Pelajaran Diplomasi dari Era Konfrontasi Shofwan Al Banna :  Pengajar di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia dan Sekretaris Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI.

TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Menteri Luar Negeri Subandrio memanfaatkan persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin untuk memperjuangkan kepentingan nasional.   ·      Diplomasi membutuhkan visi yang jelas dan dukungan lembaga yang mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan.   ·      Ambisi politik luar negeri harus disesuaikan dengan kapasitas material dan kondisi politik dalam negeri.   PADA pagi 12 Februari 1958, chargés d'affaires Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Sterling J. Cotrell, menerima panggilan telepon penting. Di ujung sambungan, kalimat-kalimat yang tertata lagi tegas meluncur dari Menteri Luar Negeri Subandrio yang menyampaikan keberatannya atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika John Foster Dulles tentang gagasan Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya mencampuri urusan domestik Indonesia.   Dalam pembicaraan itu, Subandrio mengungkapkan tawaran Uni Soviet mendukung Indonesia secara terbuka dalam kasus Irian Barat—kini Papua—dan isu lain. Jakarta menolak uluran tangan itu karena tak ingin terseret dalam Perang Dingin. Namun, jika Amerika terus mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, persepsi publik terhadap negara itu akan makin negatif, disamakan dengan penjajah Belanda. Sebaliknya, pandangan terhadap blok komunis akan kian positif. Cotrell mencatatnya dan, sesuai dengan permintaan Subandrio, segera menyampaikan pesan tersebut ke Washington.   Catatan Cotrell itu menggambarkan cara Indonesia menavigasi persaingan negara-negara adidaya pada puncak masa Perang Dingin, akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Dalam konteks ini, Subandrio dikenal sebagai figur andalan Bung Karno untuk menerjemahkan visi luar negerinya. Memorandum badan intelijen Amerika (CIA) tertanggal 13 Desember 1965—di tengah huru-hara tragedi 1965—menyebutnya sebagai negosiator yang sangat baik, “mungkin yang terbaik di Asia”.   Bagi para pemimpin Indonesia yang hari ini sedang menavigasi upaya mencapai kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan-kekuatan raksasa seperti Amerika Serikat dan Cina, Subandrio menawarkan refleksi penting, baik dari keberhasilan maupun kegagalannya.   •••   Dengan keterbatasan material Indonesia, Subandrio mampu menggalang dukungan internasional untuk berbagai agenda Indonesia di tengah persaingan negara-negara besar. Salah satu kesuksesan diplomasi Subandrio adalah mengubah sikap Amerika Serikat dalam kasus pengembalian Irian Barat.   Subandrio mendampingi Presiden Sukarno menemui Presiden John F. Kennedy dengan menekankan langkah Indonesia yang telah membeli persenjataan dari Soviet tapi tetap terbuka pada kemungkinan bekerja sama dengan Amerika. Subandrio memanfaatkan kekhawatiran Blok Barat atas meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Amerika yang awalnya netral menjadi pro terhadap Indonesia dan membuka jalan bagi penyelesaian sengketa Irian Barat. Subandrio pula yang menjadi koordinator diplomasi sampai Papua bergabung dengan Indonesia pada 1963.   Kita bisa memiliki pandangan berbeda tentang Subandrio mengenai dukungannya terhadap Demokrasi Terpimpin. Namun kebijakan luar negeri pada masa kerjanya, 1957-1966, menawarkan pelajaran penting bagi para pemimpin negara ini sekarang. Dia mampu membangun diplomasi yang bisa memanfaatkan persaingan negara adidaya di tengah keterbatasan material, memiliki kapasitas menerjemahkan visi politik luar negeri presiden dalam dukungan kelembagaan, serta membangun konsep diplomasi yang berprinsip jelas dan koheren.   Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan diterapkan di tengah politik internasional saat ini, situasi yang digambarkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres dengan “menajamnya jurang geopolitik, melonjaknya ketimpangan, ambruknya kepercayaan, krisis iklim, serta perkembangan kecerdasan buatan yang berjalan pada kecepatan yang membutakan”.   Lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sumber kritik yang sering menimpa kebijakan luar negeri hari ini. Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar pada politik internasional, memang sering bepergian ke mancanegara dan hadir dalam pertemuan yang melibatkan negara-negara besar. Namun kehadiran tidak selalu berdampak.   Probo Darono Yakti dari Universitas Airlangga, Surabaya, menyebutnya sebagai penyelarasan parsial yang kehilangan fokus, ditandai dengan penambahan mitra kerja sama tanpa penentuan tujuan strategis dari setiap hubungan. Adapun Jessica C. Liao dari US Army War College dan Lucas Myers dari University of Maryland, Amerika Serikat, memandang kebijakan luar negeri Indonesia “lebih aktif, tapi berkurang kebebasannya”. Sementara itu, dalam liputannya tentang BRICS, Kompas menulis Indonesia “hadir tapi di pinggir”. Nada negatif dari dalam dan luar negeri ini bukan semata dampak kemampuan diplomasi orang per orang. Hasil ini timbul dari ketiadaan visi yang jelas.   Dalam hal inilah terdapat peran besar lain Subandrio. Ide Agung Anak Gde Agung, Menteri Luar Negeri pada 1955-1956, mencatat Subandrio sebagai penerjemah visi politik luar negeri Sukarno. Dia merumuskan strategi diplomasi dan membangun kapasitas institusional untuk menjalankannya.   Dalam terbitan Kementerian Luar Negeri yang berjudul “Reflections upon the Indonesian Revolution”, Subandrio menyatakan diplomasi Indonesia adalah alat revolusi nasional untuk melindungi sekaligus mewujudkan cita-cita dalam hubungan internasional. Hubungan ekonomi pun disusun berdasarkan tujuan tersebut sehingga Indonesia menuntut penataan hubungan ekonomi internasional yang lebih adil dengan penghapusan proteksionisme di negara-negara maju, stabilisasi perdagangan bahan mentah dengan pemberian kompensasi atas fluktuasi harga komoditas yang banyak dihasilkan negara berkembang, serta kerja sama internasional untuk mendorong pembangunan di negara berkembang.   Visi ini diterjemahkan dalam berbagai program, dari pelatihan bagi para pegawai hingga publikasi dalam berbagai bahasa asing untuk menggalang dukungan internasional. Dunia bisa mengetahui tatanan internasional seperti apa yang hendak dibangun serta solusi apa yang ditawarkan Indonesia untuk menghadapi berbagai krisis—meskipun tidak selalu menyetujuinya. Indonesia menawarkan bangunan yang koheren, bukan, misalnya, menyatakan diri siap menduduki kursi tertentu di institusi multilateral berdasarkan klaim sebagai wakil negara berkembang.   •••   Visi dan prinsip yang jelas dan diterjemahkan secara kelembagaan membuat diplomasi era Subandrio yang terkesan radikal tetap bisa dieksekusi dengan strategis dan taktis—setidaknya pada awalnya. Lewat terjemahan Subandrio, Presiden Sukarno bisa membangun fleksibilitas yang pragmatis tapi terukur dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Blok Barat sekaligus dengan Uni Soviet dan Cina.   Namun keberhasilan memobilisasi dukungan negara berkembang dan mengubah sikap Amerika dalam kasus Irian Barat membuat Sukarno dan Subandrio abai memijakkan ambisi pada realitas material mengenai keterbatasan kapasitas Indonesia dalam sistem internasional. Ini pelajaran yang tak kalah penting dari diplomasi ala Subandrio.   Selepas penandatanganan Perjanjian New York tentang Irian Barat pada 1962, Bung Karno yakin bisa menggunakan pendekatan serupa dalam menghadapi pembentukan Federasi Malaya. Dia meyakini sikap nonkompromistis yang ditopang wacana antikolonial bisa mengubah posisi Malaysia ataupun negara-negara penyokongnya.   Pada Januari 1963, Subandrio secara resmi mengumumkan penolakan terhadap Federasi Malaya yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris. Sebulan kemudian, Bung Karno menyerukan konfrontasi. Konflik bersenjata pun pecah di Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Setelah Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Indonesia hengkang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1965 dan membentuk Conference of the New Emerging Forces (Conefo).   Namun, tanpa kapasitas material yang memadai, Indonesia tidak mampu memobilisasi dukungan untuk menjadikan Conefo sebagai tandingan PBB. Alih-alih terjadi perubahan tatanan, justru politik internasional merangsek masuk dan membongkar politik domestik lewat Gerakan 30 September 1965. Sebagai tokoh yang kekuatan politiknya adalah kemampuan menerjemahkan visi Sukarno, Subandrio ikut tersapu perubahan besar-besaran oleh penguasa baru. Ini juga merupakan pelajaran penting lain dari perjalanan dokter Subandrio: foreign policy begins at home—but it can also end at home! ●   Sumber :  https://www.tempo.co/tokoh/peran-subandrio-menteri-luar-negeri-2298597