|
After America Walks Away - Ketika Amerika Tak Lagi Menjadi Jangkar
Tunggal, ke Mana Indonesia Melangkah Kolier L. Haryanto : Pendiri Peace Café |
ORBIT INDONESIA, 11 Oktober 2026
|
Ada sesuatu yang
menggelisahkan sekaligus menarik dari percakapan Francis Fukuyama belakangan
ini. Bagi banyak orang, nama Fukuyama lekat dengan tesis "The End of
History", sebuah ramalan optimistik tentang kemenangan final demokrasi
liberal pasca-Perang Dingin. Namun, beberapa dekade
kemudian, filsuf politik itu justru sibuk membedah mengapa demokrasi liberal
mengalami keretakan. Ia tidak lagi berbicara tentang akhir sejarah, melainkan
tentang kerapuhan institusi dan hilangnya optimisme kolektif. Dalam sebuah wawancara
intensif dengan Krishnan Guru-Murthy pada September 2026, Fukuyama mengajukan
pertanyaan yang sederhana namun menghantam: Apa yang harus dilakukan Eropa
ketika Amerika tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya? Jawabannya bukan
pengumuman bahwa Amerika akan lenyap dari peta dunia. Amerika masih memiliki
kekuatan militer, dominasi teknologi, dan finansial yang masif. Data Carnegie
Endowment (Juli 2026) mencatat bahwa sekitar 70.000 tentara AS masih
bermarkas di Eropa, dan perusahaan teknologi Amerika menguasai 70 persen
pasar cloud computing benua biru tersebut (Besch & Varma, 2026). Namun, peringatan
Fukuyama lebih subtil: "Amerika Serikat yang lama tidak akan kembali
dalam bentuk yang sama" (Fukuyama, 2026a). Dunia sedang belajar
sebuah pelajaran baru: kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa dukungan
Washington adalah sebuah kepastian abadi. Dan jika Eropa – sekutu terdekat
Amerika – mulai gelisah, bagaimana dengan Asia? Lebih khusus lagi, bagaimana
dengan Indonesia? Ilusi Ketergantungan dan
Kebangkitan Otonomi Persoalannya bukan
sekadar apakah Amerika "pergi". Persoalannya adalah dunia mulai
sadar bahwa ketergantungan total pada satu kutub kekuasaan adalah risiko
strategis yang mahal. Chatham House mengamati
pergeseran paradigma di Eropa. Dorongan menuju strategic autonomy kini bukan
lagi proyek politik sesaat, melainkan respons terhadap perubahan struktural
geopolitik. Aliansi tetap penting, tetapi ketergantungan (dependency) harus
dikurangi (Roos, 2026). Eropa mulai membangun kemampuan defensif dan industri
sendiri, menyadari bahwa aliansi tanpa otonomi adalah kerentanan. Ini adalah sinyal penting
bagi Jakarta. Jika perubahan ini bersifat struktural, maka pergantian
presiden di Gedung Putih suatu hari nanti mungkin tidak akan mengembalikan
dunia ke konfigurasi lama. Dunia telah berubah menjadi multipolar yang cair,
di mana tidak ada satu negara pun yang mampu menjadi jangkar tunggal. Indonesia: Seni Tidak
Memilih Sisi Indonesia tidak berada
dalam posisi yang sama dengan Eropa. Kita tidak terikat oleh kewajiban
pertahanan kolektif seperti NATO, dan tidak berada dalam orbit keamanan
trans-Atlantik. Namun, kita hidup di kawasan yang menjadi arena utama
kompetisi dua raksasa: Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah tekanan ini,
pilihan biner "America or China" adalah jebakan strategis. Pilihan
cerdas Indonesia justru terletak pada pertanyaan ketiga: Bagaimana tetap
menjadi Indonesia ketika dua kekuatan besar saling berebut pengaruh? Di sinilah doktrin
politik luar negeri "Bebas Aktif" menemukan relevansinya yang
paling murni. "Bebas" bukan berarti netral pasif atau apatis.
"Aktif" bukan berarti harus bergabung dengan blok tertentu. Bebas
dan aktif adalah kapasitas untuk menjaga ruang pengambilan keputusan sendiri
(agency), sambil tetap berkontribusi pada stabilitas regional. Ruang itu tersedia
melalui ASEAN. Survei State of Southeast
Asia 2026 dari ISEAS – Yusof Ishak Institute memberikan data yang menenangkan
sekaligus menantang. Sebanyak 55,2 persen responden di Asia Tenggara memilih
opsi memperkuat ketahanan dan persatuan ASEAN sebagai respons terbaik
terhadap tekanan kekuatan besar. Di Indonesia, angka
dukungan ini bahkan lebih tinggi, mencapai 58,1 persen. Hanya segelintir
kecil (6,3 persen) yang berpendapat ASEAN harus memilih salah satu kubu
(ISEAS, 2026). Melinda Martinus (2026)
mencatat bahwa para pembuat opini di Indonesia tetap memandang ASEAN sebagai
platform utama untuk mengelola krisis. Kepercayaan terhadap Amerika mungkin
fluktuatif, tetapi kepercayaan terhadap mekanisme regional dan prinsip
non-blok tetap kuat. ASEAN, dengan kata lain, bukan sekadar organisasi
diplomatik; ia adalah benteng strategis Indonesia. Dari Soft Power Menuju
Infrastruktur Perdamaian Namun, diplomasi politik
dan ekonomi saja tidak cukup. Ada dimensi lain yang sering terlupakan karena
sifatnya yang lambat, halus, namun mengakar: kebudayaan. Selama puluhan tahun,
hegemoni Amerika tidak hanya dibangun di atas kapal induk, tetapi juga
melalui Hollywood, universitas elit, bahasa Inggris, musik pop, dan gaya
hidup. Joseph Nye menyebut ini sebagai soft power – kemampuan mendapatkan apa
yang diinginkan melalui daya tarik, bukan paksaan (Nye, 2004). Jika dominasi satu pusat
kekuasaan sedang memudar, Indonesia perlu bertanya: Apa yang ingin kita
tawarkan kepada dunia? Bukan sekadar komoditas
yang dijual, melainkan nilai yang dibagikan. Pancasila, gotong royong,
tradisi musyawarah, pluralisme, serta kekayaan seni dan kuliner bukan sekadar
warisan masa lalu. Itu adalah modal diplomasi masa depan. Tapi, mari kita jujur:
diplomasi kebudayaan sering kali terjebak dalam kegiatan sektoral yang
seremonial. Kementerian Kebudayaan memproduksi konten, Kementerian Luar
Negeri melakukan diplomasi, namun keduanya jarang bersatu dalam orkestrasi
strategis. Di Peace Café, kami
melihat peluang untuk mengubah pendekatan ini. Kebudayaan tidak boleh berhenti
pada promosi. Ia harus bergerak menjadi Infrastruktur Perdamaian (Peace
Infrastructure). Bayangkan skenario ini:
Sebuah festival budaya di luar negeri membuka pintu dialog pendidikan. Dialog
pendidikan melahirkan riset bersama. Riset membuka peluang investasi etis.
Investasi menciptakan interaksi antar-masyarakat (people-to-people contact). Dan
dari interaksi inilah lahir trust – sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan
uang, namun merupakan fondasi paling kokoh bagi perdamaian. Kebudayaan menjadi jembatan
yang membuat perbedaan terasa manusiawi, bukan mengancam. Ia menciptakan
ruang di mana masyarakat sipil dari berbagai negara bisa bertemu, memahami,
dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Mencari Purpose di Tengah
Fragmentasi Kembali ke Fukuyama.
Dalam diskusi-diskusinya di London School of Economics dan media lainnya
sepanjang 2026, ia menekankan bahwa demokrasi liberal membutuhkan lebih dari
sekadar aturan; ia membutuhkan legitimasi dan rasa memiliki (sense of
belonging) (Fukuyama, 2026b; 2026c). Sebuah bangsa butuh purpose (tujuan
bersama), dan tatanan internasional butuh kepercayaan. Indonesia memiliki
kesempatan emas untuk mengisi ruang kosong ini. Kita tidak perlu
menggantikan Amerika. Kita tidak perlu menyaingi Tiongkok. Kita juga tidak
perlu bermimpi menjadi pemimpin dunia dalam pengertian klasik yang hegemonik. Tugas sejarah Indonesia
adalah menjadi penghubung (connector). ASEAN adalah wadahnya.
Diplomasi kebudayaan adalah instrumennya. Pendidikan adalah jembatannya.
Ekonomi adalah penguatnya. Dan perdamaian adalah tujuannya. Maka, ketika kita
mendengar frasa "After America Walks Away", janganlah terjebak pada
pertanyaan sempit: "Siapa yang akan menggantikan Amerika?"
Pertanyaan yang lebih relevan, lebih mendesak, dan lebih manusiawi adalah:
"Bagaimana dunia dapat tetap berfungsi ketika tidak ada lagi satu negara
yang selalu bisa dijadikan sandaran?" Di titik itulah Indonesia
perlu hadir. Bukan sebagai pengganti yang dominan, melainkan sebagai mitra
yang menghubungkan. Bukan sebagai kekuatan yang memaksakan kehendak,
melainkan sebagai kekuatan yang membuat dialog tetap mungkin. Dunia mungkin tidak
sedang mencari "Amerika Baru". Dunia sedang mencari cara baru untuk
hidup berdampingan tanpa bergantung pada satu pusat gravitasi. Dan mungkin, justru di
celah-celah ketidakpastian itulah, Indonesia menemukan ruang sejarahnya yang
sesungguhnya: membantu memastikan bahwa ketika pusat kekuasaan bergeser,
perdamaian tidak ikut kehilangan arah. ● Referensi: 1. Besch, S., &
Varma, T. (2026, July 6). Will American Power in Europe Run Out? Carnegie
Endowment for International Peace. 2. Fukuyama, F.
(2026a, September 9). Francis Fukuyama: “The Old United States Is Not Coming
Back.” [Interview by K. Guru-Murthy]. Ways to Change the World, Channel 4
News. 3. Fukuyama, F.
(2026b, September). After Francis Fukuyama’s “Last Man” Theory Came Donald
Trump. Amanpour & Company, PBS. 4. Fukuyama, F.
(2026c, September 2). In the Realm of the Last Man. Public discussion, London
School of Economics and Political Science. 5. ISEAS-Yusof Ishak
Institute. (2026). The State of Southeast Asia 2026 Survey Report: Assessing
ASEAN’s Options. Singapore: ISEAS. 6. Martinus, M. (2026,
September 10). “Indonesia’s Strategic Preferences amid Great-Power
Competition: Insights from the State of Southeast Asia Survey”. ISEAS
Perspective, No. 2026/65. 7. Nye, J. S. (2004).
Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs. 8. Roos, G. (2026,
January 29). “EU Leaders Echo de Gaulle, Saying Europe Must Depend on No-One.
But Where Should Autonomy Begin?” Chatham House. 9. Watanabe, R.
(2026). “Toward a Concept of ASEAN Autonomy: Actors, Entities, and Regional
Space.” Asian Politics & Policy, Vol. 18(4), e70095. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar