|
Refleksi Dua Tahun Transformasi Ekonomi Indonesia Fahmi Salim : Direktur
Baitul Maqdis Institute, Direktur Al-Fahmu Institute |
REPUBLIKA, 23 Juli 2026
|
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dipaparkan dalam
Sidang Kabinet Paripurna (20 Juli 2026) menandai sebuah titik balik
fundamental dalam sejarah tata kelola Republik. Di tengah ketidakpastian
geopolitik global dan bayang-bayang dominasi pasar bebas tanpa batas,
pemerintah secara berani mengambil jalan sunyi namun konstitusional: meninggalkan
cengkeraman kapitalisme neoliberal dan kembali secara murni pada ruh Pasal 33
dan 34 UUD 1945. Selama puluhan tahun, bangsa ini terjebak dalam ilusi pertumbuhan
semu. Kekayaan alam melimpah mengalir ke luar negeri melalui praktik
manipulasi harga (under invoicing) dan penyelundupan terstruktur. Hari ini,
pemerintah membongkar realitas pahit tersebut bukan sekadar dengan retorika,
melainkan melalui instrumen kebijakan radikal yang menuntut keberanian
politik tingkat tinggi. Menutup Pintu Kebocoran, Menegakkan Kedaulatan Devisa Masalah paling akut perekonomian nasional selama ini adalah kebocoran
devisa akibat ketidakadilan harga komoditas strategis. Contoh kasual yang
dibeberkan pemerintah sangat mencengangkan: minyak kelapa sawit (CPO) di
dalam negeri dicatat berharga murah, namun dijual melambung di pasar Eropa.
Selisih masif ini adalah hak rakyat yang dirampok secara sistematis. Solusi yang dihadirkan bukanlah imbauan moral, melainkan intervensi
negara yang tegas. Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT
DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis, pemerintah berhasil
memutus rantai fraud tersebut. Hanya dalam hitungan minggu, miliaran dolar devisa berhasil diamankan
kembali untuk kepentingan domestik. Langkah tegas mencabut izin pelaku usaha
yang tidak patuh membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh oligarki.
Menariknya, reformasi radikal ini justru mendapat apresiasi positif dari
lembaga pemeringkat global seperti S&P, yang menilai langkah tersebut
berhasil menyehatkan fundamental ekonomi nasional secara substansial. Konsolidasi Institusional Melalui Danantara dan Efisiensi Birokrasi Di sektor pengelolaan aset negara, lahirnya Sovereign Wealth Fund
Danantara (Daya Anagata Nusantara) menjadi lompatan besar. Mengkonsolidasikan
aset negara senilai lebih dari USD 1.000 miliar dan merampingkan ratusan BUMN
beserta anak-cucunya adalah bentuk efisiensi yang sudah lama dirindukan
publik. Selama bertahun-tahun, negara menanggung beban biaya birokrasi dan
operasional korporasi pelat merah yang tidak efisien. Dengan konsolidasi ini,
potensi pemborosan anggaran hingga puluhan triliun rupiah berhasil
diselamatkan dan dialihkan langsung untuk program-program produktif yang
menyentuh hajat hidup orang banyak. Intervensi Struktural: Dari Swasembada hingga Koperasi Desa Kedaulatan sejati tidak akan terwujud tanpa kemandirian pangan dan
energi. Keberhasilan memproduksi B50 dari kelapa sawit—yang secara drastis
memangkas impor solar hingga 50%—serta pencapaian swasembada pangan adalah
bukti bahwa orientasi pembangunan nasional kini bergeser dari growth-driven
menjadi people-driven. Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 74,5 juta anak
dan ibu hamil berhasil dimentahkan dengan logika peradaban: kualitas sumber
daya manusia adalah fondasi mutlak kemajuan bangsa, yang sejalan dengan
target SDGs PBB. Di level akar rumput, kehadiran 30.000 Koperasi Desa Merah Putih
menjadi instrumen paling strategis untuk memutus dominasi tengkulak yang
selama ini merampas margin keuntungan petani. Dengan intervensi rantai pasok
dan penyediaan fasilitas logistik modern di desa, negara hadir untuk
memastikan bahwa keringat petani dihargai secara berkeadilan. Investasi Keadilan dan Pengakuan Global Reformasi struktural ini tidak berhenti pada urusan makroekonomi,
tetapi merangsek hingga ke ruang-ruang keadilan. Keputusan menaikkan gaji
hakim hingga hampir 300% adalah investasi moral yang luar biasa. Keadilan
tidak akan tegak di atas kesejahteraan penegak hukum yang terabaikan. Dengan
jaminan finansial yang layak, negara mengembalikan marwah peradilan agar
bebas dari intervensi dan suap. Evaluasi dua tahun pemerintahan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang
menapaki jalan kebangkitan yang otentik. Menolak tunduk pada tekanan
eksternal yang melarang negara melindungi rakyat miskin, pemerintah justru
membuktikan bahwa jaring pengaman sosial terkuat berhasil dibangun di dalam
negeri, sementara inovasi digital pendidikan Indonesia diakui dunia melalui
apresiasi PBB (ITU). Indonesia di bawah kepemimpinan hari ini sedang membuktikan satu tesis
penting: bahwa sebuah bangsa besar hanya akan menjadi pemain utama global
jika ia berani menegakkan kedaulatan di rumahnya sendiri, berpihak kepada
rakyat kecil, dan mengembalikan kekayaan alam demi kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar