|
Ide
Subandrio Membangun Diplomasi Revolusi Ganyang Malaysia Ahmad Faiz Ibnu Sani : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026
|
· Subandrio memiliki kedekatan dengan
negara-negara Blok Timur yang dekat dengan komunisme. · Ia menggagas operasi ‘Ganyang Malaysia’
yang berhulu pada konfrontasi dengan Inggris sebagai wajah Barat. · Subandrio menjadi ujung tombak
diplomasi Indonesia di luar negeri dengan jaringan yang luas. KEPADA
tamunya, Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet Nikita Khrushchev
bertukar pandangan tentang komunisme dan agama. Sang tamu, yang paham akan
kehati-hatian Uni Soviet terhadap agama, berharap negara itu lebih akomodatif
demi membentuk citra sebagai bangsa yang toleran. Tamu itu
Subandrio, duta besar pertama Republik Indonesia untuk Uni Soviet. Sejarawan
dari Ruhr-Universität Bochum, Jerman, Ragna Boden, dalam artikelnya, “The
atheistic and the Muslim state: Islam as an element of Soviet-Indonesian
relations”, mencatat pertemuan Subandrio dengan Khrushchev terjadi pada 22
Mei 1955. Dialog itu berlangsung di tengah upaya Khrushchev mendorong Uni
Soviet merangkul negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Sigit
Aris Prasetyo, penulis buku Sukarno & Khrushchev: Beda Ideologi, Satu
Hati, mengatakan Khrushchev menjadi "otak" undangan Presiden
Sukarno ke Moskow. Lewat Subandrio, dia menggali banyak informasi tentang
ideologi dan politik di Indonesia. Agama
menjadi salah satu topik pembicaraan keduanya di luar politik. Subandrio
menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara agama meski mayoritas penduduknya
muslim. “Subandrio mengajari Khrushchev tentang Pancasila,” kata Sigit saat
ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. Perhelatan
Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, beberapa bulan sebelumnya
telah melambungkan Indonesia dan Sukarno di dunia internasional, termasuk
Moskow. Uni Soviet kemudian menyatakan dukungan terhadap hasil konferensi
tersebut. Presiden Sukarno memanfaatkannya untuk mencari dukungan dalam
operasi pembebasan Irian Barat setelah Amerika Serikat bersikap netral,
bahkan condong membela Belanda. Penulis
buku Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek, Agus Haryanto, mengatakan
Konferensi Asia-Afrika menandai perubahan politik luar negeri Indonesia dari
upaya mencari pengakuan ke antikolonialisme dan antiimperialisme. Presiden
Sukarno saat berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1960
menyinggung soal kekuatan dunia ketiga yang tidak menganut prinsip Deklarasi Kemerdekaan
Amerika Serikat dan Manifesto Komunis. Setahun
setelahnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Beograd—saat
itu ibu kota Yugoslavia—Bung Karno mengenalkan konsep dua kekuatan dunia yang
bertentangan, yaitu bangsa-bangsa yang baru merdeka (New Emerging
Forces/Nefo) dan bangsa-bangsa yang telah maju (Old Established
Forces/Oldefo). Konsep ini mempengaruhi gaya politik luar negeri Indonesia
setelahnya, termasuk soal Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Duta
Besar Indonesia untuk Inggris 2008-2011, Yuri Octavian Thamrin, mengatakan
pemerintahan Sukarno saat itu memegang prinsip kebijakan luar negeri yang
bebas dan aktif, bahkan radikal. Bebas dalam arti tidak bisa didikte negara
lain, sementara aktif berarti ikut berperan membangun keamanan dan perdamaian
dunia. “Doktrin free policy ini begitu lentur sehingga banyak operational
framework bisa masuk ke situ,” katanya pada Ahad, 13 September 2026. Dalam
Sidang Umum PBB pada November 1957, misalnya, Subandrio yang telah menjadi
Menteri Luar Negeri mengancam Indonesia akan menempuh cara lain dalam
persoalan Irian Barat jika organisasi dunia itu tidak menyetujui resolusi
masalah ini. Subandrio mengingatkan risiko memburuknya situasi di Asia
Tenggara. Dalam
sebuah pidato pada 1962, Subandrio mengenalkan dua aspek diplomasi dalam
kerangka Nefo-Oldefo, yaitu diplomasi konvensional dan diplomasi sebagai
instrumen revolusi. Menurut dia, dua aspek ini saling melengkapi. Subandrio
meminta para diplomat Indonesia memahami diplomasi sebagai bagian dari
revolusi. Ia menyampaikan pidato itu saat Departemen Luar Negeri memberikan
pelatihan semimiliter kepada diplomat. Pada masa itu memang terdapat dua
jenis pelatihan yang diselenggarakan di seluruh Indonesia: politik dan
semimiliter dalam rangka pengenalan revolusi dan pelaksanaan Tri Komando
Rakyat atau Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Singkat
cerita, Indonesia merebut Irian Barat. Tak berselang lama, ide Nefo-Oldefo
membawa Indonesia terlibat konflik dengan Malaysia. "Ia memainkan peran
penting, baik dalam perumusan konsep tersebut maupun dalam pelaksanaan
strateginya,” tulis Michael van Langenberg dalam makalahnya, "Dr.
Subandrio—An Assessment", di The Australian Quarterly. Namun
konsep Nefo dan Oldefo tidak sepenuhnya diterima para pemimpin dalam Gerakan
Non-Blok. Meski Indonesia tergabung di dalamnya, implementasi konsep ini
justru membuat Indonesia dekat dengan Blok Timur, seperti Uni Soviet dan
Cina. Amerika
Serikat bereaksi. Dalam pertemuan di Washington, DC, pada 24 April 1961,
Presiden John F. Kennedy mengungkapkan kekhawatirannya kepada Presiden
Sukarno jika Indonesia bisa dikuasai komunis. Subandrio yang ikut menghadiri
pertemuan itu mengatakan Indonesia tidak ingin bergantung pada kekuatan mana
pun. “Kami bangsa Indonesia tidak ingin didominasi oleh siapa pun baik
Peking, Moskow, maupun Washington,” tuturnya, seperti dikutip dari dokumen
diplomatik Amerika pada masa itu. Penulis
buku memoar Subandrio, Kesaksianku tentang G-30-S, Djono W. Oesman,
mengatakan Subandrio memang mengagumi pemikiran Sukarno yang dianggap di luar
dugaan. Menurut cerita Subandrio kepada Djono, lewat Konferensi Asia-Afrika,
pembentukan Gerakan Non-Blok, hingga ide Nefo-Oldefo, Sukarno ingin menunjukkan
Indonesia berperan penting dalam politik global. “Indonesia kala itu bisa
mengumpulkan teman, walaupun dari negara miskin,” ujar Djono pada Kamis, 3
September 2026. ••• AWALNYA
Indonesia tidak memiliki persoalan dengan rencana pembentukan Federasi
Malaya. Kepada New York Times pada November 1961, Subandrio secara terbuka
menyatakan Indonesia tidak bersikap ekspansionis, bahkan membiarkan
seperempat Pulau Kalimantan bergabung dengan pemerintahan Malaka. Namun
pemberontakan di Brunei Darussalam pada Desember 1962 yang dipimpin A.M.
Azahari mengubah kebijakan luar negeri Indonesia. Jakarta melihat pembentukan
Federasi Malaya sebagai bagian dari proyek neokolonialisme Inggris yang
mengancam Indonesia. Sukarno kemudian menempatkan persoalan itu dalam kerangka
pertarungan Nefo melawan Oldefo. Subandrio
menjadi orang yang pertama kali menggunakan istilah "konfrontasi"
untuk menggambarkan kebijakan Indonesia terhadap Malaysia pada 20 Januari
1963. Arti istilah itu tak jelas, tapi Subandrio tak menyatakan perang
terhadap Malaysia. “Konfrontasi sesudahnya menjadi kebijakan resmi Indonesia
dan ‘Ganyang Malaysia’ menjadi pekik perang,” tulis sejarawan John David
Legge dalam bukunya, Sukarno: Suatu Biografi Politik. Di
tengah konfrontasi dengan Malaysia, Subandrio dan Sukarno pernah berbeda
pendapat. Subandrio meminta Sukarno menahan Indonesia tidak keluar dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menilai Indonesia cukup menyampaikan keberatan
atas pembentukan Federasi Malaya di forum organisasi dunia itu. Tapi
Sukarno berkukuh keluar. Subandrio pun taat dengan menutup kantor perwakilan
tetap Indonesia untuk PBB di New York. Namun, tanpa diketahui Sukarno,
Subandrio memerintahkan beberapa staf tetap tinggal di New York. “Untuk tetap
memelihara hubungan dengan sekretariat PBB,” tulis mantan juru bicara
Departemen Luar Negeri, Ganis Harsono, dalam memoarnya, Cakrawala Politik Era
Sukarno. Di satu
titik, konfrontasi dengan Malaysia berdampak melemahnya kepemimpinan
Indonesia di Asia-Afrika. Dalam konferensi Gerakan Non-Blok di Kairo, Mesir,
pada 1964, Indonesia justru menuai kritik soal ini. Indonesia juga tidak bisa
mencegah terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di
sinilah peran Subandrio sebagai ujung tombak hubungan luar negeri kian
terlihat. Subandrio memimpin delegasi Indonesia melakukan misi
perjalanan—oleh Ganis Harsono disebut Safari Berdikari. Rombongan ini
mendatangi 14 negara di Asia dan Afrika selama 14 Juni-26 Juli 1965. Dalam
memoarnya, Subandrio bercerita bahwa dia pernah berkunjung ke Cina pada akhir
1963. Cina menawarkan bantuan peralatan militer untuk 40 batalion tentara,
dari senjata manual, otomatis, tank, hingga kendaraan lapis baja. “Hebatnya,
semua itu gratis. Juga tanpa syarat,” katanya. Bantuan
senjata ini yang kelak menimbulkan syak wasangka bahwa dia terlibat dalam
Gerakan 30 September atau G-30-S. Subandrio menjelaskan, senjata-senjata
tersebut tidak langsung dikirim. Pembicaraan tentang senjata pun meredup. Kontroversinya
muncul lagi pada awal 1965, setelah Sukarno menggagas pembentukan Angkatan
Kelima. Ide ini bertujuan menampung senjata hadiah dari Cina. Yang pasti,
menurut Subandrio, Bung Karno belum pernah merinci bentuk angkatan tersebut
seperti apa. “Karena kemudian beredar isu bahwa Angkatan Kelima adalah para
buruh dan petani yang dipersenjatai,” ujarnya. Kebijakan
luar negeri Indonesia yang radikal ini berdampak pula pada krisis di dalam
negeri. Pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, dan beragam
proyek mercusuar menguras kas negara. Krisis
ekonomi pada 1965 membuat Subandrio menjadi salah satu menteri yang dituntut
bertanggung jawab dalam demonstrasi mahasiswa. Subandrio menuding tentara
berada di belakang gerakan mahasiswa ini. Ihwal harga bahan kebutuhan pokok
yang mahal, Subandrio menganggap itu bagian dari operasi cipta kondisi
intelijen yang dilakukan dengan melumpuhkan ekonomi negara untuk menjatuhkan
Sukarno. Sejumlah
pakar meragukan pandangan Subandrio. Mereka menilai krisis ekonomi ini
sebagai konsekuensi yang harus diambil. Kebijakan luar negeri Sukarno membuat
Indonesia dikucilkan Blok Barat. Di sisi lain, negara komunis di Blok Timur
tidak memberikan bantuan uang. “Blok Timur kasih kita apa? Rusia beri senjata
untuk mengambil Irian Barat,” tutur pendiri Centre for Strategic and
International Studies, Jusuf Wanandi, yang saat masih menjadi mahasiswa aktif
mengkritik Subandrio. Pada 11
Maret 1966, ribuan mahasiswa mengepung Istana Merdeka di Jakarta saat
Presiden Sukarno menggelar sidang kabinet. Beberapa saat setelah sidang
dibuka, Sukarno meninggalkan rapat untuk dievakuasi ke Istana Bogor di Jawa
Barat. “Saya lantas menyusul. Saat keluar, sepatu saya copot karena
terburu-buru,” kata Subandrio. Subandrio
bercerita, di tengah hiruk-pikuk itu, dia sempat bingung dan mendapat
informasi bahwa ia menjadi target penangkapan tentara. Kabar ini membuatnya
keluar dari kompleks Istana untuk pulang ke rumahnya di Jalan Imam Bonjol,
Jakarta Pusat, sambil bersepeda. Baru
sampai Bank Indonesia, Subandrio memilih kembali ke Istana untuk menyusul
Sukarno. Uniknya, tidak ada satu pun dari massa yang terdiri atas ribuan
orang mengenali dia saat keluar-masuk Istana. "Saat itu menggenjot
sepeda selalu menunduk. Tapi kalau ada yang teliti pasti saya ketahuan,"
tulisnya. Subandrio
ditangkap beberapa hari setelah Mayor Jenderal Soeharto menjadi pemegang
kuasa Surat Perintah Sebelas Maret. Figur yang pernah menjadi orang nomor dua
setelah Sukarno di republik ini tersebut kemudian menghabiskan 29 tahun
umurnya di penjara. ● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/ide-subandrio-ganyang-malaysia-diplomasi-revolusi-2298591 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar