Menakar Geopolitik Indonesia di Timur Tengah Dr. CA. Jamaluddin, LC, Ms.J :  Pemerhati Hubungan Indonesia – Timur Tengah dan Global.

REPUBLIKA, 15 Juli 2026

 

 

 

Hubungan Indonesia dengan anegara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA) dibangun di atas fondasi yang membentang selama berabad-abad. Dari jalur perdagangan yang menghubungkan sejumlah kepulauan Indonesia dengan Semenanjung Arab (Jazirah Arabiyah) hingga penyebaran Islam dan pertukaran ide, seperti pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955.   Indonesia dan negara-negara MENA telah lama memiliki ikatan ekonomi, budaya, dan agama. Di era modern saat ini, hubungan ini telah berkembang melampaui koneksi historis, berevolusi menjadi kemitraan strategis dengan kolaborasi yang semakin meningkat di bidang diplomasi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan energi dan juga forum-forum regional (OKI) dan forum internasional (PBB).   Selanjutnya dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara MENA telah menjadi pemain kunci dalam keterlibatan internasional Indonesia. Dari investasi yang dilakukan negara-negara Teluk (GCC) dalam infrastruktur dan transisi energi di Indonesia hingga kerja sama pendidikan dan keagamaan dengan negara-negara, seperti Kerajaan Arab Saudi, Republik Arab Mesir, Uni Emirat Arab (UAE), Qatar, Maroko, Al-Jazair dan Tunisia di mana negara-negara ini menawarkan kepada Indonesia, tidak hanya peluang ekonomi tetapi juga platform geopolitik yang lebih luas.   Seiring dengan perluasan peran global Indonesia, keterlibatannya dengan negara-negara di kawasan mengharuskan Indonesia harus siap secara genuine dalam membentuk kebijakan luar negeri, strategi ekonomi, dan kemitraan regional dalam beberapa dekade mendatang.   Terlepas dari semakin meningkatnya peran yang dimainkan negara-negara di kawasan MENA tersebut, persepsi publik tentang MENA di Indonesia masih kurang dieksplorasi. Maka pertanyaan yang nampaknya cukup krusial adalah, Bagaimana masyarakat Indonesia memandang kawasan ini, memahami perannya dalam urusan global, dan bagaimana hubungan geopolitik Indonesia - MENA saat ini?   Geopolitik Indonesia di Timur Tengah saat ini ditentukan oleh keseimbangan yang rumit antara doktrin polugri bebas-aktif, kebutuhan ekonomi yang berkembang, dan pengawasan publik domestik yang intens terkait konflik Israel-Gaza.   Jakarta semakin memandang kawasan ini sebagai mitra strategis untuk investasi, politik energi, dan solidaritas dalam konteks kerjasama Selatan-Selatan (Global South-South), dimana pada saat ini, Indonesia terus melancarkan diplomasinya di bidang ekonomi dan keamanan energi.   Secara historis hubungan Indonesia dengan negara-negara MENA berfokus pada ikatan budaya dan agama, namun minat kontemporernya di Timur Tengah sangat didorong oleh keamanan sumber daya dan investasi modal. Dan akibat kerentanan energi yang dialaminya , Indonesia sangat bergantung pada impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah, sebesar 20 persen hingga 25 persen.   Ketegangan geopolitik di kawasan ini—terutama di sekitar titik-titik penting seperti Selat Hormuz—memiliki dampak langsung pada neraca perdagangan Jakarta dan inflasi domestik, seiring dengan melambungnya harga bahan-bahan pokok dan BBM di dalam negeri dan melemhanya nilai rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, penangguhan partisipasi Indonesia dalam OPEC telah membatasi daya tawar dan aksesnya terhadap tata kelola energi global yang strategis.   Selanjutnya, investasi yang dilakukan negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, UAE dan Qatar diharapkan dapat memberikan suntikan modal bagi pembangunan infrastruktur dan proyek transisi energi di Indonesia di tengah kondisi kawasan dan global yang tidak menentu.   Dalam isu Palestina, konstitusi Indonesia mewajibkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, dan menempatkan idealisme geopolitik di garis depan kebijakan Timur Tengah-nya. Sementara sikap diplomatik yang dianutnya, Jakarta adalah pendukung vokal solusi dua negara (two states solution) yang adil dan komprehensif.   Secara historis, Indonesia menentang normalisasi hubungan Arab-Israel secara sepihak tanpa membahas hak-hak Palestina. Upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai mediator baru-baru ini menghadapi gesekan domestik. Inisiatif seperti keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian internasional (BoP), telah menghadapi kritik keras dari pengamat politik domestik yang berpendapat platform tersebut kurang netral dan meminggirkan kepentingan Palestina.   Indonesia sering berupaya bertindak sebagai jembatan penghubung dalam perselisihan dunia Islam karena statusnya sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sementara itu, publik di Indonesia sering memandang Timur Tengah melalui lensa solidaritas agama dan sejarah, yang menghasilkan harapan akan sikap yang sangat vokal terhadap konflik regional (isu Palestina). Namun kebutuhan pemerintah untuk memproyeksikan kepemimpinan moral ini terkadang bertentangan dengan kepentingan nasional yang realistis, seperti mempertahankan hubungan perdagangan yang kuat dengan Barat dan mengamankan investasi asing langsung dari Teluk.   Pada saat ini, strategi Timur Tengah Indonesia semakin rumit oleh persaingan geopolitik AS-Tiongkok dan AS-Iran yang lebih luas. Ketika kekuatan global bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah, Indonesia berupaya mempertahankan otonomi strategis. Indonesia berupaya menyeimbangkan hubungan ekonomi yang mendalam dengan Tiongkok dan perluasan kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat, Jakarta terpaksa berhati-hati agar tidak terjebak dalam baku tembak konflik yang meningkat yang melibatkan Iran dan AS.   Sehubungan dengan hal tersebut, nampaknya Indonesia harus memanfaatkan kebijakan luar negerinya yang "bebas dan aktif" untuk menengahi de-eskalasi regional, mendiversifikasi pasokan energinya untuk mengurangi guncangan ekonomi global, dan menyeimbangkan tradisi non-bloknya dengan manuver diplomatik strategis terkait kedaulatan Palestina dan persaingan kekuatan besar.   Untuk menavigasi lanskap geopolitik Timur Tengah yang kompleks, kiranya Indonesia dapat menjalankan strategi spesifik berikut, yaitu a.l.: bertindak sebagai mediator netral, dengan memanfaatkan statusnya sebagai demokrasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjaga dialog terbuka dengan semua aktor negara—termasuk Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat—untuk memfasilitasi komunikasi jalur belakang dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.   Hal lainnya, yaitu dengan memprioritaskan keamanan energi dengan mendiversifikasi impor minyak dan gasnya dari Timur Tengah. Kemudian memperluas sumber pasokan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Nigeria, dan Brasil diharapkan dapat melindungi APBN nya dari volatilitas harga minyak yang ekstrem.   Berkaitan dengan isu Palestina, kiranya Indonesia terus memimpin advokasi internasional untuk solusi dua negara. Jakarta harus secara aktif melibatkan para mediator regional utama seperti Saudi Arabia, Qatar dan Mesir untuk mendorong resolusi kemanusiaan, memastikan kebijakan luar negerinya tetap selaras dengan mandat konstitusional untuk menghapus kolonialisme.   Selanjutnya menavigasi persaingan kekuatan besar, karena dinamika keamanan Indo-Pasifik dan Timur Tengah semakin saling terkait, Indonesia harus melakukan upayanya untuk tidak terjebak dalam persaingan AS-Tiongkok. Jakarta harus mempertahankan otonomi strategisnya sambil memanfaatkan perjanjian pertahanan dan perdagangan dengan kekuatan besar semata-mata untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya sendiri.   Terakhir, memperluas diplomasi ekonomi, Indonesia harus menjajaki hubungan ekonomi yang saling melengkapi dengan negara-negara Timur Tengah, seperti mengekspor minyak sawit, karet, dan produk pertanian ke Iran sebagai imbalan atas petrokimia, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip non-blok yang dianutnya. Wallahu’alam. ●   Sumber :  https://analisis.republika.co.id/berita/ti7i38282/menakar-geopolitik-indonesia-di-timur-tengah-part3