Kabinet
Selera Rakyat
Ali Rif’an ; Peneliti Poltracking
|
KORAN
TEMPO, 08 Agustus 2014
Riuh rendah bursa kabinet yang beredar di berbagai media massa
dan media sosial belakangan ini menarik untuk disimak. Jokowi Center dan
Radio Jokowi, tim relawan pemenangan Jokowi-JK, misalnya, membuat polling
menteri untuk 34 posisi dalam susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat
(KAUR). Mereka memberi tiga pilihan nama dari setiap pos menteri untuk
dipilih dan hasil polling tersebut diunggah di situs www.jokowicenter.com .
Centre for Local
Government Reform (Cegor) juga sama, mengusulkan
nama-nama susunan kabinet yang mereka namai Kabinet Indonesia Raya. Ada pula
Kabinet Trisakti Jokowi-JK, kabinet versi Indo Barometer, dan lain-lain.
Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden,
beredarnya pengusulan nama-nama menteri-apalagi diusulkan oleh rakyat-patut
disambut positif. Pertama, publik luas akan memiliki kesempatan yang panjang
untuk menilai aspek kepantasan calon menteri, baik soal integritas,
moralitas, dan kapabilitas. Hal ini penting, karena sebagai pembantu presiden,
sang menteri harus terdiri atas orang ahli sekaligus bersih. Jika presiden
salah memilih pembantunya, itu awal petaka bagi periode pemerintahan
mendatang.
Kedua, partisipasi publik dalam penyusunan kabinet dapat
menghindarkan politik dagang sapi. Jamak diketahui bahwa setelah pilpres
usai, kebiasaan bagi-bagi kursi menteri di antara partai koalisi selalu
muncul. Konsekuensinya, presiden kerap terbelenggu sehingga aspek
profesionalitas sering dikorbankan. Pada titik inilah pemerintah biasanya akan
tersandera.
Ketiga, dengan melibatkan partisipasi publik, komitmen untuk
membentuk kabinet kerja akan dapat terlaksana. Hal ini sesuai dengan janji
Jokowi saat kampanye kemarin yang ingin membentuk "kabinet kerja",
bukan "kabinet politik". Kabinet kerja adalah kabinet yang diisi
oleh orang-orang yang-selain ahli di bidangnya-mau bekerja, bukan hanya ingin
mendapat keuntungan semata.
Sebab, jangan sampai pemerintah mendatang hanya terlihat kuat di
permukaan sementara di dalam terus digembosi. Karena itu, Jokowi-JK menyusun
kriteria terlebih dulu di setiap pos kementerian, baru kemudian dicari orang
yang cocok untuk menjabat. Hal ini merupakan tindakan selangkah lebih maju.
Sebab, dengan begitu, siapa pun orangnya, asalkan memenuhi kriteria, ia dapat
duduk di pos kementerian tersebut.
Kita berharap kabinet anggitan Jokowi-JK mendatang terdiri atas
orang-orang bersih dan bebas indikasi masalah (hukum), sekecil apa pun.
Sebab, menteri yang punya indikasi masalah namun tetap dipilih, alih-alih
akan membantu presiden, pada kemudian hari justru dapat merepotkan presiden.
Hal seperti itu terlihat telanjang misalnya pada kabinet SBY-Boediono yang
kerap direpotkan oleh pembantunya karena tersangkut kasus korupsi dan
lain-lain.
Jokowi-JK harus benar-benar mampu mewujudkan kabinet selera
rakyat yang berorientasi pada kerja, yang siap "tancap gas" untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bagi rakyat, seperti lapangan
kerja, kemiskinan, pemberantasan korupsi, jaminan kesehatan, pendidikan, dan
keamanan. Semoga. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar