Kamis, 21 Agustus 2014

Merdeka sebagai Bangsa Maritim

                             Merdeka sebagai Bangsa Maritim

Y Mulyadi   ;   Disarikan dari diskusi bersama K. Sambodho
dan Ermawan W. dari Poros Maritim
JAWA POS, 21 Agustus 2014
                                                
                                                                                                                                   

GEMURUH 69 tahun kemerdekaan diharapkan menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia menuju sebuah kedaulatan bangsa. Kita, bangsa Indonesia, patut bersyukur kepada Tuhan YME karena telah dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, sangatlah tepat Indonesia terus berupaya berdaulat pangan, energi, ekonomi, hankam, dan teknologi.

Sektor laut yang selama ini diabaikan kini menjadi perhatian kita semua. Potensi yang sangat besar dari sektor laut diharapkan dapat menjawab permasalahan Indonesia di beberapa sektor.

Belum Merdeka

Produk ikan berasal dari dua model utama produksi: penangkapan ikan liar (laut dan air tawar) dan panen dari budi daya akuakultur. Produk ikan sangat penting dalam ekonomi global dan ketahanan pangan saat ini. Ikan dan produk olahan ikan sanggup menyediakan bagi lebih dari 1 miliar orang dengan sumber utama protein dan lebih dari 4,3 miliar orang dengan sekitar 15 persen dari rata-rata mereka kapita asupan protein hewani (FAO 2012a).

Indonesia mendominasi produksi perikanan dari kawasan ASEAN dengan produksi tahunan 8.87 juta ton per tahun, diikuti Vietnam, Filipina, dan Thailand (The World Fish Center, 2011). Walaupun produksi ikan dengan teknologi akuakultur menghasilkan 3,05 juta ton ikan per tahun dan tangkapan dari laut 5.81 juta ton per tahun tahun, kondisi ekonomi nelayan tradisional sangat ironis. Masih banyak golongan miskin.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, jumlah nelayan miskin di Indonesia sekarang mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang (Solicha, 2013). Potret nelayan tradisional Indonesia, sebagian besar masih menggunakan teknologi kapal kecil dan sederhana, aktivitasnya di pantai-pantai laut dangkal, bermodal kecil, pengolahan pasca tangkap yang sederhana, serta manajemen pengolahan yang tradisional. Akibatnya, rata rata produktivitas dan pendapatan nelayan tradisional relatif rendah, di samping penangkapan di laut dangkal sudah berlebihan (overfishing) (Susilowati, 2001).

Terasing dari Teknologi

Saat ini kondisi sebagian besar stok ikan dunia terlalu banyak penangkapan (overfished). FAO menyatakan, hampir 30 persen stok ikan dunia yang dieksploitasi secara berlebihan mengalami sedikit penurunan produksi dari dua tahun sebelumnya. Praktik penangkapan ikan intensif dengan kapal ikan yang modern mengakibatkan menipisnya stok ikan.

Dengan hasil tangkapan ikan yang tidak menentu, minimnya dukungan dana dan teknologi tangkap, serta buruknya tata niaga perikanan tradisional, nelayan tradisional Indonesia masuk dalam golongan kelompok miskin dengan pendapatan per kapita per bulan USD 7–USD 10.

Penerapan akuakultur di Indonesia masih didominasi pengusaha di bidang perikanan kelas menengah ke atas. Kondisi tersebut perlu peran pemerintah secara langsung untuk membantu nelayan tradisional bisa memiliki teknologi akuakultur serta memperbaiki manajemen pengolahan dan tata niaga perikanan. Secara ringkas, kondisi nelayan tradisional Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

Teknologi kapal ikan nelayan tradisional yang sederhana membuat nelayan hanya bisa menangkap ikan di perairan dangkal. Keterampilan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan ikan untuk menjadi produk olahan ikan yang bernilai jual tinggi dan tidak cepat busuk sangat kurang. Tata niaga perikanan tradisional dengan cara penjualan langsung di tempat pelelangan ikan (TPI) memberikan peluang bagi tengkulak untuk memainkan harga serendah-rendahnya. Kurangnya akses dana dari bank membuat nelayan meminjam dari para tengkulak dengan sistem ijon.

Kebijakan Ekonomi Hijau

Akuakultur memiliki potensi untuk mendorong sektor perikanan ke ekonomi hijau dengan mendorong keberlanjutan pengelolaan jangka panjang dari sektor perikanan dan meningkatkan pasokan ikan. Selain itu, dengan penerapan teknologi hijau melalui teknologi akuakultur, manajemen panen ikan menjadi lebih baik, termasuk pemantauan pembesaran ikan, dan kesadaran pengawasan lingkungan pesisir akan menjadi lebih diperhatikan.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, budi daya ikan dengan akuakultur menyediakan berbagai pekerjaan dalam kegiatan seperti pembenihan, pembesaran, pengolahan hasil panen, pengemasan, pemasaran dan distribusi, manufacturing peralatan pengolahan ikan, manufacturing peralatan jaring dan konstruksi akuakultur, manajemen, penelitian, serta administrasi.

Untuk memanfaatkan potensi panjang pantai Indonesia, perlu diupayakan penerapan teknologi akuakultur di wilayah Indonesia yang mempunyai perairan yang masih bersih. Peran pemerintah Indonesia untuk menata kembali manajemen perikanan nasional dengan memanfaatkan teknologi akuakultur, menghidupkan kembali peran koperasi nelayan, dan kemudahan pembiayaan penerapan akuakultur harus dirancang dalam kebijakan pemerintah yang efektif.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta perdagangan ikan dan produk ikan yang adil merupakan tujuan pembangunan perikanan nasional. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan prinsip utama dalam kegiatan yang menganut asas ekonomi hijau.

Secara ringkas, arah kebijakan perikanan Indonesia untuk mengentas kemiskinan nelayan tradisional Indonesia dan menjaga ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

Memberikan bantuan teknis kepada nelayan tradisional untuk bisa memiliki teknologi akuakultur melalui koperasi nelayan yang dibentuk di basis-basis nelayan tradisional. Memberikan keterampilan kepada nelayan untuk bisa membuat produk olahan ikan yang bernilai jual tinggi dan tidak cepat busuk.

Memperbaiki dan memperkuat tata niaga perikanan tradisional dengan membantu pemasaran, menyalurkan produk ikan olahan ke supermarket atau tempat tempat khusus penjualan ikan olahan produk nelayan. Memberikan kemudahan bagi nelayan tradisional untuk bisa mendapat dana dari bank guna menjamin ketersediaan modal usaha.

Agar kebijakan tersebut terwujud, dibutuhkan komitmen pemerintah yang kuat dan kerja sama yang baik antara masyarakat nelayan, industri pengolahan ikan, pemerintah, koperasi nelayan, institusi bank, serta institusi pelatihan/pendidikan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar