"Musuh dalam Selimut" Negara

"Musuh dalam Selimut" Negara Noor Huda Ismail  ;  Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian

                                                     KOMPAS, 03 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kementerian Keuangan dalam pernyataan resminya menyatakan, Triyono Utomo, diduga terkait dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 2016. Dari data Kementerian Luar Negeri, sejak 2014 tercatat ada tiga mantan pegawai Kementerian Keuangan yang berniat ber-"hijrah" ke Suriah: dua gagal di perbatasan Turki dan satu orang berhasil menyeberang. Sosok Triyono ini menjadi menarik karena ia lulusan Master of Public Administration di Flinders University, Australia, tahun 2009. Kenapa pengalaman belajar dan hidup di luar negeri seolah-olah tidak berdampak positif pada pilihan hidupnya? Atau justru ketika sekolah di luar negeri itulah radikalisasi tersebut menemukan momentumnya? Radikalisme itu sebuah peristiwa yang sangat kompleks. Setiap orang yang teradikalisasi mempunyai pola yang nyaris tidak bisa disamaratakan. Richardson (2007) dalam bukunya, What The Terrorist Want, menyodorkan teori bahwa radikalisme muncul ditandai dengan tiga hal. Pertama, jika ada individu yang merasa terpinggirkan. Kedua, jika kemudian individu ini menemukan komunitas yang mendukungnya. Terakhir, adanya ideologi yang membenarkan tindakan radikalismenya itu. Sayangnya, teori peneliti Inggris ini sangatlah usang untuk membaca kasus Triyono, kalangan terdidik di luar negeri yang kemudian kepincut pesona NIIS. Lagi pula, bagi Triyono, bergabung ke NIIS bukanlah karena ia ingin menjadi teroris, melainkan ia ingin hidup baru dalam khilafahIslam. Meski ia pernah bekerja di pemerintahan, batinnya tersiksa karena melihat Indonesia tidak berdasarkan Islam. Profil lama pendukung ideologi NIIS di Indonesia pada paruh 2014-2015 biasanya diisi oleh kelompok yang terpinggirkan. Mereka itu misalnya penjual bakso dari Malang yang tergiur dengan iming-iming gaji tetap dan dijanjikan akan dibayarkan utang-utangnya selama di Indonesia oleh perekrut. Atau beberapa mantan pendukung FPI Lamongan yang bekerja sebagai kuli panggul ikan yang nekat hijrah ke Suriah dengan pengharapan hidup lebih baik. Melihat profil mereka ini, kita harus berhati-hati mengatakan bahwa faktor ideologilah penggerak utama mereka bergabung ke Suriah. Namun, kasus Triyono ini dapat dibaca sebagai fenomena "puncak gunung es" radikalisasi di dalam tubuh pemerintahan yang harus  segera diurai secara serius meski sesungguhnya ini bukanlah fenomena baru. Masih ingat dua orang bersepupu yang bekerja di BPPT, terkait pelaku utama ledakan Hotel JW Marriott 2009? Mantan teknisi Garuda, yang adik dari otak kejadian yang sama? Dua desersi militer yang menjadi anggota jaringan teror Santoso di Jawa dan Poso? Atau juga mantan anggota polisi Jambi yang bergabung dengan NIIS? Hal ini jelas mengkhawatirkan. Namun, Indonesia tak sendiri dalam menghadapi fenomena ini. Sekitar 70 aparat keamanan di Malaysia juga telah bergabung dengan NIIS (Paremeswaran, 2015). Munculnya sosok Triyono ini relatif baru karena ia pernah belajar di luar negeri, tapi tetap saja mengalami "radikalisasi". Radikalisasi di sini diartikan sebagai "secara perlahan-lahan mencari, mengambil, dan mempraktikkan pemahaman yang ekstrem atau berseberangan dengan pandangan arus utama" (Roy, 2002). Biasanya proses ini diikuti dengan sikap menarik diri dari kehidupan yang mereka anggap sekuler. Dialog tata nilai Keputusan Triyono keluar dari PNS dapat dibaca sebagai gejala awal radikalisasi. Namun, kegairahan individu untuk mengamalkan ajaran agama Islam, seperti memelihara jenggot, bercelana ngatung, rajin shalat, menolak minuman keras, berkerudung lebar, bukanlah ciri radikalisasi. Mengingat peliknya masalah ini, negara harus menelisik radikalisasi Triyono, bahkan ketika ia kuliah di luar negeri. Bagi siapa pun, tinggal di luar negeri itu adalah fase penting dalam hidup. Di saat itulah terjadi dialog tata nilai dalam diri. Seorang aparat negara yang sama-sama pergi belajar ke Barat bisa jadi akan sangat berbeda hasilnya jika mereka mempunyai field of experience (pengalaman) dan field of reference (buku yang dibaca) yang berbeda (Tversky, A & Kahneman, D, 1981). Sayyid Qutb, mantan aparat negara Mesir  yang kemudian menjadi aktivis Ikhwanul Muslimin, pernah belajar di New York dan Colorado, Amerika Serikat, dua tahun. Ia sangat kecewa dengan apa yang dia lihat, terutama kerusakan moral masyarakatnya. Maka, ia pun menulis buku, Ma'alim fi thoriq' (Petunjuk Jalan). Buku inilah yang sering dilalap para aktivis Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang menjadi bibit anti Barat, tepatnya Amerika Serikat. Sementara Muhammad Abduh yang juga aparat negara (hakim) dari Mesir justru gandrung dengan Barat ketika ia belajar di Perancis. Ia pun berkata, "I went to the West and saw Islam, but no Muslims; I got back to the East and saw Muslims, but not Islam." Yang dimaksud "Islam" oleh Abduh di sini adalah "nilai-nilai Islam", seperti kebersihan, budaya antre, dan tradisi berpikir kritis yang mudah ia temukan dari orang Barat yang notabene mereka bukanlah Muslim. Dari paparan di atas, tampaknya negara akan melihat kemungkinan munculnya kelompok elite Indonesia yang belajar di luar negeri dan memilih jalan seperti Sayyid Qutb atau Triyono. Mereka pelajar cerdas, tetapi gerah dengan tradisi hidup sekuler ala Barat, terutama AS yang hari-hari ini dipertontonkan oleh kebijakan bernuansa rasis dan bebal ala Presiden Donald Trump. Atau barangkali mereka ini adalah potret WNI yang kaget kembali hidup di negerinya sendiri setelah lama tinggal di negeri dongeng mereka? ●