Perancis dan Krisis yang Dimulai dari Meja Kelas Arif Darmawan :  Dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Koordintor Pusat Riset Kebijakan Strategis Asia Tenggara, LPPM UNSOED.

KOMPAS.COM, 23 Oktober 2026

 

 

                                                           

REVOLUSI jarang dimulai dari gagasan besar. Di Perancis, ia dimulai dari bangku yang kurang.   Sejak 18 September, pelajar SMA di Créteil, pinggiran Paris, memblokade sekolah mereka karena guru yang absen tak pernah diganti, kelas terlalu sesak, gedung sekolah rusak, hingga meja dan kursi yang tidak cukup.   Lima pekan kemudian, keluhan itu telah menjadi krisis nasional. Akhir pekan lalu, ratusan ribu orang turun ke jalan dalam kerusuhan yang disebut terburuk dalam beberapa dekade.   Pada Senin (19/10/2026), Perdana Menteri Sébastien Lecornu memerintahkan jam malam terbatas, dan beberapa kota, seperti Lille dan Nice, memberlakukannya khusus bagi anak di bawah 18 tahun.   Rabu (21/10/2026), ia menggelar rapat krisis dengan para pemimpin serikat buruh.   Krisis ini tidak membesar karena pelajar Perancis tiba-tiba menjadi radikal. Ia membesar karena negara menjawab pertanyaan tentang bangku dengan bahasa keamanan.   Ketika ruang kelas diperlakukan sebagai ancaman, taruhannya bukan lagi sekadar ketertiban di jalan, melainkan legitimasi negara di mata generasi yang sebentar lagi memilih.   Gerakan ini kuat justru karena tuntutannya bersahaja. Seorang siswa mengeluh kepada kantor berita AFP, sekolahnya lumpuh karena kekurangan guru dan meja, tanpa perawat atau pengawas.   Tuntutannya pun sederhana: tambahan anggaran agar sekolah layak untuk belajar. Keluhan semacam ini tidak memerlukan manifesto. Setiap orang tua memahaminya.   Sosiolog Sidney Tarrow menyebut lompatan dari keluhan satu kelompok menjadi tuntutan lintas kelompok sebagai scale shift.   Lompatan itu terjadi di Perancis dengan kecepatan yang mengejutkan. Mahasiswa bergabung pada awal Oktober, lalu guru, orang tua, dan serikat buruh.   Pada 17 Oktober, gerakan pelajar melebur ke dalam aksi nasional menentang biaya hidup bersama gerakan rompi kuning (gilets jaunes).   Gelombang solidaritas bahkan dilaporkan menjalar ke Belgia, Italia, Yunani, dan Albania.   Dari Ruang Kelas ke Ruang Krisis   Respons negara bergerak ke arah sebaliknya. Pada 1 Oktober, Lecornu menggelar rapat krisis antarkementerian.   Kantornya menyebut gejolak itu kekerasan perkotaan, dan menurut sejumlah laporan, penilaian intelijen mengaitkannya dengan partai kiri La France Insoumise.   Pada awal Oktober, seorang remaja 15 tahun dilaporkan kehilangan tangannya akibat granat polisi. Ribuan orang ditangkap, sebagian besar di bawah umur.   Kajian keamanan Mazhab Kopenhagen menyebut proses ini sekuritisasi (securitization): sebuah persoalan dibingkai sebagai ancaman eksistensial sehingga tindakan luar biasa terasa wajar.   Begitu bangku sekolah dibingkai sebagai operasi politik, gas air mata dan jam malam terasa seperti solusi, bukan anggaran dan guru.   Ironisnya, sekuritisasi itulah jembatan terkuat gerakan ini. Seorang guru bahasa Spanyol mengatakan kepada Associated Press bahwa represi terhadap murid-muridnya-lah yang membuatnya ikut turun ke jalan.   Orang tua datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan untuk melindungi anak mereka. Pemerintah akhirnya menangguhkan penggunaan granat kejut, tetapi kepercayaan telanjur retak.   Pengamat hubungan internasional mengenal dilema lama guns versus butter: setiap euro untuk senjata adalah euro yang tidak masuk ke sekolah.   Lecornu adalah mantan menteri pertahanan yang mengawal lonjakan belanja militer Prancis di tengah perang Ukraina, sementara sekolah di pinggiran kota kekurangan meja.   Seorang mahasiswa berusia 19 tahun mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah harus berhenti berinvestasi hanya pada perang.   Tekanan ini datang di saat paling rapuh. Perancis bergulat dengan utang publik, harga bahan bakar yang melonjak, dan parlemen yang terbelah soal anggaran 2027.   Pemilihan presiden tinggal sekitar enam bulan lagi. Lecornu bahkan mengisyaratkan adanya jaringan yang bisa mempersoalkan jadwal pemilu itu sendiri.   Ketika krisis bangku sekolah sudah dibicarakan dalam bahasa jadwal pemilu dan keadaan darurat, pesan yang ditangkap pelajar cukup jelas: suara mereka dianggap gangguan, bukan masukan.   Ketertiban Memang Wajib, tetapi Bukan Jawaban   Argumen tandingan terkuat layak didengar. Negara mana pun wajib menjaga ketertiban.   Balai kota diserang, ratusan toko dijarah, dan Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui polisi sempat kehilangan kendali.   Presiden Emmanuel Macron sendiri mengakui kegagalan antisipasi dan intelijen. Membiarkan penjarahan atas nama simpati kepada pelajar bukanlah kebijakan, melainkan kelalaian.   Argumen ini benar tentang kewajibannya, tetapi keliru jika dijadikan cara membaca seluruh gerakan.   Menjaga toko dari penjarah dan menjawab keluhan soal guru adalah dua tugas yang berbeda. Membingkai keduanya sebagai satu ancaman justru mengaburkan garis antara perusuh dan murid.   Lecornu sendiri pernah mengakui bahwa kesulitan sekolah-sekolah itu harus didengar, dan pemerintah membuka forum diskusi di sekolah sejak 8 Oktober.   Ujian sebenarnya datang akhir bulan ini, ketika paket kebijakan yang dijanjikan diumumkan.   Bila isinya lebih banyak soal keamanan daripada soal guru dan meja, krisis ini kemungkinan besar belum selesai.   Perancis tentu bukan Indonesia, dan tulisan ini tidak hendak menyamakan keduanya.   Namun, pekan ini pun mahasiswa di Jakarta turun ke jalan menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, membawa tuntutan dari biaya pendidikan hingga asap kebakaran hutan, dan berjanji kembali pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober.   Kita juga punya kebiasaan menjauhkan pelajar dari jalan lewat surat edaran.   Pelajaran dari Paris berlaku bagi negara mana pun: keluhan tentang ruang kelas seharusnya dijawab di meja anggaran, bukan di meja keamanan.   Bangku yang kurang di ruang kelas bisa diisi dengan anggaran. Bangku yang dikosongkan oleh rasa tidak didengar jauh lebih sulit diisi kembali. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/10/23/063000070/perancis-dan-krisis-yang-dimulai-dari-meja-kelas?page=all#page2