|
DUA TAHUN PRABOWO–GIBRAN: ANTARA GAGASAN BESAR, KETERBATASAN FISKAL,
DAN PROBLEM EKSEKUSI Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) |
FACEBOOK DENNY JA'S WORLD, 20 Oktober 2026
|
Di
meja makan seorang anak, negara hadir dalam bentuk paling sederhana: sepiring
makanan. Di ruang kelas, negara hadir sebagai kesempatan membayangkan masa
depan berbeda. Namun,
antara pidato seorang presiden dan piring seorang anak, terbentang perjalanan
panjang: anggaran, birokrasi, pengadaan, pengawasan, serta tangan manusia
yang bisa menjaga atau mengkhianati amanat. Pada
20 Oktober 2026, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan dua
wajah sekaligus: keberanian membangun harapan besar dan kesulitan mengubah
harapan menjadi kenyataan. Saya
memilih optimistis. Tetapi optimisme yang matang bukanlah keyakinan bahwa
semuanya berjalan baik, melainkan keberanian melihat kekurangan tanpa
kehilangan kehendak untuk memperbaikinya. Mendukung
pemerintah berarti membantu gagasan baiknya sampai kepada rakyat, sekaligus
memastikan tidak ada yang mencuri di sepanjang perjalanan. Di
sinilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo–Gibran: bukan
kekurangan gagasan, melainkan kemampuan negara mengantarkan gagasan itu
menjadi manfaat nyata bagi rakyat. -000- 1. GAGASAN BESAR: MEMBANGUN RAKYAT DARI AKAR
KEHIDUPAN Ada
benang merah dalam visi Prabowo: bangsa yang mandiri membutuhkan rakyat yang
cukup makan, memperoleh pendidikan, memiliki kesempatan ekonomi, dan
menguasai kekayaannya sendiri. Makan
Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pembenahan
BUMN dapat dibaca sebagai bagian dari satu cita-cita pembangunan yang saling
terhubung. MBG
berpotensi memperbaiki gizi anak sekaligus membuka pasar bagi petani,
peternak, nelayan, dan usaha kecil, apabila pengadaannya sungguh mengutamakan
produksi lokal. Koperasi
desa dapat memperkuat posisi tawar masyarakat. Pendidikan memperluas
kecakapan mereka. BUMN yang sehat dapat menyediakan modal, infrastruktur, dan
pelayanan ekonomi strategis. Dengan
demikian, bantuan sosial tidak berhenti sebagai pemberian hari ini. Ia
menjadi jembatan menuju kemampuan rakyat berdiri lebih tegak pada masa depan. Perlawanan
terhadap serakahnomics, istilah Prabowo untuk mengecam keserakahan ekonomi,
juga memiliki makna apabila diterjemahkan menjadi persaingan sehat dan
penegakan aturan tanpa pengecualian. Tetapi
keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diumumkan. Ia harus dibuktikan melalui
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang
menikmati keuntungan. Di
sinilah gagasan besar membutuhkan ukuran yang lebih keras daripada tepuk
tangan: apakah kehidupan rakyat sungguh berubah, atau hanya laporan
pemerintah yang semakin tebal? -000- 2. ANTARA PENCAPAIAN DAN MANFAAT YANG BELUM
TERBUKTI Menurut
laporan pemerintah, hingga akhir September 2026, MBG telah menjangkau lebih
dari 57 juta penerima melalui 27.486 satuan pelayanan yang tersebar di 38
provinsi. Jangkauan
itu menunjukkan daya mobilisasi negara yang besar, walaupun masih di bawah
target 2026 sebanyak 74,56 juta penerima. Banyaknya makanan dibagikan pun
belum otomatis membuktikan perbaikan gizi, kesehatan, atau prestasi belajar
anak. Keberhasilan
sejati harus diukur melalui kualitas makanan, keselamatan penerima, perubahan
status gizi, serta manfaat jangka panjang yang diperiksa secara independen
dan berkala. Di
bidang pendidikan, pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat pada Januari
2026, dengan hampir 16.000 siswa dari keluarga rentan yang memperoleh
kesempatan belajar. Bagi
keluarga miskin, kesempatan semacam itu dapat mengubah sejarah kecil sebuah
rumah tangga. Kemiskinan orang tua tidak harus menjadi vonis masa depan anak. Tetapi
sekolah yang berdiri belum tentu menghasilkan pendidikan bermutu. Guru,
pembelajaran, lingkungan pengasuhan, dan keberlanjutan pembiayaan tetap
menentukan keberhasilan sesungguhnya. Koperasi
Desa Merah Putih memperlihatkan tantangan serupa, bahkan lebih terang.
Jaringannya telah menjangkau lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan, tetapi
hingga pertengahan Oktober 2026 baru 10.070 koperasi yang mulai beroperasi
secara fisik. Transaksi
sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sekitar Rp208,6 miliar, dan
angka itu berasal dari 2.757 koperasi yang lebih dulu berjalan. Rata-ratanya
sekitar Rp8 juta per koperasi per bulan, angka omzet yang masih jauh dari
cukup untuk menopang koperasi secara mandiri. Pembentukan
koperasi merupakan pencapaian kelembagaan, tetapi belum sama dengan
keberhasilan ekonomi. Koperasi harus dibuktikan melalui transaksi, keuntungan
yang sehat, manfaat bagi anggota, serta daya tahan tanpa terus-menerus
bergantung pada suntikan dana pemerintah. Inilah
perbedaan penting yang sering hilang dalam perdebatan politik: program yang
diluncurkan, program yang berjalan, dan program yang terbukti bermanfaat
bukanlah hal yang sama. Mengakui
perbedaan tersebut tidak memperkecil pencapaian pemerintah. Justru itulah
cara paling bertanggung jawab untuk melindungi pencapaian dari klaim yang
terlalu dini. -000- 3. BATAS FISKAL: SETIAP CITA-CITA MEMILIKI
TAGIHAN Ada
kenyataan yang tidak bisa ditawar oleh pidato politik mana pun: anggaran
negara terbatas, sedangkan kebutuhan rakyat hampir tidak memiliki batas. Hingga
September 2026, pemerintah melaporkan pendapatan negara sekitar Rp2.341,5
triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp319
triliun atau 1,24 persen PDB. Pemerintah
memperkirakan defisit akhir tahun sekitar 2,8 persen PDB, mendekati batas 3
persen yang ditetapkan undang-undang. Defisit tersebut belum berarti krisis.
Namun, ruang geraknya makin sempit, sehingga setiap perluasan program harus
mempunyai sumber pembiayaan, prioritas, dan perhitungan risiko yang masuk
akal. Realisasi
anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga September, sekitar 66,9 persen
dari pagu efektif Rp229 triliun. Angka itu memperlihatkan besarnya komitmen
fiskal sekaligus tuntutan untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan
manfaat. Ketika
jumlah penerima bertambah, persoalannya tidak berhenti pada penyediaan
makanan. Negara juga harus membiayai distribusi, pengawasan, tenaga
pelaksana, dan jaminan keamanan pangan. Pendidikan
gratis pun tidak pernah benar-benar tanpa biaya. Beban pembayaran hanya
berpindah dari keluarga kepada negara, yang tetap harus membiayai mutu
pembelajaran. Karena
itu, perluasan program membutuhkan tahapan realistis. Kelompok paling rentan
didahulukan, sementara ekspansi mengikuti kesiapan pelaksana dan daya tahan
anggaran jangka panjang. Sumber
penerimaan harus diperkuat melalui pertumbuhan ekonomi, kepatuhan pajak,
penutupan kebocoran, serta belanja yang lebih produktif tanpa mengorbankan
kebutuhan dasar rakyat. Kebijakan
sosial yang baik tidak cukup berani dimulai. Ia harus sanggup dipertahankan
ketika tekanan ekonomi dan politik datang bersamaan. Sebab
program yang dihentikan setelah membangkitkan harapan dapat meninggalkan luka
lebih dalam daripada janji yang sejak awal tidak pernah diberikan. -000- 4. PROBLEM EKSEKUSI: KETIKA GAGASAN BERTEMU WATAK
MANUSIA Saya
semakin yakin bahwa nasib sebuah kebijakan sering ditentukan pada ribuan
keputusan kecil ketika kebijakan dijalankan, jauh setelah gagasannya selesai
disusun. Seorang
profesional melihat anggaran sebagai amanat menghasilkan manfaat. Seorang
predator melihat anggaran yang sama sebagai kesempatan memperoleh keuntungan
pribadi melalui kedekatan dengan kekuasaan. Keduanya
mungkin bekerja dalam lembaga yang sama, membaca peraturan yang sama, bahkan
mengucapkan komitmen integritas yang sama di hadapan publik. Namun,
akibat pekerjaan mereka berbeda. Yang satu memperpendek perjalanan bantuan
menuju rakyat. Yang lain mengubah perjalanan tersebut menjadi ladang pungutan
dan pemborosan. Karena
itu, mencari orang baik saja tidak cukup. Negara perlu membangun sistem yang
mempersulit orang buruk merusak tujuan sebuah program. Dalam
MBG, risiko pengadaan bermasalah, konflik kepentingan, pemborosan, serta
lemahnya standar keamanan pangan harus diperlakukan sebagai ancaman serius
terhadap tujuan kemanusiaannya. Pemerintah
telah melakukan pengetatan, termasuk menutup sementara 1.276 satuan pelayanan
yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Langkah
koreksi penting. Namun, keselamatan anak seharusnya dijamin sebelum makanan
disajikan, bukan baru diperbaiki setelah muncul laporan dugaan keracunan di
berbagai daerah. Seleksi
pelaksana harus berdasarkan kecakapan. Pengadaan dibuka untuk pengawasan.
Aliran pembayaran dapat ditelusuri. Pengaduan warga ditindaklanjuti tanpa
melindungi pihak yang berpengaruh. Di
sinilah integritas bertemu keahlian teknis. Kejujuran tanpa kecakapan dapat
menghasilkan kekacauan, sedangkan kecakapan tanpa kejujuran dapat
menghasilkan penyelewengan yang lebih canggih. Pemerintahan
yang baik memerlukan keduanya sekaligus: manusia yang mampu melaksanakan
pekerjaan dan sistem yang membuat penyimpangan cepat terlihat sebelum
kerugian membesar. -000- 5. BUMN, LINGKUNGAN, DAN PASAR: UJIAN KEPERCAYAAN Pembenahan
BUMN membuka kemungkinan memperkuat kapasitas negara. Presiden melaporkan
penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun dari penutupan dan
perampingan ratusan BUMN, antara lain dari gaji direksi dan komisaris, sewa
gedung, serta perjalanan dinas. Angka
itu patut dihargai, tetapi tetap perlu diuji melalui laporan keuangan yang
diaudit. Kenaikan laba beberapa perusahaan negara juga memberi harapan, meski
tidak otomatis menggambarkan kesehatan seluruh portofolio BUMN Indonesia. Penilaiannya
harus memisahkan efisiensi operasional dari perubahan harga komoditas,
keuntungan sekali waktu, serta rendahnya angka pembanding pada periode
laporan sebelumnya. BUMN
yang kuat tidak cukup menghasilkan laba. Ia juga harus sehat secara keuangan,
unggul secara profesional, serta mampu memberi manfaat ekonomi yang
berkelanjutan. Sementara
itu, kebakaran hutan dan udara yang tercemar mengingatkan bahwa kapasitas
negara juga diuji oleh ancaman yang tidak menunggu kesiapan birokrasi. Anak
yang memperoleh makanan bergizi tetap kehilangan perlindungan apabila setiap
hari menghirup udara yang membahayakan kesehatannya. Pencegahan,
pemantauan, perlindungan gambut, dan penegakan hukum yang konsisten tidak
boleh dikalahkan oleh kejaran pertumbuhan. Keberhasilan ekonomi tidak boleh
dibayar dengan rusaknya kesehatan masyarakat. Lalu
pasar keuangan memberikan peringatan keras. Pada 16 Oktober 2026, IHSG
ditutup anjlok 11,57 persen setelah MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan
klasifikasi pasar saham Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar
mandiri. Persoalan
tersebut menyentuh transparansi kepemilikan saham, integritas perdagangan,
serta keyakinan investor bahwa aturan berlaku adil dan pengawasan dijalankan
secara sungguh-sungguh. Ancaman
MSCI belum menjadi keputusan final. Konsultasi berlangsung hingga 30 April
2027, dan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Namun,
reaksi pasar menunjukkan sesuatu yang penting: kepercayaan dapat runtuh jauh
lebih cepat daripada upaya membangunnya kembali. Perbaikan
tata kelola BUMN, perlindungan lingkungan, dan integritas pasar memiliki akar
yang sama. Ketiganya menuntut institusi yang kompeten, transparan, serta
dipercaya masyarakat. -000- 6. DOKTRIN JARAK JANJI DAN KENYATAAN Dari
pengalaman dua tahun ini, saya ingin mengajukan satu kerangka sederhana:
kualitas pemerintahan harus diukur melalui kemampuannya memperpendek jarak
antara janji dan kenyataan. Saya
menyebutnya Doktrin Jarak Janji dan Kenyataan. Gagasan besarnya sederhana:
keberhasilan pemerintah bukan seberapa tinggi harapan dibangun, melainkan
seberapa jauh harapan ditunaikan. Doktrin
ini memerlukan tiga disiplin yang dapat diukur: disiplin memilih prioritas,
disiplin menjalankan pekerjaan, dan disiplin mempertanggungjawabkan hasil
kepada masyarakat secara terbuka. Disiplin
prioritas berarti negara berani menentukan kebutuhan paling mendesak,
menghitung kesanggupan pembiayaan, serta menolak perluasan program yang belum
ditopang kesiapan nyata. Disiplin
eksekusi berarti setiap program mempunyai penanggung jawab, target waktu,
standar mutu, dan mekanisme penyelesaian ketika hambatan muncul di antara
lembaga. Disiplin
akuntabilitas berarti masyarakat dapat membandingkan janji, anggaran,
pelaksanaan, dan hasil, tanpa harus menerima klaim keberhasilan hanya
berdasarkan pernyataan pejabat. Saya
juga melihat pentingnya sistem monitoring terpadu yang memperlihatkan
persoalan secara cepat, menghubungkan pengambil keputusan, serta memastikan
hambatan diselesaikan sebelum membesar. Namun,
monitoring dari pusat hanya berguna apabila membantu pelaksana di lapangan
belajar dan menyesuaikan diri. Jika berubah menjadi alat menagih laporan, ia
justru mendorong orang menyembunyikan masalah. Teknologi
digital dapat membantu. Namun, layar yang menampilkan angka berwarna hijau
tidak berguna apabila kenyataan di lapangan masih menyimpan masalah yang
disembunyikan. Karena
itu, evaluasi independen, kebebasan pers, pengawasan masyarakat, dan
perlindungan pelapor harus menjadi bagian dari mekanisme memperbaiki
keputusan. Semuanya sumber koreksi, dan tidak patut dianggap gangguan
politik. MBG
diukur melalui kesehatan anak. Koperasi melalui kesejahteraan anggota.
Sekolah melalui mutu pembelajaran. BUMN melalui kesehatan usaha dan manfaat
ekonomi. Yang
diukur adalah berapa banyak kehidupan rakyat berubah karena aktivitas
pemerintah berjalan dengan benar. Jumlah aktivitas hanyalah sarana. Ukuran
yang sama berlaku bagi Wakil Presiden. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
menempatkan wakil presiden sebagai ketua badan khusus percepatan pembangunan
Papua, dan sejak Juli 2025 peran itu ditegaskan bagi Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga meninjau MBG dan Sekolah Rakyat di daerah serta mengelola kanal
pengaduan Lapor Mas Wapres. Kunjungan
dan kanal pengaduan adalah modal untuk mendengar. Tetapi peran itu juga perlu
diukur melalui capaian yang dilaporkan terbuka: pembangunan yang selesai,
layanan yang membaik, dan dialog yang meredakan konflik di Papua. Dengan
begitu, pemerintahan ini sungguh dinilai sebagai kerja dua pemimpin. Dalam
kerangka ini, kritik yang berbukti merupakan sumber pengetahuan. Pendukung
pemerintah membutuhkan keberanian mengingatkan, sedangkan pengkritik
berkesempatan menawarkan jalan keluar. -000- 7. PENGALAMAN PERSONAL: MENGENAL GAGASAN PRABOWO
DARI DEKAT Ketika
menjadi konsultan politik Prabowo dan ikut mengantarkannya memenangkan
Pilpres 2024, saya memperoleh kesempatan memahami harapannya bagi Indonesia
melampaui panggung kampanye. Percakapan
kami berlanjut ketika saya ikut mendampingi kunjungannya ke Paris. Ada
kesempatan duduk berdua, berbicara empat mata, kemudian melanjutkan
perbincangan bersama yang lain. Dalam
berbagai percakapan itu, saya melihat perhatiannya yang besar terhadap
sejarah, persoalan bangsa, serta tantangan masa depan Indonesia. Saya
juga melihat tekadnya melawan serakahnomics. Ada kegelisahan terhadap
kekayaan negeri yang begitu besar, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan
kehidupan layak bagi rakyat. Pengalaman
tersebut membuat saya memahami mengapa ia begitu yakin Indonesia sanggup
tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Namun,
justru karena mengenal besarnya harapan itu, saya merasakan satu kegelisahan
yang terus kembali: nasib gagasan tidak sepenuhnya berada di tangan
pencetusnya. Berulang
kali saya merasakan, lalu menyampaikan langsung kepadanya: gagasan dan
komitmennya gemilang, tetapi keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung
pada eksekusi dan pelaksananya. Ada
jarak antara pemimpin yang menghendaki perubahan dan birokrasi yang harus
mewujudkannya. Jarak itu dapat diperpendek, tetapi tidak cukup melalui
perintah. Ia
membutuhkan manusia berintegritas, organisasi yang kompeten, aturan yang
masuk akal, serta keberanian memperbaiki kesalahan tanpa sibuk mempertahankan
citra keberhasilan. Pengalaman
mendampingi Prabowo membuat dukungan saya terhadap pemerintahannya bukan
sekadar pilihan politik, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga
keberhasilan gagasan yang pernah saya saksikan. Saya
ingin melihat harapan yang saya dengar dari dekat tidak berhenti sebagai
keyakinan seorang pemimpin, tetapi menjelma menjadi pengalaman nyata jutaan
rakyat. Sebab
sejarah tidak hanya akan bertanya apa yang dicita-citakan seorang presiden.
Sejarah juga akan bertanya berapa banyak rakyat yang sungguh memperoleh
manfaatnya. -000- 8. DUA BUKU UNTUK MEMAHAMI TANTANGAN PEMERINTAHAN Dua
buku membantu memperjelas persoalan mendasar pemerintahan Prabowo–Gibran.
