Sungkeman sebagai ”Pentas Tradisional” A Windarto ;  Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta

KOMPAS, 15 Mei 2021

 

 

                                                           

Bukan kebetulan bahwa sungkeman telah menjadi salah satu bentuk tradisi dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Melalui tradisi itu, budaya hormat kepada yang dituakan begitu dijunjung tinggi sebagai warisan yang tak terperikan. Terutama pada setiap perayaan Idul Fitri atau Lebaran, sungkeman pada mereka yang dituakan menjadi tuntutan yang tak terbantahkan. Karena itu, tak pelak lagi fenomena mudik atau pulang ke kampung halaman bukan sekadar piknik, apalagi mengisi waktu luang selama libur bersama. Namun, hal itu merupakan saat dan tempat yang tepat untuk menjaga tradisi sungkeman agar tetap lestari dari masa ke masa.   Sayangnya, pada era pandemi ini tradisi itu agaknya tidak mudah untuk diwujudkan. Bahkan, untuk menjalankan mudik saja, diperlukan upaya yang cukup berat lantaran ada larangan resmi dari pemerintah. Meski disediakan cara dan sarana lain, yaitu secara virtual, tetapi tetap tak bisa diabaikan bahwa perjumpaan secara langsung memberi makna dan suasana yang amat berbeda. Itulah mengapa mudik tetap diambil sebagai pilihan oleh sebagian besar orang dengan segala risiko yang harus ditanggung.   Namun, pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya sungkeman itu menjadi budaya yang sedemikian penting dan mendesak, khususnya pada hari raya seperti ini? Apa yang membuat sungkeman seakan-akan sulit untuk digantikan dengan cara dan sarana secara virtual? Politik macam apa yang telah direkayasakan terhadap budaya yang sudah dianggap berlaku turun-temurun ini?   Dalam sebuah film dokumenter berjudul Riding the Tiger, khususnya bagian Kings and Coolies, Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah diwawancarai tentang sungkumen. Menurut dia, sungkeman adalah tradisi dalam masyarakat Jawa yang harus selalu dijaga dan dilestarikan.   Namun, yang justru menarik bahwa dalam film yang disutradarai oleh Christine Olsen dan Curtis Levy ditampilkan gambar yang mempertontonkan bagaimana ibu dari salah satu Raja Jawa itu pun mesti menjalani tradisi tersebut. Dengan cara laku dodok (berjalan sambil jongkok), setiap anggota keluarga kerajaan, baik tua maupun muda belia, dituntut untuk mencium lutut dari Sultan HB X. Dalam konteks hari raya, tradisi itu dinamai dengan ngabekten. Artinya, siapa pun yang berada dalam lingkup keluarga keraton tak bisa menolak alias tunduk untuk berbakti dengan budaya seperti itu.   Dalam bingkai budaya, ketertundukan itu sesungguhnya adalah bagian dari politik yang diciptakan untuk menaklukkan ”Jawa”. Benarkah? Di sini John Pemberton, dalam bukunya yang berjudul ”Jawa”: On the Subject of ”Java” (Mata Bangsa, 2018), mengungkap bahwa ”Jawa” dengan segala tradisi dan budayanya sebenarnya adalah rekayasa dari politik penguasa pada era kolonial Belanda.   Jadi, ”Jawa” adalah konstruk budaya yang diciptakan untuk membuat siapa pun patuh pada penguasa. Kepatuhan itu ditunjukkan lewat budaya yang dibuat seolah-olah megah dan berdaya dalam berbagai upacara atau ritual, seperti melalui sungkeman. Dengan cara dan gaya yang tampak sakral, sungkeman ibarat bahasa suci yang tak terbantahkan, apalagi tergantikan.   Artinya, sungkeman seperti menjadi kuasa dan genggaman aksiomatis yang diwujudkan dalam budaya hormat pada yang dituakan. Hanya, masalahnya, yang dituakan dalam sungkeman bukan lagi mereka yang dianggap layak dan pantas untuk dihormati, tetapi justru yang berada di pusat kekuasaan dinastik itulah yang dijadikan sumbunya. Karena itu, tak mengheran jika raja dan penguasa kolonial menjadi panggung dari budaya sungkeman lantaran keduanya adalah pihak-pihak yang dikonstruk sebagai yang dituakan.   Penting untuk dicatat bahwa yang dituakan di sini bukan semata-mata soal usia, melainkan mereka yang dianggap berkuasa dengan segala kemegahan ritual atau upacara budayanya. Karena itulah kemegahan yang dipertontonkan lewat sungkeman dianggap lebih penting dan menentukan daripada sekadar cium tangan atau lutut sekalipun.   Dalam konteks ini, kajian Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul Negara Teater: Kerajaan-kerajaan Bali di Abad Kesembilanbelas (Bentang Budaya, 2000) mendapatkan arenanya yang tampak efektif dan operatif. Sebab, menurut dia, kekuasaanlah yang justru melayani kemegahan upacara dan bukan sebaliknya.   Dengan demikian, masuk akal jika sungkeman menjadi semacam pentas yang selalu mendebarkan dan dinanti-nantikan untuk dipertontonkan. Seperti ketika kita menonton di televisi, menjadi tidak penting lagi mana yang fiksi atau fakta dari suatu tontonan. Yang terpenting adalah kita dapat terhibur dan dari sana kita dapat menemukan kesenangan. Entah selalu tertipu atau bahkan dibohongi, kita justru menjumpai bahwa tiada yang dapat dipastikan dari setiap citra yang dipentaskan. Termasuk dalam upacara sungkeman yang telah menjadi pentas tradisional setiap tahun, yang menentukan sesungguhnya bukan faktanya, melainkan pencitraannya.   Menarik bahwa meski sungkeman telah sedemikian lama hanya menjadi ”sandiwara”, tetapi hingga saat ini tidak sedikit orang yang masih berlomba-lomba untuk mementaskannya. Mungkin aura ”negara teater”, seperti dikaji Geertz, di atas masih belum sirna sepenuhnya. Sebab, sebagaimana pernah ditulis oleh Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir-nya yang berjudul ”Pentas” (Tempo, 14/8/2013), ”Seluruh upacara merupakan demonstrasi yang diulangi dengan beribu-ribu cara, dengan beribu-ribu citra, tentang betapa digdayanya hierarki menghadapi kekuatan yang paling ampuh dan membuat semua melata.” Halo, halo, sudah sungkeman belum? ●