|
Mudzakarah Ajengan PUI 2026 Resmi Dibuka,
Ulama PUI Bahas Tiga Persoalan Aktual Umat Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
LAPORAN CAK AT, 17 Oktober 2026
|
JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) resmi membuka Mudzakarah Ajengan PUI Tahun
2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Forum yang berlangsung
hingga Ahad (18/10/2026) ini mengangkat tema “Menjawab Persoalan Umat: Telaah
dan Perumusan Pandangan Hukum Islam Kontemporer”. Mudzakarah ini diikuti sekitar 50
ajengan, terdiri atas pengasuh pondok pesantren, ulama, dan akademisi dari
berbagai daerah. Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin,
M.Sos., menyebut forum ini sebagai kelanjutan Multaqa Ulama PUI yang
sebelumnya digelar bergiliran tahun-tahun sebelumnya di Sukabumi, Cianjur,
Majalengka, dan Santi Asromo. Bedanya, pertemuan kali ini membahas persoalan
umat secara lebih serius dan terarah. “Multaqa adalah ajang silaturahim dan
bertukar pendapat. Sekarang kita mengadakan forum yang lebih serius, membahas
persoalan yang dinantikan umat,” kata Raizal dalam sambutannya. Pembukaan diawali dengan pembacaan
Surah Al-Fatihah, pembacaan Intisab PUI, serta menyanyikan lagu Indonesia
Raya dan Mars PUI. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP PUI,
arahan Ketua Majelis Syura PUI KH. Nurhasan Zaidi, dan Khutbah Iftitah oleh
Ketua Majelis Masyayikh PUI Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. Rangkaian
pembukaan ditutup dengan doa yang dipimpin KH. Nonop Hanafi. Mengangkat
Kembali Gelar Ajengan Pemilihan nama “Ajengan” menjadi salah
satu hal yang disorot dalam pembukaan. Raizal menjelaskan, dalam tradisi
murid-murid KH. Ahmad Sanusi, ajengan adalah strata keulamaan tertinggi, di
atas ustaz, mualim, dan kiai. Panggilan ini lazim di Jawa Barat, tetapi
gaungnya di tingkat nasional masih samar. Karena itu, mudzakarah sengaja
digelar di Jakarta. KH. Nurhasan Zaidi menambahkan,
istilah Ajengan dipilih agar ulama dari tatar Sunda menggaungkan kembali
panggilan khas ulama dari Jawa Barat ini, provinsi basis lahirnya PUI,
kepercayaan diri dan keunikan, sebagaimana Nusa Tenggara Barat dikenal dengan
Tuan Guru dan Sumatra dengan sebutan Buya. Tiga
Persoalan Umat Mudzakarah membahas tiga persoalan
utama. Pertama, dinamika pelaksanaan wukuf di Arafah, murur, tanazul, dan dam
dalam ibadah haji. Kedua, pinjaman online dalam perspektif fikih muamalah.
Ketiga, pergantian nazhir wakaf tanah dalam kaitannya dengan amanah wakif,
kewenangan nazhir, dan kepastian hukum. Pembahasan berlangsung melalui sidang
pleno dan sidang komisi dengan pendekatan bahts al-masa’il dan kajian
perbandingan fikih (fiqh muqaran). Setiap tema dibahas oleh satu komisi. Dalam Khutbah Iftitah, KH. Ahmad
Heryawan berpesan agar PUI menampilkan wajah Islam yang mudah, moderat, dan
membahagiakan, dengan fikih yang berpijak pada pendapat ulama empat mazhab.
Sementara itu, KH. Nurhasan Zaidi mengingatkan bahwa PUI yang telah berusia
satu abad perlu memperkuat konsolidasi para ulamanya. Hasil pembahasan ketiga komisi
dijadwalkan dipaparkan pada Ahad (18/10/2026), dilanjutkan dengan pembacaan
keputusan mudzakarah oleh Ketua Umum DPP PUI dan penutupan. ● Sumber : Laporan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar