|
Bank Dunia di Persimpangan Sejarah
Transformasi Misi, Strategi, dan Peran ASEAN Mohammad Yoga Pratama :
Analis kebijakan
madya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan. |
MEDIA INDONESIA, 22 Oktober 2026
|
LEBIH dari 80 tahun sejak didirikan untuk
membantu dunia pulih dari Perang Dunia II, Bank Dunia kini berada salah satu
di titik penting dalam sejarah mereka. Dunia yang dihadapi saat ini telah
berubah secara drastis, ditandai dengan perubahan iklim, revolusi digital,
ketegangan geopolitik, dan meningkatnya ketimpangan antarnegara.
Pertanyaannya, apakah Bank Dunia masih mampu menjawab tantangan zaman dengan
cara yang relevan dan adil bagi semua? Pertanyaan itu sempat mengemuka dalam 56th Joint
Governors’ Meeting of the World Bank and IMF South-East Asia Voting Group
(SEAVG) yang berlangsung di Washington DC pada Oktober 2025. Sudah cukup lama
memang, tapi saya rasa isunya masih relevan untuk dibicarakan saat ini. Dalam
pertemuan tersebut, Bank Dunia memperkenalkan arah baru yang berfokus pada
penciptaan lapangan kerja (jobs take center stage) sebagai inti pembangunan.
Namun, di balik pesan positif itu, muncul perdebatan: apakah perubahan misi
itu cukup untuk menghadirkan hasil nyata jika struktur kekuasaan di dalam
lembaga itu sendiri belum ikut berubah? DARI BANK PEMBANGUNAN KE MITRA TRANSFORMASI
GLOBAL Perubahan misi Bank Dunia menunjukkan keinginan
untuk keluar dari pendekatan lama yang terlalu berpusat pada proyek dan
bantuan keuangan. Kini, lembaga itu berupaya berperan lebih luas sebagai
mitra transformasi global yang menghubungkan isu energi, digitalisasi, dan
inklusi sosial melalui sinergi antara sektor publik dan swasta. Dalam paparan mereka di SEAVG, Bank Dunia
menguraikan tiga pilar utama: kemitraan publik melalui IBRD dan IDA,
keterlibatan swasta lewat IFC dan MIGA, serta peran knowledge bank sebagai
sumber kebijakan berbasis data, analisis, dan bukti. Itu ialah langkah
positif yang menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan tidak lagi bisa
dijalankan secara terpisah, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih
terintegrasi. Namun, tantangan utama terletak pada tata kelola
internal. Meskipun Bank Dunia mengusung semangat inklusivitas, struktur
pengambilan keputusan masih didominasi negara-negara maju. Negara berkembang,
yang menjadi penerima utama program, sering kali belum memiliki ruang suara
yang sepadan. Tanpa pembaruan pada struktur itu, transformasi misi berisiko
menjadi perubahan di permukaan saja, terlihat modern, tetapi belum menyentuh
akar persoalan. LIMA AGENDA BARU DAN UJIAN KONSISTENSI Bank Dunia kini menempatkan lima tema besar
sebagai prioritas: energi, digitalisasi, mineral kritis, negara rentan
(fragile, conflict, and violence/FCV), dan negara kecil (small states). Semua
tema itu menunjukkan ambisi besar, tetapi juga membawa tantangan baru dalam
pelaksanaannya. Dalam bidang energi, Bank Dunia menekankan
transisi yang 'realistis dan inklusif', dengan mengombinasikan sumber energi
terbarukan, gas, hidro, hingga tenaga nuklir. Pendekatan itu sejalan dengan
arah kebijakan banyak negara di ASEAN yang tengah membangun konektivitas
energi regional. Namun, perlu diwaspadai agar pragmatisme tidak mengurangi
komitmen terhadap dekarbonisasi. Di sisi lain, strategi digitalisasi dan
kecerdasan buatan (AI) bertujuan memperkecil kesenjangan bagi 3,1 miliar
penduduk dunia yang belum terkoneksi oleh internet. Program itu penting untuk
membuka peluang ekonomi baru, tetapi tetap perlu pengawasan agar tidak
memperlebar ketergantungan pada perusahaan teknologi besar. Fokus pada mineral kritis seperti nikel, litium,
dan tembaga juga menunjukkan perhatian Bank Dunia terhadap rantai pasok
energi bersih. Namun, bagi negara seperti Indonesia, tantangannya ialah
bagaimana memastikan agar nilai tambah dari sumber daya ini benar-benar
dinikmati di dalam negeri, bukan berhenti pada ekspor bahan mentah. Sementara itu, dukungan terhadap negara rentan
dan negara kecil menggambarkan niat baik Bank Dunia untuk tidak meninggalkan
siapa pun dalam pembangunan global. Akan tetapi, penting untuk memastikan
agar dukungan itu benar-benar murni didasari solidaritas pembangunan, bukan
pertimbangan geopolitik atau keamanan semata. Tiga hal yang bisa
direfleksikan dari kelima strategi itu ialah bagaimana menjaga keseimbangan
antara visi moral dan kepentingan politik, antara bantuan dan pengaruh, serta
antara solidaritas dan kontrol. TINJAUAN KEPEMILIKAN SAHAM Transformasi misi yang paling menarik dan menjadi
salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tahun ini sebetulnya
bukan di sektor tematik, melainkan di ranah politik internal: Shareholding
Review 2025, tinjauan terhadap struktur kepemilikan saham dan hak suara
negara anggota. Selisih 2,13% dalam proporsi kepemilikan sejak tinjauan
terakhir (Shareholding Review 2020) menunjukkan masih adanya
ketidakseimbangan representasi dan struktural antara negara maju dan negara
berkembang. Negara-negara donor besar masih mempertahankan dominasi suara dan
memiliki pengaruh dominan, sementara negara berkembang seperti Indonesia,
India, atau Tiongkok tetap under-represented dan memiliki hak suara yang
belum sebanding dengan kontribusi dan peran ekonomi mereka. Tanpa perubahan berarti dalam struktur
kepemilikan itu, komitmen untuk menjadikan Bank Dunia sebagai lembaga yang
'lebih global dan inklusif' akan kehilangan makna dan sulit diwujudkan
sepenuhnya. Kecepatan penyaluran dana (disbursement) dan besarnya pembiayaan
memang penting, tetapi legitimasi dan kepercayaan internasional hanya dapat
diperoleh melalui rasa keadilan dan kesetaraan. PERAN INDONESIA DAN ASEAN Dalam konteks ini, ASEAN, termasuk Indonesia,
memiliki posisi strategis. Melalui forum SEAVG, kawasan itu tidak hanya
menjadi pendengar, tetapi juga pengarah dalam proses transformasi global.
Indonesia secara khusus menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme
yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata. Fokus Bank Dunia pada penciptaan lapangan kerja
sejalan dengan prioritas Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia menegaskan
bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi dengan ketahanan iklim,
kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Indonesia juga menyoroti pentingnya
investasi dalam interkoneksi energi dan tata kelola mineral kritis agar Asia
Tenggara tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga pemain utama
dalam rantai nilai hijau global. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan
platform pengetahuan (knowledge platform) yang dapat berfungsi sebagai wadah
kerja sama di bidang inovasi digital, pembiayaan hijau, dan transformasi
keuangan publik. Inisiatif itu mencerminkan semangat baru ASEAN: bukan hanya
sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan juga sebagai sumber gagasan
dan solusi bagi dunia. MULTILATERALISME DI ERA BARU Perubahan di Bank Dunia terjadi di tengah
menurunnya kepercayaan terhadap sistem multilateral. Dunia kini dihadapkan
pada persaingan geopolitik dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Dalam
situasi seperti itu, peran kawasan seperti ASEAN menjadi sangat penting,
tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat
jembatan kerja sama antarnegara. ASEAN memiliki modal kuat: pertumbuhan ekonomi
yang solid, stabilitas fiskal yang terjaga, dan pengalaman dalam kerja sama
regional. Namun, modal itu baru akan berarti jika kawasan itu mampu
menyuarakan kepentingan mereka secara bersama dalam forum global. Indonesia,
dengan reputasi kebijakan fiskal yang kredibel dan pengalaman transformasi
yang diakui dunia, memiliki peluang besar untuk berperan sebagai pembangun
jembatan (bridge builder) antara dunia maju dan negara berkembang. Transformasi yang sedang dilakukan Bank Dunia
ialah langkah penting dan perlu diapresiasi. Namun, agar transformasi itu
benar-benar bermakna, perubahan tidak boleh berhenti pada sisi teknis seperti
efisiensi proyek atau peningkatan pembiayaan. Yang lebih penting ialah
memastikan bahwa transformasi juga memperkuat rasa keadilan, kepercayaan, dan
kemitraan sejati antara negara maju dan negara berkembang. Indonesia dan ASEAN memiliki tanggung jawab moral
untuk terus mendorong agar semangat multilateralisme tetap hidup, bukan
sebagai alat kepentingan sempit, melainkan sebagai ruang kolaborasi global.
Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang lebih hijau, digital, dan saling
terhubung. Dalam proses itu, Bank Dunia memiliki kesempatan untuk menjadi
pemimpin yang baik, bukan hanya dengan modal finansial, melainkan juga dengan
komitmen terhadap keadilan dan kerja sama yang setara. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar