Solusi Parsial Listrik Sampah Redaktur Editorial 4 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 09 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Danantara sedang menggeber megaproyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL.   ·      Solusi penyelesaian sampah di hilir ini tak ditopang oleh langkah-langkah bertahap di hulu yang menjadi problem utama.   ·      Tanpa penanganan yang utuh, proyek jumbo berbiaya puluhan triliun rupiah itu berisiko sia-sia.   BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara ) sedang menggeber proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek senilai Rp 87 triliun itu tampak menjanjikan karena menjadi solusi menguntungkan problem utama di hampir semua daerah di Indonesia. Masalahnya, upaya mengubah sampah jadi energi adalah solusi hilir yang tak membereskan akar persoalan di hulu.   Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir itu terjadi karena Indonesia tak punya kebijakan dan kebajikan menekan produksi sampah sejak dari pikiran. Tradisi, kurikulum pendidikan, hingga kebijakan negara tak memaksa setiap orang menyetop membuat sampah dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, inisiatif nol sampah personal pun terbentur keadaan dan lingkungan yang tak mendukung.   Produksi sampah tiap orang Indonesia naik dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2016, tiap orang Indonesia membuat sampah 230 kilogram, tahun ini naik menjadi 250 kilogram. Tempat pembuangan sampah pun tak lagi cukup menampungnya. Bahkan, di beberapa lokasi, gas metana yang terkandung di dalamnya meledak dan memakan korban jiwa.   Tumpukan sampah itu terjadi karena tiap orang tak terbiasa memilahnya sejak dari rumah. Inisiatif pengusaha yang mendirikan industri daur ulang tidak berkembang karena kekurangan pasokan. Pemerintah tak mendukungnya dengan memberikan insentif pemilahan sampah dan daur ulang untuk menopang ekonomi sirkular. Kurangi (reduce), gunakan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) sebatas slogan hampa karena tak diikuti kebijakan mendorongnya.   Karena itu, daripada menghabiskan Rp 87 triliun untuk mengubah sampah menjadi energi, lebih masuk akal jika pemerintah memakai uang sebanyak itu untuk menyelesaikan masalah sampah di hulu lebih dulu. Pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana ke daerah untuk memberikan insentif pilah sampah sejak dari rumah dan insentif bagi industri daur ulang.   Dalam skala nasional, pemerintah juga bisa mewajibkan industri menyerap kembali sampah yang mereka produksi. Dengan menyediakan mekanisme kredit sampah—seperti skema kredit karbon—publik akan terdorong memilah sampah mereka, lalu menjualnya kepada produsen. Produsen barang kebutuhan publik bekerja sama dengan industri daur ulang untuk mengolah kemasan produk yang telah terpakai.   Baca Liputannya:   Negara-negara lain—seperti Jerman, Jepang, Inggris, bahkan Etiopia dan Rwanda—mampu mengelola sampah mereka tanpa biaya besar dengan skema tersebut. Kredit plastik adalah satu skema ekonomi sirkular dan mekanisme pasar dalam menyelesaikan problem sampah. Mengolahnya di hilir menjadi energi listrik , selain mahal, belum tentu menjadi solusi problem utamanya.   Apalagi teknologi yang dipakai Danantara masih sederhana, yakni pembakaran. Sejak 2020, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, sudah memakai cara ini tapi hanya mampu mengolah 100 ton sampah, sepertujuh puluh kiriman sampah orang Jakarta sehari. Makin besar kapasitas sampah yang dibakar, makin besar pula biaya untuk menghidupkan pembangkitnya.   Penyelesaian problem sampah perlu strategi besar secara bertahap dan terukur. Pengubahan menjadi energi listrik hanya solusi parsial yang mengobati gejala, bukan menyembuhkan akar persoalan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/psel-danantara-sampah-listrik-2280903