Membaca Ulang Pasal 33: Menemukan Kembali Blueprint Pembangunan Indonesia Dr. Setiawan Budi Utomo :  Pemerhati keuangan dan kebijakan ekonomi, Penulis buku best seller Arsitektur Baru Sektor Jasa Keuangan Indonesia Pasca UU P2SK, Wakil Ketua IAEI.

REPUBLIKA, 20 Juli 2026

 

 

 

Dunia sedang mencari paradigma pembangunan baru. Rivalitas geopolitik, kecerdasan artifisial, perubahan iklim, fragmentasi rantai pasok, dan kompetisi teknologi memaksa banyak negara merumuskan kembali hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Amerika Serikat menghidupkan kebijakan industri, Uni Eropa mempercepat transformasi hijau, sementara negara-negara Asia Timur terus memadukan peran negara dan dinamika pasar untuk memperkuat daya saing.   Ironisnya, ketika banyak negara menyusun cetak biru baru, Indonesia justru kerap mencari inspirasi ke luar. Padahal, fondasi konseptual pembangunan telah lama tertanam dalam konstitusinya sendiri. Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya bukan sekadar norma ekonomi, melainkan blueprint pembangunan yang mendahului zamannya.   Selama puluhan tahun, Pasal 33 lebih sering diperdebatkan sebagai simbol ideologi daripada diterjemahkan menjadi strategi pembangunan. Perdebatan pun kerap terjebak pada dikotomi negara versus pasar, seolah keduanya harus saling meniadakan. Padahal, Pasal 33 justru menawarkan sintesis melalui demokrasi ekonomi yang memadukan usaha bersama, asas kekeluargaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   Relevansi Pasal 33 semakin kuat ketika ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Namun, tantangan pembangunan kini bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan meningkatkan produktivitas, memperkuat institusi, mempercepat transformasi struktural, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih merata. Agenda pembangunan telah bergeser dari how to grow menjadi how to grow better.   Dalam konteks itulah Pasal 33 perlu dibaca kembali, bukan sebagai dokumen historis, melainkan sebagai panduan strategis menghadapi abad ke-21.   Dari Pasal 33 Menuju Kerangka Pembangunan Konstitusional   Artikel ini memperkenalkan Gotong Royong Constitutional Economy (GRCE) sebagai Indonesia’s Constitutional Development Framework. GRCE merupakan sintesis antara Pancasila, Pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi Mohammad Hatta, budaya gotong royong, teori pembangunan modern, dan prinsip ekonomi syariah.   Kerangka ini berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh dominasi negara ataupun kebebasan pasar semata, melainkan oleh kemampuan mengorkestrasi seluruh kekuatan bangsa dalam satu arsitektur pembangunan kolaboratif.   Negara berperan membangun institusi, menjaga kepastian hukum, dan mengarahkan transformasi. Pasar menjadi motor inovasi dan efisiensi. Koperasi dan UMKM memperkuat ekonomi rakyat. Sektor jasa keuangan memperdalam pembiayaan. Ekonomi syariah dan modal sosial menghadirkan keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan.   Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bagi Indonesia bukan lagi apakah harus memilih kapitalisme atau sosialisme, melainkan bagaimana menyinergikan negara, pasar, masyarakat, dan nilai-nilai konstitusi menjadi sumber produktivitas nasional.   GRCE: Kerangka Pembangunan Konstitusional Indonesia   Keunggulan Indonesia sesungguhnya bukan hanya terletak pada besarnya pasar domestik atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada modal konstitusional yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi strategi pembangunan. Jauh sebelum dunia mengenal sharing economy, masyarakat Nusantara telah mempraktikkan gotong royong sebagai mekanisme kolektif untuk membangun kesejahteraan melalui kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.   Tradisi seperti Subak di Bali, Mapalus di Minahasa, Marsiadapari di Tanah Batak, hingga Sambatan di Jawa menunjukkan bahwa produktivitas dapat tumbuh melalui kolaborasi, bukan semata-mata kompetisi.   Nilai tersebut kemudian memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945 dan pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi ekonomi. Dalam perkembangan teori pembangunan modern, gagasan itu beririsan dengan konsep inclusive institutions, shared prosperity, dan creating shared value yang menempatkan kualitas institusi, inovasi, serta pemerataan manfaat sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Perspektif tersebut diperkaya oleh ekonomi syariah melalui prinsip risk sharing, profit sharing, dan shared responsibility yang memastikan efisiensi berjalan seiring dengan keadilan sosial.   Berangkat dari sintesis tersebut, Gotong Royong Constitutional Economy (GRCE) menawarkan empat dimensi yang saling menguatkan sebagai Indonesia's Constitutional Development Framework.    1. Constitutional Governance   Konstitusi menjadi kompas pembangunan. Kepastian hukum, birokrasi profesional, tata kelola yang baik, regulasi adaptif, dan institusi yang kredibel merupakan fondasi bagi investasi, inovasi, produktivitas, dan kepercayaan publik. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kualitas institusi merupakan pembeda utama antara negara yang mampu bertransformasi dan yang terjebak dalam stagnasi.   2. Collaborative Market Economy   GRCE mengakhiri dikotomi antara negara dan pasar. Negara bertindak sebagai enabler yang membangun ekosistem, sementara pasar menjadi motor inovasi dan efisiensi. Sektor jasa keuangan memperluas pembiayaan, koperasi dan UMKM memperkuat ekonomi rakyat, sedangkan ekonomi syariah menghadirkan dimensi keadilan dan keberlanjutan. Kolaborasi seluruh aktor ekonomi menjadi sumber keunggulan kompetitif Indonesia.   3. Integrated Development   Berbagai agenda strategis nasional tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Hilirisasi industri, transformasi digital, kecerdasan artifisial, transisi energi, ekonomi hijau, pendalaman pasar keuangan, pengembangan industri halal, serta penguatan Danantara, BPKH, koperasi modern, dan ZISWAF harus dipandang sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling memperkuat. Integrasi kebijakan akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada pendekatan sektoral yang terfragmentasi.   4. Shared Prosperity   Tujuan akhir pembangunan bukan sekadar meningkatkan produk domestik bruto, tetapi menciptakan kemakmuran yang dirasakan bersama. Keberhasilan harus diukur melalui peningkatan produktivitas, terbukanya lapangan kerja berkualitas, menguatnya kelas menengah, menurunnya ketimpangan, meningkatnya daya saing, serta terjaganya kesejahteraan lintas generasi. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus menjadi sarana untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.   Dari Blueprint Menuju Transformasi   Keunggulan sebuah bangsa pada abad ke-21 tidak lagi ditentukan semata oleh kelimpahan sumber daya alam atau besarnya akumulasi modal, tetapi oleh kemampuannya membangun institusi yang kuat, memanfaatkan modal sosial, mendorong inovasi, dan mengintegrasikan seluruh instrumen pembangunan ke dalam satu visi nasional. Dalam konteks itu, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara: konstitusi yang sejak awal telah merumuskan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.   Ekonomi syariah semakin memperkaya fondasi tersebut. Jika kapitalisme bertumpu pada capital accumulation dan sharing economy berorientasi pada sharing access, ekonomi syariah menawarkan paradigma risk sharing, profit sharing, dan shared responsibility. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan, ketahanan sosial, dan kemaslahatan.   Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kekayaan, tetapi juga memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.   Melalui GRCE, Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi dipahami sekadar sebagai norma konstitusi, melainkan sebagai Indonesia's Constitutional Development Framework yakni kerangka pembangunan yang menyinergikan Constitutional Governance, Collaborative Market Economy, Integrated Development, dan Shared Prosperity dalam satu arsitektur yang utuh.   Keempat dimensi tersebut membentuk siklus yang saling memperkuat: tata kelola yang baik melahirkan kepercayaan; kepercayaan mendorong kolaborasi; kolaborasi mempercepat transformasi; dan transformasi menghasilkan kemakmuran yang inklusif. Kemakmuran itu pada akhirnya kembali memperkuat legitimasi institusi dan kualitas tata kelola.   Kerangka ini juga memberikan arah yang lebih utuh bagi agenda pembangunan Indonesia. Hilirisasi industri, transformasi digital, kecerdasan artifisial, transisi energi, pendalaman pasar keuangan, dunia usaha, penguatan industri halal, serta optimalisasi Danantara, BPKH, koperasi modern, dan ZISWAF tidak lagi dipandang sebagai kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi.   Di tengah dunia yang kembali mencari keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat, Indonesia tidak perlu terus-menerus mengimpor paradigma pembangunan. Tantangan terbesar bangsa ini bukanlah menemukan ideologi ekonomi baru, melainkan mengaktualisasikan amanat konstitusi menjadi kebijakan yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada produktivitas, inovasi, serta kesejahteraan rakyat.   Karena itu, sudah saatnya Pasal 33 UUD 1945 diposisikan bukan hanya sebagai landasan normatif demokrasi ekonomi, melainkan sebagai Blueprint Baru Pembangunan Indonesia. Apabila diterjemahkan secara konsisten, GRCE dapat menjadi Indonesia's Constitutional Development Framework yang memperkuat langkah menuju Indonesia Emas 2045.   Lebih dari itu, GRCE menawarkan kontribusi konseptual Indonesia bagi diskursus pembangunan global dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan bukanlah tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat diwujudkan secara bersamaan melalui arsitektur pembangunan yang berakar pada konstitusi.   Pada saat dunia mencari model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga menjadi penyumbang gagasan. Mungkin inilah makna terdalam membaca ulang Pasal 33 UUD 1945: Bukan sekadar mengenang warisan para pendiri bangsa, melainkan menghidupkannya kembali sebagai kompas pembangunan Indonesia pada abad ke-21. ●   Sumber :  https://analisis.republika.co.id/berita/tigrv7475/membaca-ulang-pasal-33-menemukan-kembali-blueprint-pembangunan-indonesia-part2