Tata Ulang Kelola Perikanan

Tata Ulang Kelola Perikanan Yonvitner ;  Dosen MSP-FPIK;  Sekretaris Rektor IPB dan Peneliti Senior PKSPL IPB

                                          MEDIA INDONESIA, 19 Desember 2017

                                                           

GOOD governance sektor kelautan dan perikanan harus memiliki evidence yang kuat dan berbasis keilmuan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Banyaknya kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang ambique mulai pelarangan cantrang dan pengatur penangkapan lobster, hubungan tata kelola provinsi, hingga kabupaten kota semesti sudah harus selesai. Polemik yang muncul di sana-sini terasa menghambat sektor perikanan bergerak maju menjadi sektor ekonomi andalan bangsa ini. Kemajuan perikanan dan kelautan harus diukur sampai pada indikator mikro terutama nelayan skala kecil. Untuk itu, perlu kecerdasan tidak hanya emosional, tapi juga intelektual, sosial, dan spiritual sehingga pembangunan sektor ini lebih komprehensif. Mungkin karena Presiden Joko Widodo sudah merasa bosan dengan urusan perikanan yang sepertinya, persoalannya hanya urusan pelarangan dan penindakan yang terus mengemuka seperti cantrang dan lobster. Sudah mendekati tiga tahun, ekonomi perikanan belum menunjukkan langkah maju yang signifikan. Mengelola perikanan yang sarat berbagai persoalan dan kompleksitas haruslah dengan frame yang seragam dan matang. Sebagai sektor ekonomi, perikanan tidak boleh dijadikan sebagai ajang uji coba, apalagi sistem manajemen reaktif, karena dangkalnya kepahaman tentang sains pengelolaannya. Sesungguhnya frame negara maritim menjadi basis utama pembangunan perikanan dengan mengedepankan penguatan ekonomi maritim. Implementasi kebijakan tidak dengan mematikan ekonomi rakyat, tapi harus menjaga eksistensi sambil melakukan penataan yang sistemik dan adaptif. Kalau sektor ekonomi perikanan mati, tentu akan berdampak luas terhadap kelangsungan hidup orang banyak dan negara. Kebijakan pela­rangan cantrang dan lobster yang secara ekonomi berdampak luas, tentu harus segera dilakukan evaluasi yang menyeluruh agar usaha perikanan tidak berhenti apalagi mundur. Untuk itu, beberapa langkah penyelamatan yang harus dilakukan ialah 1) mereformasi kelembagaan pengelolaan perikanan kelautan saat ini karena terlihat kurang mampu melakukan penataan dan pengelolaan dengan baik, 2) membangun sinergi dalam berbagai hal dengan pola pikir sistem (system thinking) karena kompleksitasnya, 3) Mengembalikan mekanisme pengelolaan perikanan pada grand design yang menjadi pedoman bersama, 4) mengembangkan sistem budaya kerja yang responsive, adaptive, serta berbasis sains dan bukan reactive untuk pengelola perikanan dan kelautan. Semua ini tentu dalam bingkai tata kelola (good governance) yang baik demi keselamatan masyarakat perikanan. Good governance Mereformasi kelembagaan perikanan dan kelautan sangat fundamental bagi kemajuan perikanan dan kelautan saat ini. Reformasi kelembagaan tidak hanya melakukan gonta-ganti pejabat eselon semaunya, tapi membangun evidence yang kuat sesuai dengan kebutuhan negara saat ini. Kelembagaan teknis harus memiliki evidence dan berbasis sains yang dapat diandalkan (science based policy). Kebijakan bukan alat untuk popularitas, melainkan instrumen untuk memacu ekonomi nasional. Reformasi kelembagaan yang tepat diikuti personal yang tepat (right person on the right place). Mengelola kelembagaan tidak berbasis emosional, yang dekat diangkat, yang kritis, meskipun memiliki intelektualitas dan kemampuan disingkirkan. Sistem manajemen seperti ini tidak sehat untuk institusi negara. Membangun sinergi dalam berbagai hal dengan pola pikir sistem (system thinking) sangat diperlukan. Perikanan dan kelautan ialah sebuah sistem kompleks. Selain memiliki kekayaan sumber daya alamnya luar biasa besarnya, perikanan memiliki berbagai keragaman sosial budaya, latar belakang sejarah, serta strata ekonomi masyarakatnya. Stakeholder perikanan sangat beragam, mulai nelayan kecil sampai pengusaha besar yang harus sama-sama mendapat porsi dan dukungan dalam manajemen. Kita tidak akan mengesampingkan satu pihak hanya karena kita tidak paham, tetapi kita semestinya mampu mengakomodasi keberagaman tersebut menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi perikanan. Menjaga keragaman tersebut akan membuat kita bisa bersaing dan kompetitif. Pengelolaan perikanan yang baik harus dibangun dengan design yang memadai. Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek mulai dari perencanaan dan zonasi ialah design pengelolaan perikanan dan kelautan yang perlu diimplementasikan. Apa yang sudah dihasilkan harus dijadikan sebagai pedoman berdasarkan kerangka pikir yang runut dan adaptif. Untuk itu, perlu dikembangkan sebuah langkah maju, yaitu bekerja dengan frame dan visi yang tajam dan tidak terbiasa mengelola crash program. Perikanan yang tidak terdesign dengan baik, apalagi yang menjalankan tidak memahami perilaku sumber daya akan menjadi liar, tidak fokus dan cenderung memunculkan pemborosan biaya dan tenaga tanpa hasil. Untuk itu, perlu langkah yang baik agar grand design perikanan menjadi pedoman bersama mulai tingkat pusat sampai daerah. Rekonstruksi Untuk memantapkan sektor kelautan dan perikanan agar lebih berdaya, harus segera dilakukan rekonstruksi tata kelola saat ini. Penataan ulang dapat dimulai dengan menempatkan orang yang benar-benar paham dan mampu mengelola sektor perikanan dan kelautan. Untuk itu, langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini ialah, pertama yaitu, merekonstruksi sumber daya manusia dengan memberikan ruang yang seimbang dan saling membangun. Rekonstruksi sumber daya manusia dapat dimulai dengan mempersiapkan ketersediaan person berkualitas pada posisi yang tepat, melek sains, memiliki komitmen dan integritas, dan memiliki visi yang kuat tentang ekonomi perikanan dan kelautan. Kedua dengan mempersiapkan infrastruktur perikanan dan kelautan secara benar dan tepat. Kemajuan sektor perikanan harus didekati dengan konsep modernisasi prasarana. Kita tidak akan mendapatkan hasil perikanan berkualitas apabila mengandalkan prasarana tradisional di setiap kantor-kantor perikanan. Ketiga mengevaluasi kebijakan pengelolaan perikanan kelautan yang lebih berpihak pada masyarakat dengan cara pandang yang konstruktif, adaptif, dan economic mindset. Kebijakan cantrang dan pelarangan lobster ialah dua dari sekian banyak kebijakan yang harus dievaluasi implementasi. Kemiskin­an mendadak tidak hanya dialami Nasam, sang pengumpul lobster di Lombok Selatan, tetapi juga ratusan nelayan pengumpul benih dan budi daya beserta keluarganya. Produk itu ialah kebijakan yang tidak berpihak pada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa menuju negara maju sejajar dengan bangsa-bangsa di Asia serta Nawa Cita presiden Jokowi. Rekonstruksi tata kelola perikanan suatu keharusan jika benar-benar ingin membangkitkan ekonomi perikanan sebagai salah satu basis ekonomi maritim. ●