Standar Nasional Biaya Pendidikan Klinik Muhammad Hadi :  Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Penelitian, PKM dan AIK, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia.

REPUBLIKA, 15 Juli 2026

 

 

 

Di balik setiap mahasiswa profesi kesehatan yang memasuki rumah sakit terdapat tagihan yang jarang diketahui masyarakat. Sebelum calon dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lain berhadapan dengan pasien, perguruan tinggi lebih dahulu berhadapan dengan daftar biaya.   Ada tarif praktik per mahasiswa, biaya orientasi, pembimbing klinik, penguji, penggunaan ruang pertemuan, seminar kasus, administrasi kerja sama, hingga pembukaan dan penutupan kegiatan. Sebagian biaya diketahui sejak awal. Sebagian lain baru muncul ketika mahasiswa akan ditempatkan.   Pendidikan profesi kesehatan memang tidak murah. Kompetensi klinis tidak mungkin dibentuk hanya melalui kuliah, laboratorium, dan simulasi. Mahasiswa harus belajar di tengah kompleksitas pelayanan nyata.   Fasilitas kesehatan juga menyediakan pasien, sarana, pembimbing, administrasi, dan sistem keselamatan. Karena itu, masalahnya bukan apakah praktik mahasiswa boleh dikenai biaya. Masalahnya, siapa yang menentukan tarif, bagaimana tarif dihitung, layanan apa yang diperoleh, dan siapa yang mengawasi kewajarannya.   Ketika perguruan tinggi tidak mempunyai pilihan selain membayar, sementara wahana dapat menetapkan beragam komponen biaya yang sulit dibandingkan, kemitraan pendidikan berisiko berubah menjadi transaksi komersial.   Harga tanpa standar   Penelusuran terhadap sejumlah dokumen resmi menunjukkan, tarif praktik mahasiswa berbeda bukan hanya dalam nominal, juga dalam satuan dan komponennya.   Di Kabupaten Gunungkidul, tarif praktik mahasiswa pada 2024 ditetapkan Rp 15 ribu per orang per hari untuk D-III, Rp 20 ribu untuk S-1 atau D-IV, dan Rp 22 ribu untuk S-2 atau program profesi. Regulasi ini secara khusus mengatur tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada badan layanan umum daerah.   Di Nusa Tenggara Barat, praktik mahasiswa D-I sampai D-III dikenai Rp 12 ribu per orang per hari. Dokter muda dan mahasiswa program profesi dikenai Rp 20 ribu.  Tarif tersebut terdiri atas jasa pelayanan dan jasa sarana.   Di luar biaya praktik, terdapat pula komponen seperti orientasi dan penggunaan aula.  Di fasilitas kesehatan Kota Depok, praktik klinik kedokteran untuk mahasiswa profesi atau dokter muda dikenai Rp 50 ribu per orang per hari.   Biaya pembimbing lapangan dapat menjadi komponen tersendiri. Sementara itu, salah satu dokumen layanan pendidikan rumah sakit jiwa di Jawa Tengah mencantumkan tarif Rp 125 ribu per orang per minggu untuk profesi Ners dan Rp 175 ribu untuk Ners spesialis.   Di Jakarta, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2018 mencantumkan tarif praktik mahasiswa di puskesmas Rp 10 ribu per orang per hari untuk praktik di dalam gedung dan Rp 5.000 untuk kegiatan di luar gedung.   Pengambilan data dikenai Rp 150 ribu per orang per siklus dan penelitian Rp 250 ribu per orang per siklus.  Untuk rumah sakit di Jakarta, keterbukaan datanya justru lebih terbatas.   Standar Pelayanan di salah satu RSUD Tahun 2024 menyatakan biaya kepaniteraan klinik, praktik kerja lapangan, magang, studi banding, penelitian, dan kredensial mengacu pada Keputusan Direktur Nomor 130 Tahun 2022.   Namun, rincian nominalnya tak ditampilkan dalam dokumen standar pelayanan yang tersedia bagi publik. Data itu tidak dapat dibandingkan secara mentah. Jenis fasilitas, kompleksitas pasien, jenjang pendidikan, intensitas supervisi, durasi praktik, dan sarana yang digunakan berbeda.   Namun, ketidakseragaman tersebut justru memperlihatkan masalah mendasar: Indonesia belum memiliki bahasa bersama untuk menjelaskan biaya pendidikan klinik.   Ada tarif per hari, per minggu, per bulan, per bagian, per stase, per materi, per ujian, per kegiatan, dan per ruangan. Perguruan tinggi sulit mengetahui komponen apa yang sudah masuk dalam tarif dasar dan biaya apa yang masih dapat ditagihkan kembali.   Di banyak fasilitas kesehatan, tarif juga tidak tersedia secara terbuka. Angkanya tersimpan dalam keputusan direktur, perjanjian kerja sama, atau surat tagihan.   Ketertutupan ini menghilangkan kesempatan kampus, mahasiswa, dan publik untuk menilai apakah biaya yang dikenakan rasional dan sebanding dengan layanan pendidikan yang diberikan.   Pasar dengan pembeli terikat   Catatan lapangan terhadap biaya praktik klinik di sejumlah penyelenggara pendidikan kesehatan menunjukkan tarif yang terus meningkat 10-15 persen pertahun. Persoalannya, uang kuliah biasanya sudah ditetapkan sebelum tahun akademik dimulai.   Ketika tarif wahana meningkat di tengah perjalanan, perguruan tinggi tidak mudah mengubah biaya semester. Kampus harus mencari tambahan anggaran, melakukan subsidi silang, mengurangi kegiatan akademik lain, atau meneruskan beban kepada mahasiswa.   Posisi tawar kampus terbatas. Menolak tarif baru dapat berarti kehilangan tempat praktik, menunda rotasi klinik, atau menghambat kelulusan mahasiswa. Menerimanya berarti menanggung biaya yang tidak direncanakan.   Ini bukan pasar biasa. Ini pasar dengan pembeli terikat, pemasok terbatas, dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Mahasiswa tidak dapat memilih untuk tidak praktik. Perguruan tinggi tidak bisa begitu saja meninggalkan wahana.   Dalam kondisi demikian, mekanisme pasar tidak otomatis menghasilkan harga yang adil. Perguruan tinggi besar dengan kemampuan finansial dan jaringan kuat mungkin masih dapat bertahan.   Institusi kecil dan perguruan tinggi di daerah berada pada posisi lebih rentan. Pada akhirnya, kesempatan memperoleh pengalaman klinik bermutu dapat lebih ditentukan oleh kemampuan membeli daripada kebutuhan belajar.   Berbeda dengan praktik nonkesehatan?   Mahasiswa pendidikan guru juga menjalani praktik di sekolah. Mahasiswa teknik melakukan kerja praktik di industri.   Mahasiswa hukum belajar di pengadilan, kantor hukum, dan lembaga pemerintahan. Mahasiswa ekonomi, komunikasi, serta ilmu sosial menjalani magang di perusahaan dan organisasi publik. Tidak berarti semua praktik nonkesehatan bebas biaya.   Mahasiswa tetap menanggung transportasi, tempat tinggal, perlengkapan, dan biaya hidup. Perguruan tinggi juga dapat mengeluarkan biaya koordinasi dan pembimbingan.   Namun, hubungan dengan tempat praktik pada pendidikan nonkesehatan umumnya lebih sering ditempatkan dalam kerangka kemitraan, pengembangan SDM, rekrutmen calon pekerja, tanggung jawab sosial, atau hubungan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahkan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha atau industri. Pemerintah juga diarahkan memberikan insentif kepada industri yang memberikan bantuan atau sumbangan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.   Semangatnya, dunia usaha ikut menopang pendidikan, bukan semata-mata menjadi penjual tempat praktik. Pendidikan kesehatan tentu memiliki karakter berbeda. Pasien harus dilindungi. Supervisi harus lebih ketat.   Kesalahan mahasiswa dapat berdampak terhadap keselamatan manusia. Pembimbing klinik memikul tanggung jawab profesional dan hukum yang tidak ringan.   Perbedaan itu dapat membenarkan biaya lebih besar, tetapi tidak membenarkan tarif tanpa dasar, pungutan berulang, atau kenaikan sepihak. Kompleksitas klinik seharusnya menghasilkan tata kelola yang lebih kuat, bukan pasar yang lebih bebas.   Praktik baik di negara lain   Beberapa negara tidak menyerahkan seluruh pembiayaan pendidikan klinik kepada transaksi antara kampus dan rumah sakit. Inggris menerapkan tarif nasional pendidikan dan pelatihan kesehatan.   Untuk tahun keuangan 2025–2026, tarif klinik 5.866 poundsterling ditambah faktor penyesuaian biaya wilayah untuk setiap ekuivalen kegiatan penempatan penuh. Satu ekuivalen dihitung dari 40,8 minggu kegiatan, masing-masing 37,5 jam per minggu.   Pembayaran kepada penyedia disesuaikan dengan jumlah jam penempatan yang benar-benar dilaksanakan dan divalidasi.   