Empat Pilar Mendongkrak Kualitas Manusia Indonesia Arif Budimanta  ;   Anggota Komisi XI DPR RI dari F-PDIP,   Direktur Megawati Institute

MEDIA INDONESIA, 19 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

INDONESIA telah melewati sejarah panjang pascake merdekaan. Beberapa rezim pemerintahan telah berganti. Tiap kepala pemerintahan dan kabinetnya punya cara sendiri untuk membangun dan memajukan bangsa ini. Namun, selama ini para pemimpin Indonesia itu hanya menyinggung infrastruktur untuk manusia ketika bicara pembangunan, bukan menyentuh langsung manusianya. Sudah saatnya kita mengembalikan manusia Indonesia sebagai fokus dalam pengembangan Indonesia secara lengkap. Saat ini Indonesia memasuki era yang sangat krusial, yakni diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015, kemudian dilanjutkan dengan era perdagangan bebas. Tak ada lagi hambatan perdagangan dalam kancah global.Bisa diprediksi, kehidupan masyarakat dunia akan berubah total. Tidak ada lagi sekat-sekat ekonomi bangsa. Dunia akan berubah menjadi komunitas ekonomi global. Karena itu, negara yang tidak siap dengan kondisi tersebut akan terlindas oleh peradaban. Nah, mau tak mau, Indonesia harus siap menghadapi integrasi negara-negara ASEAN di tengah masih banyaknya masalah dalam negeri, apalagi bila era globalisasi sudah dijalankan 100%. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing. Karena itu, bangsa ini harus bangkit. Bukan sekadar kebangkitan pembangunan infrastruktur, melainkan kebangkitan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun, beberapa masalah peningkatan kualitas manusia Indonesia masih menghadang di depan mata. Inilah yang menjadi tantangan berat bagi presiden terpilih Joko Widodo. Saat ini, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih rendah. Data 2013 menyebutkan IPM Indonesia hanya dinilai 0,629 dan menduduki rangking ke-121 dunia. Jika dibandingkan dengan negeri jiran, IPM Indonesia masih kalah jauh. Malaysia, misalnya, mencatat nilai 0,769 dan menempati rangking 64 dunia, Thailand mencatat nilai 0,69 dan menempati rangking 103, dan Filipina 0,65 dengan rangking 114. Di kawasan ASEAN, rangking tertinggi dicapai Singapura, yakni rangking 18 dengan nilai IPM 0,895. Selain hambatan kualitas manusia Indonesia yang dinilai rendah, masih ada kendala rendahnya serapan tenaga kerja. Di Indonesia, pengangguran atau pekerja sektor informal masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik menyebut pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,39 juta. Pekerja informal melonjak hingga 59,58% dari total pekerja. Sementara itu, tenaga informal buruh tidak dibayar mencapai 18.045.767 pekerja. Hampir 70 tahun Indonesia merdeka, toh bangsa ini tidak juga dianggap mampu mengentaskan seluruh rakyat dari jebakan kemiskinan. Ada dua faktor utama yang menjadi penghambat, yakni minimnya pendidikan dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Semua kendala itu membuat produktivitas ekonomi Indonesia masih rendah. Akibatnya, serbuan barang asing semakin banyak dan luas. Pemicu dari keadaan tersebut antara lain infrastruktur (termasuk pasar tradisional) dan logistik banyak yang rusak dan tidak efisien, ditambah lagi biaya logistik yang mahal dibandingkan negara lain. Ada juga kendala pelayanan perizinan yang tidak efisien. Bank Dunia mengungkap biaya logistik Indonesia mencapai 26% dari PDB, jauh lebih besar ketimbang Malaysia yang hany a 13% dan Singapura cuma 8% dari PDB. Beberapa kendala tersebut harus disingkirkan demi kebangkitan Indonesia baru. Hal yang paling mendasar ialah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tim ekonomi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menggodok konsep dalam menangani hal tersebut. Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, Jokowi menyodorkan konsep empat pilar pendongkrak, yakni Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, Indonesia Sehat, dan Indonesia Sejahtera. Indonesia pintar Untuk mendongkrak ratarata tingkat pendidikan rakyat Indonesia, perlu adanya `revolusi mental'. Itu dimulai dari pendidikan dasar, dengan 70% kurikulum diarahkan pada budi pekerti, pendidikan karakter, dan nasionalisme. Pada level pendidikan tinggi, 60% diarahkan ke pendidikan politeknik dan 40% keilmuan riset dasar, yang didanai dari APBN.Realisasi dari konsep tersebut ialah program Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Pungutan. Selepas itu, perlu ditindaklanjuti dengan program beasiswa kepada siswa berprestasi ke diploma, S-1, hingga S-3. Dengan demikian, rakyat akan bergairah dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang paling tinggi. Indonesia kerja Bekerja merupakan langkah awal menuju kesejahteraan.Namun bila pemerintah kurang menyediakan lapangan kerja, lantas apa yang dikerjakan? Konsekuensi dari rendahnya serapan kerja ialah munculnya premanisme. Bila warga kurang beruntung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, ia akan mencari nafkah di sektor informal. Celakanya, sektor informal pun membutuhkan modal. Jika tidak ada modal, `sektor' premanisme yang mencari ladang garapan demi menyambung hidup. Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, disusunlah program pembangunan 100 Technopark dan proyek infrastruktur padat karya. Selain itu, agar kualitas komoditi lokal terdongkrak, digelar pula program Pengembangan Produk Unggulan untuk Tiap Klaster Daerah dengan pendekatan ekoregion. Demi kenyamanan ker ja, pemerintah perlu menam bah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari APBN dan APBD. Target pemerintah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas sehingga bisa menyediakan 15 juta lapangan kerja. Karena itu, segala sektor demi menunjang pertumbuhan tersebut harus diperkuat, di antaranya memperbaiki mekanisme proteksi tenaga kerja dalam negeri dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia sehat Sehat itu penting. Bagaimana masyarakat bisa bekerja kalau sedang sakit dan tak mampu berobat? Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK akan menerapkan program Kartu Indonesia Sehat (mengadopsi Kartu Sehat Jakarta yang telah digagas Jokowi ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta), serta menyempurnakan sistem BPJS Kesehatan. Sebagai penunjang dari sistem Kartu Sehat dan BPJS yang akan diberlakukan secara nasional, pemerintah akan membangun 50 ribu rumah sehat dan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana air bersih untuk seluruh rakyat. Indonesia sejahtera Realisasi dari program Indonesia sejahtera ialah pembangunan rumah dan kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi. Penguatan ekonomi rakyat juga digenjot dengan cara memberikan subsidi pangan untuk rakyat, program elektrifikasi 100%, dan jaminan sosial untuk seluruh rakyat pada 2019. Dengan berpedoman pada keempat pilar tersebut, target yang akan dicapai ialah rakyat sejahtera dan kemiskinan turun menjadi 5%-6%. Tentu target tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan rakyat dan seluruh pemangku kepentingan.Karena itu, mari bergandengan tangan, menyingsingkan lengan dan baju, bekerja bersamasama demi kemajuan bangsa Indonesia. ●