Gibran Mundur Sajalah Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 11 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Legitimasi Gibran kian terkikis seiring dengan terungkapnya fakta demi fakta seputar pencalonannya.   ·      MK tak menemukan bukti sahih bahwa Gibran memiliki ijazah ataupun dokumen penyetaraan dia tamat SMA.   ·      Putusan MK soal ijazah Gibran tak mengakhiri kekisruhan, malah menguak masalah keabsahan pencalonannya.   DUA tahun menjadi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka menambah buruk wajah pemerintahan Prabowo Subianto. Dirusak kebijakan yang sembrono—seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih—wajah itu kian bopeng seiring dengan terungkapnya fakta seputar pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.   Krisis legitimasi yang mendera Gibran merupakan buah pokok masalah yang ditanam menjelang pemilihan presiden 2024. Setelah mengakali persyaratan usia calon wakil presiden lewat akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai Anwar Usman, pamannya, Gibran menyiasati syarat ijazah sekolah menengah ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.   Tiga tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi tak menemukan bukti sahih bahwa Gibran memiliki ijazah ataupun dokumen penyetaraan yang membuktikan dia tamat sekolah menengah atas. Meskipun Mahkamah tidak menerima permohonan penggugat untuk membatalkan terpilihnya Gibran, putusan itu memastikan cacatnya pencalonan sehingga Gibran tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan presiden.   Putusan Mahkamah membuka jalan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan pemakzulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Manipulasi syarat pencalonan merupakan tindak pidana yang harus diproses hukum dan termasuk perbuatan tercela—alasan untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden. Para politikus di Senayan selayaknya mengoreksi kesesatan ini: anak haram konstitusi itu naik ke pucuk kekuasaan demi nafsu politik bapaknya yang tidak legawa masa jabatannya habis.   Mahkamah tampaknya mengambil langkah aman—setidaknya mereka menampik bola panas. Mahkamah tidak menerima gugatan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, karena menganggap dia tak memiliki kedudukan hukum. Menurut Mahkamah, semestinya gugatan diajukan peserta pemilihan presiden.   Dulu, saat mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah menerima gugatan Almas Tsaqibbirru, saat itu berstatus mahasiswa Universitas Surakarta, yang tak punya alasan legal menguji pasal yang digugat. Waktu itu Mahkamah menjadi bagian dari skenario jahat mengegolkan Gibran sebagai calon wakil presiden.   Tentang pembatalan penyelenggara negara terpilih, Mahkamah pernah menganulir kemenangan kepala daerah yang pencalonannya invalid. Pada 2021, Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Patriot Riwu Kore, ketahuan belum melepas kewarganegaraan Amerika Serikat. Memang tak seperti Denny Indrayana, penggugat memiliki legal standing. Tapi setidaknya Mahkamah memiliki preseden pembatalan semacam itu.   Pada hari-hari ke depan, gerakan menggoyang Gibran akan makin keras. Setelah putusan Mahkamah terbit, sekelompok masyarakat melaporkan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI.   Politikus Senayan selayaknya menindaklanjuti putusan Mahkamah itu. Jalan memang berliku: setelah DPR menyepakati pembatalan jabatan Gibran, bola akan dilempar kembali ke Mahkamah, lalu keputusan akhir diambil MPR. Jika Gibran turun atau diturunkan, wakil presiden baru akan dipilih berdasarkan keputusan politik di antara mereka. Negosiasi ini diharapkan dapat membuka kemungkinan yang semoga saja lebih baik.   Dalam lanskap politik yang berubah, Prabowo tak sekadar mendapatkan wakil pengganti. Ia diharapkan memperoleh mitra baru yang membuatnya lebih mendengar masukan perihal kebijakannya yang selama ini kerap sungsang. Kebekuan politik barangkali sedikit menemukan jalan keluar: perubahan kepemimpinan membuka kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menyodorkan kembali agenda Reformasi yang selama ini diabaikan.   Gibran, juga bapaknya, perlu tahu diri. Legitimasinya sudah kempis. Dia tak akan efektif bekerja karena akan selalu dipersoalkan—selama ini pun ia dipersepsikan tidak bekerja dan dikucilkan Prabowo. Mungkin tetap ada yang mendukungnya, tapi lebih banyak yang akan mencemoohnya.   Apa yang dikatakan Václav Havel ada benarnya: kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan mudah sekali goyah. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/pemakzulan-gibran-putusan-mk-ijazah-sma-2299769