|
Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan
Pemerintahan Efektif Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Pers |
MEDIA INDONESIA, 20 Oktober 2026
|
DUA tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk
menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang
kekuasaan. Meski begitu, sudah cukup rasanya untuk membaca watak dan gaya
kepemimpinan seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya
sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan
kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan
yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal
politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam
Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu,
ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan
tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua
partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai
dua tahun pertama kepemimpinannya, apakah capaian yang menonjol dari
Prabowo? Modal Seorang Petarung Salah satu kekuatan Prabowo ialah daya juangnya.
Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan
gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara
kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan
politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara,
kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi baginya bukan sekadar
sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang
Indonesia yang berdaulat. Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara
pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara
sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan
lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era
ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah,
rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, perubahan rantai pasok, perang dagang,
dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan
tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah
terdapat persoalan penting. Dari Kapasitas Personal ke Institusional Negara tidak menjadi kuat hanya karena
presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja,
birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi
berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara. Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif
jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi,
pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan
Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun
pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar
yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan,
atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak
Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk
mengembangkan potensi. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi
masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau
82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Akan tetapi, semakin besar sebuah program,
semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan
puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan
standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional,
dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di
berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan
sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi
makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan: Semakin besar
ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya. Perlu Dukungan Data Empiris Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada
pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan
cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah
bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta
ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada
angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting ialah:
apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan
dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara
berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa
mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti
didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekadar jawaban
politik. Swasembada bukan sekadar kemampuan negara
menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun
ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung.
Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus
berkembang. Dan, generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak,
swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan
rakyat kepada pemerintah. Membangun Institusi yang Kuat Prabowo tampaknya percaya kepada negara yang
kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran
politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah
menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state
memang mempunyai daya tarik. Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah
pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan
pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, dan
menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat
dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi
kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat
negara. Ia juga harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan
masyarakat. Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat
sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif
sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus
parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol. Kekuatan negara
tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada
pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama. Politik Akomodasi Prabowo sering kali menekankan program
efisisiensi. Namun, kenyataannya jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat
lembaga negara terhitung gemuk. Ini tentu suatu paradoks. Mungkin saja alasan
untuk merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.
Jadinya koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah
relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi
dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi
pemerintah, semakin kecil ruang oposisi yang menyampaikan kritik. Padahal, demokrasi bukan hanya soal siapa yang
menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah
untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat
bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin. Karena itu, Prabowo
perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya
mekanisme kritik. Tidak Cukup Hanya Gagasan Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan.
Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar:
pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan
desa, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pertanyaannya ialah apakah mesin
birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan
menjadi sangat menentukan. Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden.
Menteri adalah penyaring, penerjemah, dan penguji gagasan presiden. Seorang
menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden: “Ini bisa dilakukan.” -
“Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya
dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata, “Siap,
Pak,” presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu
kompak dalam arti selalu setuju. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang
berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah
dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari
banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang
mendukungnya. Ukuran sesungguhnya ialah output. Berapa masalah
yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah
anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi
lebih sederhana? Dan, yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi
lebih baik? Catatan dan Harapan ke Depan Setelah mendekati dua tahun, saya melihat
sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo. Pertama, jangan
terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang
diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada
figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi
harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik
lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk
dikelola dengan prinsip kedekatan. Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis
dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika
anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social
return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para
menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik
adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan
pemerintah yang tidak boleh dikritik. Justru pemerintah yang percaya diri
adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik. Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo?
Banyak agenda besar yang perlu didukung, tetapi banyak pula catatan dan
kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat,
terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan
program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat
peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian
penting. Namun, terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab,
sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun
fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat ialah hasilnya. Bukan pidato, bukan
jumlah program, bukannya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu, dengan sarana media sosial di
tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses
serta hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya: Apakah anak miskin
memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah
kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah
pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu
korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan, apakah
rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh
kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali
didengarkan melalui media sosial. Dari Kekuasaan Menuju Peradaban Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi
besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat, dan
dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin
yang berani berpikir besar. Akan tetapi, ada satu tahap yang jauh lebih
sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan
kebijakan menjadi kebiasaan sosial. Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi
sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti
dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya? Sejauh ini ia telah
mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya ialah bagaimana memenangkan
kepercayaan sejarah. Sebab, pada akhirnya seorang presiden tidak
dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia
akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan, ukuran
paling sederhana dari semuanya ialah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah
hidup saya menjadi lebih baik?” Samar-samar genderang persaingan untuk memenangi
Pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap
kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang
tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti
dengan pemain yang profesional. Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih
penting daripada loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji
bosnya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar