Berkaca pada Deflasi di Zona Euro Firmanzah  ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 25 Agustus 2014

                                                

Pemulihan ekonomi Zona Euro kembali menghadapi ancaman serius ketika tiga kekuatan ekonomi terbesar kawasan itu pada Juli lalu mencatatkan kinerja di luar perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB). Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0,1% pada kuartal kedua dan lebihrendahdari kuartalpertama sebesar 0,2%. Ekonomi Jerman terkontraksi 0,2%, Prancis melaporkan mengalami stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4%, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir. Di Eropa Timur, khususnya Polandia, Republik Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan, bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1% pada kuartal II 2014. Kondisi di atas diperburuk situasi politik Zona Euro dengan perseteruan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan internasional ke kawasan ini. Indeks kepercayaan konsumen di 18 negara yang tergabung dalam Zona Euro juga melemah. ECB Juli lalu mengumumkan kawasan Zona Euro kembali dibayang-bayangi risiko deflasi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi kawasan tersebut. Bank Sentral Eropa itu melaporkan inflasi yang sangat rendah Juli lalu di level 0,4% dan merupakan inflasi terendah sejak 2009. Inflasi yang di bawah 1% ini dipandang banyak kalangan akan semakin menyulitkan otoritas kawasan tersebut untuk mendorong pemulihan di kawasan Eropa. Dengan profil inflasi terebut, ECB mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga ke level 0,15% atau lebih rendah dari saat ini 0,25% dan rencana peningkatan stimulus moneter di kawasan tersebut. Ekspektasi inflasi kawasan Euro yang didesain 2% oleh ECB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepertinya sulit diwujudkan dari perkembangan yang dijelaskan di atas. Deflasi memiliki efek yang sama dengan inflasi yang terlalu tinggi sehingga inflasi perlu dijaga dalam rentang yang aman dan memungkinkan ekonomi terus tumbuh, tetapi tidak membahayakan fundamental ekonomi. Negara-negara kawasan Euro yang menghadapi risiko inflasi rendah (deflasi) seperti Portugal, Spanyol, dan Italia diperkirakan semakin membebani pemulihan kawasan Euro dengan target inflasi yang disampaikan ECB. Tingkat inflasi di Portugal mencapai minus 0,7% pada kuartal II 2014, inflasi di Spanyol diperkirakan turun ke level 0,3%, sementara Italia juga semakin buruk. Kinerja inflasi di Portugal, Spanyol, dan Italia ini juga menyebabkan ekonomi di ketiga negara tersebut semakin sulit keluar dari persoalan utang dengan tren yang terus meningkat. Italia kini menghadapi persoalan utang yang sangat serius di mana rasio utang terhadap PDB telah mencapai 135,6%, sementara rasio utang Portugal juga meningkat ke level 132,9%. Belajar dari realitas di kawasan Euro, pengelolaan risiko inflasi menjadi sangat relevan bagi perekonomian nasional. Desain kebijakan ekonomi nasional, khususnya pengelolaan risiko inflasi, menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menggairahkan aktivitasaktivitas ekonomi produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir indeks harga konsumen Juli 2014 sebesar 0,93%, inflasi tahun kalender sebesar 2,94%, inflasi tahun ke tahun (yoy) 4,53%, inflasi komponen inti 0,52%, dan inflasi komponen inti yoy 4,64%. Inflasi Juli 2014 dipengaruhi utamanya oleh kelompok bahan makanan sebesar 1,94%. Kinerja neraca perdagangan semester I 2014 juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada periode semester I 2014, nilai ekspor Indonesia kumulatif mencapai USD88,83 miliar atau menurun 2,46% jika dibandingkan periode tahun lalu. Dan nilai impor mencapai USD89,98 miliar atau menurun 4,7% dibandingkan periode tahun lalu. Dengan demikian secara keseluruhan defisit semester I 2014 berkisar USD1 miliar akibat besarnya defisit migas. Namun kinerja perdagangan nonmigas semester I 2014 mencatatkan surplus USD5 miliar (di luar migas yang defisit USD6,1 miliar). Kebijakan masuk ke pasarpasar nontradisional seperti Nigeria, Mesir, Peru, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, Laos, Kamboja, Myanmar, Taiwan, dan Hong Kong telah berhasil mendorong kinerja perdagangan nasional di tengah melambatnya permintaan dunia. Perbaikan kinerja neraca dagang dan inflasi menunjukkan berjalannya bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh selama ini. Bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter dilakukan untuk terus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah risiko global yang semakin kompleks. Pengendalian inflasi di rentang tertentu yang dipandang tidak hanya sebagai instrumen pertumbuhan, melainkan juga mendorong penguatan fundamental ekonomi nasional sehingga sejumlah proses pembangunan dapat terus berjalan. Tahun 2014, pemerintah dalam APBN Perubahan 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di level 5,5%, sedangkan inflasi ditargetkan berada di level 5,3%. Dengan target ini, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh positif sehingga sejumlah agenda pembangunan dapat semakin ditingkatkan. Pengendalian risiko inflasi juga ditunjukkan pemerintah pada tahun 2013 lalu ketika menempuh kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya desain kebijakan inflasi perlu dirumuskan dengan sangat hati-hati. Inflasi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah (deflasi) adalah kondisi yang dihindari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan kehati-hatian dalam sejumlah kebijakan yang akan ditempuh. Pengendalian inflasi juga diwujudkan dengan membentuk tim pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga gejolak harga di tingkat masyarakat dapat terus terjaga. Kita optimistis pemerintahan berikutnya periode 2014- 2019 akan terus meningkatkan pengelolaan inflasi sebagai salah satu kebijakan utama perekonomian nasional. Pemerintahan ke depan juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang direncanakan tahun 2015 dan tentunya akan memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter maupun riil perlu untuk terus ditingkatkan sebagai manifestasi kedisiplinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional. Dengan upaya ini, kita berharap perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas, dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan. ●