Politik Luar Negeri Indonesia 2017 dan Tantangannya pada 2018

Politik Luar Negeri Indonesia 2017 dan Tantangannya pada 2018 Beginda Pakpahan ;  Analis Politik dan Ekonomi Global UI

                                                    KOMPAS, 21 Desember 2017

                                                           

Kita akan menutup tahun 2017 dan akan memasuki tahun 2018. Dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, kita berada di antara pelbagai capaiannya pada tahun 2017 dan tantangannya pada 2018. Lalu, apa pelbagai capaian politik luar negeri Indonesia 2017? Selanjutnya, apa pelbagai tantangan politik luar negeri Indonesia 2018? Capaian 2017 Pada 2017, Indonesia melaksanakan beberapa hal penting. Pertama, Indonesia ikut mendorong dan mendukung ASEAN sampai mencapai usia 50 tahun, terutama berkontribusi memelihara perdamaian dan menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia kerja bersama sembilan negara ASEAN lain mendorong semua pihak yang berkepentingan di Asia Pasifik untuk berkontribusi positif dalam perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, mengupayakan sentralitas dan kesatuan ASEAN serta menjaga proses pembentukan Masyarakat ASEAN. Kedua, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN melawan ekstremisme dan terorisme di Asia Tenggara, seiring dengan meningkatnya kehadiran Negara Islam di Irak Suriah (NIIS) di Maute, Filipina. Pada Juni 2017, Indonesia, Malaysia, dan Filipina bersama-sama menjaga keamanan di perairan Sulu dan Sulawesi dalam rangka melawan terorisme di Asia Tenggara. Secara spesifik, setiap angkatan bersenjata dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina membangun pusat komando di Tarakan (Indonesia), Tawau (Malaysia), dan Bongao (Filipina) dalam rangka memantau pergerakan para militan dan orang asing yang masuk ke atau keluar dari Marawi, Filipina selatan. Ketiga, Indonesia aktif dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan untuk meredakan krisis yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Indonesia menawarkan dan mengupayakan formula 4+1 kepada Myanmar sebagai solusi atas krisis kemanusiaan tersebut. Formula itu terdiri dari pemulihan keamanan, menahan diri untuk tak melakukan pendekatan kekerasan, perlindungan bagi semua penduduk Myanmar tanpa melihat apa agamanya, dan memberikan akses bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi para korban. Indonesia mendekati Myanmar dengan konstruktif supaya Myanmar mau meredakan krisis yang terjadi di wilayahnya dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Indonesia juga mendekati Bangladesh untuk kesediaan negara tersebut melindungi para pengungsi dari Rakhine yang saat ini ada di sana. Keempat, Indonesia cukup aktif dalam forum regional dan internasional dalam pelbagai isu. Pada 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam KTT IORA, 5-7 Maret 2017, Indonesia mendorong disepakatinya Kesepakatan Jakarta bagi negara-negara IORA yang mencakup pelbagai bidang. Indonesia mendorong agar IORA menjadi platform penghubung untuk mengisi kekosongan kerja sama dan keterkaitan antara arsitektur regional Asia Pasifik yang sedang berevolusi dan belum optimalnya kerja sama antarnegara di wilayah Samudra Hindia. Pada 7-8 Desember 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 yang diadakan di Tangerang, Banten. Tema yang diangkat oleh Indonesia adalah Does democracy deliver? BDF adalah forum kerja sama antarnegara yang bertujuan memajukan perdamaian, demokrasi, dan moderasi melalui tukar pikiran dan berbagi pengalaman antara pemerintah dan masyarakat sipil di Asia Pasifik dan dunia di pelbagai bidang. Setelah kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump perihal status Jerusalem awal Desember 2017, Indonesia mendorong agar isu Jerusalem dan masalah Palestina dibawa ke KTT Luar Biasa OKI di Turki pada 13 Desember 2017 dan ke sidang Dewan Keamanan PBB. Tantangan 2018 Pada 2018, politik luar negeri Indonesia akan menghadapi pelbagai tantangan. Pertama, persaingan negara-negara besar di Laut China Selatan (LCS) dan ketidakpastian situasi di Semenanjung Korea.  Indonesia perlu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan mengupayakan persatuan ASEAN dan menjaga sentralitasnya. Tujuannya adalah memelihara perdamaian di LCS, mende-eskalasi krisis di Semenanjung Korea, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Persaingan negara-negara besar yang sedang terjadi di Asia Tenggara dan Timur bisa dimitigasi dengan penguatan peranan Indonesia dan ASEAN dalam pembentukan arsitektur kerja sama politik, keamanan, dan ekonomi di Asia. Kedua, peningkatan kegiatan terorisme global yang sedang melanda Asia Tenggara. Indonesia perlu berperan aktif dalam menghadapi ekstremisme dan terorisme yang terjadi di Asia Tenggara karena krisis Marawi di Filipina adalah contoh konkret kehadiran NIIS di kawasan tersebut. Kerja sama Indonesia dan negara-negara ASEAN beserta negara-negara mitra ASEAN perlu ditingkatkan dan diperkuat dalam rangka mencegah berkembangnya ekstremisme dan memberantas pelbagai kegiatan terorisme. Ketiga, ketidakpastian politik dan ekonomi dunia, mulai dari kerja sama bilateral, regional, multilateral, sampai situasi global. Pelaksanaan kebijakan politik dan ekonomi dari AS yang mengedepankan kepentingan negara itu berdampak terhadap pelbagai kerja sama dan situasi dunia. Pengetatan regulasi dan peningkatan bea impor ke AS, keluarnya AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP), melemahnya perhatian AS terhadap Agenda Pembangunan Doha dan Dispute Settlement Body/The Appellate Body di The World Trade Organization, dorongan AS untuk revisi kerja sama The North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan kebijakan terbaru Presiden Trump atas status Jerusalem adalah pelbagai perubahan dunia yang perlu diantisipasi oleh negara dan organisasi regional/internasional di dunia, termasuk Indonesia. Tak bisa dimungkiri, ekonomi AS masih merupakan ekonomi terbesar dunia sejak abad ke-20 sampai saat ini. Menurut data Bank Dunia, AS menguasai lebih dari 24 persen dari seluruh produk domestik bruto (PDB) dunia tahun 2016. Pada 2016, AS adalah tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan 15,68 miliar dollar AS. Meskipun China mengganti posisi AS sebagai tujuan ekspor terbesar pada periode Januari-Oktober 2017, dengan nilai 16,9 miliar dollar AS, tetapi pada periode yang sama posisi AS sebagai tujuan ekspor Indonesia masih signifikan karena berada di posisi kedua terbesar dengan total nilai 14,2 miliar dollar AS. Konsekuensinya. Indonesia perlu mengantisipasi pelbagai perubahan itu dengan mengoptimalisasi diplomasi ekonominya, seperti membuka pasar-pasar baru dengan Afrika dan Amerika Latin serta meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara selatan. Semoga pemerintah dan rakyat Indonesia dapat merespons dengan efektif pelbagai tantangan politik luar negeri Indonesia 2018. ●