Yang penting bukan semata-mata nilai tarif Inggris. Pemerintah menetapkan nomenklatur, satuan, cara menghitung, profesi yang berhak memperoleh pendanaan, penggunaan dana, mekanisme penyesuaian wilayah, dan kewajiban transparansi jika tarif diubah.   Pendanaan diberikan agar wahana mempunyai waktu dan sumber daya untuk menyediakan pendidikan klinik bermutu. Model tersebut menunjukkan, biaya klinik dapat diakui tanpa membiarkan setiap fasilitas menetapkan harga dengan bahasa dan satuannya sendiri.   Australia mengambil pendekatan lain. Sejak Juli 2025, pemerintah memberikan Commonwealth Prac Payment kepada mahasiswa yang memenuhi syarat ketika menjalani praktik wajib. Pada 2026, nilainya 338,60 dolar Australia per minggu.   Dukungan ini diberikan tidak hanya kepada mahasiswa keperawatan dan kebidanan, juga mahasiswa pendidikan guru dan pekerjaan sosial. Australia memperlakukan beban praktik sebagai persoalan lintas bidang.   Negara tidak mempertentangkan pendidikan kesehatan dengan nonkesehatan, melainkan mengakui praktik wajib dapat mengurangi kesempatan mahasiswa bekerja, menambah biaya hidup, dan mendorong mereka menghentikan studi.   Di Amerika Serikat (AS), Medicare memberikan pembayaran langsung pendidikan kedokteran pascasarjana kepada rumah sakit berdasarkan biaya per residen dan jumlah residen ekuivalen penuh.   Rumah sakit pendidikan juga menerima pembayaran tidak langsung untuk mengakui tingginya biaya pelayanan di institusi yang menyelenggarakan pendidikan dokter.   Ketiga negara tersebut menggunakan pendekatan berbeda. Inggris menetapkan tarif nasional penempatan. Australia membantu mahasiswa selama praktik wajib. AS mendukung biaya rumah sakit pendidikan melalui pembiayaan publik.   Benang merahnya sama: biaya pendidikan praktik tidak sepenuhnya dibiarkan menjadi urusan tawar-menawar antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan tempat praktik.   Membayar untuk apa?   Indonesia sebenarnya telah memberikan ruang bagi rumah sakit badan layanan umum untuk mengenakan tarif pendidikan dan pelatihan. Keberadaan biaya itu tidak dengan sendirinya salah. Namun, hak memungut tarif harus disertai kewajiban menjelaskan layanan yang diberikan.   Ketika kampus membayar pembimbing klinik, mahasiswa seharusnya mendapatkan waktu supervisi terjadwal. Ketika biaya orientasi dikenakan, kegiatannya tidak boleh sekadar pembacaan tata tertib.   Saat tarif penggunaan fasilitas dibayar, mahasiswa harus memperoleh akses terhadap ruang belajar, sistem informasi, dan sarana yang relevan.   Pertanyaan yang perlu diajukan setiap kali tagihan diterbitkan: apa yang sebenarnya dibeli perguruan tinggi? Apakah hanya izin memasuki rumah sakit? Apakah sekadar tempat berdiri di samping pasien?   Ataukah pembayaran tersebut mencakup paket pendidikan klinik yang utuh: orientasi, penugasan kasus, supervisi, observasi langsung, asesmen, umpan balik, refleksi, perlindungan mahasiswa, dan keselamatan pasien?   Tanpa standar layanan, biaya praktik mudah berubah menjadi tarif akses. Kampus membayar untuk masuk, bukan membayar untuk memperoleh mutu.   Ketika setiap kepala bernilai rupiah   Biaya praktik tidak hanya terjadi ketika tarif menjadi mahal. Ia juga terjadi ketika penerimaan mahasiswa lebih banyak ditentukan oleh potensi pendapatan daripada kapasitas pendidikan. Setiap tambahan mahasiswa dapat berarti tambahan penerimaan.   Namun, jumlah pasien, variasi kasus, ruang praktik, dan waktu pembimbing tidak otomatis bertambah.   Jika suatu unit menerima mahasiswa melampaui kapasitas, kesempatan belajar menurun. Mahasiswa berebut pasien dan tindakan. Seorang pasien dapat dikaji berulang kali oleh beberapa kelompok.   Pembimbing harus membagi perhatian antara pelayanan, dokumentasi, administrasi, dan pendidikan. Pada titik itu, yang meningkat mungkin penerimaan wahana, tetapi bukan mutu pembelajaran. Risikonya juga mengenai pasien.   Penumpukan mahasiswa dapat mengganggu privasi dan kenyamanan. Supervisi yang lemah meningkatkan kemungkinan kesalahan. Ketika tarif naik tetapi kapasitas pembimbing tidak bertambah, yang bertambah bukan kualitas, melainkan risiko.   Permenkes Nomor 35 Tahun 2019 telah mengatur wahana pendidikan bidang kesehatan. Namun, pengaturan mengenai keberadaan dan kelayakan wahana perlu dilengkapi dengan standar kapasitas, pembiayaan, serta mutu layanan pendidikan.   Wahana tidak boleh dinilai layak hanya karena memiliki gedung, tempat tidur, pasien, dan nota kesepahaman. Kelayakan harus mencakup jumlah pembimbing, rasio mahasiswa, variasi kasus, waktu supervisi, sistem asesmen, keselamatan pasien, dan lingkungan belajar yang aman.   Standar, bukan penyeragaman   Standar nasional biaya pendidikan klinik tidak berarti semua rumah sakit harus mengenakan tarif yang sama.   Biaya rumah sakit rujukan nasional tentu berbeda dengan rumah sakit daerah atau puskesmas. Praktik di ruang intensif tidak dapat disamakan dengan praktik komunitas. Program diploma, profesi, dan spesialis juga membutuhkan tingkat supervisi berbeda. Yang diperlukan bukan satu harga, melainkan satu arsitektur pembiayaan:   Pertama, pemerintah perlu menetapkan nomenklatur nasional. Harus jelas mana tarif dasar, biaya pembimbing, orientasi, asesmen, penelitian, penggunaan fasilitas, akomodasi, dan perlengkapan. Komponen yang sudah masuk tarif dasar tidak boleh ditagihkan kembali dengan nama berbeda.   Kedua, tarif harus berbasis biaya satuan. Perhitungannya perlu mempertimbangkan tingkat pendidikan, kompleksitas pelayanan, rasio pembimbing, jumlah jam supervisi, risiko, sarana, dan indeks kemahalan wilayah.   Ketiga, setiap perubahan tarif harus berlaku prospektif. Wahana tidak boleh menaikkan biaya secara sepihak ketika tahun akademik telah berjalan dan uang kuliah mahasiswa sudah ditetapkan.   Keempat, pembayaran harus dikaitkan dengan mutu. Biaya pembimbing harus disertai bukti supervisi, observasi, dan umpan balik. Tarif praktik harus menjamin kesempatan memperoleh kasus, asesmen kompetensi, keselamatan mahasiswa, serta perlindungan pasien.   Kelima, pemerintah perlu membangun sistem informasi nasional mengenai biaya dan kapasitas wahana. Perguruan tinggi harus dapat mengetahui tarif, jumlah pembimbing, daya tampung, jenis pengalaman klinik, fasilitas, dan hasil evaluasi wahana sebelum menempatkan mahasiswa.   Keenam, negara perlu berbagi beban. Rumah sakit yang menjalankan fungsi pendidikan secara serius layak memperoleh insentif. Mahasiswa kurang mampu perlu mendapat bantuan biaya praktik, transportasi, dan tempat tinggal.   Pendidikan tenaga kesehatan adalah investasi publik, bukan hanya transaksi antara kampus dan rumah sakit. Akreditasi juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan nota kesepahaman.   Asesor harus menilai apakah jumlah mahasiswa sesuai kapasitas, apakah biayanya transparan, dan apakah setiap rupiah benar-benar kembali menjadi layanan pembelajaran. Yang harus dikritik bukan keberadaan biaya praktik, melainkan harga tanpa transparansi, kenaikan tanpa kepastian, dan pembayaran tanpa jaminan mutu.   Tanpa standar nasional, perguruan tinggi akan terus bernegosiasi sendiri-sendiri, rumah sakit menetapkan tarif dengan caranya masing-masing, dan mahasiswa menjadi pihak terakhir yang menanggung akibatnya.   Pendidikan klinik bukan penyewaan tempat. Ia proses pembentukan kompetensi, etika, dan tanggung jawab profesional.   Jika akses terhadap pengalaman klinik terus ditentukan kemampuan membeli, pendidikan profesi kesehatan semakin mahal dan tidak adil. Perguruan tinggi kecil tersisih, mahasiswa dari keluarga kurang mampu semakin terbebani, sementara mutu belum tentu meningkat.   Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibayarkan kembali dalam bentuk pembimbingan, supervisi, pengalaman kasus, asesmen, dan keselamatan.   Sebab, tanpa standar nasional biaya pendidikan klinik, yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan perguruan tinggi. Yang dipertaruhkan kesempatan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan kompeten dan hak masyarakat memperoleh pelayanan yang aman. ●   Sumber :  https://analisis.republika.co.id/berita/ti7gd6472/standar-nasional-biaya-pendidikan-klinik-part2