Senin, 10 Agustus 2026

 

Momen Ekonomi & Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Melambat. Apa Penyebabnya?

Fery Firmansyah :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 09 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan.

 

·      Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

 

·      Danantara akan mengalihkan utang Whoosh ke Kementerian Keuangan.

 

BADAN Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan kuartal I 2026 yang sebesar 5,61 persen.

 

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi kuartal II adalah industri pengolahan dengan andil 0,90 persen, perdagangan 0,83 persen, konstruksi 0,62 persen, informasi dan komunikasi 0,48 persen, serta faktor lain 2,46 persen. “Didorong peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik,” katanya pada Rabu, 5 Agustus 2026.

 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,67 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi 2,06 persen, dan konsumsi pemerintah 1,07 persen dengan angka ekspor minus 0,78 persen. Menurut Edy, "Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring dengan libur dan hari besar keagamaan nasional.”

 

Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan semua lembaga anggota Komite memprediksi ekonomi akan tumbuh di kisaran 5,4-5,6 persen, di bawah triwulan I yang mencapai 5,61 persen. Menurut Purbaya, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tingginya ketidakpastian global. “Harga minyak tinggi, perang masih tidak jelas, banyak kapital keluar, dan lain-lain,” ujarnya pada Senin, 3 Agustus 2026. ●

 

Pemerintah Siapkan Kontrak Jangka Panjang Impor Minyak Rusia

 

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. “(Impor) tahap pertama sudah (tiba). Tahap kedua sedang berjalan," tutur Bahlil pada Rabu, 5 Agustus 2026, seperti dikutip dari Antara.

 

Menurut Bahlil, impor minyak dari Rusia dilakukan negara melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas. Dia menegaskan, Indonesia sedang membutuhkan minyak. Selama proses impor minyak tidak melanggar aturan, dia akan tetap menjalankannya. “Negara tidak boleh diintervensi negara lain," ujarnya.

 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, impor akan dijalankan Lemigas. Tujuannya, kata Bahlil, adalah memotong mata rantai dari proses impor yang selama ini terjadi. Pemerintah pun menunjuk M. Iksan Kiat, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai Kepala Lemigas. ●

 

Kementerian Keuangan Ambil Alih Utang Whoosh

 

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah membahas restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

 

Dalam pertemuan dengan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Kementerian Keuangan pada Rabu, 5 Agustus 2026, Purbaya mengatakan Danantara akan mengalihkan utang Whoosh ke Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, pengalihan ini ditargetkan selesai pada September 2026. “Prosesnya kami percepat, mungkin pertengahan September sudah clear,” ujarnya.

 

Purbaya mengklaim penyelesaian ini tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab, pengelolaan utang ini akan melibatkan special mission vehicle yang merupakan lembaga milik Kementerian Keuangan.

 

Selain menanggung utang, Purbaya menambahkan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dengan skema itu, KCIC tak lagi dinaungi PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang saat ini memegang saham mayoritas di konsorsium badan usaha milik negara bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/momen-ekonomi-dan-bisnis-2280942

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar