Subandrio dalam Jebakan Dokumen Gilchrist Savero Aristia Wienanto :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Subandrio meyakini dokumen Gilchrist sebagai bukti rencana intervensi Inggris dan Amerika Serikat di Indonesia.   ·      Dokumen itu seolah-olah memperkuat desas-desus rencana penggulingan Presiden Sukarno pada 1965.   ·      Arsip diplomatik Inggris mengungkap operasi propaganda di Indonesia pada 1965-1966.   SEBUAH surat diplomatik tergeletak di meja kerja Subandrio di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 15 Mei 1965. Pengirimnya entah siapa. Tokoh dengan tiga jabatan—Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI)—itu segera membacanya. “Isi dokumen itu saya nilai sangat gawat,” tulis Subandrio dalam memoar Kesaksianku tentang G-30-S yang terbit pada 2000.   Warkat tersebut tertulis sebagai surat rahasia Duta Besar Inggris, Sir Andrew Gilchrist, yang ditujukan kepada Sir Harold Caccia, Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri Inggris di London. Isinya membeberkan rancangan operasi bersama Inggris dan Amerika Serikat di Indonesia, termasuk kemungkinan intervensi militer. Surat itu juga menyebutkan “our local Army friends”. Belakangan, surat itu dikenal sebagai “Dokumen Gilchrist”.   Informasi dalam surat tersebut seolah-olah mendukung desas-desus rencana kudeta terhadap Presiden Sukarno oleh sejumlah petinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, seperti yang diembuskan Partai Komunis Indonesia.   Hubungan kedua pihak itu meruncing setelah pada Januari 1965 PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima berupa buruh dan tani yang dipersenjatai. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani serta Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi tokoh yang paling konsisten menentang usulan tersebut.   Dari sisi eksternal, pada masa Perang Dingin itu, kecondongan posisi ke Blok Timur membuat Indonesia masuk radar bahaya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Wabilkhusus dengan Inggris, ada persinggungan nan lebih dalam, yaitu rencana mereka membentuk Federasi Malaya yang ditentang Bung Karno lewat kampanye Ganyang Malaysia.   Meski demikian, Subandrio tak langsung percaya. Dia mendapat informasi bahwa Dokumen Gilchrist mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer, perwakilan American Motion Picture Association of Indonesia, di Jakarta. Dia heran surat diplomatik Inggris itu bisa berada di tangan importir film Hollywood—belakangan, Palmer dituduh sebagai mata-mata Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA).   Menurut buku Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang karya wartawan Julius Pour, Subandrio menugasi Kepala Staf BPI Brigadir Jenderal Polisi Soegeng Soetarto membandingkan surat itu dengan dokumen sejenis yang menjadi barang bukti jarahan dari gedung Kedutaan Besar Inggris pada dua tahun sebelumnya. Saat itu demonstran membakar kantor tersebut sebagai protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai neokolonialisme di Malaya.   Soetarto menilai jenis kertas Dokumen Gilchrist sama dengan surat resmi Kedutaan Besar Inggris. Namun ia memberikan catatan bahwa belum jelas siapa yang dimaksud dengan “local Army friends”.   Subandrio menyimpulkan dokumen itu otentik dan melaporkannya kepada Presiden Sukarno pada 26 Mei 1965. “Reaksinya, beliau terkejut. Berkali-kali beliau menanyakan keyakinan saya terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula saya jawab yakin asli,” kata Subandrio.   Kecurigaan Istana bahwa ada kekuatan Barat yang hendak menggulingkan pemerintah lewat tentara kian kuat. “Menurut penglihatan saya, tentu Bung Karno cemas. Saya menyimpulkan, Bung Karno sedang terbakar oleh provokasi itu,” tutur Subandrio.   Dokumen Gilchrist pun diungkap ke dunia internasional. Ketika Bung Karno batal ke Aljazair untuk menghadiri Konferensi Asia-Afrika II pada Juli 1965, ia mendarat di Kairo, Mesir. Di sana Presiden memerintahkan Subandrio menyebarkan keberadaan Dokumen Gilchrist kepada pers.   Baru belakangan, asal-usul Dokumen Gilchrist terkuak. Pada 1972, Ladislav Bittman alias Lawrence Martin-Bittman, eks agen intelijen Cekoslovakia yang membelot ke Amerika Serikat, menyatakan surat itu adalah buatan Cekoslovakia atas perintah Uni Soviet. Teks itu disampaikan lewat seorang duta besar Indonesia di Eropa hingga sampai ke tangan Subandrio. Pemerintah Inggris juga menyatakan surat diplomatik tersebut palsu.   Keterlibatan Subandrio dalam pusaran polemik Dokumen Gilchrist menjadi salah satu aktivitas intelijennya yang paling menonjol saat memimpin BPI sejak November 1959 hingga Maret 1966. Jusuf Wanandi, salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Subandrio merupakan salah satu orang kepercayaan Bung Karno.   Mantan sekretaris Soejono, Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung pada era Sukarno, ini mengakui peran besar Subandrio. “Ia orang dekat dan pelaksana utama keinginan Bung Karno dalam segala hal,” ujar Jusuf di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 September 2026.   Pandangan Jusuf selaras dengan catatan CIA dalam memorandum intelijen tertanggal 13 Desember 1965. CIA menyebut Subandrio sebagai orang kedua paling berpengaruh di Indonesia. Ia digambarkan sebagai sosok yang ambisius, lincah, cerdik, dan cakap. Sebagai pemimpin Badan Pusat Intelijen, Subandrio dinilai mampu mengendalikan hampir setiap sektor dan organ pemerintah.   Sigit Aris Prasetyo, diplomat sekaligus peneliti sejarah di Kementerian Luar Negeri, meyakini posisi sebagai orang nomor satu di dunia intelijen itu berhubungan dengan pengalaman diplomasi Subandrio. Tak lama setelah pengakuan kedaulatan pada akhir 1949, Sukarno menunjuknya sebagai duta besar pertama Indonesia di Inggris. Lima tahun kemudian, dia berpindah tugas ke Moskow, juga sebagai duta besar perdana.   Sebelumnya, pada masa awal kemerdekaan, Subandrio pernah menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan. “Jadi dia mempunyai latar belakang mengolah informasi, melakukan propaganda, dan lainnya,” kata Sigit di kantornya pada Kamis, 17 September 2026.   Pembuatan surat bodong yang membikin heboh itu, menurut Sigit, tak lepas dari konflik antara Moskow dan Peking. Uni Soviet terganggu oleh kedekatan Sukarno dengan Cina dan menggerakkan negara proksinya, Cekoslovakia.   Abdullah Mahmud Hendropriyono, kepala pertama Badan Intelijen Negara—nomenklatur terbaru lembaga telik sandi setelah BPI dan Badan Koordinasi Intelijen Negara—tak membicarakan Dokumen Gilchrist ketika menjenguk Subandrio saat ia menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.   Waktu itu, pada 1993-1994, Hendropriyono menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya. Hendropriyono menilai, terlepas dari status keasliannya, Dokumen Gilchrist memiliki dampak politik yang sangat besar menjelang peristiwa 1965.   Lantas bagaimana dengan Sir Andrew Gilchrist? Pada 5 Oktober 1965, empat hari setelah pembunuhan Ahmad Yani dan petinggi TNI Angkatan Darat lain yang memicu perubahan politik besar di Indonesia, Duta Besar Gilchrist mengirim kawat diplomatik ke London. Isinya, "Saya tidak pernah ragu bahwa penembakan kecil di Indonesia akan menjadi awal penting bagi sebuah perubahan yang efektif."   Pada hari yang sama, Alec Adams, penasihat politik komandan militer Inggris di Timur Jauh, meminta Kementerian Luar Negeri "mengambinghitamkan PKI di mata tentara dan orang-orang Indonesia".   George Norman Reddaway, diplomat yang memimpin Departemen Riset Informasi (IRD), badan Kementerian Luar Negeri Inggris yang menjalankan mesin propaganda pada masa Perang Dingin, menjadi salah satu ujung tombaknya. Reddaway dibekali uang tunai 100 ribu pound sterling dengan tugas, seperti dilansir The Independent edisi 1 Desember 1998, "Melakukan apa pun yang bisa saya lakukan untuk menyingkirkan Sukarno."   Seperti dilaporkan Tempo pada 2015, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menolak berkomentar soal peran badan intelijennya dalam peristiwa 1965. Mereka menyatakan memiliki rekam jejak kuat untuk mendukung pengungkapan fakta dan rekonsiliasi di Asia Tenggara, termasuk di Timor Leste dan Kamboja.   Namun kabar tentang peran itu terus diulas media, misalnya The Guardian pada 2021. Informasi awalnya adalah dokumen diplomatik Inggris periode 1965-1966 yang dibuka kepada publik pada 1996. Statusnya berbeda dengan surat kaleng yang diterima Subandrio di rumahnya pada pertengahan 1965 itu. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/tokoh/subandrio-polemik-dokumen-gilchrist-2298596