|
Mengapa
Prabowo Buru-buru Mengganti Pejabat Loyalis Jokowi Francisca Christy Rosana : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 11 Oktober 2026
|
· Prabowo Subianto mengganti Kepala Polri
Listyo Sigit Prabowo dengan Jenderal Suyudi Ario Seto. · Para jenderal polisi mendengar kabar
penggantian Kepala Polri diduga terkait dengan bantuan Listyo dalam safari
politik Joko Widodo. · Orang dekat Jokowi menyebutkan ada
kesepahaman di antara partai pendukung dan Jokowi bahwa Prabowo akan memilih
sendiri orang-orangnya setelah dua tahun masa pemerintahan. MENERIMA
salinan surat presiden mengenai penggantian Kepala Kepolisian Republik
Indonesia pada Kamis pagi, 1 Oktober 2026, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Sufmi Dasco Ahmad seketika menelepon Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dasco memberi tahu Listyo bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan
pemberhentian dia sebagai Tribrata-1—sebutan untuk Kepala Polri. Seraya
merujuk pada surat presiden, Dasco juga mengabarkan bahwa Prabowo mengajukan
Jenderal Suyudi Ario Seto, yang waktu itu menjabat Kepala Badan Narkotika
Nasional, sebagai pengganti Listyo. Pagi
itu, kata Dasco, Listyo tengah bersiap mengikuti upacara Hari Kesaktian
Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur. “Saya menelepon sebelum upacara dimulai dan
menyampaikan pengganti Pak Listyo adalah Pak Suyudi,” ujar Dasco kepada Tempo
pada Jumat, 9 Oktober 2026. Setelah
menelepon Listyo, Dasco mengontak Suyudi. Sebagaimana pesannya kepada Listyo,
Ketua Harian Partai Gerindra itu menyampaikan keputusan Presiden yang
mengusulkan Suyudi menjadi calon tunggal Kepala Polri. Dasco mengundang
Suyudi untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Proses
penggantian Kepala Polri dari surat presiden tiba di tangan pimpinan lembaga
legislatif sampai persetujuan dalam rapat uji kepatutan dan kelayakan di
Komisi III, yang membidangi isu hukum, hanya berlangsung dua jam. Menurut
Suyudi, setelah terpilih secara aklamasi, “Kami akan memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat.” Suyudi meninggalkan kompleks DPR di Senayan, Jakarta,
sebelum tengah hari. Pejabat
teras Partai Gerindra mengatakan Prabowo mengingat Suyudi sebagai polisi
berbadan tegap yang pernah berdinas di wilayah Bogor, Jawa Barat—lokasi rumah
pribadi Prabowo. Suyudi memang sempat menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota
Bogor dan Kabupaten Bogor selama tiga tahun sejak 2015. Pejabat Partai
Gerindra itu menuturkan, Prabowo mencatat Suyudi pernah membantu pengurusan
kasus penembakan pengawal pribadi Prabowo, Fernando Alan Joshua Wowor. Seorang
penyelenggara negara yang acap berdiskusi dengan Prabowo bercerita, Presiden
telah berkomunikasi dengan Suyudi dua kali melalui panggilan video sebelum
surat presiden dikirim ke DPR. Komunikasi itu terjadi pada Agustus dan
September 2026. Melalui gawai penyelenggara negara itu, Prabowo berpesan
kepada Suyudi agar membersihkan kepolisian dari praktik suap dan pembekingan. Prabowo
mengulang lagi taklimat itu ketika bertemu dengan Suyudi di ruang tunggu
Istana Negara sesaat sebelum pelantikan pada Kamis siang, 1 Oktober 2026.
Seorang pemimpin lembaga negara yang mendengar langsung percakapan Suyudi
dengan Prabowo serta politikus pendukung pemerintah yang mendapat cerita dari
Suyudi menuturkan, Presiden meminta lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu
membenahi dan merombak Korps Bhayangkara. Juru
bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, juga mendengar pesan Prabowo kepada
Suyudi melalui koleganya yang berdinas di Istana Negara. Menurut Sugiat,
Prabowo mewanti-wanti polisi agar menegakkan hukum secara adil. “Presiden
juga meminta polisi makin dekat dengan masyarakat dan turut menyukseskan
program pemerintah,” tutur Sugiat pada Jumat, 9 Oktober 2026. Segera
setelah menjadi Kepala Polri, Suyudi merotasi jabatan 88 perwira menengah dan
tinggi melalui telegram bertarikh 2 Oktober 2026. Ia menunjuk 19 kepala
kepolisian daerah yang baru. Dua pejabat di lingkungan Markas Besar Polri
bercerita, penggantian paling masif terjadi pada unit monitoring center
Polri. Menurut dua pejabat itu dan seorang petinggi lembaga negara, divisi
tersebut beroperasi di era Listyo sebagai pusat pemantauan dan pengawasan
komunikasi yang beredar di masyarakat, termasuk pejabat dan pengusaha. Dimintai
tanggapan mengenai penggantiannya, Listyo mengatakan penunjukan Kepala Polri
merupakan hak prerogatif presiden. Ia kini berfokus melaksanakan tugas baru
dari Presiden Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. “Saya akan
melaksanakan amanah sebaik-baiknya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada
Jumat, 9 Oktober 2026. Kepala
Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko
mengungkapkan, perombakan puluhan pejabat Polri merupakan cara Jenderal
Suyudi menjawab tantangan dan ekspektasi masyarakat terhadap Korps
Bhayangkara. “Polri bersama masyarakat,” katanya pada Ahad, 4 Oktober 2026. ••• AKTIVITAS
untuk mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kepala Kepolisian RI
sudah bergulir pada akhir September 2026. Dua pejabat di lingkungan Markas
Besar Polri dan kolega Listyo yang bertemu dengan lulusan Akademi Kepolisian
1991 itu seusai penggantian Kepala Polri menuturkan, Listyo sudah mengetahui
rencana pencopotannya pada Rabu malam, 30 September 2026. Listyo waktu itu
bertamu ke rumah seorang petinggi Partai Gerindra di Jakarta Pusat. Di
kediaman pejabat teras Partai Gerindra itu, Listyo dan sahibulbait
membicarakan struktur dan pekerjaan rumah yang sedang ditangani Kantor Staf
Presiden. Petinggi Partai Gerindra sekaligus sang tuan rumah bercerita kepada
Tempo, Presiden sempat menawarkan posisi kementerian teknis kepada Listyo
jika selesai menjabat Kepala Polri. Namun Listyo mengusulkan diberi
kesempatan menjabat Kepala Staf Kepresidenan untuk mempercepat penyelesaian
program infrastruktur yang dimulai pada era Joko Widodo. Kepada
Tempo melalui pesan WhatsApp, Listyo mengatakan siap melaksanakan tugas
sebagai Kepala Staf Kepresidenan. “Saya melaksanakan tugas untuk mendukung
program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah,” tuturnya. Sementara
itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim tak mengetahui
pembicaraan Listyo dengan pengurus Partai Gerindra yang terjadi sebelum
penggantian Kepala Polri. “Pada hari itu saya berada di DPR sampai pukul 11
malam,” ujar Dasco. Penggantian
Kepala Polri yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 terlaksana lebih cepat dari
rencana Presiden Prabowo Subianto. Penyelenggara negara yang dekat dengan
Presiden mengungkapkan, Prabowo sebetulnya mengagendakan penggantian pimpinan
Korps Bhayangkara seusai peringatan dua tahun masa pemerintahannya yang jatuh
pada 20 Oktober 2026. Namun agenda itu dimajukan setelah Presiden mendapat
informasi mengenai rencana serangkaian unjuk rasa dari Koalisi Besar
Perjuangan Buruh Indonesia pada 24 September dan 6 Oktober 2026. Inisiator
demonstrasi yang menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Pelindungan
Ketenagakerjaan itu adalah penasihat Kepala Polri, Andi Gani Nena Wea. Tempo
mendapat selebaran dari Andi Gani yang berisi instruksi kepada buruh saat
mengikuti aksi massa pada Kamis, 24 September 2026. Andi
Gani adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
versi Kongres Jakarta. Di organisasi tersebut, Jenderal Listyo didapuk
menjadi Ketua Dewan Penasihat pada Desember 2025. KSPSI Andi Gani juga
merupakan organisasi anggota Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang
menggelar demonstrasi pada akhir September 2026. Penyelenggara
negara yang acap berdiskusi dengan Prabowo menuturkan, Presiden mendengar
laporan bahwa unjuk rasa para buruh itu tak hanya menyuarakan isu
ketenagakerjaan, tapi juga menyisipkan dorongan agar Kepala Negara tak
buru-buru mengganti Listyo. Andi Gani tak membantah kabar bahwa ia merupakan
inisiator aksi massa pada akhir September 2026. Namun
Andi Gani menyebutkan demonstrasi itu bertujuan mengawal pemerintahan Prabowo
dan tak bertujuan meminta Presiden mempertahankan Listyo sebagai Kepala
Polri. “Semua gerakan buruh bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh,”
katanya. Dua
pejabat di lingkup internal Markas Besar Polri, dua kolega Listyo, serta
seorang penyelenggara negara yang berdinas di Istana Kepresidenan menjelaskan
alasan lain yang menyebabkan jadwal penggantian Kepala Polri dimajukan.
Menurut mereka, pemerintah mencermati pergerakan Listyo. Para
narasumber yang ditemui terpisah sepanjang 5-9 Oktober 2026 itu
mengungkapkan, Listyo diduga turut membantu safari politik presiden ketujuh
sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia, Joko Widodo. Listyo menjabat
Kepala Kepolisian Resor Surakarta ketika Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta,
Jawa Tengah. Jenderal yang lahir di Ambon, Maluku, itu juga menjadi ajudan
Jokowi dan terpilih sebagai Tribrata-1 pada periode kedua pemerintahan
Jokowi. Penasihat
Kepala Polri, Andi Gani Nena Wea, mengaku juga mendengar alasan penggantian
Listyo yang dikaitkan dengan safari politik Jokowi. “Kabar itu juga beredar
di lingkup internal Polri,” tuturnya. Meski begitu, Andi Gani membantah kabar
bahwa Listyo memberi bantuan kepada PSI dan Jokowi. “Pak Sigit sangat loyal
kepada Presiden Prabowo,” ujarnya. Juru
bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, bercerita, partainya beberapa kali
mendapat laporan mengenai dugaan keterlibatan polisi dalam pemenangan PSI
sejak Pemilihan Umum 2024. Namun Sugiat memastikan penggantian pucuk pimpinan
Korps Bhayangkara merupakan langkah Presiden untuk membenahi institusi.
“Keputusan Presiden tak terkait dengan gosip politik,” kata Wakil Ketua
Komisi XIII DPR, yang mempunyai ruang lingkup tugas antara lain di bidang hak
asasi manusia, itu. Listyo
menjelaskan melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 9 Oktober 2026, bahwa
penggantian Kepala Polri merupakan hak istimewa Kepala Negara. Ia berjanji
bersedia diwawancarai lebih detail setelah beradaptasi di Kantor Staf
Presiden. “Masih penyesuaian kantor baru,” tutur mantan Kepala Badan Reserse
Kriminal itu. Adapun
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan tak ada bantuan polisi dalam kampanye
partai dan safari politik Jokowi. “Saya pastikan itu fitnah,” kata Ahmad Ali.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Surakarta, Jokowi menyebutkan Kepala Polri
memang sudah waktunya diganti. “Pak Listyo sudah menjabat selama 5 tahun 8
bulan,” ujarnya. Kabar
penggantian Kepala Polri beredar di lingkup internal Jokowi sejak pertengahan
tahun ini. Dua orang dekat Jokowi bercerita, mantan Gubernur DKI Jakarta itu
mengetahui bahwa Listyo akan dicopot Presiden setelah menghadiri pidato
kenegaraan di DPR pada 14 Agustus 2026. Menurut
dua narasumber itu, Jokowi sempat berbincang dengan seorang pejabat teras
Partai Gerindra yang dekat dengan Presiden. Kepada Jokowi, politikus Partai
Gerindra itu menyampaikan bahwa Presiden mungkin akan mencopot Listyo pada
sekitar akhir Oktober 2026 sampai awal Januari 2027. Menurut
dua kolega Jokowi, Mantan Wali Kota Surakarta itu sempat menanyakan kandidat
pengganti Listyo. Narasumber yang sama menambahkan, Jokowi mendengar kabar
bahwa Listyo menyiapkan tiga perwira tinggi polisi dari unit intelijen,
kepolisian daerah, dan struktur pimpinan Polri. Ketua Umum Projo—organisasi
pendukung Jokowi—Budi Arie Setiadi mengatakan Jokowi memang sudah mendengar
kabar penggantian Kepala Polri. “Sudah waktunya,” tutur mantan Menteri
Koperasi itu di Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Oktober 2026. ••• JENDERAL
Listyo Sigit Prabowo bukan satu-satunya pejabat era Joko Widodo yang diganti
Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet yang berlangsung pada Kamis, 1
Oktober 2026. Pratikno juga digeser dari posisi Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ke Dewan Pertimbangan Presiden. Pratikno
adalah Menteri Sekretaris Negara selama satu dasawarsa masa pemerintahan
Jokowi. Seorang
petinggi Partai Gerindra dan penyelenggara negara di Istana Negara bercerita,
Presiden membahas perombakan kabinet sekitar tiga jam sebelum upacara
pelantikan. Dalam pembahasan itu, menurut dua narasumber, Presiden menyatakan
ingin menugasi Sugiono ke salah satu kementerian koordinator. Pos kementerian
koordinator di Kabinet Merah Putih dijabat para ketua umum dan politikus
senior partai politik pendukung Prabowo. Orang-orang
dekat Jokowi sudah mengetahui bahwa Pratikno akan diganti di tengah jalan.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Pratikno telah menyampaikan
kepada Jokowi pada September 2025 soal kemungkinan peralihan jabatannya. Kata
Budi, Jokowi kemudian mengusulkan Pratikno menjadi anggota Dewan Pertimbangan
Presiden ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo pada saat makan malam di rumah
peninggalan Sumitro Djojohadikusumo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 4
Oktober 2025. Padahal Prabowo awalnya hendak meminta Jokowi yang mengisi
jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden. “Pak Jokowi tak berkenan karena ada
Mas Gibran yang sudah menjadi wakil presiden,” ujar Budi. Tiga
kolega Jokowi yang kerap berdiskusi soal politik dengan presiden ketujuh itu
mengungkapkan, ada kesepahaman antara Jokowi dan Prabowo mengenai komposisi
dan masa kerja Kabinet Merah Putih yang akan dibentuk. Menurut tiga
narasumber itu, pembicaraan Jokowi dengan Prabowo tersebut terjadi sebelum
acara pelantikan 20 Oktober 2024. Menurut
tiga kolega Jokowi yang mendengar isi pertemuan itu, Prabowo akan merombak
kabinet secara besar-besaran pada tahun kedua pemerintahan dan memilih
pejabat menurut preferensinya, tanpa cawe-cawe tokoh eksternal. Menurut
narasumber itu, kesepahaman tersebut tak hanya diketahui di lingkup internal
Jokowi, tapi juga di kalangan partai pendukung Prabowo. Ketua
Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo mengevaluasi
kabinet sejak setahun pemerintahan. Penggantian anggota kabinet telah melalui
diskusi dan berbagai pertimbangan. “Bukan berdasarkan kontrak dengan partai
atau Pak Jokowi,” tutur Dasco. Ihwal
penggantian sejumlah pejabat yang bekerja sejak masa pemerintahan Jokowi,
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan Presiden
merombak kabinet setelah menggelar evaluasi. “Tidak ada maksud menyingkirkan
siapa pun,” kata Bambang di Senayan pada Rabu, 7 Oktober 2026. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/reshuffle-kabinet-prabowo-orang-jokowi-2299767 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar