efek gagal dari fase sebelum, selama, dan sesudah pemilu ini berakibat sistemik bagi pengaruh ARB sebagai ketua umum, maupun kansnya untuk memberikan pengaruh besar bagi Golkar di fase berikutnya, baik pada munas maupun setelah munas nanti digelar. Faksionalisasi di tubuh Golkar menjadi santapan publik sejak sebelum pilpres sebagai clique faction. Dalam hal ini, ada tiga bentuk faksionalisasi di dalam partai (Belloni & Beller, 1978), yaitu clique faction, personal atau client-group faction, dan institutionalized atau organized faction. Clique faction adalah faksi yang tidak terkonsolidasi, sehingga sifatnya cenderung parsial dan temporal. Sementara personal atau client-group faction adalah faksi yang terkonsolidasi dengan adanya tokoh sentral di dalamnya sehingga berdurasi lama sampai terjadi kompromi antarpemimpin faksi. Sedangkan institutionalized atau organized faction adalah faksi di dalam partai politik yang sudah terlembagakan, sehingga eksistensi faksi berlaku dan diatur secara yuridis di dalam internal partai. Sebelum pilpres, sebenarnya Golkar dihadapkan dengan problem faksionalisme akut antara ARB, Jusuf Kalla (JK), dan Akbar Tandjung (AT). Faksionalisasi yang terbentuk menguat dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya target strategis Golkar dalam pemilu kemarin. Bila ARB memegang otoritas struktural sebagai ketua umum dan memiliki pengaruh kuat di barisan DPD tingkat provinsi, JK yang pernah menjadi ketua umum masih dianggap berpengaruh secara kultural. Sedangkan AT, dengan kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai maupun "mahaguru", dihormati di DPD tingkat II serta kader-kader muda karena peran pentingnya membesarkan Golkar pascareformasi. Namun, setelah pileg tuntas dan AT tidak dilirik kubu Jokowi, ia merapat ke kubu ARB serta mendukung penuh pasangan Prabowo-Hatta. Selama dan sesudah pilpres, faksionalisasi yang ada dalam Partai Golkar berubah dari clique faction menjadi personal atau client-group faction, karena kekuasaan faksi yang ada terkonsolidasi dengan adanya figur yang punya modalitas patron. Salah satu modalitas penting bagi seseorang untuk menjadi patron di dalam partai adalah jabatan eksekutif tertinggi di dalam partai. Artinya, modalitas struktural yang dimiliki ARB menjadi hal paling penting atau bagi siapa pun yang ingin mengendalikan faksi partai beserta massa elite yang ada di dalamnya. Dalam bahasa Jeffrey Winters (2011), ini bentuk oligarki sultanistik untuk menjelaskan Indonesia era Orde Baru, yang fenomenanya kini tersebar ke dalam kelembagaan partai. Dinamika faksi, yang awalnya berkah karena dapat memperkuat imunitas partai, bisa menjadi masalah bila tak diikuti kedewasaan berpolitik para elitenya. Pada tahapan berikutnya, pertarungan diametral ARB versus AL ini sebenarnya adalah kelanjutan dari dinamika faksi yang gagal terkelola pada pemilu kemarin antara ARB dan JK. Penting bagi keduanya, setelah putusan MK keluar, untuk kembali duduk bersama merumuskan arah Golkar ke depan. Apalagi mengingat Visi Indonesia 2045 milik Golkar perlu dikawal implementasinya mulai saat ini, agar siapa pun pemerintahan yang berkuasa dapat memastikan rakyat sejahtera, sebagaimana panen raya segera tiba saat padi mulai menguning. ●