|
Dari Penjaga Stabilitas Menuju Penjaga Produktivitas Bangsa Azis Subekti
: Pendiri Serikat Masyarakat Produktif
Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra. |
REPUBLIKA, 28 Juli 2026
|
Setiap bangsa memiliki institusi yang bekerja dalam kesunyian, tetapi
menentukan arah perjalanan sejarahnya. Ada yang menjaga pertahanan negara, ada yang memastikan hukum tetap
tegak, dan ada pula yang memelihara kepercayaan terhadap kehidupan ekonomi. Di antara institusi-institusi itu, bank sentral menempati posisi yang
istimewa. Keputusannya mungkin tidak selalu menjadi perbincangan sehari-hari,
tetapi pengaruhnya hadir dalam hampir setiap denyut kehidupan: pada nilai
rupiah di dompet masyarakat, bunga kredit yang dibayar pelaku usaha,
keputusan investor menanamkan modal, hingga keyakinan setiap keluarga dalam
merencanakan masa depannya. Karena itu, penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh
dipahami sekadar sebagai pergantian seorang pejabat. Yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya arah kebijakan moneter
lima tahun ke depan, melainkan cara Indonesia memandang hubungan antara
stabilitas ekonomi dan cita-cita menjadi negara maju. Selama puluhan tahun, keberhasilan sebuah bank sentral diukur dari
kemampuannya menjaga inflasi tetap rendah, nilai mata uang tetap stabil, dan
sistem keuangan tetap sehat. Ukuran itu tidak keliru. Bahkan, bagi negara yang pernah mengalami
hiperinflasi maupun krisis moneter, stabilitas adalah syarat pertama agar
perekonomian dapat berdiri kembali. Indonesia pernah melewati masa itu. Krisis 1998 mengajarkan betapa
rapuhnya sebuah negara ketika kepercayaan terhadap mata uang runtuh. Dari pengalaman tersebut lahirlah paradigma bahwa bank sentral harus
menjadi benteng terakhir yang menjaga stabilitas ekonomi. Paradigma itu telah memberi manfaat besar. Inflasi semakin terkendali,
sistem keuangan menjadi lebih kuat, dan Bank Indonesia tumbuh sebagai salah
satu bank sentral yang paling kredibel di kawasan. Bukan berarti Bank Indonesia harus keluar dari mandat
konstitusionalnya. Bukan pula berarti independensinya harus dikurangi demi
mengejar target pembangunan jangka pendek. Justru sebaliknya. Independensi merupakan aset yang dibangun dengan pengalaman panjang
dan tidak boleh dikompromikan. Kredibilitas yang dimiliki Bank Indonesia hari ini merupakan hasil
dari konsistensi menjaga stabilitas moneter di tengah berbagai gejolak
ekonomi dunia. Kehilangan kredibilitas berarti kehilangan kepercayaan,
sedangkan kehilangan kepercayaan selalu menjadi awal dari ketidakstabilan. Namun mempertahankan independensi bukan berarti mempertahankan cara
pandang lama. Yang perlu berevolusi bukanlah kedudukan Bank Indonesia. Yang perlu
berevolusi adalah cara kita memaknai stabilitas. Selama ini stabilitas sering ditempatkan sebagai tujuan akhir
kebijakan moneter. Padahal, bagi negara yang sedang bertransformasi seperti
Indonesia, stabilitas seharusnya dipahami sebagai prasyarat untuk melahirkan
produktivitas yang lebih tinggi. Stabilitas bukan garis akhir. Ia adalah titik berangkat. Bank sentral abad ke-21 karena itu tidak cukup hanya bertanya apakah
inflasi terkendali, nilai tukar stabil, atau sistem keuangan tetap sehat. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah stabilitas yang
berhasil dijaga mampu membuka ruang bagi tumbuhnya investasi produktif,
berkembangnya industri bernilai tambah, meningkatnya daya saing nasional,
serta terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Dalam pengertian inilah bank sentral perlu berevolusi. Bukan dari
lembaga penjaga stabilitas menjadi lembaga pelaksana pembangunan. Melainkan dari penjaga stabilitas menuju penjaga produktivitas bangsa. Produktivitas bukan mandat baru Bank Indonesia. Produktivitas adalah
orientasi strategis dalam menjalankan mandat yang telah dimilikinya. Stabilitas moneter tetap menjadi tugas utama, tetapi stabilitas
tersebut dipandang sebagai fondasi agar mesin-mesin produktivitas nasional
dapat bekerja secara berkelanjutan. Perubahan cara pandang ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya
sangat mendasar. Bank sentral yang hanya mengejar stabilitas berisiko memandang ekonomi
sebagai sekumpulan indikator yang harus dijaga tetap tenang. Sebaliknya, bank sentral yang memandang dirinya sebagai penjaga
produktivitas akan membaca indikator-indikator tersebut sebagai instrumen
untuk memastikan bangsa terus bergerak maju. Ia tetap berhati-hati terhadap inflasi, tetapi juga memahami kebutuhan
investasi. Ia menjaga nilai rupiah, tetapi sekaligus membaca dinamika industri. Ia memperhatikan arus modal global, tetapi tidak melepaskan pandangan
dari kemampuan ekonomi domestik menciptakan nilai tambah. Ia independen dalam mengambil keputusan, tetapi tidak kehilangan
kesadaran mengenai arah perjalanan bangsa. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa transformasi ekonomi selalu
lahir dari harmoni antarlembaga negara. Jepang membangun industrialisasinya melalui koordinasi kebijakan yang
konsisten selama beberapa dekade. Korea Selatan menjadikan stabilitas makro
sebagai fondasi lahirnya industri berteknologi tinggi. Singapura menjaga kredibilitas moneternya sambil membangun iklim
investasi yang kompetitif. Tiongkok memadukan stabilitas sistem keuangan
dengan strategi transformasi industri jangka panjang. Tidak satu pun negara maju membangun ekonominya melalui institusi yang
bekerja sendiri-sendiri. Namun Indonesia tidak harus menyalin salah satu model tersebut secara
utuh. Setiap bangsa memiliki sejarah, konstitusi, dan arsitektur
kelembagaannya sendiri. Jalan yang berhasil di satu negara belum tentu
menjadi jawaban bagi negara lain. Indonesia telah memilih menempatkan Bank
Indonesia sebagai lembaga yang independen. Pilihan itu lahir dari pengalaman sejarah yang panjang dan telah
menjadi salah satu fondasi penting bagi terbangunnya kepercayaan terhadap
perekonomian nasional. Pilihan tersebut menurut saya tetap harus dipertahankan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa independensi bank sentral
justru menjadi salah satu faktor yang menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Ketika bank sentral terlalu dekat dengan kepentingan politik jangka pendek,
pasar cenderung merespons dengan meningkatnya ketidakpastian. Konsekuensinya,
biaya yang harus ditanggung bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh
dunia usaha dan masyarakat. Sebaliknya, independensi juga tidak boleh dimaknai sebagai berjalan
sendiri. Di sinilah Indonesia memerlukan lompatan paradigma. Selama ini hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal,
pembangunan sektor riil, kebijakan industri, hingga pengembangan sumber daya
manusia lebih banyak dipahami sebagai koordinasi antarlembaga. Pendekatan
tersebut cukup ketika tantangan ekonomi masih bersifat sektoral. Namun ketika Indonesia sedang membangun swasembada pangan, mempercepat
hilirisasi, memperkuat ketahanan energi, mengembangkan kecerdasan artifisial,
dan mengejar lompatan produktivitas nasional, koordinasi saja tidak lagi
memadai. Indonesia memerlukan orkestrasi kebijakan nasional. Orkestrasi berbeda dengan subordinasi. Dalam sebuah orkestra, setiap pemain tetap memegang instrumennya
sendiri. Biola tidak berubah menjadi piano. Piano tidak mengambil alih peran
cello. Dirigen pun tidak memainkan seluruh alat musik. Namun setiap instrumen
memahami komposisi yang sedang dimainkan sehingga seluruh nada saling
menguatkan dan melahirkan harmoni. Namun sejarah tidak pernah berhenti. Setiap zaman melahirkan tantangannya sendiri. Paradigma yang berhasil
pada satu periode belum tentu cukup untuk menjawab kebutuhan pada periode
berikutnya. Hari ini dunia sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah
terjadi sebelumnya. Perang dagang mengubah rantai pasok global. Fragmentasi
geopolitik memengaruhi arah investasi. Kecerdasan artifisial mengubah cara manusia bekerja dan berproduksi.
Transisi energi melahirkan perebutan mineral strategis. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya
cadangan devisa atau rendahnya inflasi, tetapi oleh kemampuan menghasilkan
inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah. Di tengah perubahan tersebut, Indonesia memasuki babak sejarah yang
baru. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa agenda transformasi
yang jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi tahunan. Swasembada pangan,
hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, pembangunan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih, transformasi digital, pengembangan kecerdasan
artifisial, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia bukanlah
program-program yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan bagian dari
ikhtiar membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, lebih produktif, dan
memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Semua agenda tersebut memiliki satu kebutuhan yang sama.
Produktivitas. Bukan sekadar produktivitas tenaga kerja, melainkan produktivitas
nasional sebagai kemampuan sebuah bangsa mengubah sumber daya menjadi
kemakmuran melalui inovasi, teknologi, efisiensi, dan kelembagaan yang
berkualitas. Di sinilah peran bank sentral perlu dibaca dengan perspektif yang
lebih luas. Begitu pula hubungan antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan
tinggi, dan lembaga riset. Masing-masing tetap menjalankan mandat konstitusionalnya. Tidak ada
yang kehilangan independensi. Tidak ada yang mengambil alih kewenangan
lembaga lain. Tetapi seluruh kebijakan diarahkan menuju tujuan besar yang
sama: meningkatkan produktivitas bangsa. Dalam kerangka inilah evolusi peran Bank Indonesia memperoleh
maknanya. Bank Indonesia tidak perlu menjadi lembaga pembangunan. Yang dibutuhkan adalah bank sentral yang independen, tetapi
terorkestrasi dalam strategi besar pembangunan nasional. Artinya, setiap keputusan mengenai suku bunga, stabilitas nilai tukar,
pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan
rupiah digital, hingga kebijakan makroprudensial tidak hanya dinilai dari
kemampuannya menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga dari kontribusinya
dalam memperluas ruang bagi investasi produktif, mempercepat inovasi,
memperkuat industri bernilai tambah, dan meningkatkan daya saing Indonesia
pada masa depan. Inilah yang membedakan paradigma lama dengan paradigma baru. Paradigma lama bertanya, apakah ekonomi cukup stabil? Paradigma baru bertanya, apakah stabilitas yang kita bangun telah
melahirkan produktivitas yang lebih tinggi? Perbedaannya tampak sederhana, tetapi arah kebijakannya sangat
berbeda. Stabilitas tidak lagi dipandang sebagai tujuan yang selesai pada
dirinya sendiri. Stabilitas menjadi fondasi yang memungkinkan setiap sektor ekonomi
bergerak lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih kompetitif. Dalam perspektif inilah keberhasilan Gubernur Bank Indonesia yang baru
tidak cukup diukur dari rendahnya inflasi, kuatnya rupiah, atau besarnya
cadangan devisa. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kepemimpinannya
mampu memperkuat kepercayaan sekaligus memperbesar kapasitas produktif
bangsa. Sebab negara tidak menjadi maju hanya karena mata uangnya stabil. Negara menjadi maju karena stabilitas berhasil diubah menjadi
investasi. Investasi melahirkan inovasi. Inovasi meningkatkan produktivitas. Produktivitas menciptakan kemakmuran. Dan kemakmuran yang dikelola dengan baik akan melahirkan peradaban. Pada akhirnya, sejarah tidak akan dalam mengingat siapa yang pernah
menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sejarah akan lebih mengingat apakah pada masa kepemimpinannya
Indonesia berhasil melewati tikungan-tikungan kritis menuju negara maju. Di situlah letak tantangan sesungguhnya. Bukan sekadar menjaga agar rupiah tetap kuat. Bukan pula sekadar memastikan inflasi tetap rendah. Melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan moneter ikut membuka ruang
bagi lahirnya jutaan manusia Indonesia yang lebih produktif, industri yang
lebih kompetitif, desa yang lebih mandiri, dan ekonomi nasional yang semakin
bernilai tambah. Bangsa-bangsa besar tidak dibedakan oleh besarnya cadangan devisa atau
rendahnya inflasi semata. Semua itu hanyalah instrumen. Yang benar-benar
membedakan mereka adalah kemampuan mengubah stabilitas menjadi produktivitas,
produktivitas menjadi kemakmuran, dan kemakmuran menjadi peradaban. Di situlah bank sentral menemukan makna tertingginya. Bukan sekadar menjaga nilai mata uang. Melainkan menjaga kemungkinan. Kemungkinan agar Indonesia benar-benar menjadi negara maju. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar