|
Peran
Subandrio dalam Integrasi Irian Barat Fajar Pebrianto
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026
|
· Subandrio menjalin hubungan diplomatik
dengan negara baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. · Ia terlibat dalam operasi perebutan
Irian Barat dari tangan Belanda. · Subandrio menjajaki rencana pembelian
senjata dari Uni Soviet. KEPERCAYAAN
Sukarno kepada Subandrio tergambar dari berangkap-rangkap jabatan yang
diemban diplomat yang lahir di Malang, Jawa Timur, tersebut selama masa Orde
Lama. Ia menjadi Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri I dan
Kepala Badan Pusat Intelijen dalam waktu bersamaan. Djono W.
Oesman, jurnalis Jawa Pos dan penyunting memoar Subandrio berjudul
Kesaksianku tentang G-30-S, mendapat cerita dari Subandrio bahwa ia punya
kantor khusus karena serentetan jabatan yang diberikan Sukarno. Subandrio
acap memulai aktivitas dari Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat. Kantor
Subandrio itu kini diapit Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kantor Gubernur
Jakarta. “Ia selalu datang pagi-pagi dari kantor wakil presiden,” ujar Djono
di Jakarta pada Rabu, 2 September 2026. Subandrio
bercerita kepada Djono bahwa ia menempati gedung itu setelah Mohammad Hatta
mundur sebagai wakil presiden pada akhir 1956. Djono mengklaim Subandrio
hanya memberi tahu segelintir orang bahwa ia pernah berkantor di Istana Wakil
Presiden alih-alih di Gedung Pancasila, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, yang
menjadi kantor Departemen Luar Negeri. Subandrio
menjadi Menteri Luar Negeri ketika Perang Dingin antara Blok Barat yang
dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet meruncing.
Berupaya menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Subandrio tak hanya
mendekati Negeri Abang Sam, tapi juga Negeri Beruang Merah. Kata
Subandrio kepada Djono, mendekati satu pentolan salah satu poros saja seperti
Amerika Serikat akan membuat negeri adidaya itu besar kepala. “Karena itu, ia
menjalin relasi dengan Uni Soviet,” tutur Djono. Subandrio
punya modal untuk mendekati negara yang waktu itu dipimpin Nikita Khrushchev
tersebut. Selama dua tahun sejak 1954, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk
Uni Soviet. Subandrio adalah Duta Besar Indonesia pertama yang berkantor di
Moskow. Menekuni
pos diplomatiknya, Subandrio mempelajari dan akhirnya fasih berbahasa Rusia.
Khrushchev ingat betul akan keterampilan berbahasa yang dimiliki Subandrio. Dalam
otobiografi Memoirs of Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet itu mengingat
Subandrio yang lancar menjelaskan konflik Irian Barat dengan bahasa Rusia.
Saking fasihnya Subandrio berbahasa Rusia, penerjemah bahasa Indonesia yang
disiapkan Uni Soviet hanya mencatat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
“Pembicaraan kami sangat rahasia,” tutur Khrushchev. Menjadi
Menteri Luar Negeri, Subandrio tak cuma bertugas membangun hubungan
diplomatik dengan negara sahabat. Ia adalah “penyambung lidah” Bung Karno
mengenai berbagai kebijakan domestik yang berdampak pada warga negara asing
yang bermukim di Indonesia. Salah satunya mengenai regulasi pedagang kecil
dan eceran. Syahdan,
Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pedagang
Kecil dan Eceran. Regulasi itu melarang orang asing berdagang eceran di
tingkat kecamatan dan perdesaan. Targetnya adalah orang keturunan Cina di
Indonesia. Selain itu, orang asing wajib mengalihkan usaha mereka ke warga
negara Indonesia. Peraturan
itu berdampak luas pada bisnis masyarakat Tionghoa. Banyak perusahaan milik
orang Cina yang gulung tikar. Di beberapa wilayah, pengusaha Cina diusir dari
tempat tinggal mereka. Sekretaris
Dewan Pertimbangan Agung pada pemerintahan Sukarno, Jusuf Wanandi, mendapat
laporan sedikitnya 200 ribu warga keturunan Tionghoa memutuskan pulang ke
Cina. “Kapal-kapal dari Tiongkok datang untuk menjemput mereka,” ujar Jusuf
kepada Tempo pada Kamis, 17 September 2026. Pemerintah
Cina memprotes kebijakan tentang pedagang kecil dan eceran itu. Subandrio
mesti melawat ke Peking—kini Beijing—untuk berunding dengan Ketua Partai
Komunis Cina Mao Tse-tung. “Tiongkok dapat mengirimkan tentara ke Indonesia,”
tutur Subandrio menirukan ultimatum Mao. Namun Mao belakangan memilih jalur
meja perundingan untuk membereskan persoalan bisnis itu. Tensi
konflik dengan Cina melandai setelah Bung Besar menerbitkan aturan turunan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik
Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan.
Peraturan tersebut menyelesaikan masalah kewarganegaraan ganda yang pada
waktu itu dialami masyarakat keturunan Tionghoa. Bagi
Subandrio, masalah diplomatik dengan Cina tak serumit perundingan untuk
membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Subandrio pernah mengaku kepada
Linda Djalil, mantan jurnalis Tempo dan Gatra, bahwa diplomasi soal Irian
Barat membuat Subandrio tiba-tiba mengingat Tuhan. “Saya dulu salat kalau ada
perlunya,” kata Linda menirukan cerita Subandrio ketika ditemui Tempo pada
Senin, 7 September 2026. Subandrio
menumpahkan sebagian besar cerita diplomasi Irian Barat kepada Linda dalam
wawancara di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Interviu itu berlangsung
menjelang hari pembebasan Subandrio dari penjara yang menerungkunya selama
hampir tiga dasawarsa. Menurut
pengakuan Subandrio kepada Linda, Bung Karno habis-habisan merebut Irian
Barat dari penguasaan Belanda. Subandrio mengatakan separuh anggaran negara
habis untuk perjuangan dan diplomasi. Meski pemerintah sudah jorjoran
mengerahkan dana, kesepakatan dengan Belanda tak kunjung terwujud. Sukarno
kemudian mengirim delegasi Indonesia ke Moskow untuk bertemu dengan pemimpin
Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Di dalam rombongan itu ada Subandrio dan
Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Misi mereka hanya satu:
menjajaki peluang membeli senjata dari Rusia. Subandrio
bercerita dalam memoar Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat, Indonesia
sempat mengeksplorasi kemungkinan membeli senjata buatan Amerika Serikat.
Namun persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat tak segera muncul. Sebab,
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles khawatir senjata dari
Negeri Abang Sam dipakai tentara Indonesia untuk menyerang masyarakat Irian
Barat. Tak
kunjung mendapat kepastian dari Amerika Serikat, Indonesia berpaling ke Uni
Soviet. Subandrio berbicara dengan Khrushchev tentang rencana pembelian
senjata untuk operasi di Irian Barat. Khrushchev
tak serta-merta memberi izin. Ia menanyakan peluang Indonesia menjalin
kesepakatan damai dengan Belanda. Mendengar pertanyaan itu, Subandrio menyebutkan
kans delegasi Indonesia bersalaman dengan perwakilan Belanda amat kecil. Uni
Soviet akhirnya sepakat menjual senjata ke Indonesia. Meski demikian,
pemerintah Indonesia juga memberi tahu otoritas Amerika Serikat soal rencana
berkontrak dengan Uni Soviet untuk pengadaan senapan. Subandrio dan Presiden
Sukarno setidaknya dua kali menyampaikannya kepada Presiden Amerika Serikat
John F. Kennedy dalam kesempatan terpisah. Menurut
Subandrio dalam memoarnya, Kennedy tak pernah melarang langkah itu. Namun
politikus Partai Demokrat itu mewanti-wanti Subandrio agar Indonesia tak
memakai pendekatan militer untuk mencaplok Irian Barat. Kennedy sampai
mengancam akan mengerahkan United States Seventh Fleet, armada Angkatan Laut
Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik. Subandrio
tak berkutik mendengar peringatan Kennedy. “Selama saya menjabat Menteri Luar
Negeri, ancaman dari Kennedy merupakan peristiwa kedua setelah apa yang
dikatakan Mao Zedong kepada saya,” ujar Subandrio. Belanda
sepakat menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Perjanjian New York
yang ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika
Serikat pada 15 Agustus 1962. Berpidato dalam seremoni penandatanganan
kesepakatan, Subandrio yang bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia
berharap persahabatan antara Indonesia dan Belanda pulih seusai konflik Irian
Barat. Subandrio
untuk waktu yang lama terpisah dari Irian Barat, yang belakangan berganti
nama menjadi Irian Jaya dan lalu Papua, karena dipenjara atas tuduhan
terlibat Gerakan 30 September 1965. Ia terhubung lagi dengan wilayah itu
ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung ke Jayapura pada 30 Desember
1999. Presiden
yang karib disapa Gus Dur itu bertemu dengan sejumlah tokoh Papua. Ia
mengumumkan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua setelah mendengar
masukan dari tokoh di Jayapura dan Jakarta. “Saya sudah lama memikirkannya,”
tutur Gus Dur waktu itu. Subandrio,
yang baru empat tahun bebas dari penjara Orde Baru, mendengar keputusan
politik Gus Dur yang mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Subandrio tak
sepakat dengan gagasan Gus Dur. Bagi Subandrio, penggantian nama daerah itu
menjadi Papua merupakan desakan kelompok separatis. “Anehnya lagi tuntutan
itu dikabulkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid,” kata Subandrio dalam buku
Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat yang terbit sepuluh bulan setelah
Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Dalam
memoarnya, Subandrio menyentil kelompok separatis yang menyebar gosip bahwa
Irian merupakan akronim "Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands".
Subandrio mengatakan pemberian nama Irian merupakan ide Frans Kaisiepo,
Gubernur Irian Jaya asal Biak, yang bermakna sinar yang menghalau kabut.
Frans merumuskannya dari bahasa salah satu suku di Pulau Irian. Meski
berbeda sikap dengan Gus Dur ihwal penamaan wilayah paling timur di Indonesia
itu, Subandrio punya hubungan yang erat dengan mantan Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama tersebut. Cucu Subandrio, Arnold Budoyo Subandrio,
bercerita bahwa Gus Dur pernah mengundang kakeknya ke Istana Negara di
Jakarta pada Desember 2000. Arnold
bercerita, dalam pertemuan itu, Gus Dur berjanji merehabilitasi nama
Subandrio yang cemar karena dituduh terlibat peristiwa 30 September 1965 oleh
rezim Orde Baru. "Hatinya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan,"
tutur Arnold melalui jawaban tertulis kepada Tempo pada Jumat, 25 September
2026. Janji
itu tak pernah terwujud sampai akhir hayat Subandrio dan Gus Dur. Gus Dur
lengser dari kursi presiden pada Juli 2001 tanpa sempat merehabilitasi nama
Subandrio. Sampai hari ini, Subandrio masih tercatat sebagai mantan
narapidana kasus 1965. ● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/menteri-luar-negeri-subandrio-irian-jaya-2298590 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar