|
Membaca Eskalasi AS-Iran di Selat Hormuz, Apa Dampaknya untuk RI? Dr. CA.
Jamaluddin, LC, Ms.J : Pemerhati Hubungan Indonesia – Timur
Tengah dan Global. |
REPUBLIKA, 30 Juli 2026
|
Selat Hormuz berada di
pusat kebuntuan militer yang serius antara AS dan Iran, yang sama-sama telah
membatasi jalur pasokan energi dan perdagangan global. Pasukan AS melakukan
blokade melalui angkatan lautnya di perairan Selat Hormuz dan melakukan
serangan udara yang menargetkan kemampuan militer Iran. Sementara Iran terus
menyerang kapal komersial dan menargetkan sekutu AS di Teluk. Krisis yang terjadi di
jalur perairan laut terpenting ini mencakup beberapa titik konflik utama, di
mana AS telah memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran
dan telah melakukan serangan udara selama beberapa malam berturut-turut, menghancurkan
infrastruktur Iran dan melumpuhkan kapal tanker komersial yang melanggar
blokade AS. Iran secara resmi
membalas dan menyatakan Selat Hormuz tersebut tertutup, menyita dan menembaki
kapal tanker komersial, serta melancarkan serangan balasan berupa drone dan
rudal terhadap aset AS dan negara-negara Teluk sekutu AS. AS telah mendesak
kapal-kapal komersial untuk menggunakan jalur maritim selatan yang mengikuti
garis pantai Oman, sedangkan Iran menuntut agar kapal-kapal hanya mengikuti
koridor pelayaran utaranya. Sikap ini secara
significant berdampak terhadap pasokan energi global di mana Indonesia
merupakan salah satu negara yang sangat tergantung kepada minyak mentah
(bahan baku BBM), khususnya Teluk Arab, berkisar antara 19 persen hingga 25
persen dari total impor nasional, yang didominasi oleh pasokan dari Arab
Saudi. Selain itu, kawasan ini juga memasok LPG ke Indonesia yang
prosentasenya sekitar 25 persen. Dengan kata lain, lalu
lintas pengiriman berkurang drastis, pasar global mengalami gangguan rantai
pasokan yang besar, telah mendorong negara-negara Teluk untuk mengejar
proyek-proyek pipa alternatif. Membaca dinamika regional yang terjadi saat
ini, bagaimana kiranya Indonesia bersikap dalam melakukan mitigasi untuk
mengamankan pasokan bahan baku BBM nasional? Kembalinya permusuhan
kedua pihak, disusul dengan blokade angkatan laut AS di selat Hormuz, dan
serangan Iran terhadap beberapa negara Teluk yang bersekutu dengan AS telah
menggagalkan memorandum diplomatik yang diteken baru-baru ini. Sementara itu,
AS terus melancarkan serangan udara yang luas dan beruntun selama beberapa
malam dalam pekan ini yang menargetkan infrastruktur militer dan energi Iran.
Tindakan ini diambil menyusul serangan Iran terhadap pelayaran komersial di
Selat Hormuz dan serangan pesawat tak berawak yang mematikan terhadap
pangkalan militer AS di Yordania. Selanjutnya Korps Garda
Revolusi Islam (IRGC) telah membalas dengan meluncurkan pesawat tak berawak
dan rudal balistik ke target sekutu AS, termasuk Kamp Arifjan dan pangkalan
udara di Kuwait, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan pada fasilitas
energi lokal. Sementara itu, proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya
mengenai Gaza telah mengalami kebuntuan. Konflik Israel-Hamas
tetap buntu dan terus berlanjut tanpa henti. Implementasi kerangka kerja
transisi yang didukung PBB telah berulang kali terhambat oleh kekerasan,
penjarahan bantuan, dan perselisihan mengenai pelucutan senjata Hamas. Terlepas dari pengumuman
gencatan senjata yang dimediasi AS, serangan Israel dan serangan roket
Hizbullah terus berlanjut di Lebanon selatan. AS dan mitra regional secara
aktif berupaya untuk menegosiasikan kerangka kerja keamanan trilateral dalam
upaya untuk sepenuhnya menghindari proksi Iran. Upaya normalisasi dalam
kerangka lanskap diplomatik yang lebih luas antara Arab-Israel dan inisiatif
perdamaian yang lebih komprehensif telah dikesampingkan, karena pemerintah
regional dan mediator internasional saat ini fokus pada pengelolaan eskalasi
langsung antara Washington dan Teheran. Sebagian besar para
pemerhati sepakat, konflik AS-Iran akan tetap berada dalam status quo
"No War No Peace" untuk waktu yang tidak terbatas karena kedua
pihak tidak mampu mencegah pihak lain, tetapi keduanya berusaha menghindari
kembali ke pertempuran besar. Kelompok garis keras Iran menilai
mempertahankan kendali atas Selat Hormuz memberi Iran pengaruh dan manfaat
strategis yang lebih besar daripada keterlibatan dengan dan janji manfaat
ekonomi dari Washington. AS mungkin telah mencapai
"jalan buntu strategis" di mana AS tidak dapat mencapai tujuan
intinya dengan tingkat eskalasi apa pun yang akan diterima oleh Kongres AS
atau publik Amerika. Para mediator regional sedang mengintensifkan pencarian
formula untuk berkomitmen kembali dan menyatukan interpretasi mereka yang
berbeda tentang Memorandum of Understanding (MOU) bulan Juni lalu yang
mengakhiri permusuhan. Yang membuat frustrasi
para pejabat AS, regional, dan global, nampaknya MOU AS-Iran bulan Juni lalu
tidak mendamaikan atau memuaskan tujuan strategis yang saling bertentangan
dari AS maupun Iran. Akibatnya, MOU tersebut belum menghasilkan jalur yang
diharapkan menuju kesepakatan permanen AS, atau bahkan mengakhiri potensi
kembalinya perang habis-habisan. Tidak ada pilihan AS yang
jelas atau dapat diterima yang akan menggeser keseimbangan strategis dari
Iran dan memaksa kepemimpinannya untuk berdamai dengan Washington. Pada saat
yang sama, kekhawatiran akan perang yang kembali terjadi telah memotivasi para
mediator regional untuk mengintensifkan upaya mereka untuk menegosiasikan
secara kompromi yang mungkin akan membuat pihak-pihak yang bertikai kembali
berkomitmen untuk de-eskalasi. Mencermati dinamika di
Kawasan Timur Tengah, khususnya di Kawasan Teluk Arab, Indonesia hampir tidak
akan mendapatkan keuntungan apa pun dari kebuntuan antara Amerika Serikat dan
Iran di Selat Hormuz; sebaliknya, Jakarta menghadapi risiko ekonomi dan
energi yang parah. Krisis ini mengancam perekonomian Indonesia melalui tiga
saluran utama: inflasi, melonjaknya biaya impor energi, dan tekanan fiskal
dari subsidi bahan bakar domestik. Perebutan kekuasaan geopolitik yang sedang
berlangsung telah berdampak langsung pada kepentingan nasional Indonesia. Sekitar 20-25 persen
impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat
Hormuz. Blokade Iran dan pengawalan Angkatan Laut AS telah menunda dan
menjebak kapal tanker Pertamina milik negara, membahayakan cadangan domestik.
Kebuntuan ini memaksa
harga minyak global di atas 80 dolar AS per barel dan melemahkan Rupiah,
memaksa Jakarta untuk menghabiskan cadangan devisa dan menyerap guncangan
untuk menjaga harga bahan bakar domestik tetap stabil. Sebagai strategi
mitigasi, Pemerintahan Presiden Prabowo secara aktif mengalihkan impor minyak
mentah dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Amerika Latin, dan
Afrika. Meskipun Indonesia memanfaatkan saluran diplomatik untuk
menegosiasikan jalur aman bagi kapal-kapalnya dengan Teheran, situasi
keseluruhan menimbulkan dampak negatif yang besar bagi perekonomian nasional.
Indonesia harus
mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen, secara aktif mendesak
de-eskalasi antara AS dan Iran. Jakarta perlu mengamankan jalur pasokan
energinya --seperti menegosiasikan jalur pelayaran tanker Pertamina--. Untuk
mengatasi risiko geopolitik yang meningkat ini, Indonesia secara khusus harus
-- mendesak untuk menahan diri dan berdialog—antara AS-Iran dengan
memanfaatkan kebijakan luar negeri yang independen dan aktif, Jakarta harus
secara terbuka menyerukan kepada AS dan Iran untuk menghindari provokasi
militer lebih lanjut, menghormati hukum internasional, dan memprioritaskan
diplomasi. Karena Selat Hormuz
merupakan titik penting bagi pasokan minyak global, Indonesia harus
melanjutkan negosiasi intensif dan langsung dengan Iran dan negara-negara
Teluk lainnya untuk memastikan jalur aman bagi tanker minyak milik negara
(Pertamina) dan mengamankan pasokan bahan mentah BBM dan minyak mentah
alternatif. Wallahu’alam. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar