Jokowi dan Suara Pengusaha

Jokowi dan Suara Pengusaha Ahmad Erani Yustika ;  Staf Khusus Presiden; Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

                                                DETIKNEWS, 05 September 2018

                                                           

"Tidak ada saran dan semua tak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depan." Itu jawaban Presiden Cina Xi Jinping ketika Presiden Joko Widodo menanyakan resep untuk menghadapi turbulensi ekonomi sekarang. Kisah itu disampaikan oleh Presiden sebagai pengantar diskusi dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani dan 25 pengusaha generasi kedua dan ketiga dari para pengusaha besar nasional (27/8). Pembuka dialog itu dipilih oleh Presiden untuk mendeskripsikan bahwa situasi ekonomi sekarang cukup terjal, bahkan negara semacam Cina yang amat tangguh juga kelimpungan dan belum punya resep mapan untuk menyikapi situasi yang terus bergerak. Segalanya belum pasti, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Setelah narasi pembuka itu, Presiden menguraikan ragam kebijakan ekonomi pemerintah yang telah dibuat agar kondisinya makin bugar dan kuat. Kebijakan fiskal didesain sangat hati-hati, tidak ambisius mengejar pertumbuhan ekonomi apabila risiko di baliknya dirasa besar. Defisit fiskal terus diturunkan dari semula 2,6% pada 2015 menjadi 1,8% pada 2019 mendatang. Defisit keseimbangan primer terus turun dari Rp 142 triliun pada 2015 menjadi tinggal Rp 21 triliun pada 2019, bahkan dimungkinkan akan seimbang atau surplus tahun depan. Seluruhnya itu dilakukan untuk membangun kepercayaan publik dan pasar, yang hasilnya sebagian besar telah dirasakan saat ini. Di luar itu, Presiden juga menceritakan upayanya untuk memperkuat basis produksi agar Indonesia menjadi negara produsen yang tangguh. Sejak lama Indonesia dijerat oleh defisit neraca perdagangan (dan transaksi berjalan), yang sebagian bersumber dari keringkihan produksi. Komoditas yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri mesti diimpor. Banyak bahan baku atau produk penolong yang potensial diproduksi di pasar domestik, tetapi sampai sekarang sebagian belum dieksekusi. Beberapa produk memang sudah dibikin, namun Presiden belum merasa puas. Ia menginginkan persoalan defisit neraca transaksi berjalan ini dapat diselesaikan secepatnya. Tak boleh lagi ditunda-tunda. Setelah pengantar singkat tersebut, kurang dari 10 menit, pembicaraan setelahnya menjadi panggung para tamu. Sekurangnya tiga hal besar yang disampaikan. Pertama, Ketum Kadin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Manfaat itu langsung dirasakan oleh pengusaha. Logistik menjadi lebih mudah dan murah, daya dukung investasi menjadi lebih lengkap, dan kemudahan usaha mengalami peningkatan. Bahkan, John Riady --yang juga hadir dalam pertemuan-- menyatakan para pengusaha sekarang memiliki optimisme yang tinggi untuk menapaki hari-hari mendatang. Tentu saja tantangan selalu akan muncul, namun dengan perbaikan yang dilakukan perkara itu bakal bisa ditangani. Kedua, mereka mengharapkan pemerintah bisa memapankan regulasi terkait perizinan, kesempatan yang lebih besar kepada pelaku ekonomi swasta, stabilitas nilai tukar, dan hilirisasi yang lebih intensif. Perizinan sudah ada kemajuan, namun belum merata ke semua daerah, sehingga diharapkan terdapat standar pelayanan dan kecepatan yang seragam. Anindya Bakrie dalam kesempatan itu menyampaikan, para pengusaha ini tidak cengeng karena sudah pernah melalui ragam persoalan dalam 20 tahun terakhir, yang paling penting pemerintah membangun lingkungan ekonomi yang bagus dan mendesain kebijakan secara konsisten. Bila ini dikerjakan dengan sistematis, maka pembangunan ekonomi akan kian gesit. Ketiga, kebutuhan menyelenggarakan kepastian hukum dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Di lapangan masih dijumpai praktik perlakuan hukum yang berlainan, sehingga membingungkan pelaku bisnis. Regulasi yang ada tidak selamanya ditegakkan dengan standar yang seragam. Demikian pula cukup kerap terjadi aturan berubah sehingga menyulitkan dunia usaha melakukan perencanaan bisnis. Sementara itu, di tengah kenaikan prospek ekonomi yang makin bagus, pengusaha mengeluhkan terbatasnya tenaga kerja terampil. Diperlukan kerja sama antara dunia usaha, kampus, dan pemerintah (pusat dan daerah) untuk membangun peta kebutuhan tenaga kerja yang utuh demi kepentingan di masa depan. Menanggapi persoalan, pernyataan, dan masukan dari para pengusaha tersebut, Presiden secara runtut menyampaikan ide dasar perubahan ekonomi yang telah dan akan terus dijalankan. Sumber daya fiskal akan senantiasa disusun dengan penajaman dan kredibilitas yang makin tinggi. Infrastruktur selama 4 tahun terakhir dialokasikan dengan sangat besar untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang. Di luar itu, mulai 2019 pembangunan manusia ditambah alokasinya agar kualitas tenaga kerja makin meningkat. Kompleksitas ekonomi yang kian tinggi mesti diimbangi dengan mutu manusia yang makin baik pula. Politik anggaran harus menuju ke arah sana. Regulasi mesti disederhanakan, tak boleh lagi melampaui kebutuhan sehingga disinsentif bagi pembangunan ekonomi/investasi. Pemerintah terus menyisir aneka regulasi yang berpotensi menghambat pembangunan. Birokrasi bekerja berdasarkan target dan capaian yang terukur, bukan berbasis kegiatan dan prosedur yang telah ditunaikan. Kecepatan menjadi ideologi kerja. Tiap persoalan yang muncul ditangani dengan sigap, tidak boleh dibiarkan dan menjadi beban pembangunan. Banyak program yang sebelumnya tidak berjalan karena adanya pengabaian persoalan tersebut, seperti yang kerap terjadi pada pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Satu lagi topik favorit yang selalu disampaikan Presiden adalah isu keadilan ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Tidak mungkin yang dibangun hanya Jawa dan Sumatera. Seluruh wilayah mesti disantuni dengan pembangunan, dari mulai pelayanan sosial dasar, aktivitas ekonomi sampai kebutuhan hidup tersier lainnya. Presiden amat senang dengan data yang menunjukkan indeks ketimpangan yang makin turun. Pencapaian ini mesti terus berlanjut karena merupakan mandat konstitusi. Para pengusaha diharapkan turut terlibat dalam usaha membangun keadilan ekonomi ini, khususnya membangun wilayah Indonesia Bagian Timur, memajukan desa-desa, dan mendongkrak pendapatan golongan ekonomi lemah. Dialog tersebut begitu produktif dan rileks karena dibangun dengan pondasi kepercayaan. Seluruh persoalan diungkap secara terbuka dan ditanggapi dengan kesungguhan hati, sesekali dengan ekspresi jenaka. Para pengusaha menceritakan apresiasi dan tantangan yang dihadapi, sedangkan Presiden memberikan komitmen untuk terus melakukan perbaikan demi mengawal kemajuan negeri. ●