AS Akui Palestina Dua Tahun Lagi Fitriyan Zamzami :   Redaktur Republika.

REPUBLIKA, 10 Oktober 2026

 

 

 

Politikus Israel mengembuskan desas-desus soal segera tibanya kemerdekaan Palestina menjelang pemilu legislatif di entitas Zionis tersebut. Pemimpin oposisi Israel, Avigdor Liberman, mengklaim bahwa Amerika Serikat akan mengakui negara Palestina dalam waktu sekitar dua tahun mendatang, setelah masa jabatan Presiden Donald Trump saat ini berakhir.   Ketua partai Yisrael Beytenu itu menyampaikan pernyataan tersebut di Universitas Reichman, seraya mengatakan bahwa pengakuan itu akan mencakup seluruh wilayah Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur.   Liberman menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan para pejabat dari Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional pada awal pekan ini, dan mengatakan bahwa "semua pihak, tanpa terkecuali, mendukung pengakuan negara Palestina."   "Saya katakan dengan keyakinan 200 persen, Amerika akan memimpin pengajuan resolusi di Dewan Keamanan [Perserikatan Bangsa-Bangsa], dan Palestina akan menjadi sebuah negara dalam segala arti kata yang sesungguhnya, serta menjadi anggota penuh PBB," ujarnya dilansir the Jerusalem Post, Jumat.   Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, persetujuan AS diperlukan untuk menjadikan Palestina anggota penuh PBB yang artinya meneguhkan kedaulatannya di antara bangsa-bangsa dunia. Pengakuan yang mencakup wilayah Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur juga akan memukul Israel yang selama ini mencaplok wilayah-wilayah tersebut.   Ia juga menggambarkan hasil tersebut sebagai "sesuatu yang hampir mustahil untuk dibatalkan." Mantan menteri pertahanan itu menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengetahui rencana langkah tersebut dan membiarkannya terus berjalan.   "Pendekatan keluarga Netanyahu adalah jika Bibi bukan perdana menteri, maka biarlah negara ini hancur," ujar Liberman, seraya mengklaim bahwa saat pengakuan itu terjadi, Netanyahu "tidak akan lagi menjabat sebagai perdana menteri."   Ia menantang Netanyahu untuk menuntutnya atas pernyataan tersebut, serta berjanji akan melepaskan hak imunitas parlementernya jika hal itu benar-benar terjadi.   Sebelumnya, The Jerusalem Post melaporkan usulan Yisrael Beytenu terkait Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang mencakup penyerahan tanggung jawab atas ketertiban umum dan kehidupan sehari-hari warga Palestina di Wilayah A dan B Tepi Barat kepada Yordania, sementara Israel tetap memegang kendali atas kesinambungan wilayah dan tanggung jawab keamanan.   Rencana Yisrael Beytenu juga menyerukan pembubaran Otoritas Palestina dan pembatalan Perjanjian Oslo.   Hingga 2025, sebanyak 157 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dukungan terhadap Palestina tersebar luas di berbagai kawasan, mulai dari Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin, hingga sejumlah negara Eropa. Pengakuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan diplomatik internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.   Dalam struktur PBB, Palestina berstatus sebagai negara pengamat nonanggota permanen sejak 2012. Status ini memungkinkan Palestina berpartisipasi dalam berbagai forum PBB, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Meski demikian, status tersebut menjadi pengakuan penting terhadap kedudukan Palestina dalam diplomasi internasional.   Gelombang pengakuan terhadap Palestina menguat dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Armenia, secara resmi mengakui Palestina. Sejumlah negara Karibia juga mengambil langkah serupa. Perkembangan ini berlanjut pada 2025 ketika Inggris, Australia, Kanada, Portugal, dan Prancis menyatakan pengakuan terhadap Palestina, menandai perubahan penting dalam peta diplomasi internasional.   Namun, pengakuan terhadap Palestina belum bersifat universal. Sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Jepang, masih belum secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Korea Selatan juga termasuk negara yang belum memberikan pengakuan formal. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa perjuangan diplomatik Palestina masih menghadapi tantangan, terutama dalam mendorong negara-negara yang belum mengakui untuk mendukung pembentukan negara Palestina melalui penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.   Sementara, delegasi Hamas telah bertolak ke Mesir untuk melakukan konsultasi mengenai dialog nasional Palestina; diskusi tersebut diperkirakan akan berfokus pada upaya memajukan rekonsiliasi, memperkecil perbedaan antar-faksi, serta menangani berbagai persoalan yang dihadapi perjuangan Palestina.   Delegasi ini dipimpin oleh Zahir Jabarin, pemimpin Hamas di Tepi Barat. Ia didampingi oleh Hussam Badran, kepala Kantor Hubungan Nasional gerakan tersebut, serta Ghazi Hamad, anggota Biro Politik yang berbasis di Gaza.   Konsultasi ini berlangsung di tengah seruan kembali Hamas untuk mewujudkan strategi nasional terpadu yang melibatkan seluruh rakyat Palestina. Gerakan tersebut menyatakan bahwa strategi semacam itu diperlukan untuk menghadapi rencana-rencana pemerintah Israel.   Dalam diskusi tersebut, delegasi membahas perbedaan antar-faksi serta berbagai hal yang diperlukan dalam fase politik saat ini.   Kunjungan ini menyusul pernyataan Hamas dalam rangka memperingati tiga tahun Operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai pada 7 Oktober 2023.   Hamas menggambarkan operasi tersebut sebagai "tonggak sejarah yang penting dan mulia dalam perjuangan yang terus berlangsung" serta menegaskan kembali pendiriannya bahwa perlawanan merupakan hak yang sah hingga pendudukan berhasil dikalahkan dan tanah serta situs-situs suci Palestina dibebaskan.   Kelompok tersebut memuji keteguhan dan pengorbanan rakyat Palestina, seraya menyatakan bahwa komitmen mereka terhadap kebebasan dan pembebasan terus terjaga di tengah genosida yang terjadi.   Hamas menyatakan bahwa pertempuran di Gaza mencerminkan "nilai-nilai kepahlawanan, keteguhan, dan persatuan nasional" serta berhasil menarik perhatian dunia terhadap tuntutan Palestina, setelah sekian lama isu ini diabaikan dan dunia justru membiarkan kebijakan Israel terus berjalan.   Hamas menuding pihak penjajah berupaya melenyapkan perjuangan Palestina dan merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Kelompok ini bertekad untuk terus mengupayakan perumusan strategi nasional yang dapat menyatukan rakyat Palestina dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut.  ●   Sumber :   https://www.republika.id/posts/60558/as-akui-palestina-dua-tahun-lagi