|
Rengrengan di Rumah Tuhan Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 13 Oktober 2026
|
Kapolri
berkhotbah tentang kerendahan hati. Pesannya tertuju kepada dirinya, jamaah,
dan seluruh rengrengan di bawah komandonya. Seorang jenderal polisi berdiri di
atas mimbar kayu. Seragam cokelat membungkus tubuhnya, tanda pangkat melekat
di bahu, atribut kedinasan menghiasi dadanya. Kopiah hitam bertengger di
kepala. Di hadapannya, jamaah Jumat menyimak
khutbah. Pemandangan ini mempertemukan dua simbol: mimbar yang mengingatkan
manusia pada kerendahan hati dan seragam yang menunjukkan kedudukan dalam
hierarki kekuasaan. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,
Kapolri yang baru dilantik pada awal bulan ini, menjadi khatib di Masjid
Al-Ikhlas, Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam
khutbahnya, ia mengingatkan jamaah agar menjauhi kesombongan, menghormati
sesama, dan menjalankan jabatan sebagai amanah. Nasihat itu terdengar akrab. Namun,
ketika seorang pejabat tertinggi kepolisian menyampaikannya, pesan tersebut
memperoleh makna berlapis. Ia tertuju kepada dirinya sendiri, kepada jamaah,
dan kepada seluruh rengrengan yang menyertainya. Istilah Sunda rengrengan menggambarkan
rombongan orang yang mendampingi seorang tokoh. Dalam tata kedinasan,
kehadiran pejabat tinggi lazim disertai ajudan, pengawal, staf, dan pejabat
pendamping sesuai kebutuhan serta protokol. Tim Voorijder dapat membuka jalan,
pengawalan menjalankan tugas keamanan, dan pejabat setempat menyambut sesuai
ketentuan. Semua memiliki fungsi. Namun, seluruh perangkat itu sekaligus
menampilkan kedudukan sang pejabat di hadapan publik. Ketika jenderal naik mimbar, dengan
demikian, ia membawa lebih dari dirinya sendiri. Seluruh tata hierarki yang
mengiringinya ikut memasuki ruang ibadah. Pangkat tetap terpasang, protokol
tetap bekerja, dan rengrengan tetap menyertai. Sementara itu, isi khutbahnya
mengajak manusia merendahkan hati. Di sinilah letak paradoks yang menarik
untuk direnungkan. Khutbah itu pertama-tama kembali kepada sang jenderal.
Ketika ia menyebut jabatan dan kekuasaan sebagai amanah, ia sedang
mengingatkan dirinya sendiri tentang tanggung jawab yang melekat pada
kedudukannya. Pangkat tertinggi memberinya kewenangan besar, tetapi juga
menuntut pengendalian diri yang lebih besar. Berikutnya, pesan menjangkau jamaah.
Mereka mendengar seorang pemimpin kepolisian mengingatkan pentingnya
kesederhanaan dan penghormatan terhadap sesama. Jabatan pembicara membuat
nasihat tersebut bersentuhan langsung dengan persoalan kehidupan publik:
bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana pemegangnya memperlakukan orang
lain. Lingkaran ketiga yang dijangkau pesan
ialah jajaran yang berada di bawah komandonya. Para perwira, ajudan,
pengawal, staf, dan anggota kepolisian yang menyaksikan khutbah itu dapat
menangkap pesan yang melampaui nasihat pribadi. Suyudi menasehati dalam khotbahnya,
jangan menggunakan pangkat untuk merendahkan orang lain. Jangan menjadikan
seragam sebagai alat menakut-nakuti warga. Jangan merasa lebih tinggi hanya
karena memiliki akses kepada atasan. Tentu, kita tidak mengetahui bagaimana
setiap orang menafsirkan khutbah tersebut. Namun, kedudukan Suyudi membuat
perkataannya mempunyai jangkauan yang berbeda dari khutbah seorang jamaah
biasa. Ia berbicara sebagai seorang Muslim
sekaligus pemimpin institusi dengan struktur komando yang luas. Nasihat
moralnya berpotensi menjadi pesan kepemimpinan bagi seluruh jajaran. Persoalannya, apakah hierarki
kedinasan selalu sejalan dengan semangat kerendahan hati? Belum tentu. Dalam salat berjamaah, manusia berdiri
dalam saf yang sama. Pangkat, kekayaan, dan kedudukan sosial tidak menentukan
keutamaan seseorang di hadapan Allah. Di luar saf, kehidupan kembali berjalan
menurut struktur dan aturan. Kepolisian membutuhkan jenjang komando
agar tugas terlaksana dengan tertib. Protokol juga memiliki fungsi keamanan
dan administratif. Kita tidak perlu menganggap semua itu sebagai kesombongan. Namun, tata hierarki menghasilkan
kesan sosial yang tidak selalu berhenti pada fungsi resminya. Kehadiran
seorang jenderal beserta pengawalan dapat membuat orang merasa terhormat,
tetapi juga mungkin membuat sebagian orang sungkan. Sebuah acara keagamaan pun dapat
menghadirkan suasana yang berbeda ketika tokoh berkuasa datang bersama
rombongannya. Dalam kajian sosiologi, Erving Goffman
menjelaskan bagaimana penampilan, tata tempat, dan perilaku membentuk kesan
dalam interaksi sosial. Kita dapat memakai gagasan itu untuk membaca foto
Suyudi. Sebelum mengucapkan satu kalimat pun,
seragam, pangkat, dan posisi sang jenderal sudah menyampaikan informasi
tentang kedudukannya. Ketika ia berbicara tentang kerendahan hati, publik
menangkap pesan verbal sekaligus membaca panggung sosial yang menyertainya. Kita tidak perlu menuduh Suyudi
sengaja mempertontonkan kekuasaan. Protokol dapat berjalan karena kewajiban
kedinasan, bukan karena keinginan untuk memperoleh penghormatan. Namun, niat seseorang dan kesan yang
muncul dari kehadirannya merupakan dua perkara berbeda. Protokol mengatur
bagaimana pejabat hadir; protokol tidak menentukan sepenuhnya bagaimana
masyarakat memaknai kehadiran itu. Al-Qur'an memberikan landasan yang
relevan dalam Surah An-Nisa ayat 58: manusia diperintahkan menyampaikan
amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan dengan adil. Bagi seorang polisi, amanah itu
mempunyai bentuk yang sangat konkret. Ia menangani laporan, menyelidiki
perkara, menjalankan penangkapan sesuai hukum, dan berhadapan dengan warga
yang mungkin tidak memahami hak-haknya. Bayangkan seorang warga miskin datang
ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan. Ia membutuhkan petugas yang mau
mendengar, menjelaskan prosedur, dan menindaklanjuti laporannya sesuai
ketentuan. Warga itu membutuhkan kewenangan yang bekerja untuk melindungi
haknya, bukan pangkat yang membuatnya gentar. Pesan serupa berlaku bagi anggota
kepolisian yang berhadapan dengan pengendara, korban kejahatan, tersangka,
atau peserta demonstrasi. Kerendahan hati tidak berarti polisi kehilangan
ketegasan. Ia berarti petugas menggunakan kewenangannya secara proporsional,
menghormati martabat manusia, dan tunduk pada hukum. Karena itu, nasihat seorang Kapolri
akan memperoleh arti kelembagaan ketika bawahannya menerapkannya dalam
pekerjaan. Pemimpin perlu memastikan bahwa pelayanan yang baik mendapat
penghargaan, pengaduan warga memperoleh tindak lanjut, dan pelanggaran ditangani
secara konsisten. Pendidikan karakter juga perlu
terhubung dengan latihan menghadapi situasi nyata, bukan berhenti pada
hafalan slogan. Di sinilah tanggung jawab sang
jenderal melampaui keteladanan pribadi. Ia memimpin organisasi yang
perilakunya terbentuk melalui aturan, kebiasaan, pengawasan, dan keputusan
pimpinan. Jika ia menghendaki jajaran yang rendah hati, ia perlu membangun
sistem yang tidak memberi ruang bagi kesewenang-wenangan. Ibnu Khaldun dalam kitabnya
al-Muqaddimah, membahas kepolisian sebagai bagian dari penyelenggaraan
pemerintahan yang menjaga ketertiban dan menangani kejahatan. Struktur negara pada zamannya berbeda
dari negara modern, tetapi persoalan dasarnya tetap relevan: bagaimana
kewenangan menjaga masyarakat tanpa berubah menjadi alat penindasan?
Kepolisian membutuhkan kekuatan untuk menjalankan hukum, sedangkan legitimasi
penggunaannya bergantung pada keadilan dan pertanggungjawaban. Foto Suyudi di mimbar mengajak kita
melihat persoalan itu melalui sudut yang tidak biasa. Seorang pemimpin
berbicara tentang amanah di tengah simbol-simbol yang menunjukkan
kedudukannya. Pesannya menjangkau dirinya, jamaah,
dan seluruh orang yang mengikuti arahannya. Semakin luas kewenangan
seseorang, semakin banyak pula orang yang terkena akibat dari keteladanan
atau kegagalannya. Maka, rengrengan di rumah Tuhan
menghadirkan pertanyaan yang layak kita bawa pulang. Ketika seorang jenderal
mengingatkan orang agar tidak merasa lebih hebat daripada sesamanya,
bagaimana pesan itu diterjemahkan oleh mereka yang mengenakan seragam dan menjalankan
perintahnya? Protokol boleh tetap berjalan. Pangkat
boleh tetap melekat. Pengawalan boleh tetap bertugas sesuai kebutuhan. Namun,
semua itu harus tunduk pada tujuan yang lebih besar: melayani masyarakat
dengan adil dan bertanggung jawab. Khutbah selesai ketika khatib turun
dari mimbar. Bagi seorang pemimpin, pesan amanah justru mulai menghadapi
ujian setelah itu. Bagi para bawahannya, khutbah tersebut dapat menjadi
pengingat bahwa kepatuhan kepada atasan tidak cukup tanpa tanggung jawab moral
dalam menjalankan tugas. Di rumah Tuhan, sang jenderal menyampaikan
nasihat. Di luar masjid, dirinya dan seluruh rengrengan memperoleh kesempatan
untuk membuktikan maknanya. Sebab, pangkat menunjukkan kedudukan, tetapi cara
seseorang menggunakan kewenangannya menunjukkan kualitas amanah yang ia
pikul. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar