Tutup Rapat Pintu Konser Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 12 Oktober 2026

 

                                                

 

Namanya Israel Houghton. Nama depannya sudah membuat orang mengernyit. Tetapi benarkah sebuah nama cukup untuk membuat konser dicurigai?   Namanya Israel Houghton. Nama depannya saja sudah cukup membuat orang Indonesia mengernyitkan dahi. “Israel?” Bukankah itu nama sebuah negara yang selama ini menjadi salah satu aktor utama dalam konflik Palestina?   Maka, sebelum orang mendengar lagunya, membaca liriknya, menikmati suara seraknya, atau mengetahui siapa sebenarnya pemilik nama itu, kecurigaan sudah lebih dulu mengambil tempat di kepala.   Nama itu, Israel Houghton, adalah  musisi gospel berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dan tentu saja, nama tidak otomatis menunjukkan kewarganegaraan, agama, apalagi sikap politik seseorang.    Tapi di tengah perang Gaza dan dukungan Indonesia yang sangat tegas terhadap kemerdekaan Palestina, nama “Israel” pada poster konser di Jakarta memang mudah menjadi pemantik perhatian.   Kali ini perhatian itu bahkan berujung pada larangan pemerintah. Indonesia menyatakan tidak akan memberi izin pertunjukan Konser Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia, 24 Oktober 2026 di Jakarta.   Nama acaranya sebenarnya cukup damai: Til The Whole World Knows Tour 2026. Musik gospel, pujian, dan janji malam penuh worship. Kalau membaca promosi resminya, kita seperti sedang diundang ke kebaktian musikal.   Tapi sebuah panggung tidak selalu berhenti sebagai panggung. Orang membawa tubuhnya, suaranya, keyakinannya, dan tak jarang politiknya ke atas panggung. Pemerintah Indonesia kini melihat ada persoalan di titik itulah.   Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengambil keputusan setelah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Penyanyi Grammy itu tak bisa memperoleh visa.   Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan Houghton masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian. Jika ia mengajukan visa untuk masuk ke Indonesia, permohonannya tidak akan diterbitkan.   Kasus Houghton juga memberi konteks baru bagi desakan MUI agar konser Andrea Bocelli dibatalkan. Penyanyi Eropa ini jelas-jelas punya rekam jejak aktivitas yang berpihak kepada Israel.   Pertimbangan lainnya, soal keamanan dalam negeri dan kontroversi pertunjukan mereka di sejumlah tempat. Israel Houghton, misalnya, dalam sejumlah pertunjukan disebut pernah mengatakan, “I stand with Israel” pada 2023.   Kalimat itu pendek. Tetapi pada masa ketika Gaza masih menjadi luka terbuka dunia, tiga kata tersebut bisa terdengar jauh lebih keras dari amplifier konser. Sikap politik mereka cukup untuk menjadi alasan penolakan rencana pertunjukan mereka.   Di sini kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan: agama dan politik. Israel Houghton adalah musisi gospel. Ia beragama Kristen. Itu bukan persoalan pemerintah.   Bahkan Yusril sendiri menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan agama seseorang dan tidak melarang kegiatan keagamaan. Yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan panggung musik untuk menyampaikan pesan politik pro-Israel.   Konser memang tak selalu steril dari politik. Sejarah menunjukkan, musik sering menjadi kendaraan politik. Lagu bisa menjadi simbol perlawanan. Panggung bisa menjadi tempat kampanye.   Bendera bisa muncul di tengah konser. Pernyataan politik bisa disisipkan di antara lagu. Bahkan pilihan siapa yang tampil dan siapa yang dilarang tampil sering mengandung pesan politik. Musik memang sudah lama bercampur dengan politik.   Kita tentu menolak propaganda yang mendukung pendudukan dan kekerasan Israel terhadap Palestina tanpa harus memusuhi pemeluk agama tertentu. Kita bisa mendukung Palestina tanpa menganggap semua orang Kristen sebagai Zionis.   Karena itu, kita bisa menolak Israel Houghton dan Andrea Bocelli karena pernyataan politik mereka tanpa menghukum musik mereka sebagai musik. Ini penting karena perjuangan Palestina jangan sampai kehilangan kompas moralnya sendiri.   Kalau kita menolak dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, kita juga harus menolak dehumanisasi terhadap kelompok lain. Prinsip hak asasi manusia tidak boleh seperti payung yang hanya dibuka ketika hujan turun di halaman sendiri.   Pada akhirnya, pemerintah telah membuat keputusan yang tegas: konser Israel Houghton tidak akan diberi izin di Indonesia. Kini saatnya juga pemerintah menolak Andrea Bocelli yang lebih jelas rekam jejaknya membantu Israel. Jangan kasih pintu. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha