|
Benarkah
Subandrio Terlibat G30S Febriyan :
Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026
|
· Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhkan
hukuman penjara seumur hidup kepada Subandrio karena dituduh terlibat dalam
G-30-S. · Sebagai loyalis Sukarno, Subandrio
menjadi korban konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. · Sukarno meminta tentara tak membunuh
Subandrio ketika ditangkap dalam sebuah pengepungan. JUSUF
Wanandi masih ingat betul berjalannya sidang Kabinet Dwikora II di Istana
Merdeka, Jakarta, pada Jumat pagi, 11 Maret 1966. Saat itu ia hadir karena
menjabat Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung. Tak lama
setelah sidang dibuka, Panglima Komando Distrik Militer Jakarta Raya Brigadir
Jenderal Amir Machmud membisikkan sesuatu kepada Presiden Sukarno. “Bung,
saya tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan Bung. Di luar ada pasukan
liar,” kata Jusuf menirukan pernyataan Amir saat itu. Dalam
beberapa literatur disebutkan bahwa orang yang memberikan informasi soal adanya
pasukan liar itu sebenarnya Komandan Pasukan Pengawal Presiden alias Resimen
Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Sabur. Mendengar info itu, Sukarno langsung
menskors rapat. Sukarno
lalu menunjuk Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena sebagai pemimpin
rapat. Bersama Wakil Perdana Menteri I dan III, Subandrio dan Chaerul Saleh,
Sukarno kemudian dievakuasi menggunakan helikopter menuju Istana Bogor, Jawa
Barat, yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Istana Merdeka. Dalam
memoarnya yang berjudul Kesaksianku tentang G-30-S, Subandrio juga
menyebutkan keberadaan pasukan liar itu. Ia menuding tiga kompi pasukan
Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berada di balik barisan mahasiswa
yang sedang berdemonstrasi menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat alias Tritura. Ketiga
tuntutan itu adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap sebagai
dalang G-30-S, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur PKI dan simpatisannya,
serta penurunan harga barang kebutuhan pokok. “Tujuan mereka salah satunya menangkap
saya. Soeharto (Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu) juga sudah setuju,”
tulis Subandrio. Soeharto
tak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan sedang sakit batuk. Amir
Machmud, menurut Subandrio, mengklaim datang ke rumah Soeharto bersama Basuki
Rahmat dan M. Yusuf untuk mengeceknya. Amir mengaku melihat Soeharto masih
mengenakan piyama dengan leher terbalut karena sakit tenggorokan. Subandrio
merasa ragu akan laporan itu. Pasalnya, ia menerima laporan bahwa Soeharto
malah memimpin sebuah rapat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan
Darat pada waktu sore. Laporan itu datang dari seorang agen intelijen. Pada
masa itu Subandrio merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen,
cikal bakal Badan Intelijen Negara. Panglima
Korps Cadangan Strategis Angkatan Darat saat itu, Brigadir Jenderal Kemal
Idris, mengaku mengerahkan satu peleton prajurit RPKAD ke sekeliling Istana.
Dalam wawancara dengan majalah Teknologi dan Strategi Militer No. 21 Tahun II
yang terbit pada Maret 1989, Kemal mengaku mendapat perintah dari Soeharto
untuk menangkap Subandrio. Rupanya,
Subandrio lolos pada hari itu. Subandrio berhasil keluar dari kompleks Istana
menggunakan sepeda. “Dalam keadaan bingung, saya melihat sepeda entah milik
siapa. Tanpa banyak pikir, saya naiki sepeda itu,” kata Subandrio dalam
memoarnya. Sambil
menundukkan kepala, Subandrio mengayuh sepeda keluar dari Istana ke arah
rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Lolos dari kerumunan
demonstran yang memenuhi depan Istana, Subandrio terhenti di depan perempatan
Bank Indonesia setelah melihat ribuan demonstran memenuhi Jalan M.H. Thamrin. Ia
memutuskan menggenjot kembali sepeda itu ke Istana. Sesampai di Istana,
Subandrio melihat Sukarno berjalan menuju helikopter. Ia kemudian berlari
menuju helikopter itu. Subandrio
tertangkap tujuh hari kemudian, 18 Maret 1966. Amir Machmud dalam
otobiografinya yang berjudul Prajurit Pejuang mengaku menemui Sukarno atas
perintah Soeharto. Ada dua misi yang diemban Amir saat itu. Pertama, mengawal
Sukarno dari Istana Merdeka ke Istana Bogor. Kedua, menangkap Subandrio dan
para menteri lain yang dianggap sebagai loyalis Sukarno. “Secara pribadi Pak
Harto memerintahkan saya untuk mencari persembunyian para menteri itu.
Terutama Subandrio harus ditemukan,” tulis Amir. Amir pun
meminta Sukarno menyerahkan Subandrio. Dalam keadaan terdesak, Sukarno
akhirnya memberitahukan tempat persembunyian Subandrio dan tiga menteri lain,
yaitu Armunanto, Sutomo, dan Soemarno, di wisma tamu atau guest house
kompleks Istana Merdeka. Syaratnya satu: “Jangan bunuh Subandrio.” Amir dan
pasukannya kemudian menuju guest house dengan arahan Brigjen Sabur. Di sana,
ia kemudian menangkap Subandrio cs dan menggelandang mereka ke Markas Kodam
Jaya. Soeharto
berupaya menangkap Subandrio karena dianggap terlibat dalam peristiwa G-30-S.
Dalam peristiwa itu, enam jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
tewas. TNI menuding Partai Komunis Indonesia berada di balik peristiwa itu. Subandrio
ditangkap karena dianggap dekat dengan partai tersebut dan menjadi loyalis
Sukarno. Tudingan
itu bukan tanpa alasan. Setelah peristiwa G-30-S terjadi, Subandrio membentuk
Barisan Sukarno. Hal itu dilakukan untuk melindungi Sukarno dari tuduhan
terlibat dalam pembantaian enam jenderal tersebut. “Pembentukan Barisan
Sukarno itu sendiri atas perintah Sukarno,” ujar profesor riset bidang
sejarah sosial politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asvi Warman Adam. Informasi
soal hubungan Subandrio dengan PKI itu juga muncul dari Amerika Serikat.
Dokumen rahasia badan intelijen Amerika Serikat (CIA) nomor 3164/65
tertanggal 13 Desember 1965 mengupas sosok Subandrio yang disebut dekat
dengan PKI. “Indonesia First Deputy Premier Subandrio,” demikian judul
dokumen yang akhirnya dibuka ke publik pada Desember 2002 tersebut. Dokumen
yang disusun Kantor Intelijen Aktual Direktorat Intelijen (Directorate of
Intelligence Office of Current Intelligence) menyebutkan Subandrio beraliansi
dengan PKI sejak 1963. Namun hubungan itu diduga terjalin hanya karena partai
tersebut memiliki kedekatan dengan Sukarno. CIA
menganggap langkah Subandrio itu sebagai keputusan oportunistis alih-alih
didorong kesamaan ideologis. Perannya dalam peristiwa G-30-S—dalam dokumen
itu disebut peristiwa 1 Oktober—juga dianggap tak jelas. CIA menyebutkan
kudeta itu akan menguntungkan Subandrio jika berhasil. Jusuf
Wanandi juga mengakui tak ada bukti yang menunjukkan Subandrio adalah anggota
PKI. Tapi ia yakin mereka dekat. Menurut dia, Subandrio saat itu turut
menjadi sasaran karena dekat dengan Sukarno. Pada saat itu mahasiswa dan
tentara tak bisa langsung mengarahkan amarah kepada Sukarno. “Anda kan tidak
bisa menyasar Bung Karno. Jadi Anda sasar orang keduanya saja. Pelaksana Bung
Karno kan dia (Subandrio),” tuturnya. Djono W.
Oesman, penulis memoar Subandrio, juga mengatakan pernah menanyakan hubungan
dokter spesialis bedah itu dengan PKI. Subandrio mengaku dekat dengan PKI.
Namun ia menganggap kedekatan itu hal biasa. “Pak Ban bilang semua pemimpin
partai juga mendekati dia karena jabatannya Wakil Perdana Menteri,” ujarnya. Subandrio
menegaskan statusnya sebagai kader Partai Sosialis Indonesia besutan Sutan
Sjahrir. “Saya itu PSI, bukan PKI,” kata Djono menirukan pernyataan
Subandrio. Asvi
juga mengatakan tak ada bukti yang menyatakan Subandrio merupakan bagian dari
PKI. Menurut dia, tudingan Subandrio terlibat dalam G-30-S juga tak lepas
dari posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Pada saat itu, atas arahan
Sukarno, Subandrio mendekatkan arah politik luar negeri Indonesia ke Cina. Asvi
menjelaskan, tudingan itu tak lepas dari konteks bahwa Indonesia tengah
bersitegang dengan Blok Barat. Saat itu Indonesia menentang pembentukan
Federasi Malaya yang dilakukan Inggris. “Subandrio hanya menjalankan politik
luar negeri Sukarno,” tutur Asvi. Dalam
sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, kedekatan Subandrio dengan PKI ini pun
sempat disinggung. Selain soal keraguan terhadap agama Subandrio, ada soal
langkah Subandrio memanggil pulang dua pemimpin PKI, Dipa Nusantara Aidit dan
Njoto, dari kunjungan mereka ke Beijing dan Moskow pada Juli-Agustus 1965. Soeharto
mencurigai kepergian Aidit dan Njoto ke dua negara kiri itu sebagai persiapan
G-30-S. Jusuf Wanandi mengatakan ada kecurigaan Aidit melaporkan rencana
menyingkirkan para perwira Angkatan Darat kepada pimpinan Partai Komunis
Cina. “Aidit diduga melaporkan rencana itu ke Mao Tse-tung,” kata Jusuf. Asvi
selama bertahun-tahun meneliti berkas persidangan Subandrio. Ia menyimpulkan tudingan
itu tak berdasar. Dalam persidangan, terungkap pemanggilan itu merupakan
perintah Sukarno untuk mempersiapkan pidatonya pada 17 Agustus 1965. Aidit
membalas telegram itu dengan menyatakan akan segera pulang. Sekretaris
Presiden yang bersaksi dalam sidang, Jamin, juga mengaku mendapat perintah
dari Sukarno untuk memanggil Njoto kembali ke Indonesia pada 2 Agustus 1965.
“Sukarno mengirim telegram kedua karena Njoto tak membalas telegram yang
dikirim Subandrio,” ujar Asvi. Peneliti
sejarah asal Singapura, Taomo Zhou, dalam artikelnya yang berjudul “Chinese
and the Thirtieth September Movement” punya cerita berbeda. Artikel yang
didasari penelitian terhadap sejumlah arsip rahasia yang dibuka Kementerian
Luar Negeri Cina pada 2008 itu dimuat dalam jurnal Indonesia volume 98 tahun
2014 terbitan Cornell University Press. Zhou
menuliskan Aidit mendadak pulang setelah Beijing menerima laporan soal
kondisi kesehatan Sukarno yang memburuk. Laporan itu berasal dari tim medis
Cina yang merawat Sukarno di Jakarta. Mereka meminta Beijing mengirimkan
dokter saraf terbaik dan mengabarkan hal itu kepada Aidit. Zhou
juga menuliskan percakapan Aidit dengan Mao Tse-tung pada 5 Agustus 1965.
Keduanya membahas apa yang akan terjadi jika Sukarno meninggal. Mao khawatir
TNI Angkatan Darat, yang ia anggap didukung Blok Barat, akan mengambil alih
kekuasaan. Meski
tudingan keterlibatan Subandrio dalam peristiwa G-30-S tak terbukti, ia tetap
mendapat vonis mati dari hakim Mahkamah Milter. Belakangan, vonis ini berubah
menjadi hukuman penjara seumur hidup setelah pemerintah menerima surat Ratu
Elizabeth II dari Kerajaan Inggris dan Presiden Amerika Serikat Lyndon B.
Johnson. Yap
Thiam Hien, penasihat hukum Subandrio, mengatakan sidang Mahkamah Militer
saat itu digunakan untuk menyingkirkan tokoh Orde Lama secara legal. “Orde
Lama seakan-akan semuanya des duivels (setan) dan Orde Baru segalanya des
engelen (malaikat),” tutur Yap saat membacakan pleidoi Subandrio seperti
tercantum dalam biografinya. Jusuf Wanandi
dan Asvi Warman Adam pun meyakini Subandrio merupakan korban perseteruan
antara PKI dan Angkatan Darat. “Kalau mau jujur, persoalan kita waktu itu kan
PKI melawan Angkatan Darat. Subandrio itu korban saja, walaupun sebetulnya
dia juga dekat dengan Bung Karno,” kata Jusuf. ● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/hubungan-subandrio-dengan-pki-2298601 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar