Beban El Niño Beban APBN Kita Teuku Riefky :  Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI

TEMPO MINGGUAN, 11 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Bank Indonesia mencatat gangguan cuaca sebagai salah satu penyebab turunnya jumlah produksi pangan.   ·      Kekeringan mengganggu masa tanam dan produksi sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik.   ·      El Niño menguji sesuatu yang lebih mendasar ketimbang kemampuan pemerintah menjaga angka defisit.   EL Niño di depan mata. Ada kekhawatiran gelombang hawa panas dan kekeringan mengancam keberlangsungan produksi pangan. Dalam konteks anggaran, El Niño tecermin pada kenaikan harga beras, cabai, telur, dan daging ayam di pasar. Pada akhirnya, El Niño bersalin rupa menjadi inflasi dan kebutuhan anggaran untuk menjaga daya beli.   Pada September 2026, inflasi umum tercatat 3,28 persen. Yang mesti menjadi perhatian adalah inflasi volatile food atau akibat harga pangan, yang telah menembus 5,03 persen. Angka ini naik dari bulan sebelumnya, yang berada di level 4,06 persen. Menurut Bank Indonesia, hal ini terjadi karena gangguan cuaca yang menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah produksi pangan. Inilah bukti hadirnya El Niño, yang sebelum menjadi persoalan fiskal lebih dulu terasa di keranjang belanja rumah tangga. Bebannya pun ternyata tidak terbagi secara merata.   Kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membuat kita makin khawatir. Menurut lembaga itu, El Niño berada dalam kategori sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Awal musim hujan di sekitar 61 persen wilayah Indonesia diprediksi mundur dari normal, sementara musim hujan pada separuh wilayah diperkirakan lebih pendek. Walhasil, tekanan di sektor pangan yang terjadi hari ini belum menjadi puncaknya.   Di sinilah El Niño tak sekadar menjadi persoalan cuaca. Ia menjadi ujian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ujiannya bukan sekadar apakah defisit akan membesar. Ada pertanyaan yang lebih penting: apakah ruang fiskal kita benar-benar tersedia ketika keadaan berubah atau hanya tampak tersedia karena angka defisit belum menyentuh batasnya?   APBN 2026 menetapkan belanja negara Rp 3.842,7 triliun dengan defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen produk domestik bruto (PDB). Hingga akhir Agustus 2026, angka defisit baru 0,93 persen PDB dan keseimbangan primer masih surplus Rp 154 triliun. Namun ruang fiskal bukan sekadar jarak antara defisit hari ini dan batas 3 persen PDB. Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah mengubah pilihan ketika keadaan berubah.   Sebagian besar belanja dalam APBN sudah tersemat pada program prioritas, belanja wajib, subsidi, transfer, pembayaran bunga, dan komitmen lain. Ketika risiko baru seperti El Niño datang, persoalannya bukan lagi berapa rupiah yang tersisa, melainkan juga berapa yang benar-benar dapat dipindahkan tanpa menciptakan masalah baru.   El Niño, sekali lagi, bukan ancaman kosong. Gejala ini konkret dalam bentuk kekeringan dan mundurnya musim hujan sehingga masa tanam dan produksi terganggu. Dampaknya adalah pasokan berkurang, harga pangan naik, dan daya beli rumah tangga kian melemah. Di titik ini, pemerintah harus masuk melalui pembangunan irigasi, pelindungan produksi, pencadangan pangan, stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, atau—bila diperlukan—impor.   Artinya, El Niño mengetuk APBN dari dua pintu sekaligus. Pintu pertama adalah biaya untuk mencegah tingkat produksi jatuh. Pintu kedua adalah biaya untuk melindungi masyarakat setelah harga pangan naik. Negara sudah pasti harus membayar. Pilihannya adalah membayar lebih awal untuk memperkecil guncangan atau membayar lebih mahal setelah guncangan bergerak dari sawah ke pasar lalu ke meja makan.   Pengalaman pada 2023 menunjukkan fenomena itu. Ketika itu El Niño menekan tingkat produksi padi dan cabai. Pemerintah meresponsnya dengan memberlakukan skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan alias operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan langsung tunai El Niño untuk menjaga pasokan serta daya beli. Pelajaran saat itu adalah, makin lama guncangan dibiarkan berjalan, makin mahal ongkos untuk menghentikannya.   Karena itu, kehati-hatian fiskal tidak sama dengan menjaga defisit sekecil mungkin. Disiplin fiskal berarti menggunakan uang negara dengan hati-hati dan menjaga utang tetap berkelanjutan. Jangan sampai APBN terlihat tertib di atas kertas tapi kehilangan fungsi stabilisasinya saat guncangan datang.   Tambahan defisit bukan jawaban pertama. Reprioritisasi harus datang lebih dulu. Belanja yang kurang mendesak harus dianulir, guna memberi jalan bagi kebutuhan yang lebih mendesak. Pilihan politik yang dibuat ketika keadaan normal harus berubah tatkala keadaan juga berubah. Dengan cara ini, ruang fiskal benar-benar ada ketika risiko yang lebih besar muncul.   Bila setelah reprioritisasi kebutuhan masih besar, defisit dapat berfungsi sebagai peredam guncangan. Defisit untuk menjaga produksi, pasokan, dan daya beli berbeda kualitas dengan defisit yang sekadar mempertahankan belanja lama meski keadaan berubah. Pertanyaannya bukan hanya seberapa besar defisit, melainkan juga apa yang dibeli oleh setiap rupiah defisit.   Kebijakan moneter tetap mempunyai peran. Bank Indonesia perlu menjaga ekspektasi agar kenaikan harga pangan tidak merembet menjadi inflasi yang lebih luas. Namun sumber gangguan tidak dapat diatasi dengan kebijakan suku bunga. Hujan tidak turun karena suku bunga berubah, panen tidak bertambah karena likuiditas diperketat. Untuk meredam guncangan pasokan pangan, pekerjaan utama terletak pada produksi, distribusi, cadangan, dan pelindungan daya beli.   Pemerintah memasuki masa El Niño ini dengan modal yang tidak kecil. Anggaran ketahanan pangan 2026 mencapai Rp 164 triliun. Pada akhir Juni, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perusahaan Umum Bulog sekitar 5,4 juta ton sehingga diklaim sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah. Instrumen dan bantalan, setidaknya di atas kertas, telah tersedia.   Di situlah ujian berikutnya. Kesiapan tidak diukur dari besarnya angka dalam dokumen atau banyaknya beras di gudang. Kesiapan diukur dari seberapa cepat keduanya berubah menjadi pelindungan sebelum harga naik. Memiliki anggaran berbeda dengan kemampuan menggesernya. Memiliki stok berbeda dengan kemampuan menyalurkannya pada waktu dan tempat yang tepat.   Gudang yang penuh belum tentu menandakan pasokan aman. Bahkan, untuk beras, stok yang besar tidak otomatis membuat harga stabil. Efektivitas cadangan bergantung pada lokasi, waktu pelepasan, distribusi, dan kemampuan menjangkau wilayah yang kekurangan pasokan.   Maka ukuran kesiapan beberapa bulan ke depan bukan berapa banyak program yang tercantum dalam APBN, melainkan apakah belanja negara mampu bergerak lebih cepat daripada guncangan. Keterlambatan beberapa minggu dapat mengubah biaya pencegahan menjadi biaya kompensasi.   APBN harus tiba di sawah sebelum inflasi tiba di pasar. Belanja untuk irigasi, pemompaan, pelindungan produksi, penggunaan benih yang sesuai dengan kondisi kering, serta distribusi perlu dipercepat di wilayah paling rentan. Cadangan pangan harus dilepas berdasarkan informasi produksi, pasokan, dan harga, bukan setelah kepanikan muncul. Jaring pengaman sosial harus siap diaktifkan ketika kenaikan harga mulai memangkas tingkat konsumsi kelompok rentan.   Impor pun harus dilihat dengan logika yang sama. Ketahanan pangan bukan berarti penolakan impor. Jika neraca pangan menunjukkan kekurangan yang sulit ditutup dari produksi domestik, impor di awal bisa jadi lebih murah daripada membeli ketika harga internasional sudah naik.   Prinsip upaya mengatasi dampak El Niño sebetulnya sederhana: jangan membayar dua kali. Negara membayar pertama kali ketika terlambat mencegah penurunan jumlah produksi. Negara membayar lagi ketika harus memadamkan dampaknya melalui operasi pasar, bantuan sosial, subsidi, dan intervensi setelah harga melonjak. Mitigasi secara waktu dapat mengurangi belanja pada esok hari.   Pada akhirnya, El Niño menguji sesuatu yang lebih mendasar daripada kemampuan pemerintah menjaga angka defisit. Ia menguji apakah prioritas fiskal dapat berubah secepat risiko yang dihadapi. Ada defisit yang lahir dari pilihan dan ada defisit yang dipaksakan keadaan. Pemerintah masih dapat mengendalikan yang pertama. El Niño membawa kemungkinan yang kedua.   Jika hampir semua ruang fiskal telah dikunci oleh pilihan sebelumnya, negara kehilangan kemewahan untuk memilih ketika kondisi darurat datang. Karena itu, ukuran ketahanan APBN bukan sekadar apakah angka defisit tetap 2,68 persen. Ukurannya adalah apakah pemerintah masih mampu memindahkan sumber daya sebelum El Niño mengirimkan tagihannya.   Harap diingat, cuaca berada di luar kendali pemerintah. Tapi dampaknya pada ekonomi tidak sepenuhnya demikian. Musim kering tidak dapat dicegah APBN. Tapi apakah kekeringan berubah menjadi krisis pangan adalah pilihan bagi para pemangku kebijakan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-el-ni-o-pada-defisit-apbn-2299741