Yang pertama menjelaskan asal gagasannya. Yang kedua menjelaskan tantangan
mengubah gagasan menjadi kapasitas negara. Paradoks
Indonesia, karya Prabowo Subianto, diterbitkan Koperasi Garudayaksa Nusantara
pada 2017, berangkat dari pertanyaan mengusik: mengapa negara kaya masih
memiliki banyak rakyat miskin? Buku
tersebut menggambarkan kegelisahan terhadap pengelolaan kekayaan nasional,
ketimpangan, dan kedaulatan bangsa menentukan arah ekonominya sendiri demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari
perspektif ini, program MBG, koperasi desa, dan pemberdayaan ekonomi dapat
dipahami sebagai bagian dari upaya menjawab paradoks yang sejak lama disorot
Prabowo. Namun,
sebuah buku yang menjelaskan cita-cita tidak otomatis membuktikan
keberhasilannya. Justru ketika penulisnya menjadi presiden, cita-cita itu
memperoleh ujian yang paling konkret. Building
State Capability: Evidence, Analysis, Action, karya Matt Andrews, Lant
Pritchett, dan Michael Woolcock, diterbitkan Oxford University Press pada
2017, menjelaskan mengapa banyak reformasi gagal. Para
penulis menunjukkan bahwa pemerintah sering berhasil meniru bentuk lembaga
modern, tetapi gagal membangun kemampuan nyata untuk menghasilkan pelayanan
dan perubahan bagi masyarakat. Mereka
menawarkan pendekatan Problem-Driven Iterative Adaptation: memulai dari
masalah konkret, mencoba perbaikan, mempelajari hasil, lalu menyesuaikan
tindakan berdasarkan kenyataan lapangan. Pelajarannya
relevan bagi Indonesia. Pemerintah tidak cukup memperbanyak program,
membentuk lembaga, atau mengumumkan target, tanpa terus membangun kecakapan
orang dan organisasinya. Di
titik ini ada ketegangan yang perlu diakui. Para penulis justru mengingatkan
bahaya reformasi yang digerakkan dari atas melalui target dan laporan, karena
lembaga terdorong tampak berhasil tanpa sungguh mampu. Karena
itu, sistem monitoring terpadu yang saya usulkan hanya sejalan dengan
pelajaran buku ini apabila memberi ruang bagi daerah dan pelaksana untuk
mengakui masalah, mencoba cara berbeda, lalu belajar dari kegagalan kecil
sebelum menjadi kegagalan besar. Jika
buku Prabowo menjelaskan mengapa Indonesia harus berubah, buku Andrews dan
kawan-kawan membantu menjawab bagaimana perubahan tersebut dapat sungguh
terlaksana. Keduanya
bertemu pada satu pertanyaan: sanggupkah negara mengubah keyakinan politik
menjadi kemampuan institusional yang memperbaiki kehidupan rakyat secara
berkelanjutan? -000- 9. MENUJU 2029: WARISAN YANG DITENTUKAN OLEH
HASIL Dua
tahun belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sebuah bangsa. Namun, dua
tahun sudah cukup untuk melihat arah, mengenali kekuatan, dan menemukan
kesalahan yang harus diperbaiki. Prabowo–Gibran
masih memiliki kesempatan besar membangun warisan pemerintahan yang bermakna,
apabila keberanian menggagas diimbangi kesediaan mendengar kenyataan dan
memperbaiki pelaksanaan. Saya
ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, desa memiliki kekuatan
ekonomi, pendidikan membuka kesempatan, dan perusahaan negara dikelola secara
profesional. Saya
juga ingin melihat kekuasaan semakin mampu mengoreksi dirinya sendiri,
sebelum kesalahan kecil berubah menjadi kerugian besar yang harus ditanggung
masyarakat luas. Harapan
tersebut terlalu berharga untuk diserahkan kepada korupsi, pemborosan,
pertengkaran politik, atau kesombongan birokrasi yang menganggap setiap
kritik sebagai ancaman. Kita
memilih menjadi bagian dari ikhtiar menyukseskan pemerintahan Prabowo–Gibran
hingga 2029. Tetapi dukungan itu menuntut mata terbuka dan keberanian
menyampaikan kenyataan. Kesetiaan
kepada pemimpin tidak diukur dari kesediaan membenarkan semua keputusan.
Bentuk terbaiknya adalah menjaga gagasan baik sang pemimpin dari penyimpangan
dan kegagalan. Seorang
anak tidak membaca angka defisit ketika membuka bekal makanannya. Tetapi masa
depannya bergantung pada kejujuran kita mengelola setiap angka. Ketika
2029 tiba, ukuran keberhasilan adalah seberapa banyak keluarga merasakan
kehidupan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat. Banyaknya janji yang
diucapkan tidak akan ikut dihitung. Pada
akhirnya, sejarah tidak mengingat kemegahan janji seorang pemimpin, melainkan
kehidupan rakyat yang berhasil diubahnya. Di meja makan seorang anak, masa
depan Indonesia menunggu pembuktiannya. ● REFERENSI Buku 1.
Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto. Negara Kaya Raya,
tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin Penulis:
Prabowo Subianto Penerbit:
Koperasi Garudayaksa Nusantara, Jakarta Tahun
terbit: 2017 ISBN:
978-602-61076-0-2 Katalog:
https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=93787&keywords= 2.
Building State Capability: Evidence, Analysis, Action Penulis:
Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael Woolcock Penerbit:
Oxford University Press Tahun
terbit: 2017 Regulasi 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
https://peraturan.bpk.go.id/Det.../43017/uu-no-17-tahun-2003 Sumber
data 4.
Kementerian Keuangan, "APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga
hingga September 2026", 9 Oktober 2026.
https://www.kemenkeu.go.id/.../Menkeu-Suahasil-APBN-KiTA... 5.
Kompas.com, "Defisit APBN hingga September 2026 Sentuh 1,24 persen
PDB", 9 Oktober 2026.
https://money.kompas.com/.../defisit-apbn-hingga... 6.
Bisnis.com, "Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp153,2 Triliun hingga
September 2026", 18 Oktober 2026.
https://ekonomi.bisnis.com/.../realisasi-anggaran-mbg... 7.
Kompas TV, "2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jangkau 57 Juta
Penerima, Mutu Dapur Masih Jadi PR", 19 Oktober 2026.
https://www.kompas.tv/.../2-tahun-pemerintahan-prabowo... 8.
Times Indonesia, "MBG Jangkau 57 Juta Penerima, Pemerintah Perketat
Standar Keamanan Pangan", 19 Oktober 2026.
https://timesindonesia.co.id/.../mbg-jangkau-57-juta... 9.
Sekretariat Kabinet RI, "Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh
Indonesia, Presiden Prabowo: Langkah Terobosan, Langkah Berani", 12
Januari 2026. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-resmikan-166.../ 10.
Liputan6.com, "Kopdes Merah Putih Jangkau 83 Ribu Desa, Punya 695 Ribu
Pengurus", 5 Oktober 2026.
https://www.liputan6.com/.../kopdes-merah-putih-jangkau... 11.
Kompas.com, "Kemenkop Klaim Transaksi Ekonomi Kopdes Tembus Rp 208,5
Miliar", 16 Oktober 2026.
https://money.kompas.com/.../kemenkop-klaim-transaksi... 12.
CNN Indonesia, "Prabowo Beber Penghematan Biaya Overhead BUMN Tembus
Rp50 Triliun", 14 Agustus 2026.
https://www.cnnindonesia.com/.../prabowo-beber... 13.
Kompas.com, "IHSG Anjlok 11,57 Persen ke 5.185, MSCI Jadi Tekanan
Pasar", 16 Oktober 2026.
https://money.kompas.com/.../ihsg-anjlok-1157-persen-ke... 14.
Liputan6.com, "Mensesneg: Presiden Tidak Menugaskan Wapres Berkantor di
Papua, Tapi UU yang Atur", 8 Juli 2025.
https://www.liputan6.com/.../mensesneg-presiden-tidak... 15.
Kompas.id, "Benarkah Gibran Bakal Berkantor di Papua?".
https://www.kompas.id/.../presiden-prabowo-bakal-beri... 16.
Wakil Presiden Republik Indonesia, kanal Lapor Mas Wapres.
https://wapresri.go.id/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar