Nasionalisme ala Donald Trump

Nasionalisme ala Donald Trump Ali Maksum  ;   Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta

                                               KORAN SINDO, 18 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sebagaimana janji kampanye, setelah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald Trump langsung melakukan berbagai ”gebrakan” sebagai wujud realisasi janjinya. Ada dua kebijakan yang sangat menjadi sorotan, yaitu keimigrasian terhadap sejumlah negara ”Islam” dan langkah mengejutkan AS dengan keluar dari pakta perdagangan yang digagasnya sendiri yaitu Trans-Pacific Partnership (TPP). Jika ditelusuri ke belakang khususnya ketika masa-masa kampanye Pilpres AS, Donald Trump terus-menerus mendapat serangan dari lawan politiknya yaitu kubu Hillary Clinton. Tidak tanggung-tanggung, hampir semua media utama (mainstream) AS cenderung mendukung istri Bill Clinton tersebut dan memojokkan Trump. Tentu saja serangan-serangan tersebut terkait dengan gagasan-gagasan ”kontroversial” Trump yang dinilai bisa memicu ”ketegangan” khususnya dengan dunia Islam. Antara lain ide Trump dalam kampanyenya adalah isu pelarangan orang Islam masuk ke AS. Akibatnya, Trump mendapat kecaman habis-habisan terutama dari kalangan Islam, baik di AS maupun di level internasional. Tentu saja, Hillary Clinton mengaminkan kecaman sangat menguntungkannya, khususnya dari kalangan Islam di AS tersebut. Bahkan dalam cuitan di akun Twitter-nya, Hillary sampai memosting status ”Can a Muslim be President of the United States of America? In a word: Yes. Now let”Can a Muslim be President of the United States of America? In a word: Yes. Now lets move on.” Cuitan Hillary tentu bermaksud untuk menunjukkan bahwa kubunya tidak ”anti-Islam” sebagaimana Trump. Secara nalar, jelas cuitan Hillary juga sangat sulit terealisasi ide tersebut dan bertolak belakang dari mitos yang selama ini diyakini dalam budaya politik AS. Mitos tersebut adalah bahwa presiden AS tidak akan keluar dari WASP (White-Anglo Saxon-Protestant). Bahkan dalam pilpres tersebut, sebenarnya Hillary juga sedang berjuang keras memecahkan mitos tersebut di mana belum pernah ada presiden AS yang berjenis kelamin perempuan. Takdir sejarah, di tengah berbagai sorotan dan kontroversi Trump, akhirnya unggul atas Hillary. Artinya, kontroversi yang selama ini berkembang tampaknya harus diteliti kembali apakah memang kontroversial atau hanya ”perang media” semata-mata. Sangat tidak masuk akal jika masyarakat AS yang rasional, mampu membuat keputusan sulit dengan memilih seorang kandidat yang mengusung ideide kontroversial di bawah slogan ”Make America Great Again.” Artinya, pasti ada gagasan-gagasan menarik hingga ide tersebut diterima meskipun berlawanan dengan arus dan media yang berkembang. Lalu, apakah yang menyebabkan berubahnya kebijakan pemerintah AS setelah terpilihnya Trump, termasuk dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi dalam Negeri Paman Sam tersebut? Pertama, secara ekonomi, AS mengalami sebuah era yang sangat menantang di tengah munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru. Artinya, elemen masyarakat bawah yang terdampak langsung tentu sangat menginginkan adanya terobosan-terobosan agar beban semakin berkurang. Misalnya tingginya angka pengangguran dan biaya kesehatan adalah di antara isu yang menjadi perhatian Trump. Kedua, secara keamanan, AS juga sedang menghadapi berbagai masalah seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan dan aksi teror yang dilakukan warganya sendiri. Tidak dimungkiri sebagian terdakwa pelaku teror merupakan warga keturunan dan beragama Islam. Terlebih lagi, dunia juga sedang menghadapi ancaman kelompok negara Islam (ISIS) yang sangat merepotkan termasuk sektor dalam negeri AS, meskipun berbagai analisis juga menunjukkan bahwa AS diduga ikut bermain dalam isu tersebut. Ketiga, AS ternyata kembali sadar bahwa kedua masalah di atas tidak lain adalah dampak dari paraglobalisasi yang merupakan kebijakan luar negerinya sendiri. Globalisasi misalnya secara langsung berdampak pada derasnya arus masuknya imigran dan tenaga kerja asing ke AS. Dampaknya tentu saja semakin banyak warga AS menganggur dan terpinggirkan oleh pekerja asing akibat liberalisasi pasar yang sangat tidak terkontrol, karena pihak korporasi tentu dengan segala kalkulasi ekonominya akan memilih ”menggaji” buruh migran yang murah meskipun berakibat semakin tingginya angka pengangguran warga lokal. Begitu juga dengan tingginya angka pendatang asing dari berbagai negara untuk ”mengadu nasib” di AS adalah akibat dari globalisasi yang mengakibatkan bebasnya pergerakan barang-jasa lintas batas tanpa sekat-sekat negara (trans-national). Arus barang dan jasa menjadi liar tidak terkontrol. Akibatnya ada implikasi negatif, termasuk meningkatnya aksi teror. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa kepemilikan senjata api di AS menjadi salah satu faktor penting di balik beberapa peristiwa penembakan. Kedua masalah dalam negeri AS tersebut tentunya menjadi perhatian serius bagi Trump, sehingga keluarlah keputusan mengejutkan itu, AS keluar dari pakta perdagangan TPP. Dengan sendirinya, sebagaimana pernyataan pemerintah Kanada, tanpa kehadiran AS, TPP gagal dilaksanakan. Dengan demikian jelas, AS telah ”keluar jalur” globalisasi dengan mengusung ekonomi liberal yang selama ini diagung-agungkan. AS melalui Trump ingin memproteksi warganya, ingin rakyatnya semakin sejahtera, serta mengikis habis angka pengangguran, termasuk melindungi produk dan produsen dalam negerinya yang sedang meredup akibat serbuan ”produk-produk murah” dan ”konglomerat” asal China. Meminjam istilah mantan Menteri Keuangan Indonesia Fuad Bawazier, dunia sedang menuju ”deglobalisasi.” Artinya, ada semacam kebangkitan ”nasionalisme” AS pasca Trump terpilih. Slogan ”Make America Great Again” tampaknya diterjemahkan dalam kebijakan tersebut. Adanya reaksi dari berbagai kalangan termasuk dunia internasional yang menyatakan bahwa kebijakan Trump cenderung ”rasialis” harus ditinjau kembali. Pasalnya, ide tersebut seiring dengan ”De- Globalisasi” justru bermanfaat bagi negara-negara yang menginginkan ”kemandirian bangsa”, termasuk Indonesia. Menjadi paradoks apabila kita mengatakan swasembada pangan, tetapi justru petani lokal menjerit akibat berbagai masalah klasik. Berteriak mengurangi pengangguran, tetapi pekerja asing masuk begitu masif. Mungkin, bisa meniru Jepang yang berpikir jangka panjang (long term). Mereka mau membeli beras lokal walaupun jelas lebih mahal dari beras impor. Logikanya sederhana, dengan mengandalkan produk lokal mereka akan tetap ”hidup” tanpa harus takut diembargo dan bergantung pada negara mana pun. Hal ini mungkin menyadarkan Trump bahwa liberalisasi pasar justru merusak tatanan kehidupan sosial-ekonominya dan akhirnya memutuskan keluar dari TTP, keluar dari ”ikatan-ikatan global” yang cenderung merugikan. Pepatah Jawa mengatakan ”Penakerasepiro, loronengaruoro” (enaknya sebentar, sengsaranya berpanjangan). Mungkin masyarakat sudah menikmati harga beberapa komoditi yang sangat murah, namun perlu diingat bahwa suatu saat akan tergantung dan mungkin ”diatur” oleh negara tertentu. Begitu juga serbuan pekerja asing dan arus imigrasi, lambat laun akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan Indonesia. Semoga bangsa Indonesia mau berpikir jauh ke depan (longterm), bukan hanya sesaat (short-term). Amin. ●