|
Menakar Peluang Calon Ketum PBNU di Muktamar NU ke-35 - Dari Gus Yahya
hingga Gus Kikin Armaidi Tanjung : Aktivis muda NU dan penulis buku dari Sumatera Barat. |
ORBIT INDONESIA, 16 Agustus 2026
|
Sudah menjadi tradisi di
Nahdlatul Ulama (NU), setiap kali Muktamar digelar, selalu muncul “geger”
mengenai siapa yang akan memimpin organisasi tersebut untuk lima tahun ke
depan. Ketika calon kuat hanya dua orang, dinamika perebutan kursi Ketua Umum
PBNU mungkin tidak terlalu riuh. Namun, ketika kandidat yang muncul lebih
banyak, persaingan biasanya menjadi semakin menarik untuk diikuti. Menjelang Muktamar NU
ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok
Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sejumlah nama mulai
diperbincangkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Di antaranya KH Yahya
Cholil Staquf (Gus Yahya), KH Zulfa Mustofa, Prof. KH Nasaruddin Umar, KH
Imam Jazuli, KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Muhammad Yusuf Chudlori
(Gus Yusuf), KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), dan KH Abdul Hakim Mahfudz
(Gus Kikin). Masing-masing memiliki
kapasitas, pengalaman, latar belakang, dan rekam jejak ke-NU-an. Mereka bukan
nama baru di lingkungan NU maupun dalam kehidupan kebangsaan. Dengan modal
yang berbeda-beda, masing-masing memiliki peluang sekaligus tantangan untuk
memimpin NU memasuki lima tahun berikutnya. Dari Gus Yahya hingga Gus
Kikin Gus Yahya, misalnya, saat
ini menjabat Ketua Umum PBNU dan telah menyatakan akan kembali maju dalam
Muktamar ke-35. Putra KH Cholil Bisri sekaligus keponakan budayawan dan ulama
KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) ini memiliki pengalaman panjang dalam
organisasi dan kehidupan kebangsaan. Gus Yahya pernah
dipercaya menjadi juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada
1999–2001. Ia kemudian menjabat Katib Aam PBNU periode 2015–2021 sebelum
terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34. Sebagai petahana, Gus
Yahya tentu memiliki keunggulan berupa pengalaman memimpin PBNU sekaligus
jejaring yang telah terbentuk selama masa kepemimpinannya. Namun, posisi
sebagai petahana juga membuat rekam jejak kepemimpinannya menjadi bagian dari
evaluasi para pemilik suara dalam Muktamar. KH Zulfa Mustofa juga
memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan keagamaan yang kuat. Ayahnya,
KH Muqarrabin, merupakan ulama asal Pekalongan, Jawa Tengah, sedangkan
ibunya, Nyai Hj. Marhumah Latifah, berasal dari Kresek, Banten. Dari garis
keturunan ibunya, KH Zulfa Mustofa memiliki hubungan keluarga dengan Wakil
Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin. Kiai Zulfa juga pernah
berguru kepada almarhum KH MA Sahal Mahfudh dan KH Rifai Nasuha. Latar
belakang keilmuan dan jejaring pesantrennya menjadi salah satu modal penting
dalam bursa kepemimpinan NU. Nama berikutnya adalah
Prof. KH Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI. Sebelumnya, ia pernah menjabat
Wakil Menteri Agama periode 2011–2014. Guru besar bidang tafsir ini telah
menghasilkan berbagai karya ilmiah dan buku mengenai studi keislaman. Lahir di Ujung, Bone,
Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959, Nasaruddin Umar meraih gelar magister
dan doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di lingkungan NU, ia tercatat
sebagai salah seorang Rais PBNU masa khidmat 2022–2027. Pengalaman akademik,
pemerintahan, dan keorganisasiannya memberikan warna tersendiri dalam bursa
calon Ketua Umum PBNU. KH Imam Jazuli juga
menjadi salah satu figur yang diperbincangkan menjelang Muktamar ke-35. Lahir
di Cirebon pada 17 November 1976, ia dikenal memiliki latar belakang
pendidikan pesantren dan akademik, baik di dalam maupun luar negeri. Putra KH Anas Sirojuddin
dan Hj. Sukini Koniah ini menempuh pendidikan keagamaan di sejumlah
pesantren, antara lain Pesantren Al-Ishlah Bobos, Pesantren Majlis Tarbiatul
Mubtadi’in (MTM) Kempek, dan Pesantren Lirboyo, Kediri. Ia pernah menjadi
Wakil Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) dan menjadi
pengurus PBNU. Tokoh muda NU KH Abdul
Ghaffar Rozin (Gus Rozin) juga masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Putra
almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU periode 1999–2014, dan Nyai Hj.
Nafisah Sahal ini memiliki pengalaman panjang dalam dunia pesantren dan
organisasi NU. Gus Rozin pernah menjadi
Mustasyar PBNU dan Ketua Muslimat NU Jawa Tengah. Ia meraih Master of
Education dari Monash University, Australia, pada 2004 dan menyelesaikan
program doktor di UIN Walisongo Semarang pada 2023. Karier organisasinya di
lingkungan NU telah ditempuh sejak aktif di PP IPNU, Gerakan Pemuda Ansor,
Lembaga Pendidikan Ma’arif, RMI, hingga menjadi Katib Syuriyah PBNU periode
2022–2027. Saat ini ia menjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah dan Ketua
Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia. Nama lainnya adalah KH
Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), yang memiliki pengalaman panjang di
dunia pesantren, organisasi, dan politik. Ia pernah menempuh pendidikan di
Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Pesantren Salafiyah Kedung Banteng,
Purwokerto, serta Pesantren Salafiyah Bulus, Kebumen. Gus Yusuf pernah memimpin
DPC PKB Kabupaten Magelang dan menjadi Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Pada awal
2026, ia memilih mengakhiri sejumlah jabatan struktural di partai untuk lebih
berkonsentrasi pada pengembangan pesantren dan lembaga pendidikan. KH Abdussalam Shohib (Gus
Salam), cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri, juga menjadi salah satu nama yang
diperbincangkan. Lahir di Bangkalan, Madura, pada 1977, ia menempuh
pendidikan di lingkungan pesantren keluarga sebelum melanjutkan pendidikan ke
Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri. Aktivitas organisasinya
dimulai di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kota Kediri pada 2002.
Ia kemudian aktif di LBMNU Jombang dan menjadi anggota Syuriyah PCNU Jombang.
Gus Salam juga pernah menjadi Katib PBNU pada era kepemimpinan KH Said Aqil
Siradj. Sementara itu, KH Abdul
Hakim Mahfudz (Gus Kikin) merupakan cicit pendiri Nahdlatul Ulama,
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Ia lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958
dari pasangan KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj. Abidah Ma’shum. Dari garis ibunya, nasab
Gus Kikin tersambung kepada Nyai Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim
Asy’ari yang menikah dengan KH Ma’shum Ali, ulama ahli falak sekaligus
penulis kitab Amtsilah Tasrifiyah. Sementara dari garis ayah, nasabnya
tersambung kepada KH Anwar Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi’in
Paculgowang, Jombang. Gus Kikin merupakan
Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat
2024–2029. Ia terpilih secara aklamasi dalam Konferwil NU Jawa Timur pada 3
Agustus 2024. Membaca Peluang Masing-masing kandidat
tentu telah membangun komunikasi dan menyusun strategi untuk memperoleh
dukungan sebanyak-banyaknya dari PCNU, PCINU, dan PWNU se-Indonesia.
Pertemuan, silaturahmi, halaqah, diskusi, dan berbagai kegiatan menjadi
bagian dari dinamika menjelang Muktamar. Karena itu, membaca
peluang masing-masing kandidat tidak cukup hanya berdasarkan popularitas.
Yang juga perlu diperhatikan adalah basis dukungan, rekam jejak organisasi,
kemampuan membangun konsolidasi, jejaring pesantren, komunikasi kebangsaan,
serta kemampuan merawat kohesi internal NU. Dalam konteks tersebut,
nama Gus Kikin menarik untuk dicermati. Salah satu momentum yang
memperlihatkan arah pemikirannya adalah Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi
yang digelar Pesantren Tebuireng bersama Ikatan Keluarga Alumni Pesantren
Tebuireng (IKAPETE) di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026. Hadir sebagai keynote
speaker Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, sementara KH Ma’ruf Amin, Wakil
Presiden RI periode 2019–2024, turut hadir sebagai pembicara. Pemilihan Gedung MPR RI
sebagai lokasi kegiatan tentu memiliki makna tersendiri. Gedung tersebut
merupakan simbol lembaga permusyawaratan sekaligus salah satu ruang penting
dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Kehadiran Ketua MPR RI dan tokoh
nasional seperti KH Ma’ruf Amin juga memberikan bobot tersendiri terhadap
kegiatan yang digagas Pesantren Tebuireng dan IKAPETE. Dalam kegiatan tersebut,
Gus Kikin menyampaikan pemikirannya mengenai Al-Qanun Al-Asasi NU. Sebelum
memasuki ruang sidang MPR RI, peserta memperoleh buku yang ditulisnya, Syarah
Kitab Al-Qanun Al-Asasi: Syarah Kitab Al-Qanun Al-Asasi Jam’iyyah Nahdlatul
Ulama, yang diterbitkan Pustaka Tebuireng. Buku setebal xvii + 214 halaman
itu merupakan cetakan pertama tahun 2026. Buku tersebut menguraikan
Al-Qanun Al-Asasi yang menjadi salah satu landasan pemikiran penting dalam
perjalanan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, sebagaimana dirumuskan oleh pendiri NU,
KH Hasyim Asy’ari. Dalam Halaqah Kebangsaan,
Gus Kikin menguraikan pemikirannya mengenai arah pengembangan NU ke depan. Ia
tampak ingin menghadirkan kembali semangat Al-Qanun Al-Asasi sebagai salah
satu landasan dalam menggerakkan NU memasuki abad keduanya. Penulis yang hadir dalam
Halaqah Kebangsaan tersebut mendengar Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan
bahwa Qanun Asasi yang disusun Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari menempatkan
NU bukan sebagai musuh atau ancaman bagi keutuhan bangsa. Sebaliknya, NU harus
menjadi solusi bagi problematika umat, menjadi kekuatan yang menjaga
persatuan, sekaligus mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat. Semangat tersebut pula
yang mendorong para santri pada masa perjuangan kemerdekaan untuk bergabung
dalam berbagai laskar perjuangan, termasuk Hizbullah dan Sabilillah.
Bergabung dalam barisan perjuangan tersebut merupakan bagian dari keyakinan
untuk membela negara. Ahmad Muzani juga
menceritakan dinamika perjuangan bangsa pada masa pendudukan Jepang. Banyak
santri kemudian bergabung dalam berbagai organisasi dan laskar perjuangan.
Salah satu tokoh yang disebut adalah KH Yusuf Hasyim, putra KH Hasyim
Asy’ari. Semangat membela negara dan merebut kemerdekaan menjadi bagian
penting dari perjuangan tersebut. KH Hasyim Asy’ari juga
menyadari bahwa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditempuh
melalui kekuatan bersenjata, tetapi membutuhkan perjuangan politik. Kecintaan
terhadap tanah air kemudian menjadi bagian penting yang melekat dalam gerakan
NU. “Dengan demikian, Qanun
Asasi ini adalah semangat filosofi yang hidup sepanjang zaman. Indonesia
beruntung ada Nahdlatul Ulama. Indonesia beruntung karena ada Qanun Asasi,”
tutur Ahmad Muzani. Sementara itu, KH Ma’ruf
Amin menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir dalam Halaqah Kebangsaan
tersebut. Sebagai alumni Pesantren Tebuireng, kehadirannya menjadi bagian
dari penghormatan terhadap tradisi keilmuan dan perjuangan pesantren. Menurut Ma’ruf Amin,
peran NU dalam moderasi beragama, kebangsaan, dan keumatan memiliki akar kuat
dalam pemikiran KH Hasyim Asy’ari. Dalam Muqaddimah Qanun Asasi, NU
ditegaskan sebagai organisasi yang memperjuangkan keadilan, menebarkan
keamanan, melakukan berbagai perbaikan, dan membawa kebaikan. Karena itu, NU bukan
sekadar tempat berkumpul, melainkan memiliki gerakan besar yang menyentuh
berbagai aspek kehidupan: agama, kemasyarakatan, ekonomi, politik,
pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam konteks keumatan,
NU memiliki dua tugas besar yang perlu terus dijalankan, yakni himayatul
ummah atau menjaga umat dan taqwiyatul ummah atau memperkuat umat. Dalam dimensi kebangsaan,
menanamkan kecintaan terhadap tanah air juga telah menjadi bagian penting
dari tradisi perjuangan NU. Semangat Yalal Wathan dan konsep hubbul wathan
minal iman menjadi bagian dari khazanah perjuangan tersebut. Resolusi Jihad
22 Oktober 1945 juga menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari
Santri Nasional. Gus Kikin, dengan
mengusung dan menyosialisasikan Qanun Asasi dalam berbagai momentum NU di
sejumlah tingkatan, menunjukkan perhatian kuat terhadap akar sejarah dan
nilai dasar organisasi. Gagasan tersebut dapat dibaca sebagai upaya
menguatkan kembali NU agar tetap berpijak pada khittah dan nilai-nilai dasar
yang diwariskan para pendirinya. Persoalannya kemudian
adalah: apakah gagasan tersebut cukup kuat untuk menjadi basis kepemimpinan
NU memasuki abad kedua? NU yang mampu memberikan
manfaat bagi umat, bangsa Indonesia, dan umat manusia merupakan tantangan
besar ketika organisasi ini memasuki abad keduanya. Dalam konteks tersebut,
sosok pemimpin dengan latar belakang pesantren, pengalaman organisasi,
kemampuan membangun komunikasi kebangsaan, dan kedekatan dengan berbagai
kalangan menjadi penting untuk diperhitungkan. Gus Kikin memiliki
sejumlah modal tersebut. Sebagai Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Ketua PWNU
Jawa Timur periode 2024–2029, ia memiliki basis pesantren sekaligus
pengalaman memimpin organisasi NU di tingkat wilayah. Posisi tersebut
memberinya modal sosial dan organisasi yang tidak kecil. Namun, modal tersebut
belum otomatis menjadi tiket menuju kursi Ketua Umum PBNU. Muktamar memiliki mekanisme,
dinamika, dan peta dukungan yang sangat kompleks. Dukungan PCNU, PCINU, dan
PWNU, komunikasi antarkandidat, kemampuan membangun titik temu, serta
keputusan para muktamirin akan menjadi faktor yang menentukan. Karena itu, menjelang
Muktamar ke-35 NU, persaingan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang
paling dikenal. Pertarungan gagasan, kemampuan melakukan konsolidasi,
kecakapan merawat persatuan, serta kemampuan meyakinkan para pemilik suara
mengenai arah NU lima tahun ke depan juga akan menjadi faktor penting. Pada akhirnya, Muktamar
bukan hanya soal siapa yang mendapatkan kursi Ketua Umum PBNU. Lebih dari
itu, Muktamar merupakan momentum menentukan ke mana organisasi besar ini akan
dibawa memasuki abad keduanya. Selamat bermuktamar. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar